MENAKAR UMUR PENGATIN PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA

Oleh :

DR. AHMAD RAJAFI SAHRAN, MHI

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditekankan di dalam setiap paraktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani biduk rumah tangga ke depan. Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapanan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin[1].

Pada dasarnya tidak begitu rumit untuk mempraktekkan aturan hukum di atas, akan tetapi ketika harus dibenturkan dengan agama, bahkan menghadirkan dalil-dalil syari’ah, maka dirasa urgen untuk menelaahnya kembali dengan menghadirkan pemahaman yang lebih bijak. Dalil hukum tersebut disandarkan kepada Aisyah ra. Dalam hal ini, siapa yang tidak kenal dengan Aisyah ra, salah satu putri Abu Bakr ash-Shiddiq ra, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad saw, dan satu-satunya yang berstatus perawan. Akan tetapi, pernikahannya dengan Rasulullah saw, yang saat itu Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun diabadikan di dalam kitab al-Bukhari, menjadi dalil untuk menjatuhkan wibawa Nabi saw, dan bahkan memberikan julukan padanya sebagai “fedopilia”. Hadits yang sangat mu’tabar itu yakni :

حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بنت ست سنين…{رواه البخارى}[2]

Artinya : “disampaikan kepada kami oleh Ali bin Mashar dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra berkata ; Nabi saw menikahiku ketika aku masih berumur enam tahun…” [HR. al-Bukhari]

Dampak langsung dari hadits di atas adalah, merebaknya praktek perkawinan di bawah umur yang kemudian berbenturan dengan aturan-aturan negara lainnya, seperti masalah perlindungan anak dan lain-lain. Sebagai contoh baru adalah pernikahan Aceng Fikri (Bupati Garut 2012) dengan Fany Oktora yang diangggap masih di bawah umur. Jikalau ini dibiarkan saja terus menerus, maka akan berimplikasi pada burukanya citra hukum Islam karena dianggap tidak merespon fakta sosial. Padahal, Islam hadir shalihun likulli zaman wa makan yakni dapat diterima kapanpun dan di manapun berada. Oleh karenanya, pada bagian ini penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan batas umur pengantin melalui berbagai disiplin ilmu.

B. Pembahasan

1. Membaca Dalil Melalui Bingkai Historis.

Cukup menarik ketika membicarakan masalah pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan istilah pernikahan dini. Hal ini karena di dalam kitab fiqh klasik, praktek pernikahan tersebut dibenarkan dan diperbolehkan. Imam al-Syafi’i misalnya, di dalam kitab al-umm dengan tegas mengkategorikan praktek perkawinan itu pada tiga bagian jika dilihat dari umur pengantin wanita, yakni (1) pernikahan janda, (2) pernikahan gadis dewasa, dan (3) pernikahan anak-anak. Dan mengenai masalah pernikahan anak-anak (al-shaghirah) Imam al-Syafi’i mewajibkan fungsi wali secara total. Artinya, wali memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan pernikahan dari anaknya tersebut tanpa harus mendapatkan jawaban dari si anak (hak ijbar), akan tetapi standarnya adalah tidak adanya kerugian bagi si anak.[3] Hak ijbar dalam pernikahan tersebut disandarkan pada sebuah hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang pernikahannya dengan Aisyah ra yang langsung dilakukan oleh Abu Bakr ra sebagai ayahnya tanpa sepengetahuan dari Aisyah ra.

عَنْ ‏‏ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ : ‏تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا ‏‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏فَنَزَلْنَا فِي ‏بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ‏ ‏فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي ‏فَوَفَى ‏ ‏جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي ‏ ‏أُمُّ رُومَانَ ‏ ‏وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي ‏ ‏لَأُنْهِجُ ‏ ‏حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخارى}[4]

Artinya : “Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah ra berkata: “Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah dan tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa kehendaknya. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku dan berkata: Selamat, semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” [HR. al-Bukhari]

Mengenai hadits di atas, terdapat dua pemikiran mu’tabar yang saling bertentangan, yakni mereka yang menerima seperti pemahaman jumhur ulama, dan mereka yang menolak seperti Ibnu Syubrumah, Asghar, Hasbi dan lain-lain. Bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadits yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling paling baik dari kitab-kitab hadits lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah tasyaddud (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadits itu dikeluarkan. Imam al-Nawawi mengenai keutamaan Kitab Shahih al-Bukhari pernah berkata :

أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول[5]

Artinya : “Kitab pertama yang paling shahih adalah Shahih al-Bukhari, kemudian Shahih Muslim. Keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-Qur’an. Dan Shahih al-Bukhari paling shahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Shahih Muslim paling shahih, akan tetapi yang benar adalah yang pertama.

Selain itu, dari segi konsensus (ijma’), Imam al-Nawawi pernah menjelaskan di dalam syarh sahih muslim-nya, bahwa telah terjadi ijma’ kaum muslimin tentang dibolehkannya menikahkan gadis di bawah umur, dan jika telah berumur (baligh) maka tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’i dan seluruh fuqaha` Hijaz. Sedang fuqaha`  Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah[6]. Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dibenarkan oleh syara’ sesuai dengan teks sharih (jelas) haditsdi atas.

Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan nabi Muhammad saw dengan aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dan tidak bisa begitu saja diikuti oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazm :

قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.[7]

Artinya : “Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Aisyah ra sebagai khususiyah bagi Nabi saw, seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri.”

Ungkapan di atas memiliki hubungan (manasabah) dengan hadits lain yang menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra semata-mata karena petunjuk Allah swt yang di datangkan melalui wasilah malaikat Jibril as :

عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : جاء بي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خرقة حرير فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.[8]

Artinya : “dari ibn abi Malikah, dari Aisyah berkata; Jibril as datang menemui Rasulullah saw untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra, seraya berkata; inilah istrimu di dunia dan akhirat.” [HR. Ibn Hibban]

Melalui penjelasan hadits inilah kemudian muncul konklusi bahwa pernikahan yang dilakuakan oleh Nabi Muhammad saw bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi semata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur.

Selain pendekatan di atas, ada juga yang melakukan penelaahan dengan pendekatan naqd (kritik) terhadap sanad hadits yang menghadirkan nama Hisyam. Di mana menurut mereka, Hisyam adalah orang yang sangat bermasalah karena setelah masa tuanya, ia berpindah tempat dari Madinah ke Iraq. Oleh karenanya, Imam Malik menyatakan bahwa ungkapan Hisyam seteleh kepindahannya adalah tertolak. Alasannnya adalah, karena setelah masa tuanya datang, Hisyam menjadi orang yang mengalami kemunduran dalam berpikir dan hafalan yang sangat mencolok.[9] Adapun hadits di atas, tidak muncul ketika Hisyam berada di Madinah, sehingga Imam Malik dan masyarakat Madinah tidak mengetahui adanya hadits di atas, akan tetapi ia muncul di Iraq dan menjadi maklum di kalangan orang-orang Iraq.

Ada juga yang menggunakan pendekatan sejarah pernikahan mereka, di mana hasilnya terjadi kontradiktif antara realita sejarah dengan bunyi teks hadits. Dalam hal pinangan misalnya, al-Thabari pernah menjelaskan bahwa Aisyah menikah dengan nabi ketika berumur 7 (tujuh) tahun dan mulai berumah tangga di umr 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi informasi ini tidak sinkron dan reliable dengan ungkapannya sendiri ketika menjelaskan tentang anak-anak Abu Bakar yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Aisyah yang lahir di masa jahiliah atau sebelum datangnya Islam.[10] Buktinya adalah, jika Aisyah dipinang oleh Nabi saw di tahun 620 H (Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan Al- Thabari, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiliyah usai (pasca 610 M). Jika ‘Aisyah dilahirkan pada era jahiliah, seharusnya pada saat menikah, Aisyah sudah berumur minimal 14 tahun.

Bukti lainnya adalah pada hitung-hitungaan selisih umur antara Asma’ (anak tertua Abu Bakar) dengan Aisyah. Dalam hal ini, Imam ibn Katsir menyatakan bahwa selisih umur mereka adalah 10 (sepuluh) tahun, dan Asma’ meninggal di tahun 73 H dalam usia 100 tahun.[11] Dengan demikian, ketika terjadinya hijrah menuju Madinah (tahun 622 H), usia Asma’ saat itu ada 27 atau 28 tahun. Oleh karenanya, hasil hitungan umur Aisyah menikah untuk saat itu, yang selisih 10 tahun dengan Asma’ adalah sekitar umur 17 atau 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi Muhammad saw. Bahkan jika dilihat selisih umur Aisyah dengan Fatimah, ditemukan bahwa Fatimah dilahirkan ketika Ka`bah dibangun kembali, tepatnya, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, padahal Fathimah 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Fatimah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Jika Nabi menikahi Aisyah setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi berumur 53 tahun). Ini mengindikasikan ‘Aisyah berumur 17-18 tahun ketika menikah dengan beliau.[12] Melalui kalkulasi ilmiah inilah kemudian mereka beranggapan bahwa hadits di atas tidak dapat diterima oleh akal dan tentunya tidak bisa digunakan sebagai dalil agama.

Berdasarkan dua pemahaman yang bertolak belakang di atas, penulis memiliki pendekatan tersendiri dengan cara al-jam’u wa al-taufiq. Di satu sisi umat Islam tidak bisa dengan begitu saja memberikan status “lemah” atas penelitian Imam al-Bukhari ketika menuangkan hadits di atas di dalam kitabnya. Akan tetapi jangan pula taken for granted, karena Islam sangat memuliakan akal sebagai sarana kritis dalam beragama. Oleh karenanya, pendekatan historis sosial-budaya menjadi sangat penting demi melakukan kontekstualisasi dalil.

Adapun mengenai pernikahan anak-anak di bawah umur atau dini adalah realita budaya yang berkembang di masa pra-modern di hampir seluruh belahan dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama, termasuk Islam. Bahkan bayi-bayi perempuan juga tidak dapat lepas dari praktek tersebut. Secara umum, latar belakang terjadinya praktek nikah seperti ini semata-mata karena adanya beberapa hubungan (relationship) yang telah terbangun :

  1. Adanya hubungan kekerabatan, yang mengharuskan untuk selalu tersambung garis keturunan, dan larangan bercampurnya darah dengan sehingga hilang kemuliaan mereka. Hubungan seperti ini masih terus dilakukan di dalam budaya ahl al-bait Rasulullah saw.
  2. Adanya hubungan persahabatan yang telah dibangun secara baik antar orang tua, sehingga yang dilihat tidak lagi pada keadaaan si anak akan tetapi keberadaan orang tua semata.
  3. Hubungan bisnis juga sangat dominan dalam pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan karena gegitu banyak orang tua yang terikat hutang dengan orang-orang kaya atau mereka yang ingin selalu selalu terlihat perfect (sempurna) di hadapan pimpinan mereka, sehingga harus merelakan anak-anaknya menjadi komoditas bisnis.

Melalui tiga hubungan di atas, pernikahan Rasulullah Muhammad saw adalah semata-mata karena kepentingan kedua yakni persahabatan yang telah terbangun lama yang di dasarkan atas prinsip agama. Abu Bakar ra adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, bahkan ialah satu-satunya yang menemani Rasulullah saw ketika melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah. Dan tingkat kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah mengalahkan segala-galanya, sehingga ia dijuluki al-bakr yakni orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah saw, termasuk ketika banyak orang tidak percaya ketika Rasulullah saw menceritakan tentang perjalanan isra` dan mi’raj-nya yang hanya dilakukan dalam satu malam saja.

Pemikiran dan praktek di atas saat ini di dunia telah memiliki perubahan akibat mulai terbukanya pikiran warga dunia tentang hak-hak mereka sebagai manusia. Konstruksi berpikir tentang kesetaraan gender, human rigths, di kedepankan sebagai bukti modernitas. Artinya, jika semua orang berpendidikan dan memiliki pemahaman ke depan maka tidak akan ada lagi yang mau untuk melakukan praktek nikah di bawah umur. Orang tua pasti berkeinginan agar anaknya dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya melalui penjelasan di atas, sudah sangat mendesesak rasanya saat ini untuk melakukan telaah ulang di dalam Islam mengenai pernikahan dini melalui kontekstualisasi nash (teks) dengan modernitas.

Pernikahan Rasulullah saw (jika benar) dengan Aisyah ra sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah terjadi. Ia adalah hadits yang dapat diterima keberadaannya tapi tidak dijadikan sebagai legitimasi hukum pembenaraan nikah di bawah umur di masyarakat (maqbul-ghair ma’mul). Karena jika dilihat dari unsur primer (al-kulliyat al-khamsah) di dalam maqashid al-syari’ah, menjaga keturunan (hifzh al-nasl) adalah hal penting di dalam agama. Karena secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (volwaardig)[13]. Selain dari pada itu, pernikahan di bawah umur secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir unntuk menjadi manusia yang mumpuni (hifz al-‘aql), hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa (biasanya pola pikir yang terbangun dengan kasus seperti ini hanyalah dapur, kasur dan sumur) dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulua. Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, maka apakah fungsi bilogis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana ? tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau mengkajinya kembali secara mendalam. Dan pernikahan Nabi adalah sifat khushushiyah yang tidak bisa diikuti begitu saja oleh orang lain.

2. Kajian Ke-Indonesiaan.

Mengenai pembahasan ini, penulis akan mengawalinya dari berbagai faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia yang juga merupakan penjelasan terhadap latar belakang pernikahan dini di halaman sebelumnya. Dalam hal ini ada dua faktor utama yang ada pada diri mereka dan kemudian memaksa mereka untuk melakukan dan menjalani pernikahan di bawah umur. Faktor pertama berasal langsung dari diri seorang anak tersebut (sebab internal), dan yang kedua berasal dari luar kekuasaan mereka (sebab eksternal).

Adapun faktor internal menurut hemat penulis adalah, terletak pada lemahnya pola pikir si anak karena terputusnya pendidikan. Ketika seorang anak putus sekolah, maka biasanya tujuan utama setelah itu adalah menciptakan uang sebanyak-banyaknya demi menghidupi diri dan orang-orang terdekatnya. Ketika pola pikir seperti ini yang di bangun, maka ada dua dampak yang akan terjadi ;

  1. Akibat dari lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada, sehingga pada akhirnya akan mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan kemudian terjadilah pelaanggaran norma agama dan sosial berupa perzinahan ataupun pemerkosaan. Akibat dari hal tersebut, kemudian si anak di bawah umur terpaksa untuk segera melakukan pernikahan dini, dari pada keluarga harus menanggung malu sosial.
  2. Biasanya si anak yang putus sekolah, akan memilih untuk cepat menikah dengan siapapun yang dapat memberikan kebutuhan ekonomi baik bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan norma-norma berkeluarga pun di kesampingkan, tidak penting apakah calon suaminya tersebut masih berstatus suami orang atau single. Dengan berpikir seperti ini, biasanya pernikahan tidak akan berjalan lama, karena ketika pelampiasan material hilang, maka hilang pula kasih sayang dalam keluarga dan terjadilah perceraian.

Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Hal tersebut biasanya terjadi karena ;

  1. Faktor paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan sosial. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua merasa takut ketika melihat anaknya yang begitu akftif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenisnya, baik kontak langsung yakni pacaran atapun melalui komunikasi elektronik, yakni telponan ataupun sms-an. Karena adanya gelagagat yang tidak baik dalam pengamatan orang tua, maka menikah cepat adalah jalan keluarnya meskipun umur mereka belum memadai.
  2. Faktor budaya lokal. Mengenai hal ini, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sangat kental dalam mempraktekkan budaya pernikahan dini.[14] Orang tua biasanya ketika melihat garis keturunan yang sempurna (dalam pandangan mereka) pada keluarga tertentu, seperti adanya keluarga yang ternama di wiliyahnya yang dilihat dari sudut pandang harta atapun agama, atau karena hubungan baik yang telah dibangun oleh dua keluarga, atau juga karena rasa hormat yang tinggi terhadap guru, ustadz ataupun kiai, sehingga mereka akan begitu mudah untuk langsung melakukan peminangan ataupun pernikahan untuk anak-anak mereka, meskipun si anak tersebut masih dalam keadaan di bawah umur. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga garis keturunan atau juga untuk memperbaiki keturunan menjadi lebih baik dalam pandangan mereka.
  3. Yang terakhir adalah karena faktor lemahnya ekonomi keluarga. Mengenai hal tersebut, biasanya orang yang lemah ekonominya akan mudah untuk mencari peruntungan melalui jalan berhutang dengan orang-orang kaya ataupun rentenir. Akibatnya, ketika hutang tidak dapat dibayar, dan batas waktu pembayaran sudah tiba, maka anak biasanya menjadi pilihan instan dengan cara dinikahkan langsung dengan orang tersebut.

Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka wajar jika kemudian di Indonesia hadir Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari isi pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1-3) nya :

Pasal 6 ayat (2) ;

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) ;

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 Ayat (2) ;

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pasal 7 ayat (3) ;

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[15]

Adapun di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

Pasal 15 ayat (1) ;

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 15 ayat (2) ;

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Melalui pasal-pasal di atas, ternyata hanya di dalam KHI pasal 15 ayat (1)-lah yang menjelaskan tentang maksud dari pentingnya masalah umur di dalam perkawinan, yakni demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Bagi penulis, penuangan umur seperti yang ada di atas sangatlah bermasalah. Karena jika umur berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga maka umur 16 tahun bagi calon istri hendaknya ditimbang ulang.

Adapun para pemikir Islam Indonesia yang tidak sepakat dengan standarisasi umur oleh pemerintah tersebut karena bagi mereka orang yang dewasalah yang baik untuk menikah adalah Hasbi ash-Shiddieqy yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan usia dewasa itu adalah 21 tahun.[16] Moh. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa umur ideal untuk menikah adalah 18 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, dan standarisasinya tidak semata-mata pada patokan umur tersebut, akan tetapi pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.[17]

Bahkan jika dilihat dari segi psikis dan kesahatan standarisasi umur di atas sangatlah bermasalah. Dadang Hawari menjelaskan bahwa usia yang baik untuk menikah dan dapat melakukan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria, dengan tiga alasan. Pertama, bahwa memang benar anak aqil baligh ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menarche, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).[18]

Melalui berbagai narasi di atas, maka menurut hemat penulis, untuk era reformasi seperti ini, standar umur oleh pemerintah di atas sangat bertentangan dengan dua semangat besar penciptaan sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Semangat tersebut adalah :

Adanya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) ;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) ;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12) ;

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 1 ayat (15) ;

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal26 ayat (1) poin (c) ;

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Aturan tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.

Mengenai aturan ini, pemerintah baru akan mulai menjalankan kebijakan terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan “rintisan wajib belajar 12 tahun”. Pendidikan Menengah Universal 12 tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif.[19]

Melalui dua pendekatan di atas, maka sangatlah jelas bahwa standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Hal tersebut bagi penulis karena anak-anak di era ini lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Selain daripada itu, anak-anak saat ini gencar sekali mendapatkan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tentang pengetahuan seks, bahaya seks bebas, informasi HIV/AIDS dan lain sebagainya, sebagai pengetahuan dini untuk mereka.

Akan tetapi kelemahan saat ini adalah, ketika seorang anak sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang seks, tapi pengetahuan mereka tidak diimbangi oleh pengetahuan orang tua, maka pada akhirnya perintah orang tua dapat menegasi kehendak anak. Orang tua tetap memaksa si anak untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan mereka, maka selain dari masalah umur di atas, ada hal penting juga dalam mengimplementasikan aturan tersebut, yakni diperbolekannya anak untuk menolak perintah orang tua dan dapat meminta perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak.

Ortodoksi beragama yang tertanam sejak dahulu adalah, bahwa penolakan anak adalah kedurhakaan yang nyata. Akan tetapi bagi penulis, perintah untuk menikah atas alasan di atas merupakan kemaksiatan yang nyata dan sangat wajib untuk ditentang. Akan tetapi, adab tetap harus dinomor satukan, maka segera meminta perlindungan ke Komnas Perlindungan Anak adalah cara yang sangat sesuai dengan nilai etik Islam. Untuk itu, hal yang paling mendasar dan dangat mendesak saat ini adalah, perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang nilai-nilai  anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik benang merahnya, di mana Indonesia yang telah mengalami perubahan politik yang panjang dan juga akibat dari globalisasi telah menciptakan keterbukaan informasi yang luas, kini Indonesia mampu untuk bangun dan menciptakan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Caranya adalah, dengan mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiannya secara paksa karena kepentingan sesaat seperti memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalani, Syihab al-Din Ibnu Hajar., al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditha, 1978

al-Bukhari, Imam., al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar, Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987

al-Nawawi, Imam., al-Taqrib wa al-Taisir li Ma’rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits, t.t. : t.p., t.th

—————-, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris., al-Umm, t.t. : t.p., t.th

al-Thabari, Imam., Tarikh al-Umam wa al-Mamluk, Beirut : Dar al-Fikr, 1979

al-Zahabi, Husein., Mizan al-I’tidal, Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th

ash-Shiddieqy, Hasbi., Pengantar hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Gani, A., Perkawinan Dibawah Tangan, Artikel Mimbar Hukum No. 23 thn VI 995

Hawari, Dadang., Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Hazm, Ibnu., al-Muhalla bi al-Atsar, t.t. : t.p., t.th

Hibban, Muhammad bin., Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1993

Katsir, Imam Ibnu., al-Bidayah wa al-Nihayah, Beirut: Dar al-Fikr, 1933

Kompilasi Hukum Islam

Romulyo, Moh. Idris., Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Susi Wulandari, “Wajib Belajar 12 Tahun” Opini di http://www.haluankepri.com Tanggal 07 Februari 2013

Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[1] Lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

[2] Imam al-Bukhari, al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 3, h. 1414

[3] Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 5, h. 11-16

[4] Imam al-Bukhari, Loc.Cit

[5] Imam al-Nawawi, al-Taqrib wa al-Taisir li Ma’rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 1, h. 1

[6] Lihat Imam al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz. 9, h. 206. Teks aslinya adalah ;

وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث ، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت.

[7] Ibnu Hazm, al-Muhalla bi al-Atsar, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 18, h. 53

[8] Muhammad bin Hibban, Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban, (Beirut : Mu`assasah al-Risalah, 1993), Juz. 16, h. 6

[9] Husein al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, (Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th.), Juz. 3, h. 301

[10] Imam al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mamluk, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), Vol. 4, h. 50

[11] Lihat Imam Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1933), Vol. 8, h. 371-372

[12] Lihat Syihab al-Din Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditha, 1978), Vol. 4, h, 377

[13] Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), h. 2

[14] Sebagai contoh adalah masyarakat di pedesaan pulau Madura, di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi, dan umumnya anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Lihat Artikel Perkawinan Dibawah Tangan, A. Gani, Mimbar Hukum No. 23 thn VI 1995, h. 5

[15] Pasal 6 ayat (6) berbunyi ; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

[16] Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 241

[17] Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 51

[18] Lihat Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 251-252

[19] Lihat Susi Wulandari “Wajib Belajar 12 Tahun” Opini di http://www.haluankepri.com Tanggal 07 Februari 2013

Telah diterbitkan dalam : Jurnal Al-Adalah, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No.1, Juni 2014

TEORI “NASAKH” ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM

an-na'imAbdullah Ahmed an-Na’im (selanjutnya disebut Na’im) dikenal di dunia internasional sebagai pakar Islam dan aktivis HAM, dalam perspektif budaya.[1] Na’im lahir di Sudan, tanggal 19 November 1946. Pendidikan dasar sampai sarjana ia tempuh di negeri kelahirannya sendiri, Sudan. Sedangkan studi magister dan program doktor dilaluinya di luar negeri. Hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam adalah bidang yang begitu diminati Na’im sejak ia muda.

Menurut Na’im, dalam dunia modern saat ini, upaya reformasi syari’ah Islam untuk menjaga eksistensinya harus dilakukan di luar framework Syari’at Historis. Hal ini karena struktur Syari’ah Historis yang ada telah membatasi wewenang ijtihad, sehingga menyebabkan ijtihad tidak dapat berfungsi secara maksimal. Padahal di satu sisi, peran ijtihad cukup penting sebagai alternatif bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, juga pemecahan berbagai persoalan hukum Islam aktual. “Pembatasan wewenang ijtihad” yang Na’im maksud adalah, tidak bisanya ijtihad dilakukan pada hukum yang sudah disentuh al-Qur’an secara definitif. Wilayah kerja ijtihad terbatas hanya pada persoalan yang tidak ada atau tidak diatur secara tegas (qath’i) di dalam al-Qur’an dan Sunnah, serta belum ada ijma’ ulama mengenai masalah tersebut. Masalah-masalah yang sudah diatur oleh nash secara qath’i tidak boleh diubah dengan ijihad, bahkan tidak termasuk lapangan ijtihad, atau tidak menjadi kewenangannya. Demikian juga masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan ijma. Dimana ijma juga  memiliki nilai qath’i sebagaimana kedua sumber Syari’ah tersebut. Akibatnya, dalam framework Syari’at Historis itu, hukum-hukum yang mendesak untuk direformasi saat ini yang masuk kategori ini, seperti hukum qishas, status wanita, hudud, status non muslim, hukum waris dan seterusnya[2] tidak dapat direformasi[3].

Na’im juga mengatakan, dengan pendekatan baru itu, teknik naskh adalah satu model solusi untuk merumuskan Syari’ah Modern,[4] tanpa harus melukai perasaan umat Islam. Alasannya, dengan teknik tersebut memungkinkan untuk memilih ayat-ayat al-Qur’an yang diperlukan dan membatasi teks-teks al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah lain.[5] Lebih lanjut Na’im mengatakan bahwa, dengan teknik ini, ia tidak sedang melakukan tanggung jawab para ulama dan fuqaha’ klasik untuk mengembalikan orang-orang beriman ke jalan yang benar (syari’ah), tapi ia berusaha mengembangkan hukum dan teologi Islam ke arah yang baru. Kebekuan mentalitas umat Islam kepada sikap yang tidak dapat berubah terhadap hukum, politik dan agama, akan berusaha ia (Na’im) transformasikan dari sudut pandang Islam, sepenuhnya bersifat internal Islam.[6]

Proses naskh yang digagas Na’im ini bersifat tentatif, sesuai dengan kebutuhan. Ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu, ayat itulah yang diberlakukan (muhkam), sedangkan ayat yang tidak diperlukan (tidak relevan dengan perkembangan kontemporer) dihapuskan atau ditangguhkan (mansukh) penggunaannya. Karena itu, naskh menurut Na’im bisa berupa penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendakinya. Karena itu tepat dikatakan bahwa, masing-masing ayat mengandung validitas dan aplikabilitasnya sendiri, ungkapnya. Kaum muslimin bebas memilih ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kata Na’im.[7] Sehingga, ayat yang sudah dinyatakan mansukh apabila diperlukan dapat digunakan lagi dikesempatan lain. Lebih lanjut Na’im juga menyatakan, membiarkan naskh menjadi permanen berarti tidak ada gunanya pewahyuan teks-teks tersebut.[8] Selain itu, jika membiarkan naskh menjadi permanen juga berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik. Sementara naskh secara esensial hanyalah proses logis yang diperlukan untuk menerapkan nash yang tepat dan menunda penerapan nash yang lain, sampai saatnya diperlukan lagi.[9] Di sini, Na’im mengelaborasi pemikirannya dengan pemahaman gurunya, Mahmoud Mohamed Taha. Bagi Taha, naskh adalah suatu proses evolusi Syari’ah, yakni perpindahan dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual. Dari satu teks yang pantas untuk mengatur kehidupan abad ketujuh dan telah diterapkan, kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan.

Pendapat Na’im ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang sudah dibangun oleh ulama Islam Klasik. Na’im menggunakan teknik naskh hanya untuk memilih ayat-ayat Al-Qur’an yang diperlukan dan membatasi teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah lain. Ayat-ayat al-Qur’an yang diperlukan yang Na’im maksud di sini adalah yang sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang saat ini ada, dimana konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan menjadi dasarnya.[10] Alasan lain yang ia sampaikan, pertama, begitu luasnya ilmu Allah swt, sehingga yang terjadi sesuai dengan keimanan umat Islam, di mana al-Qur’an merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad saw juga merupakan Nabi terakhir. Konsekuensinya, al-Qur’an harus berisi dan Nabi harus mendakwahkannya semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik berupa ajaran untuk diterapkan segera maupun ajaran-ajaran yang diterapkan untuk situasi yang tepat di masa depan yang jauh. Kedua, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Di mana dalam hal ini, Allah swt menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekkah yang lebih awal, yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis. Dengan cara itu, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan lebih otentik tentang kemungkinan dipraktikkannya pesan yang didakwahkan dan akhirnya diterapkan selama masa Madinah.

Sementara itu, rumusan naskh yang dilahirkan ulama Islam mensyaratkan bahwa naskh baru bisa dilakukan manakala memenuhi aturan/syarat yang telah ditentukan. Imam Muhammad Abu Zahrah contohnya, dalam me-nasakh suatu nash mengajukan empat syarat[11] ; Pertama, hukum yang di-mansukh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas keabadian hukum yang terkadung di dalamnya. Contoh, persaksian orang yang dikenakan sanksi karena menuduh orang lain berbuat zina, tidak akan diterima sebelum ia bertaubat. Sebabnya, nash yang menetapkan hukum ini diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya.

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةابدا (النور: 4)

Kata abadan (selamanya) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hukum ini lestari dan tidak berubah.

Kedua, hukum yang mansukh itu tidak tergolong masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukannya. Misalnya, perkara beriman kepada Allah swt, berbuat baik kepada kedua orang tua, jujur, adil, bohong, dan lain sebagainya.[12] Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, menurutnya, nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah swt, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain, tergolong dalam nash-nash yang mencakup hukum “dasar” agama Islam yang tidak dapat berubah sebab perubahan kondisi manusia dan tidak berubah menjadi baik atau jelek sebab perbedaan tolak ukur.[13] Ketiga, nash yang mengganti (nasikh) turunnya harus lebih akhir dari nash yang diganti (mansukh). Sebab, naskh berfungsi menggantikan berlakunya hukum yang terkandung dalam nash yang diganti (mansukh). Selain itu, kedua nash tersebut harus sama tingkat kekuatannya. Keempat, naskh dilakukan hanya apabila kedua nash (nasikh dan mansukh) benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan.

Al-Zarqani juga menegaskan, naskh baru dapat dilakukan apabila terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Beliau kemudian menambahkan, bahwa, nasakh baru bisa dilakukan manakala sudah diketahui secara meyakinkan tentang perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.[14] Demikian juga Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy mengajukan empat syarat boleh dilakukanya naskh, yaitu ; Pertama, hukum syara’ yang sudah berlaku dengan dalil syara’. Maksudnya, hukum yang di-naskh tersebut haruslah hukum syara’,[15] bukan hukum akal atau buatan manusia. Kedua, dalil syara’ yang baru. Dalil untuk menghukum syara’ itu harus dalil syara’ juga. Ketiga, objek hukum yang sama. Maksudnya, afrad yang dicakup oleh hukum berdasarkan dalil syar’i yang pertama sama dengan afrad  yang dicakup dalil syar’i yang terakhir datang. Dan jika objeknya berbeda sama sakali, maka tidak terjadi nasakh. Keempat, hukum yang baru.[16] Pendapat mereka juga diperkuat oleh al-Qattan, menurutnya, al-nasikh wa al-manuskh dapat diketahui melalui; Pertama, terdapat keterangan yang tegas dari Nabi saw atau sahabat. Contoh, Hadits Nabi yang menjelaskan tentang nikah mut’ah, “Dari Rabi’ ibn Sabrah bahwa ayahnya meyampaikan kepadanya …(Rasullullah saw) berkata; wahai sekalian manusia, saya dahulu mengizinkan kamu istimta’ dengan wanita (nikah mut’ah), dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa di antara kamu yang masih memiliki wanita mut’ah, lepaskanlah dan jangan minta lagi sedikitpun dari apa yang kamu berikan kepada mereka (HR. Muslim).”[17] Kedua, terdapat kesepakatan umat antara ayat nasikh dan ayat yang di-mansukh. Jika tidak ada nash yang menjelaskan secara langsung tentang pembatalan atau perubahan hukum, tetapi dapat dipahami langsung dari dalil-dalil tersebut, maka harus ada ijmak ulama yang menetapkan hal tersebut. Ketiga, ada dua ayat yang bertentangan, dan diketahui mana yang pertama dan mana yang kedua.

Dari sini dapat diketahui bahwa, para ulama Islam sangat berhat-hati dalam melakukan naskh. Dari sisi kandungan ayat, mereka mengatakan bahwa, ada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah yang tidak dapat di-nasakh, karena ia menyangkut masalah-masalah pokok (dasar) dalam Islam, seperti nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah swt, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain. Semua ayat yang mengandung hukum demikian sama sekali tidak dapat berubah walaupun terjadi perubahan kondisi manusia.  Hal ini sama sekali tidak Na’im perhatikan. Ia malah menjadikan kondisi sosial-historis sebagai acuan perubahan (naskh). Di mana ia telah mensakralkan prinsip HAM, yang notabenenya hanyalah produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh setting sosial-politik dan kerangka filosofis-religius sekuler para pencetusnya. Untuk tujuan ini, dengan bersusah payah ia menegaskan, bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM.[18] Tentu kita menyadari, pandangan Na’im ini berakibat sangat fatal. Di mana jika diikuti, pelaksanaan ayat-ayat al-Qur’an menjadi tidak menentu, tergantung kondisi sosial-historis yang berkembang.

[1] Muhyar Fanani, “Abdullah Ahmed Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam”, dalam A. Khudori Soleh (ed.)., Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 3

[2] Ibid., h. 49-50

[3] Inilah delematis yang dihadapi para pembaharu hukum Islam dalam bangunan framework lama yang Na’im lihat. Di satu sisi mereka disuruh berijtihad, tapi di sisi lain mereka cenderung dihalangi oleh bangunan Ushul Fikih klasik, “la ijtihad fi mawrin an-nash”.

[4] Lihat Abdullah Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990)

[5] Ibid.

[6] Lihat An-Na’im, “Sekali Lagi, Reformasi Islam”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds.), Dekonstruksi Syari’ah (II), Kritik Konsep, Penjelahan Lain, alih bahasa oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1993), h. 111

[7] Adang Jumhur Salikin, Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na’im, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 136-137

[8] Lihat An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990)

[9] Ibid., Jauh sebelum Na’im, gurunya, Taha telah menyatakannya. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab, pemikiran Na’im, sebagaimana yang ia akui sendiri adalah hasil apresiasi atas pemikiran Mahmoud Mohamed Taha, terutama teori naskh Taha yang dijadikan dasar reformasi Syari’ah yang ia gagas. Lihat Mahmud Muhammad Taha, Arus Balik Syari’ah, alih bahasa oleh Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. viii

[10] Lihat An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari’ah, alih bahasa oleh Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007), h. 146-147

[11] Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, aloh bahasa oleh Saifullah Maksum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 293-294.

[12] Berdasarkan hasil penelitian, para ulama telah sepakat bahwa masalah-masalah yang telah diterima oleh setiap generasi dalam setiap masa sebagai sesuatu yang baik yang harus diterima atau sesuatu yang buruk yang harus dihindari, tidak dapat diganti (nasakh). Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibid., h. 294

[13] Ini adalah satu dari tiga kriteria yang ditetapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa suatu nash tidak dapat di-nasakh, dua lainnya adalah pertama, nash yang mengandung hukum yang bentuk klaimatnya menunjukkan kekuatan hukum itu, karena penguatan itu menunjukkan tidak adanya nasakh. Contohnya: sabda rasul saw, al jihadu madin ila yaumi al-qiyamah (jihad itu berlangsung sampai hari kiamat). Di sini, keberadaan jihad yang berlangsung sampai hari kiamat menunjukkan bahwa jihad itu tetap ada selama dunia ini ada. Kedua, nash yang menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu (masa sebelum nabi saw), seperti firman-Nya: fa amma tsamudu fa uhliku bi at-thoghiyati. Wa amma ‘adun fa uhliku birihin shorshorin ‘atiyatin (adapun kaum tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angina yang sangat dingin lagi amat kencang) (qs. Al-haaqqah: 5-6). Menghapus nash yang berbentuk berita ini mendustakan yang membawa berita. Sedangkan dusta bagi allah adalah mustahil. Baca Adbul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, aloh bahasa oleh Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 332-334

[14] Lihat Abdul ‘Azim Al-Zarqani, Manahil al-’Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, (Mesir: Al-Halabiy, 1980), Jil. II, h. 209

[15] Hukum Syara’ adalah hukum yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan tindakan mukallaf, baik berupa perintah (wajib, mubah), larangan (haram, makruh), ataupun anjuran.

[16] Lihat Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy, Nawasikh al-Qur’an, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmi, 1405), h. 24

[17] Hadith ini menjelaskan pembatalan (nasakh) nikah mu’ah yang sebelumnya diperbolehkan, tapi setelah hadith ini disampaikan oleh nabi saw, hukumnya berubah menjadi haram. Lihat Imam Muslim ibn Hajjaz al-Kusairy al-Naisabury, Sahih Muslim, (Bairut: Dar al-Ihya’ Turas al-Araby, t.th.), Juz. IV, h. 132

[18] Lihat An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari’ah, alih bahasa oleh Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007)

BUKU NALAR FIQH MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Buku 5 ; Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab

Bismillahirrahmanirrahim.

Washallallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbih.

Memohon ridha Allah swt, telah hadir di akhir tahun 2014 ini buku yang yang telah dipresentasikan hasilnya di dalam International Conference on Qur’anic Studies “10 Tahun PSQ dan 70 Tahun Muhammad Qurasih Shihab” pada 16 Februari 2014 di Jakarta. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai penambah khazanah keilmuan Islam di Indonesia dan bermanfaat pula bagi umat secara keseluruhan.

 

Judul : Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab

Penulis : Ahmad Rajafi

Penerbit : Istana Publishing, Yogyakarta

Cetatakan : Pertama, 2014

Kata Pengantar : Dr. Rukmina Gonibala, M.Si (Rektor IAIN Manado)

 

Bagi yang berminat silahkan hubungi CV. Istana Agency.

No HP : 085729022165/ 085228049400

Website : www.istanaagency.com

Pin BBM : 7DEF672D.

 

Pengantar.

Muhmmad Quraish Shihab merupakan ulama’ sekaligus mufassir al-Qur’an di Indonesia yang begitu terkenal karena karya-karyanya yang begitu banyak dan populer yang dipublikasikan bahkan sering kali menjadi the best saler di toko-toko buku. Karya yang berjilid-jilid kajiannya dan sangat monumental darinya adalah “Tafsir al-Mishbah”. Akan tetapi belakangan, ia seringkali membahas permasalahan-permasalahan fiqh dengan cara interaksi langsung dengan kaum muslimin dari segala lapisan, baik melalui media elektronik maupun cetak yang kemudian dikumpulkan, diedit dan dicetak menjadi sebuah buku.

Salah satu kajiannya yang menurut hemat penulis masuk keranah usul al-fiqh ia tuangkan di dalam bukunya “Menabur Pesan Ilahi”, sedangkan hasil fatwa-fatwanya (fiqh) ia tuangkan seperti di dalam bukunya “Panduan Puasa”, dan “M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui”. Termasuk di dalam tafsirnya pula yang terdapat bagian-bagian tentang kajian fiqh yang menarik untuk ditelaah secara mendalam. Dan pada perkembangannya muncullah tulisan-tulisan dan forum-forum diskusi yang membahas tentang pemikiran beliau, termasuk juga denga buku ini yang mengkaji pemikiran beliau dari sisi hukum Islam.

Di dalam buku ini, penulis menggunakan berbagai pendekatan sebagai alat untuk memetakan pemikiran beliau di bidang hukum Islam. Dan terakhir, harapan penulis adalah, kiranya karya ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menambah referensi keagamaan dari segi pemikiran tokoh, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam Indonesia ke depan.

MEMBANGUN KAMPANYE PILPRES YANG BERKEADABAN

Oleh :
Ahmad Rajafi Sahran

Di dalam Islam ada konsep “tabayun” untuk mendapatkan kebenaran dari suatu kabar negatif yg menerpa dirinya dan bukan diri org lain, ari orang yg memberi kabar tersebut hingga bertemu dg sumber aslinya. Adapun kabar negatif yg perlu dilakukan “tabayun” adalah kabar yg betul2 berdampak pada terganggunya tabilitas kehidupan, dan bukan kabar negatif biasa.

Adapun pada tataran makro, sikap tabayun dibutuhkan demi mendapatkan kemashlahatan secara umum. Hal ini seperti yg terjadi beberapa hari ini di Indonesia. Di mana pada masa kampanye pilpres 2014, dua calon presiden mendapatkan berbagai serangan pemberitaan negatif di berbagai media. Anehnya, muncul beberapa orang yg ikut2an terseret arus pemberitaan tersebut sehingga dengan mudah terprovokasi untuk ikut menyebarkan pemberitaan tersebut dengan komentar2 tambahan yang sangat tidak berakhlak. Meskipun kedua capres tersebut telah memberikan klarifikasi atas pemberitaan negatif pada diri mereka.

Berdasarkan problem sosial di atas, maka sesungguhnya sumber utamanya terdapat pada lemahnya kontrol sosial akibat kebebasan informasi global yg kemudian menegasi paradigma berdirinya bangsa ini. Paradigma tersebut terakumulasi pada bagan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Jika dirujuk pada lima sila tersebut, maka maknanya yakni ;

(1) Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita sebagai bagian dari warga negara, sudah disepakati haruslah beragama, dan konsekwensinya dari masyarakat yang beragama adalah terciptanya masyarakat yang beradab, tidak mudah memfitnah, dan selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya. Oleh karenanya, siapa saja yang mengaku warga negara Indonesia namun mudah untuk menghadirkan kemafsadatan sosial, maka bisakah dia disebut sebagai masyarakat yang beragama?

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip dasar yang kedua ini adalah semangat untuk membumikan prinsip-prinsip agama yang telah tertuang pada sila pertama. Di mana seseorang sesungguhnya bisa disebut sebagai manusia jika jiwa hidupnya adalah keadilan dan keberadaban. Sikap adil dapat diukur ketika seseorang mampu menjadi problem solver di dalam masyarakat. Sedangkan sikap keberadaban dapat diukur dari tingkah laku yang ditunjukkan di dalam masyarakat. Dan pada masalah pilpres kali ini, akan sangat terlihat mana manusia-manusia yang adil dan beradab dalam menanggapi kampanye negatif di lapangan.

(3) Persatuan Indonesia. Pada aspek ini, manusia-manusia yang beragama dan terbangun di dalamnya sifat adil dan beradab, tentunya tidak akan menciptakan segala sesuatu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Termasuk pada masalah pilpres kali ini, bukankah pemilihan presiden ditujukan untuk mendudukkan anak bangsa yang terbaik sebagai pemimpin bangsa ini, dan bukankah mereka juga telah diseleksi dengan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum yang bekerja secara keras dan independen. Lalu mengapa kita menjadi lupa dan melakukan sesuatu yang tidak dirasa olehnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada sikap kebersamaan baik dalam proses maupun menikmati hasilnya. Kita adalah rakyat yang sedang memilih calon pemimpin yang dapat mengayomi kita. Untuk itu, sikap penuh mencari kebaikan lewat hikmah dari Tuhan melalui jalan istikharah, dapat menghadirkan kebijaksanaan yang besar, dan pada saat musyawarah besar yakni masa pencoblosan, kita betul-betul dapat memilih dengan benar.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah hulu dari semua keinginan besar dari pemilihan presiden nanti, yakni pemerataan di setiap lini kehidupan masyarakat.

Semoga semangat kebersamaan sebagai warga bangsa Indonesia mampu menutup sikap jumawa dan keras kepala dalam mendukung masing-masing calon presiden. Jangan mudah terprovokasi sehingga kemudharatan baik yang bersifat personal maupun global tidak akan muncul di bumi Indonesia ini. Cintailah masing-masing di antara kita karena sama-sama ciptaan Tuhan, sehingga Tuhan pun akan mencintai kita dan mendatangkan untuk kita kebaikan yang lebih besar lagi.

RAMADHAN DAN FATWA “GELAP” MENJELANG PILPRES

Oleh :

Ahmad Rajafi Sahran

Tidak terasa bulan Ramadhan 1435 H / 2014 M, dengan segala kewajiban dan pahala di dalamnya akan segera menghampiri umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akan tetapi ada fenomena unik menjelang Ramadhan tahun ini di bumi Indonesia, di mana kesibukan rutinitas tahunan yang biasanya ramai memenuhi ruang-ruang media sosial dalam menunggu datangnya sang bulan suci melalui kegiatan hisab, rukyat dan sidang itsbat, sepertinya memudar akibat pengaruh politik menjelang pemilihan Presiden yang kebetulan berada di dalam bulan Ramadhan.

Ada yang menarik di masa-masa kampanye tersebut, di mana telah bermunculan fatwa-fatwa “gelap” yang tidak diketahui asal usulnya, baik konten maupun person pemberi fatwa, yang kemudian mendiskreditkan fisik, kemampuan personality, bahkan agama, demi mengangkat elektabilitas masing-masing calon pilihannya. Biasanya forum yang paling ramai digunakan adalah pada saat khutbah jum’at dan acara-acara keagamaan seperti ruwahan di hari-hari bulan Sya’ban sebelum bulan Ramadhan.

Semangat tersebut sepertinya akan terus berjalan dan bahkan akan lebih panas karena semakin meluasnya kesempatan mereka untuk melemahkan masing-masing calon pilihan mereka di dalam bulan Ramadhan. Bayangkan, dalam satu hari saja akan muncul berbagai forum-forum pengumpul masa yang efektif untuk digunakan sebagai alat politik kepentingan masing-masing kubu, seperti kultum sebelum shalat tarawih, setelah shalat subuh, menjelang buka bersama, pesantren kilat, nuzul qur’an, dll. Belum lagi spanduk dan selebaran-selabaran yang disebar ketempat-tempat ibadah yang bernuansa religis namun substansinya adalah kampanye politik. Jika hal tersebut terus berlangsung hingga Pilpres dilaksanakan, maka bisa dipastikan semangat Ramadhan yang menghadirkan pahala yang berlipat ganda bagi melakukannya, akan tereliminasi karena semangat politik sesaat yang dilakukan dengan maksud untuk saling menjatuhkan. Perlu diingatkan kembali bahwa puasa adalah milik orang-orang yang beriman demi mendapatkan kualitas takwa. Untuk itu, penyampaian fatwa-fatwa “gelap” di bulan suci tersebut hanya akan mempersulit obsesi mereka meraih takwa.

Jika dirujuk makna fatwa di dalam ilmu ushul fiqh, maka menurut Amir Syarifuddin (2001), unsur-unsur utamanya yakni : (1) Ia adalah usaha untuk memberikan penjelasan; (2) penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad; (3) yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya; (4) penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Penjelasan di atas memberikan ketegasan bahwa yang terlontar dari fatwa adalah masalah-masalah hukum syari’at yang dapat menghadirkan kemashlahatan secara universal bukan personal. Proses ijtihad (research) menjadi faktor utama dalam melahirkan fatwa tersebut, untuk itu kuwalitas personality pembuat fatwa juga menjadi rujukan utama untuk menilai hasil fatwa yang dimunculkannya. Bahkan jika merujuk pada kitab-kitab klasik hukum Islam maka didapatkan persyaratan yang sangat ketat bagi seseorang yang dipintakan fatwanya, bukan “abal-abal” yang hanya dapat menunjukkan kemampuan retorika dan pesona fisik dengan berpakaian serta aksesoris keagamaan yang dianggap Islami. Biasanya, faktor inilah yang paling banyak menipu dan bahkan menyesatkan umat. Sebut saja istilah perang badar, Islam abangan, keluarga sakinah, dan yang baru-baru ini adalah istilah masuk surga dan neraka, demi menguatkan capres pilihannya dan melemahkan yang lainnya.

Pada dasarnya, apa yang terjadi di Indonesia saat ini tidaklah sesuai dengan wajah aslinya yang ramah, toleran dan penuh dengan semangat gotong royong, bukannya semangat pragmatisme, saling mencela, dan bahkan taklid buta. Akan tetapi inilah sifat dari kebudayaan (dalam ilmu antropologi budaya), di mana menurut Sjafri Sairin (1997), berubah adalah sifat utamanya. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukungnya. Secara garis besar, munculnya perubahan itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukungnya, seperti munculnya inovasi ide-ide dan gagasan baru di dalam masyarakat.

Meskipun demikian (kembali ke masalah Ramadhan), umat Islam tidak boleh lengah, karena visi utama dari adanya bulan Ramadhan adalah memperbanyak pahala dan mengikis habis dosa, maka perubahan yang merupakan sifat utama dalam kebudayaan hendaknya tidak diarahkan kepada hal-hal yang negatif seperti fitnah dan ghibah. Alangkah baiknya jika stasiun-stasiun di dalam bulan tersebut, seperti sepertiga awalnya adalah rahmat, sepertiga kedua adalah ampunan Allah, dan sepertiga akhir adalah pembebasan dari api neraka betul-betul terlalui dengan sempurna.

Pada stasiun pertama misalnya, di mana rahmat Allah begitu melimpah ruah, maka sebagaimana makna dari rahmat itu sendiri yakni bentuk kasih, berkah dan segala kebaikan, maka tidak pantas jika fatwa-fatwa “gelap” dimunculkan di dalam bulan suci tersebut yang menegasi keberkahan dan kasih sayang sesama, termasuk Allah swt. Begitu juga dengan step selanjutnya yakni ampunan Allah, maka seharusnya di bulan tersebut sikap pemaaf, welas asih, menjadi pegangan setiap muslim. Apapun warna partainya, background kehidupannya, tidaklah menjadi pemicu untuk menuntup hati ini dalam memberikan maaf dan ampunan yang sebesar-besarnya, karena dua capres yang ada saat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangnnya masing-masing. Dan step yang terakhir adalah selamat dari siksa api neraka. Dalam hal ini, neraka merupakan simbol dari segala bentuk kesusahan dan keburukan, untuk itu seorang muslim yang menghadirkan fatwa “gelap” yang kemudian di-share oleh orang lain dan terus menyebar hingga memunculkan keburukan persepsi terhadap masing-masing calon, maka mungkinkah visi selamat dari siksa api neraka akan tercapai ? di sinilah pentingnya menahan diri, sebagaimana makna puasa yakni al-imsak (menahan diri) dari segala hal yang dapat mempengaruhi rusaknya nilai ibadah.

Meskipun demikian, karena makna Ramadhan adalah salah satu nama Allah yang berarti panas, maka tidak bisa dipungkiri bahwa syetan-syetan berfisik manusia masih akan bermunculan untuk saling mengisi keburukan di bulan tersebut. Untuk itu, sikap saling mengingatkan adalah bagian dari kebaikan yang juga dapat mengumpulkan pahala yang banyak di bulan tersebut. Setiap orang bisa mengungkapkan apapun, akan tetapi Ramadhan hendaknya menjadi rem yang ampuh dalam menghalau fitnah dan ghibah terhadap masing-masing capres yang berbalut bahasa-bahasa agama. Ramadhan hendaknya menjadi sarana yang ampuh untuk mengajarkan kepada umat tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan, karena dalam prinsip Islam, “persatuan dan kesatuan adalah rahmat sedangkan perpecahan dapat menghadirkan azab”. Wallahua’lam.

10 NASEHAT RASULULLAH MUHAMMAD SAW UNTUK PUTRINYA FATIMAH AZZAHRAH SEBELUM MENIKAH DENGAN ALI RA

1. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan baginya. Dan dari setiap biji gandum itu akan melebur kejelekannya dan meningkatkan derajat wanita itu.

2. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah akan menjadikan antara dirinya dengan neraka itu tujuh tabir pemisah.

3. Wahai Fatimah, tidaklah seseorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirkannya dan mencuci pakaiannya, maka Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang telanjang.

4. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangganya maka Allah akan membantunya agar dapat minum di Telaga Kautsar pada hari kiamat nanti.

5. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan diatas adalah keridhaan suami terhadap istri, Andai kata suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahai Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah.

6. Wahai Fatimah, pada saat seorang wanita mengandung, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahiran, maka Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala pejuang di jalan Allah. Jika ia sudah melahirkan bayinya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Jika seorang wanita meninggal ketika melahirkan, maka ia tidak akan membawa dosa sedikitpun. Didalam kubur akan mendapat taman indah yang merupakan bagian dari taman surga. Dan, Allah memberi pahala kepadanya sama dengan pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat.

7. Wahai Fatimah, pada saat seorang istri melayani suaminya selama sehari semalam dengan rasa senang dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya pada hari kiamat dengan pakaian yang serba hijau, dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan. Dan, Allah juga akan memberikan kepadanya pahala seratus kali ibadah haji dan umrah.

8. Wahai Fatimah, ketika seorang istri tersenyum di hadapan suaminya maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih.

9. Wahai Fatimah, pada saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru kepada wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.

10. Wahai Fatimah, pada saat seorang wanita meminyaki kepala suaminya dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya dan memotong kumisnya, serta memotong kukunya, maka Allah akan memberi minum yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah akan mempermudah sakaratul mautnya dan menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah juga menetapkan baginya bebas dari siksa neraka dan dapat melintasi shirathal-mustaqim dengan selamat.

Dikutip dari : La Tahzan for Women

BUKU NARASI SYARHIL QUR’AN

Buku ini berbicara tentang bagaimana cara melakukan pembinaan yang efektif bagi para peserta binaan syarhil qur’an sehingga mampu memberikan penampilan yang maksimal baik di dalam bermusabaqah ataupun pada saat berdakwah di masyarakat. Selain dari pada itu, diketengahkan pula di falam buku ini beberapa teks syarhil qur’an yang terangkum di dalam kompilasi teks-teks syarhil qur’an. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan khazanah baru di dalam perbendaharan kajian syarhil qur’an di Indonesia.

Pada dasarnya, sudah banyak buku-buku yang megetengahkan tentang materi-materi Syarhil Qur’an, tapi buku ini adalah catatan-catatan penulis ketika membina secara khusus para peserta binaan di Padepokan Syarhil Qur’an Lampung sehingga mampu mengahdirkan para juara baik di dalam Prop. Lampung dan juga di luar Lampung. Dengah hadirnya buku ini, semoga mampu memberikan dampak yang positif dalam pembinaan syarhil qur’an kedepan.

Bagi yang berminat segera hubungi kami.
Harga : Rp. 50.000 + Ongkir

image