TEORI “NASAKH” ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM

an-na'imAbdullah Ahmed an-Na’im (selanjutnya disebut Na’im) dikenal di dunia internasional sebagai pakar Islam dan aktivis HAM, dalam perspektif budaya.[1] Na’im lahir di Sudan, tanggal 19 November 1946. Pendidikan dasar sampai sarjana ia tempuh di negeri kelahirannya sendiri, Sudan. Sedangkan studi magister dan program doktor dilaluinya di luar negeri. Hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam adalah bidang yang begitu diminati Na’im sejak ia muda.

Menurut Na’im, dalam dunia modern saat ini, upaya reformasi syari’ah Islam untuk menjaga eksistensinya harus dilakukan di luar framework Syari’at Historis. Hal ini karena struktur Syari’ah Historis yang ada telah membatasi wewenang ijtihad, sehingga menyebabkan ijtihad tidak dapat berfungsi secara maksimal. Padahal di satu sisi, peran ijtihad cukup penting sebagai alternatif bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, juga pemecahan berbagai persoalan hukum Islam aktual. “Pembatasan wewenang ijtihad” yang Na’im maksud adalah, tidak bisanya ijtihad dilakukan pada hukum yang sudah disentuh al-Qur’an secara definitif. Wilayah kerja ijtihad terbatas hanya pada persoalan yang tidak ada atau tidak diatur secara tegas (qath’i) di dalam al-Qur’an dan Sunnah, serta belum ada ijma’ ulama mengenai masalah tersebut. Masalah-masalah yang sudah diatur oleh nash secara qath’i tidak boleh diubah dengan ijihad, bahkan tidak termasuk lapangan ijtihad, atau tidak menjadi kewenangannya. Demikian juga masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan ijma. Dimana ijma juga  memiliki nilai qath’i sebagaimana kedua sumber Syari’ah tersebut. Akibatnya, dalam framework Syari’at Historis itu, hukum-hukum yang mendesak untuk direformasi saat ini yang masuk kategori ini, seperti hukum qishas, status wanita, hudud, status non muslim, hukum waris dan seterusnya[2] tidak dapat direformasi[3].

Na’im juga mengatakan, dengan pendekatan baru itu, teknik naskh adalah satu model solusi untuk merumuskan Syari’ah Modern,[4] tanpa harus melukai perasaan umat Islam. Alasannya, dengan teknik tersebut memungkinkan untuk memilih ayat-ayat al-Qur’an yang diperlukan dan membatasi teks-teks al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah lain.[5] Lebih lanjut Na’im mengatakan bahwa, dengan teknik ini, ia tidak sedang melakukan tanggung jawab para ulama dan fuqaha’ klasik untuk mengembalikan orang-orang beriman ke jalan yang benar (syari’ah), tapi ia berusaha mengembangkan hukum dan teologi Islam ke arah yang baru. Kebekuan mentalitas umat Islam kepada sikap yang tidak dapat berubah terhadap hukum, politik dan agama, akan berusaha ia (Na’im) transformasikan dari sudut pandang Islam, sepenuhnya bersifat internal Islam.[6]

Proses naskh yang digagas Na’im ini bersifat tentatif, sesuai dengan kebutuhan. Ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu, ayat itulah yang diberlakukan (muhkam), sedangkan ayat yang tidak diperlukan (tidak relevan dengan perkembangan kontemporer) dihapuskan atau ditangguhkan (mansukh) penggunaannya. Karena itu, naskh menurut Na’im bisa berupa penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendakinya. Karena itu tepat dikatakan bahwa, masing-masing ayat mengandung validitas dan aplikabilitasnya sendiri, ungkapnya. Kaum muslimin bebas memilih ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kata Na’im.[7] Sehingga, ayat yang sudah dinyatakan mansukh apabila diperlukan dapat digunakan lagi dikesempatan lain. Lebih lanjut Na’im juga menyatakan, membiarkan naskh menjadi permanen berarti tidak ada gunanya pewahyuan teks-teks tersebut.[8] Selain itu, jika membiarkan naskh menjadi permanen juga berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik. Sementara naskh secara esensial hanyalah proses logis yang diperlukan untuk menerapkan nash yang tepat dan menunda penerapan nash yang lain, sampai saatnya diperlukan lagi.[9] Di sini, Na’im mengelaborasi pemikirannya dengan pemahaman gurunya, Mahmoud Mohamed Taha. Bagi Taha, naskh adalah suatu proses evolusi Syari’ah, yakni perpindahan dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual. Dari satu teks yang pantas untuk mengatur kehidupan abad ketujuh dan telah diterapkan, kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan.

Pendapat Na’im ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang sudah dibangun oleh ulama Islam Klasik. Na’im menggunakan teknik naskh hanya untuk memilih ayat-ayat Al-Qur’an yang diperlukan dan membatasi teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah lain. Ayat-ayat al-Qur’an yang diperlukan yang Na’im maksud di sini adalah yang sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang saat ini ada, dimana konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan menjadi dasarnya.[10] Alasan lain yang ia sampaikan, pertama, begitu luasnya ilmu Allah swt, sehingga yang terjadi sesuai dengan keimanan umat Islam, di mana al-Qur’an merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad saw juga merupakan Nabi terakhir. Konsekuensinya, al-Qur’an harus berisi dan Nabi harus mendakwahkannya semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik berupa ajaran untuk diterapkan segera maupun ajaran-ajaran yang diterapkan untuk situasi yang tepat di masa depan yang jauh. Kedua, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Di mana dalam hal ini, Allah swt menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekkah yang lebih awal, yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis. Dengan cara itu, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan lebih otentik tentang kemungkinan dipraktikkannya pesan yang didakwahkan dan akhirnya diterapkan selama masa Madinah.

Sementara itu, rumusan naskh yang dilahirkan ulama Islam mensyaratkan bahwa naskh baru bisa dilakukan manakala memenuhi aturan/syarat yang telah ditentukan. Imam Muhammad Abu Zahrah contohnya, dalam me-nasakh suatu nash mengajukan empat syarat[11] ; Pertama, hukum yang di-mansukh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas keabadian hukum yang terkadung di dalamnya. Contoh, persaksian orang yang dikenakan sanksi karena menuduh orang lain berbuat zina, tidak akan diterima sebelum ia bertaubat. Sebabnya, nash yang menetapkan hukum ini diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya.

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةابدا (النور: 4)

Kata abadan (selamanya) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hukum ini lestari dan tidak berubah.

Kedua, hukum yang mansukh itu tidak tergolong masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukannya. Misalnya, perkara beriman kepada Allah swt, berbuat baik kepada kedua orang tua, jujur, adil, bohong, dan lain sebagainya.[12] Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, menurutnya, nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah swt, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain, tergolong dalam nash-nash yang mencakup hukum “dasar” agama Islam yang tidak dapat berubah sebab perubahan kondisi manusia dan tidak berubah menjadi baik atau jelek sebab perbedaan tolak ukur.[13] Ketiga, nash yang mengganti (nasikh) turunnya harus lebih akhir dari nash yang diganti (mansukh). Sebab, naskh berfungsi menggantikan berlakunya hukum yang terkandung dalam nash yang diganti (mansukh). Selain itu, kedua nash tersebut harus sama tingkat kekuatannya. Keempat, naskh dilakukan hanya apabila kedua nash (nasikh dan mansukh) benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan.

Al-Zarqani juga menegaskan, naskh baru dapat dilakukan apabila terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Beliau kemudian menambahkan, bahwa, nasakh baru bisa dilakukan manakala sudah diketahui secara meyakinkan tentang perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.[14] Demikian juga Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy mengajukan empat syarat boleh dilakukanya naskh, yaitu ; Pertama, hukum syara’ yang sudah berlaku dengan dalil syara’. Maksudnya, hukum yang di-naskh tersebut haruslah hukum syara’,[15] bukan hukum akal atau buatan manusia. Kedua, dalil syara’ yang baru. Dalil untuk menghukum syara’ itu harus dalil syara’ juga. Ketiga, objek hukum yang sama. Maksudnya, afrad yang dicakup oleh hukum berdasarkan dalil syar’i yang pertama sama dengan afrad  yang dicakup dalil syar’i yang terakhir datang. Dan jika objeknya berbeda sama sakali, maka tidak terjadi nasakh. Keempat, hukum yang baru.[16] Pendapat mereka juga diperkuat oleh al-Qattan, menurutnya, al-nasikh wa al-manuskh dapat diketahui melalui; Pertama, terdapat keterangan yang tegas dari Nabi saw atau sahabat. Contoh, Hadits Nabi yang menjelaskan tentang nikah mut’ah, “Dari Rabi’ ibn Sabrah bahwa ayahnya meyampaikan kepadanya …(Rasullullah saw) berkata; wahai sekalian manusia, saya dahulu mengizinkan kamu istimta’ dengan wanita (nikah mut’ah), dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa di antara kamu yang masih memiliki wanita mut’ah, lepaskanlah dan jangan minta lagi sedikitpun dari apa yang kamu berikan kepada mereka (HR. Muslim).”[17] Kedua, terdapat kesepakatan umat antara ayat nasikh dan ayat yang di-mansukh. Jika tidak ada nash yang menjelaskan secara langsung tentang pembatalan atau perubahan hukum, tetapi dapat dipahami langsung dari dalil-dalil tersebut, maka harus ada ijmak ulama yang menetapkan hal tersebut. Ketiga, ada dua ayat yang bertentangan, dan diketahui mana yang pertama dan mana yang kedua.

Dari sini dapat diketahui bahwa, para ulama Islam sangat berhat-hati dalam melakukan naskh. Dari sisi kandungan ayat, mereka mengatakan bahwa, ada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah yang tidak dapat di-nasakh, karena ia menyangkut masalah-masalah pokok (dasar) dalam Islam, seperti nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah swt, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain. Semua ayat yang mengandung hukum demikian sama sekali tidak dapat berubah walaupun terjadi perubahan kondisi manusia.  Hal ini sama sekali tidak Na’im perhatikan. Ia malah menjadikan kondisi sosial-historis sebagai acuan perubahan (naskh). Di mana ia telah mensakralkan prinsip HAM, yang notabenenya hanyalah produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh setting sosial-politik dan kerangka filosofis-religius sekuler para pencetusnya. Untuk tujuan ini, dengan bersusah payah ia menegaskan, bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM.[18] Tentu kita menyadari, pandangan Na’im ini berakibat sangat fatal. Di mana jika diikuti, pelaksanaan ayat-ayat al-Qur’an menjadi tidak menentu, tergantung kondisi sosial-historis yang berkembang.

[1] Muhyar Fanani, “Abdullah Ahmed Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam”, dalam A. Khudori Soleh (ed.)., Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 3

[2] Ibid., h. 49-50

[3] Inilah delematis yang dihadapi para pembaharu hukum Islam dalam bangunan framework lama yang Na’im lihat. Di satu sisi mereka disuruh berijtihad, tapi di sisi lain mereka cenderung dihalangi oleh bangunan Ushul Fikih klasik, “la ijtihad fi mawrin an-nash”.

[4] Lihat Abdullah Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990)

[5] Ibid.

[6] Lihat An-Na’im, “Sekali Lagi, Reformasi Islam”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.), Dekonstruksi Syari’ah (II), Kritik Konsep, Penjelahan Lain, alih bahasa oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1993), h. 111

[7] Adang Jumhur Salikin, Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na’im, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 136-137

[8] Lihat An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990)

[9] Ibid., Jauh sebelum Na’im, gurunya, Taha telah menyatakannya. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab, pemikiran Na’im, sebagaimana yang ia akui sendiri adalah hasil apresiasi atas pemikiran Mahmoud Mohamed Taha, terutama teori naskh Taha yang dijadikan dasar reformasi Syari’ah yang ia gagas. Lihat Mahmud Muhammad Taha, Arus Balik Syari’ah, alih bahasa oleh Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. viii

[10] Lihat An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari’ah, alih bahasa oleh Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007), h. 146-147

[11] Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, aloh bahasa oleh Saifullah Maksum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 293-294.

[12] Berdasarkan hasil penelitian, para ulama telah sepakat bahwa masalah-masalah yang telah diterima oleh setiap generasi dalam setiap masa sebagai sesuatu yang baik yang harus diterima atau sesuatu yang buruk yang harus dihindari, tidak dapat diganti (nasakh). Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibid., h. 294

[13] Ini adalah satu dari tiga kriteria yang ditetapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa suatu nash tidak dapat di-nasakh, dua lainnya adalah pertama, nash yang mengandung hukum yang bentuk klaimatnya menunjukkan kekuatan hukum itu, karena penguatan itu menunjukkan tidak adanya nasakh. Contohnya: sabda rasul saw, al jihadu madin ila yaumi al-qiyamah (jihad itu berlangsung sampai hari kiamat). Di sini, keberadaan jihad yang berlangsung sampai hari kiamat menunjukkan bahwa jihad itu tetap ada selama dunia ini ada. Kedua, nash yang menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu (masa sebelum nabi saw), seperti firman-Nya: fa amma tsamudu fa uhliku bi at-thoghiyati. Wa amma ‘adun fa uhliku birihin shorshorin ‘atiyatin (adapun kaum tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angina yang sangat dingin lagi amat kencang) (qs. Al-haaqqah: 5-6). Menghapus nash yang berbentuk berita ini mendustakan yang membawa berita. Sedangkan dusta bagi allah adalah mustahil. Baca Adbul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, aloh bahasa oleh Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 332-334

[14] Lihat Abdul ‘Azim Al-Zarqani, Manahil al-’Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, (Mesir: Al-Halabiy, 1980), Jil. II, h. 209

[15] Hukum Syara’ adalah hukum yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan tindakan mukallaf, baik berupa perintah (wajib, mubah), larangan (haram, makruh), ataupun anjuran.

[16] Lihat Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy, Nawasikh al-Qur’an, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmi, 1405), h. 24

[17] Hadith ini menjelaskan pembatalan (nasakh) nikah mu’ah yang sebelumnya diperbolehkan, tapi setelah hadith ini disampaikan oleh nabi saw, hukumnya berubah menjadi haram. Lihat Imam Muslim ibn Hajjaz al-Kusairy al-Naisabury, Sahih Muslim, (Bairut: Dar al-Ihya’ Turas al-Araby, t.th.), Juz. IV, h. 132

[18] Lihat An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari’ah, alih bahasa oleh Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007)

BUKU NALAR FIQH MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Buku 5 ; Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab

Bismillahirrahmanirrahim.

Washallallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbih.

Memohon ridha Allah swt, telah hadir di akhir tahun 2014 ini buku yang yang telah dipresentasikan hasilnya di dalam International Conference on Qur’anic Studies “10 Tahun PSQ dan 70 Tahun Muhammad Qurasih Shihab” pada 16 Februari 2014 di Jakarta. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai penambah khazanah keilmuan Islam di Indonesia dan bermanfaat pula bagi umat secara keseluruhan.

 

Judul : Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab

Penulis : Ahmad Rajafi

Penerbit : Istana Publishing, Yogyakarta

Cetatakan : Pertama, 2014

Kata Pengantar : Dr. Rukmina Gonibala, M.Si (Rektor IAIN Manado)

 

Bagi yang berminat silahkan hubungi CV. Istana Agency.

No HP : 085729022165/ 085228049400

Website : www.istanaagency.com

Pin BBM : 7DEF672D.

 

Pengantar.

Muhmmad Quraish Shihab merupakan ulama’ sekaligus mufassir al-Qur’an di Indonesia yang begitu terkenal karena karya-karyanya yang begitu banyak dan populer yang dipublikasikan bahkan sering kali menjadi the best saler di toko-toko buku. Karya yang berjilid-jilid kajiannya dan sangat monumental darinya adalah “Tafsir al-Mishbah”. Akan tetapi belakangan, ia seringkali membahas permasalahan-permasalahan fiqh dengan cara interaksi langsung dengan kaum muslimin dari segala lapisan, baik melalui media elektronik maupun cetak yang kemudian dikumpulkan, diedit dan dicetak menjadi sebuah buku.

Salah satu kajiannya yang menurut hemat penulis masuk keranah usul al-fiqh ia tuangkan di dalam bukunya “Menabur Pesan Ilahi”, sedangkan hasil fatwa-fatwanya (fiqh) ia tuangkan seperti di dalam bukunya “Panduan Puasa”, dan “M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui”. Termasuk di dalam tafsirnya pula yang terdapat bagian-bagian tentang kajian fiqh yang menarik untuk ditelaah secara mendalam. Dan pada perkembangannya muncullah tulisan-tulisan dan forum-forum diskusi yang membahas tentang pemikiran beliau, termasuk juga denga buku ini yang mengkaji pemikiran beliau dari sisi hukum Islam.

Di dalam buku ini, penulis menggunakan berbagai pendekatan sebagai alat untuk memetakan pemikiran beliau di bidang hukum Islam. Dan terakhir, harapan penulis adalah, kiranya karya ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menambah referensi keagamaan dari segi pemikiran tokoh, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam Indonesia ke depan.

MEMBANGUN KAMPANYE PILPRES YANG BERKEADABAN

Oleh :
Ahmad Rajafi Sahran

Di dalam Islam ada konsep “tabayun” untuk mendapatkan kebenaran dari suatu kabar negatif yg menerpa dirinya dan bukan diri org lain, ari orang yg memberi kabar tersebut hingga bertemu dg sumber aslinya. Adapun kabar negatif yg perlu dilakukan “tabayun” adalah kabar yg betul2 berdampak pada terganggunya tabilitas kehidupan, dan bukan kabar negatif biasa.

Adapun pada tataran makro, sikap tabayun dibutuhkan demi mendapatkan kemashlahatan secara umum. Hal ini seperti yg terjadi beberapa hari ini di Indonesia. Di mana pada masa kampanye pilpres 2014, dua calon presiden mendapatkan berbagai serangan pemberitaan negatif di berbagai media. Anehnya, muncul beberapa orang yg ikut2an terseret arus pemberitaan tersebut sehingga dengan mudah terprovokasi untuk ikut menyebarkan pemberitaan tersebut dengan komentar2 tambahan yang sangat tidak berakhlak. Meskipun kedua capres tersebut telah memberikan klarifikasi atas pemberitaan negatif pada diri mereka.

Berdasarkan problem sosial di atas, maka sesungguhnya sumber utamanya terdapat pada lemahnya kontrol sosial akibat kebebasan informasi global yg kemudian menegasi paradigma berdirinya bangsa ini. Paradigma tersebut terakumulasi pada bagan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Jika dirujuk pada lima sila tersebut, maka maknanya yakni ;

(1) Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita sebagai bagian dari warga negara, sudah disepakati haruslah beragama, dan konsekwensinya dari masyarakat yang beragama adalah terciptanya masyarakat yang beradab, tidak mudah memfitnah, dan selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya. Oleh karenanya, siapa saja yang mengaku warga negara Indonesia namun mudah untuk menghadirkan kemafsadatan sosial, maka bisakah dia disebut sebagai masyarakat yang beragama?

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip dasar yang kedua ini adalah semangat untuk membumikan prinsip-prinsip agama yang telah tertuang pada sila pertama. Di mana seseorang sesungguhnya bisa disebut sebagai manusia jika jiwa hidupnya adalah keadilan dan keberadaban. Sikap adil dapat diukur ketika seseorang mampu menjadi problem solver di dalam masyarakat. Sedangkan sikap keberadaban dapat diukur dari tingkah laku yang ditunjukkan di dalam masyarakat. Dan pada masalah pilpres kali ini, akan sangat terlihat mana manusia-manusia yang adil dan beradab dalam menanggapi kampanye negatif di lapangan.

(3) Persatuan Indonesia. Pada aspek ini, manusia-manusia yang beragama dan terbangun di dalamnya sifat adil dan beradab, tentunya tidak akan menciptakan segala sesuatu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Termasuk pada masalah pilpres kali ini, bukankah pemilihan presiden ditujukan untuk mendudukkan anak bangsa yang terbaik sebagai pemimpin bangsa ini, dan bukankah mereka juga telah diseleksi dengan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum yang bekerja secara keras dan independen. Lalu mengapa kita menjadi lupa dan melakukan sesuatu yang tidak dirasa olehnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada sikap kebersamaan baik dalam proses maupun menikmati hasilnya. Kita adalah rakyat yang sedang memilih calon pemimpin yang dapat mengayomi kita. Untuk itu, sikap penuh mencari kebaikan lewat hikmah dari Tuhan melalui jalan istikharah, dapat menghadirkan kebijaksanaan yang besar, dan pada saat musyawarah besar yakni masa pencoblosan, kita betul-betul dapat memilih dengan benar.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah hulu dari semua keinginan besar dari pemilihan presiden nanti, yakni pemerataan di setiap lini kehidupan masyarakat.

Semoga semangat kebersamaan sebagai warga bangsa Indonesia mampu menutup sikap jumawa dan keras kepala dalam mendukung masing-masing calon presiden. Jangan mudah terprovokasi sehingga kemudharatan baik yang bersifat personal maupun global tidak akan muncul di bumi Indonesia ini. Cintailah masing-masing di antara kita karena sama-sama ciptaan Tuhan, sehingga Tuhan pun akan mencintai kita dan mendatangkan untuk kita kebaikan yang lebih besar lagi.

RAMADHAN DAN FATWA “GELAP” MENJELANG PILPRES

Oleh :

Ahmad Rajafi Sahran

Tidak terasa bulan Ramadhan 1435 H / 2014 M, dengan segala kewajiban dan pahala di dalamnya akan segera menghampiri umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akan tetapi ada fenomena unik menjelang Ramadhan tahun ini di bumi Indonesia, di mana kesibukan rutinitas tahunan yang biasanya ramai memenuhi ruang-ruang media sosial dalam menunggu datangnya sang bulan suci melalui kegiatan hisab, rukyat dan sidang itsbat, sepertinya memudar akibat pengaruh politik menjelang pemilihan Presiden yang kebetulan berada di dalam bulan Ramadhan.

Ada yang menarik di masa-masa kampanye tersebut, di mana telah bermunculan fatwa-fatwa “gelap” yang tidak diketahui asal usulnya, baik konten maupun person pemberi fatwa, yang kemudian mendiskreditkan fisik, kemampuan personality, bahkan agama, demi mengangkat elektabilitas masing-masing calon pilihannya. Biasanya forum yang paling ramai digunakan adalah pada saat khutbah jum’at dan acara-acara keagamaan seperti ruwahan di hari-hari bulan Sya’ban sebelum bulan Ramadhan.

Semangat tersebut sepertinya akan terus berjalan dan bahkan akan lebih panas karena semakin meluasnya kesempatan mereka untuk melemahkan masing-masing calon pilihan mereka di dalam bulan Ramadhan. Bayangkan, dalam satu hari saja akan muncul berbagai forum-forum pengumpul masa yang efektif untuk digunakan sebagai alat politik kepentingan masing-masing kubu, seperti kultum sebelum shalat tarawih, setelah shalat subuh, menjelang buka bersama, pesantren kilat, nuzul qur’an, dll. Belum lagi spanduk dan selebaran-selabaran yang disebar ketempat-tempat ibadah yang bernuansa religis namun substansinya adalah kampanye politik. Jika hal tersebut terus berlangsung hingga Pilpres dilaksanakan, maka bisa dipastikan semangat Ramadhan yang menghadirkan pahala yang berlipat ganda bagi melakukannya, akan tereliminasi karena semangat politik sesaat yang dilakukan dengan maksud untuk saling menjatuhkan. Perlu diingatkan kembali bahwa puasa adalah milik orang-orang yang beriman demi mendapatkan kualitas takwa. Untuk itu, penyampaian fatwa-fatwa “gelap” di bulan suci tersebut hanya akan mempersulit obsesi mereka meraih takwa.

Jika dirujuk makna fatwa di dalam ilmu ushul fiqh, maka menurut Amir Syarifuddin (2001), unsur-unsur utamanya yakni : (1) Ia adalah usaha untuk memberikan penjelasan; (2) penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad; (3) yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya; (4) penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Penjelasan di atas memberikan ketegasan bahwa yang terlontar dari fatwa adalah masalah-masalah hukum syari’at yang dapat menghadirkan kemashlahatan secara universal bukan personal. Proses ijtihad (research) menjadi faktor utama dalam melahirkan fatwa tersebut, untuk itu kuwalitas personality pembuat fatwa juga menjadi rujukan utama untuk menilai hasil fatwa yang dimunculkannya. Bahkan jika merujuk pada kitab-kitab klasik hukum Islam maka didapatkan persyaratan yang sangat ketat bagi seseorang yang dipintakan fatwanya, bukan “abal-abal” yang hanya dapat menunjukkan kemampuan retorika dan pesona fisik dengan berpakaian serta aksesoris keagamaan yang dianggap Islami. Biasanya, faktor inilah yang paling banyak menipu dan bahkan menyesatkan umat. Sebut saja istilah perang badar, Islam abangan, keluarga sakinah, dan yang baru-baru ini adalah istilah masuk surga dan neraka, demi menguatkan capres pilihannya dan melemahkan yang lainnya.

Pada dasarnya, apa yang terjadi di Indonesia saat ini tidaklah sesuai dengan wajah aslinya yang ramah, toleran dan penuh dengan semangat gotong royong, bukannya semangat pragmatisme, saling mencela, dan bahkan taklid buta. Akan tetapi inilah sifat dari kebudayaan (dalam ilmu antropologi budaya), di mana menurut Sjafri Sairin (1997), berubah adalah sifat utamanya. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukungnya. Secara garis besar, munculnya perubahan itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukungnya, seperti munculnya inovasi ide-ide dan gagasan baru di dalam masyarakat.

Meskipun demikian (kembali ke masalah Ramadhan), umat Islam tidak boleh lengah, karena visi utama dari adanya bulan Ramadhan adalah memperbanyak pahala dan mengikis habis dosa, maka perubahan yang merupakan sifat utama dalam kebudayaan hendaknya tidak diarahkan kepada hal-hal yang negatif seperti fitnah dan ghibah. Alangkah baiknya jika stasiun-stasiun di dalam bulan tersebut, seperti sepertiga awalnya adalah rahmat, sepertiga kedua adalah ampunan Allah, dan sepertiga akhir adalah pembebasan dari api neraka betul-betul terlalui dengan sempurna.

Pada stasiun pertama misalnya, di mana rahmat Allah begitu melimpah ruah, maka sebagaimana makna dari rahmat itu sendiri yakni bentuk kasih, berkah dan segala kebaikan, maka tidak pantas jika fatwa-fatwa “gelap” dimunculkan di dalam bulan suci tersebut yang menegasi keberkahan dan kasih sayang sesama, termasuk Allah swt. Begitu juga dengan step selanjutnya yakni ampunan Allah, maka seharusnya di bulan tersebut sikap pemaaf, welas asih, menjadi pegangan setiap muslim. Apapun warna partainya, background kehidupannya, tidaklah menjadi pemicu untuk menuntup hati ini dalam memberikan maaf dan ampunan yang sebesar-besarnya, karena dua capres yang ada saat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangnnya masing-masing. Dan step yang terakhir adalah selamat dari siksa api neraka. Dalam hal ini, neraka merupakan simbol dari segala bentuk kesusahan dan keburukan, untuk itu seorang muslim yang menghadirkan fatwa “gelap” yang kemudian di-share oleh orang lain dan terus menyebar hingga memunculkan keburukan persepsi terhadap masing-masing calon, maka mungkinkah visi selamat dari siksa api neraka akan tercapai ? di sinilah pentingnya menahan diri, sebagaimana makna puasa yakni al-imsak (menahan diri) dari segala hal yang dapat mempengaruhi rusaknya nilai ibadah.

Meskipun demikian, karena makna Ramadhan adalah salah satu nama Allah yang berarti panas, maka tidak bisa dipungkiri bahwa syetan-syetan berfisik manusia masih akan bermunculan untuk saling mengisi keburukan di bulan tersebut. Untuk itu, sikap saling mengingatkan adalah bagian dari kebaikan yang juga dapat mengumpulkan pahala yang banyak di bulan tersebut. Setiap orang bisa mengungkapkan apapun, akan tetapi Ramadhan hendaknya menjadi rem yang ampuh dalam menghalau fitnah dan ghibah terhadap masing-masing capres yang berbalut bahasa-bahasa agama. Ramadhan hendaknya menjadi sarana yang ampuh untuk mengajarkan kepada umat tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan, karena dalam prinsip Islam, “persatuan dan kesatuan adalah rahmat sedangkan perpecahan dapat menghadirkan azab”. Wallahua’lam.

10 NASEHAT RASULULLAH MUHAMMAD SAW UNTUK PUTRINYA FATIMAH AZZAHRAH SEBELUM MENIKAH DENGAN ALI RA

1. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan baginya. Dan dari setiap biji gandum itu akan melebur kejelekannya dan meningkatkan derajat wanita itu.

2. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah akan menjadikan antara dirinya dengan neraka itu tujuh tabir pemisah.

3. Wahai Fatimah, tidaklah seseorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirkannya dan mencuci pakaiannya, maka Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang telanjang.

4. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangganya maka Allah akan membantunya agar dapat minum di Telaga Kautsar pada hari kiamat nanti.

5. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan diatas adalah keridhaan suami terhadap istri, Andai kata suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahai Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah.

6. Wahai Fatimah, pada saat seorang wanita mengandung, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahiran, maka Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala pejuang di jalan Allah. Jika ia sudah melahirkan bayinya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Jika seorang wanita meninggal ketika melahirkan, maka ia tidak akan membawa dosa sedikitpun. Didalam kubur akan mendapat taman indah yang merupakan bagian dari taman surga. Dan, Allah memberi pahala kepadanya sama dengan pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat.

7. Wahai Fatimah, pada saat seorang istri melayani suaminya selama sehari semalam dengan rasa senang dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya pada hari kiamat dengan pakaian yang serba hijau, dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan. Dan, Allah juga akan memberikan kepadanya pahala seratus kali ibadah haji dan umrah.

8. Wahai Fatimah, ketika seorang istri tersenyum di hadapan suaminya maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih.

9. Wahai Fatimah, pada saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru kepada wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.

10. Wahai Fatimah, pada saat seorang wanita meminyaki kepala suaminya dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya dan memotong kumisnya, serta memotong kukunya, maka Allah akan memberi minum yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah akan mempermudah sakaratul mautnya dan menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah juga menetapkan baginya bebas dari siksa neraka dan dapat melintasi shirathal-mustaqim dengan selamat.

Dikutip dari : La Tahzan for Women

BUKU NARASI SYARHIL QUR’AN

Buku ini berbicara tentang bagaimana cara melakukan pembinaan yang efektif bagi para peserta binaan syarhil qur’an sehingga mampu memberikan penampilan yang maksimal baik di dalam bermusabaqah ataupun pada saat berdakwah di masyarakat. Selain dari pada itu, diketengahkan pula di falam buku ini beberapa teks syarhil qur’an yang terangkum di dalam kompilasi teks-teks syarhil qur’an. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan khazanah baru di dalam perbendaharan kajian syarhil qur’an di Indonesia.

Pada dasarnya, sudah banyak buku-buku yang megetengahkan tentang materi-materi Syarhil Qur’an, tapi buku ini adalah catatan-catatan penulis ketika membina secara khusus para peserta binaan di Padepokan Syarhil Qur’an Lampung sehingga mampu mengahdirkan para juara baik di dalam Prop. Lampung dan juga di luar Lampung. Dengah hadirnya buku ini, semoga mampu memberikan dampak yang positif dalam pembinaan syarhil qur’an kedepan.

Bagi yang berminat segera hubungi kami.
Harga : Rp. 50.000 + Ongkir

image

POLITIK UANG DAN DZIKIR POLITIK MENJELANG PESTA DEMOKRASI

Oleh :

AHMAD RAJAFI SAHRAN

Pemilihan umum dan kepala daerah (gubernur) di Propinsi Lampung tidak lama lagi akan terlaksana di tahun ini. Begitu banyak baliho-baliho yang bertebaran untuk menunjukkan profil setiap calon, bahkan profil individu yang biasanya menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal – seperti di dalam Surat Yasin – kini terus menjadi alat politik bagi setiap calon anggota dewan dan calon gubernur di Indonesia. bahkan Masih dalam ingatan kita pula di lima tahun yang lalu, di mana muncul gambar-gambar yang berbau politik di muka Kitab Suci umat Islam yakni al-Qur’an.

Fenomena politik di atas pada dasarnya merupakan “anak-cucu” yang lahir dari rahim Demokrasi. Sebuah sistem yang sangat diminati oleh hampir semua negara berkembang – untuk tidak menyebutkan sebagai negara miskin – dalam menciptakan negaranya yang lebih baik. Entah apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Demokrasi pada awalnya, akan tetapi secara historis istilah demokrasi merupakan lambang untuk menunjukkan persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya pembedaan Suku, Agama, Ras, warna kulit, dll. Akan tetapi dalam perjalanannya, demokrasi saat ini seperti lari dari khithah-nya karena mengajarkan tentang penguasaan sepihak secara sistematis oleh orang-orang yang “berkuasa”.

Mark Woodward seorang Dosen Arizona State University dalam salah satu statemennya di dalam Seminar Internasioanal di PPs IAIN Raden Intan Lampung (12/12/13) menjelaskan bahwa salah satu dari dampak demokrasi adalah munculnya suasana gembira yang “membudaya” dengan bertebarannya politik uang demi meloloskan kehendaknya untuk meraih jabatan tersebut. Statemen tersebut memang tidak bisa dipungkiri oleh kita sebagai bangsa Indonesia yang baru bangun dari tidur panjang pasca lengsernya Orde Baru. Hal ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan rakyatnya untuk memilih langsung para pemimpin di daerahnya seperti walikota, kabupaten dan propinsi. Akibatnya, pesta demokrasi yang seharusnya menciptakan pemerintahan yang akan semakin dekat dengan rakyat, sekaligus akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintahan lokal, rakyat menjadi semakin kritis dalam merespon kebijakan di tingkat lokal, dan terbangunnya political equality (persamaan politik) di tingkat lokal, namun terbalik seratus delapan puluh derajat dengan hanya menjadi lahan baru bagi mereka yang ingin berkuasa dan “berduit” plus menjadi lahan baru untuk meraih kuntungan yang sebesar-besarnya oleh oknum-oknum politik praktis dari para calon yang didekatinya.

Fenomena faktual di atas ternyata naik kelas, dari yang awalnya hanya menerapkan money politics, kini bertambah dengan menerapkan isu-isu agama dalam politik demokarsi di Indonesia. Sebut saja dengan merebaknya hadiah-hadiah umroh dan wisata religis secara gratis yang ditebar oleh para calon kepala daerah, dzikir dan istighatsah yang dilaksanakan demi mendapatkan “restu” Ilahi, dan lain-lain. Lalu apakah semua itu direstui oleh demokrasi ? Tentu secara normatif semua itu tidak diperkenankan di dalam demokrasi, akan tetapi hal ini bertentangan dengan sifat sosiologis yang selalu menghendaki adanya perubahan di dalam masyarakat.

Namun perlu dipahami bahwa manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa terlepas dari nilai etik. Manusia dapat berbuat dan meraih apapun, namun apakah cara yang ditunjukkannya tidak lari dari nilai etik di dalam masyarakat, atau bahkan termasuk dari golongan yang siap untuk merusak sistem sosial yang telah dibangun dengan baik ? Disinilah pentingnya untuk menguatkan idealisme setiap calon dan seluruh masyarakat dan tidak mengedepankan unsur pragmatisnya. Jangan sampai akibat kebutuhan maslahat yang sesaaat kemudian melahirkan kerusakan (mafsadat) yang berkepanjangan. Sebagai seorang yang beragama, prinsip menjaga kebaikan adalah keharusan setiap individu untuk menghadirkannya, dan menutup diri dari kerusakan adalah kewajiban selanjutnya.

Mengenai hal ini, di dalam Islam dikenal firman Allah swt yang menjelaskan bahwa “telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan manusia” (QS.30:41) lalu firman lain yang menjelaskan bahwa “dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya” (QS.17:16). Sikap durhaka pada dasarnya bukan sekedar urusan keimanan yang menyangkut masalah person dengan Tuhannya, akan tetapi lebih karena keseimbangan hidup yang dirusak oleh person-person yang tidak bertanggungjawab tersebut. Dalam hal ini, nikmat adalah urusan di bumi dan bukan urusan langit, maka menjadi tanggung jawab masyarakat bumi untuk mengelolanya dengan baik. Sikap durhaka terhadap nikmat berarti meremehkan dan merendahkan potensi kebaikan yang ada pada diri setiap manusia yang tinggal di bumi ini dan makhluk disekelilingnya, inilah yang kemudian menurut hemat kami dapat disebut dengan durhaka terhadap ayat-ayat kosmik.

Untuk itu, menjadi sebuah harapan besar dari setiap orang-orang yang beragama agar para agamawannya tidak terbawa arus politik yang kemudian menelan mereka. Kita harus kembali pada kehendak positif dari keterlibatan para agamawan di dalam politik praktis, seperti memberi pengaruh berlangsungnya pesta demokrasi yang aman dan damai. Karena otoritas agama sebagai figur kharismatik bagi massa pemilih akan berfungsi sebagai elemen pemersatu, baik melalui tindakan atau ”fatwa” yang dikeluarkan. Bukan sebaliknya, yakni membawa umatnya masuk ke dalam kehendak politik kepentingan dan keuntungan sementara. Menjadi sangat positif ketika perputaran uang yang terjadi di dalam aksi politik di masyarakat dapat dijelaskan secara bijak oleh para agamawan melalui penggunaan dalil-dalil agama demi kebaikan semua orang. Bukan kemudian menjualnya dengan harga yang murah (QS.2:41) dan bahkan ikut menjual harga dirinya demi lembaran rupiah yang juga tidak terlalu banyak.

Harapan besar dari setip umat adalah, jangan sampai penggunaan ayat-ayat suci dalam ranah politik praktis. Seperti saat kampanye misalnya, yang lebih banyak ditujukan untuk kepentingan memperoleh dukungan suara, bukan untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari ayat tersebut. Praktek seperti ini, yang selalu mengusung firman-firman Tuhan untuk meraih kekuasaan berkecenderungan tidak toleran terhadap pemahaman yang berbeda. Agama kemudian menjadi alat untuk menguatkan kehendak politiknya semata, sehingga setiap yang berbeda dengannya menjadi musuh mereka meskipun sama-sama mengusung firman-firman Tuhan.

Akibat dari politk uang dan dzikir politk di atas, maka terlihat ditataran aksi, uang menjadi “tuhan” baru bagi masyarakat, dan agama hanya sebatas simbol dan slogan, dengan demikian maka tidak ada sedikitpun kontribusi berupa pelajaran politik yang berguna bagi rakyat, apalagi yang mencerdaskan mereka, yang terangkum di dalam pola pikir mereka hanyalah keuntungan sesaat dan jauh dari substansi ajaran agama. Seharusnya agama dapat menjadi instrumen solutif dari berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Pada sisi lain, wacana dan juga praktik politik yang dibangun atas slogan agama yang bersifat simbolik hanya akan mengantarkan pada perdebatan fanatisme antar kelompok agama dan keagamaan, yang apabila ditarik pada konstruk pesta demokrasi, akan mudah terjebak ke dalam eksklusifisme. Sebabnya, pesta demokrasi telah menempatkan komunitas agama tertentu sebagai identitas terpisah dari identitas lainnya. Pada akhirnya, semoga dengan penjelasan di atas, dapat memberi semangat baru bagi masyarakat dan para agamawan di tahun pesta demokrasi ini, baik ditingkat lokal (Lampung) maupun nasional agar mampu menjaga kehormatannya sehingga dapat menghadirkan kabaikan bagi semua.