BUKU SEPTEMBER 2015 : NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Buku 6 ; Nalar Hukum Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Buku ini terdiri dari sembilan pembahasan dan akan memberikan gambaran tentang cara kerja kaidah al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yakni di satu sisi tetap menjaga nilai-nilai tradisi ke-Islaman akan tetapi unsur pembaharuan juga tidak dapat dinegasikan begitu saja, oleh karenanya perlu dikaji lebih dalam sehingga dapat diterima dan responsif dengan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, kajian tentang metodologi berpikir menjadi acuan paling terdepan sebagai arahan berpikir dalam menelaah berbagai kajian selanjutnya.

Pada kajian selanjutnya, buku ini sangat menonjolkan materinya tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya kasus-kasus hukum keluarga yang lari dari aturan hukum formal dan bahkan “dimanipulasi” oleh para pejabat publik. Oleh karenanya pada sub pembahasan di dalam buku ini, penulis melakukan kajian terhadap kasus Nikah Siri Aceng Fikri (Bupati Garut tahun 2012). Semoga tulisan ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagai bahan penambah khazanah keilmuan Islam di Indonesia.

16 thoughts on “BUKU SEPTEMBER 2015 : NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

  1. Resume : Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia
    Nalar memiliki arti pertimbangan tentang baik, buruk dsb; akal budi, ia juga memiliki arti sebagai aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan pikir.
    Sedangkan “ hukum keluarga Islam “ biasanya merupakan terjemahan dari kata qanun al- usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-‘ailah, dan juga al-ahwal al-syakhshiyyah di mana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Komponennya adalah :
    1. Hukum Keluarga ( usrah ) yang di mulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
    2. Hukum kekayaan keluarga (amwal) yang mencakup waris, wasiat, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
    3. Hukum perwalian tehadap anak yang belum dewasa.
    Adapun ketika kata nalar di sandingkan dengan kalimat “hukum keluarga Islam’ maka maksud dari kalimat tersebut adalah sebuah upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat merasionalisasikan berbagai solusi dari problematika hukum keluarga Islam yang terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan ijtihadiyyah dan ilmiah. Sedangkan kata ‘di Indonesia’ dimaksud sebagai fokus wilayah kajian yang tentunya memiliki problematika yang berbeda dengan wilayah lain.
    Upaya di atas menjadi sangat penting karena saat ini begitu banyak teks-teks agama yang telah di jabarkan oleh para ulama klasik, dirasa menjadi “hambar “ karena situasi dan kondisi Indonesia yang ikut berubah mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini, begitu banyak para pengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah mencoba untuk menjabarkan pola pikir mereka yang reasonable melalui pendekatan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, munculah dua alur pikir yang saling bertentangan dan kemudian memunculkan one sided truth claims, seperti kelompok Liberalisme Islam dengan pola kebebasan cara membaca dan mempraktekkan dalil agama, dan kelompok Fundamentalisme Islam yang sangat menekankan pentingya mengikuti pendapat para ulama salaf dalam menjelaskan dalil-dalil hukum yang ada.
    Melalui dua alur pikir tersebut, maka muncul dua gerakan yang sangat kental di Indonesia, yaitu:
    1. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang sangat menekankan untuk menjadikan hukum Islam – yang tentunya telah berubah menjadi fiqh – baik di ambil secara langsung ataupun Talfiq agar dapat diformulisasikan menjadi sebuah hukum secara ( qanun ).
    2. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang sangat menekankan pelaksanaan etika-moral agama (religion ethics) dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara.
    Menurut pengamatan B.J. Boland dari aspek sejarah, setelah para tokoh Islam tidak berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam, bahkan tidak berhasil pula untuk memberlakukan hukum Islam secara kaseluruhan yang berlaku bagi umat islam, maka mereka berusaha melakukan upaya dari sudut lain, yaitu mereka berusaha melakukan pengislaman bangsa Indonesia secara perlahan-lahan, seperti melakukan usaha untuk memberlakukan hukum Islam walaupun hanya pada masalah-masalah tertentu, seperti hukum perkawinan dan kewarisan.
    Mengenai kuatnya penerapan syari’ah melalui jalan taqnin, Amir Syarifuddin pernah memberikan sebuah kritik yang sangat tajam. Menurut beliau, umat Islam pada dasarnya dari segi keimanan telah sempurna, untuk itu tidak perlu campur tangan Negara untuk mewajibkan menjalankan agama. Sebagai contoh UU tentang Perkawinan, meskipun fiqh munakahat telah diformalisasi dalam bentuk undang-undang, namun pelaksanaannya masih menemukan kesulitan. Ini terjadi karena negara terlalu memaksakan dan umat Islam sendiri belum berkenan menempatkan sebagai pedoman dalam beramal karena ia bukan fiqh. . Kritik pedas juga muncul dari kalangan feminis Indonesia, di mana menurut mereka sejarah pembahasan UU Perkawinan merupakan sejarah awal tentang kepentingan perempuan yang harus menyerah di hadapan kepentingan perempuan yang harus menyerah dihadapan kepentingan Negara dan kepentingan agama. Bahkan dalam perjalanan menjadi terpecah akibat terjadinya polarisasi kepentingan yang sayangnya lebih banyak mencerminkan kepentingan partai di mana kelompok perempuan tersebut berafiliasi.
    Sementara kelompok perempuan lebih independen kurang mendapat tempat dalam peraturan kepentingan yang sedang berlangsung terutama hilangnya karena hilangnya dukungan dari konstituen mereka akibat politik korporatis pemerintah orde baru.8. dengan kondisi seperti ini maka tidak mengherankan jika UU perkawinan akhirnya menjadi sebuah sarana yang mengukuhkan ketidakadilan bagi perempuan.
    Gerakan formalisasi hukum yang bersumber dari agama merupakan hal yang sangat baik, namun tanpa harus menyebutkan label agama, demi mengaplikasikan semboyan bangsa ini “Bhineka Tunggal Ika”, kecuali dalam hukum privat yang dikhususkan untuk umat tertentu saja.
    Kajian hukum keluarga sangat penting untuk ditelaah dan dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini karena ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang al-ahwal al-syakhshiyyah lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lain, yakni sebanyak 70 ayat. Berikut perbandingannya yang di paparkan oleh Abdul Wahab Khalaf :
    1. Bidang hukum keluarga sebanyak 70 ayat.
    2. Bidang hukum perdata sebanyak 70 ayat.
    3. Bidang pidana sebanyak 30 ayat.
    4. Bidang peradilan sebanyak 13 ayat.
    5. Bidang perundang-undangan sebanyak 10 ayat.
    6. Bidang ketatanegaraan sebanyak 25 ayat, dan
    7. Bidang ekonomi dan kekayaan sebanyak 10 ayat.
    Adapun tokoh yang dikategorikan sebagai motor penggerak penerapan syari’ah seperti ini adalah, Jimly Asshiddiqie yang pernah menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum sesudah kemerdekaan, umat Islam masih menghadapi kesulitan menerima kenyataan mengenai pentingnya membangun hukum negara dalam satu kesatuan sistemik yang tidak lagi perlu diperhadap-hadapkan dengan eksistensi hokum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang tersendiri.
    Begitu juga dengan guru besar tentang kajian hukum yakni Khoiruddin Nasution. Menurut beliau, Undang-undang adalah hasil kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil (produk) pemikiran hukum Islam lain, seperti fikih, tafsir,fatwa, dan yurisprudensi. Sebab fiqh, tafsir, dan fatwa hanya hasil pemikiran (ijtihad) yang bersifat perorangan, bahkan yurisprudensi pun tidak begitu jauh berbeda dengan fiqh dan fatwa, meskipun dalam putusan hakim ada yang diputuskan oleh tiga orang hakim (majelis hakim). Sementara undang-undang merupakan hasil pemikiran dari keahlian dan berbagai pertimbangan. Dalam ilmu Ushul Fiqh, undang-undang dapat dianalogikan sebagai ijma’, sebab kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad orang banyak (kolektif). Konsekuensinya, undang-undang mempunyai kekuatan hukum lebih kuat (lebih otoritatif) dari pada produk hukum lain ; fiqh, tafsir, dan yurisprudensi.
    Pada dasarnya model penerapan seperti ini, asalnya dari semangat Hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan dalam bukunya Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, bahwa fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebahagiannya adalah fiqh yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan mesir.
    Permasalahan-permasalahan hukum keluarga saat ini sangat santer dan menjadi komsumsi dari lapisan warga hingga negara adalah tentang hukum poligami, kekuasaan penuh kewalian kepada kaum laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Aisyah dan Nabi Muhammad saw, hak kewarisan yang didominasi oleh kaum laki-laki, dll. Permasalahan-permasalahan di atas jika hanya dijawab melalui jalur fiqh klasik dan menegasi unsur local wisdom maka akan kembali menciptakan masalah baru.
    Menurut Khoiruddin Nasution bahwa cakupan dari Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

    1. Perkawinan, yang mencakup;
    a. Peminangan
    b. Syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah)
    2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup;
    a. Hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak
    b. Poligami
    c. Nafkah
    3. Perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga yang mencakup;
    a. Shiqaq dan nusyuz (percekcokan dan ada yang durhaka)
    b. Khuluk dan thalak (inisiatif untuk cerai,baik dari istri maupun suami)
    c. ‘iddah (masa menunggu) dan ruju’ (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah atau cerai)
    4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah).
    5. Penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup ;
    a. Waris
    b. Wasiyat
    c. Wakaf
    d. Transaksi penyerahan atau penerimaan lain.
    Menurut Musdah Mulia, melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia ada tiga alasan kuat yang mendorong negara-negara Islam melakukan pembaharuan hukum keluarga:
    1. Untuk tujuan unifikasi (penyatuan) hukum.
    2. Untuk tujuan meningkatkan status perempuan.
    3. Untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat perkembangan global dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

    A. Model Berpikir Hukum Islam yang Responsif
    Dalam menciptakan Islam di Indonesia yang responsif. Kata kunci tersebut terangkum dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni “ al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah “, ( tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang di bangun oleh para ulama salaf al-shalih,namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah ini menurut DR. Ahmad Rajafi dapat di raih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni :
    1. Pilar Berpikir Substansial.
    Substansial berasal dari kata substansi yang artinya adalah “ bagian yang penting atau isi”,12sedangkan substansial sendiri merupakan kata sifat yang memiliki arti bersifat inti atau sesungguhnya.13 Adapun maksud dari sub judul ini adalah, menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan.
    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    Kata kontekstual merupakan kata sifat (adj) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks,14 sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.15 Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan pewahyuan yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan oleh para ulama membagi masa turun ini di bagi menjadi 2 periode, yaitu :
    a. Periode Mekkah, berlangsung selama 12 tahun masa kenabian dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah.
    b. Periode Madinah, di mulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madinah.16
    dan yang kedua adalah kenyataan tentang pentingnya al-sunnah sebagai penjelas firman Allah.
    3. Pilar Berpikir Rasional.
    Kata rasional biasa digunakan untuk menunjukkan penggunaan akal secara maksimal dalam menjawab setiap permasalahan sehingga jawaban tersebut masuk akal atau logis. Lawan katanya adalah irasional yang artinya “tidak masuk akal” atau tidak logis. Fungsi akal menjadi sangat dominan dalam hal ini, yakni dalam mengkaji maksud-maksud Allah dalam menciptakan hokum di muka bumi ini. Hokum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw, mengharuskan akal untuk dapat memahaminya. Hal ini sejalan dengan berbagai perintah Allah agar kita menelaah, berpikir, menganalisa dan lain sebagainya, seperti “la’allakum ta’qilun tatafakkarun”,dsb.
    4. Dan Harus Membumi.
    Adapun yang dimaksud dengan membumi di sini adalah, munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil merka dari persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.
    Sebagai contoh, kasus munculnya Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-undang (RUU) Hukum Perkawinan Islam oleh Musdah Mulia dkk yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dan mendapatkan mandate langsung dari Negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap kebutuhan riil umat secara keseluruhan karena tidak mengedepankan penelitian mendalam sebelumnya seperti diperbolehkan nikah beda agama, hak yang sama dalam kewarisan,dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama’ karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun ( saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut.

    B. Epistemologi Budaya Hukum Keluarga di Indonesia
    Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni episteme dan logos dengan arti perkataan, pikiran, pengetahuan dan pengetahuan sistematik. Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar – dasar teoritis pengetahuan. Lebih detail lagi epistemology adalah suatu kajian dari filsafat ilmu (yakni ontologis,epistemologis dan aksiologis) yang menelusuri asal, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.17 Dengan demkian, kajian epistemologis lebih mendekatkan diri pada bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
    Budaya hukum menurut Ronny R. Nitibaskara adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Variabelnya sebagai berikut :
    1. Sub Budaya
    Legal culture adalah sub unsur budaya, dimana ia bertindak pada unsur budaya normatif yang bersifat universal.
    2. Manusia.
    Manusia merupakan unsur sentralistis budaya hukum karena berperan sebagai pembentuk dan pendukung budaya hukum itu sendiri, bahkan penilai baik buruknya budaya hukum itu sendiri.
    3. Penghargaan dan Sikap Tindak
    4. Hukum Sebagai Relitas Sosial
    Interaksi dan perilaku sosial sebagai unsur wajib perjalanan manusia modern ini hampir tidak ada lagi yang steril hukum, semua ini lini kehidupanpun di jamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai control sosial sekaligus penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum, melalui kesadaran inilah maka di Indonesia lahir tiga sistem hukum yang bergerak saling mengisi, yakni hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.
    Akan tetapi di era reformasi saat ini, muncul sindrom formalisasi hukum, di mana muncul keinginan untuk selalu mengundangkan semua hukum Islam di Indonesia, bahkan semakin menggila Dampak negatifnya adalah “wujuduhu ka ‘adamihi”, aturan hukum yang di ambil dari Islam semakin bertebaran, namun lemah dalam tataran implementasi dan masyarakat sudah tidak mau tahu dengan aturan hukum, perkara hukum ditinggal begitu saja, dan menggantung di pihak lainnya.
    Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ternyata belum membumi di Indonesia. Begitu banyak kasus perkawinan di bawah tangan, bahkan dilakukan oleh banyak pejabat negara sebagai pelaksana undang-undang. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terjamah dalam renungan dan kajian ilmiah.
    Akan tetapi jika dilihat secara seksama, hukum keluarga yang dituangkan di dalam aturan di atas, isinya sangat menguatkan ajaran sunni dengan dominasi ajaran maskulinitas, yang kemudian terlihat memarginalkan dan mendiskriditkan kaum feminis. Inilah budaya hukum yang lahir dan kemudian dilabelkan di dalam qawanin (aturan perundang-undangan ) di Indonesia. Jika dilihat dari segi fiqh yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, maka sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besa di hadapan Allah swt, dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (nusyuz).18 Dari sini kemudian terlihat perubahan persepsi hukum, yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya hukum non formal di dalamnya, berubah menjadi budaya formalisasi hukum.
    Pada dasarnya, berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu. Secara garis besar, munculnya perubahan terjadi karena dipengaruhi faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan kesadaran tentang budaya hukum di atas diri masyarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalisasi hukum, maka dengan sendirinya akan semakin banyak muncul wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera pula diformalisasikan secara total di era reformasi ini.
    Dengan demikian maka dapat difahami bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai religis, yakni Islam. Akan tetapi saripatinya adalah fiqh salaf yang mengedepankan maskulinitas dan secara langsung “memarginalkan” unsur wanita. Oleh karena itu, perubahan sebagai unsur penting dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.
    Inkulturasi budaya Lokal dalam Pembentukan Syariat
    Terdapat 4 variabel penting yang akan di ulas yakni inkulturasi, wahyu, budaya, dan syariat.
    Inkulturasi merupakan seenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat.
    Wahyu bermakna suatu pemberitahuan secara rahasia dari Allah swt kepada para nabi, baik melalui perantara atau tidak.
    Budaya adalah system pengetahuan , gagasan, dan ide yang dimiliki suatu masyarakat, baik yang disadari maupun yang tidak , yang berfingsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat pendukung system itu dalam bersikap dan berprilaku sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada.
    Syariat merupakan system hokum yang didasarkan wahyu , atau merupakan an-nuhush al- muqaddasah (teks-teks yang suci ) dari Al- Qur’an dan Sunnah mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.
    Rasulullah mendapat wahyu dalam runtut waktu yang panang dan turun secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang ada. Proses tanzil yang berangsur-angsur memberikan petunjuk bahwa wahyu yang di bawa olehnya bukanlah untuk menghabcurkan peradaban dan tradisi atau budaya local yang sangat berbudaya. Sehingga fungsi kedatangannya hanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mendapatkan system hidup dan social yang sempurna. Perubahan sebagai sifat utama dari budaya, akan selalu menghendaki masyarakatnya untuk berubah, maka budaya local pada masa Nabi yang kemudian berubah menjadi syariat juga harus mendapatkan kritikan secara ilmiah agar wahyu tuhan tidak sekedar menjadi bacaan yang kaku dan menegasi maksud Tuhan yang lebih besar. Dalam pertemuannya di Indonesia, islam dan budaya local tidak lagi berupa inkulturasi akan tetapi hanya akulturasi. Ini diakibatkan karena masuknya Islam di Indonesia bukan dari heartland Islam sendiri, sehingga sering kali menjadi polemic di masyarakat tentang apakah sesuatu itu merupakan budaya Arab atau ajaran Islam. Dalam bidang hokum keluarga, terjadilah perubahan-perubahan budaya baru, yang tadinya mengandalkan sejarah fiqh klasik menuju komunikasi. Dan ketika terjadi hal tersebut di Indonesia, sikap kritis namun ilmiah kini terbuka luas. Dampak langsungnya adalah keterbukaan yang lebih luas di benak setiap muslim betapa Islam memiliki perbendaharaan ilmu yang begitu banyak akan tetapi lambat dalam mengimplentasikannya.
    Nikah siri adalah perbuatan yang ilegal di bumi Indonesia ini. Kasus Aceng yang menikah lagi secara siri menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan, atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk “pura-pura” tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, akibat dari begitu banyaknya pembohongan untuk menuju pernikahan, maka wajar rasanya jika penulis pernah ikut mengamini kehendak Departemen Agama di awal-awal tahaun 2010 yang berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 uta rupiah. Untuk itu, pada konteks seperti itu, perlu dibangun paradigma di dalam masyarakat tentang tidak adanya dikotomi antara Negara dan agama dalam hal hokum perkawinan, semuanya adalah hokum yang satu. Dengan demikian, nikah siri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hokum karena di dasari atas “kebohongan” dalam melakukan mistaqan ghalizha dari sebuah perkawinan.
    Etika berkeluarga di dalam islam bersumber dari Al-Qur’an, sebagaimana jawaban Aisyah ra. Yang ditanya tentang akhlak Rasul saw, bahwa akhlaknya adalah Al-Qur’an. Dalam hal etika sebelum menikah, Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya. Adapun etika hubungan suami-istri pasangan dibangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak aka nada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip al-musawah (kesamaan derajat) inilah yang dapat menciptakan visi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam berkeluarga. Kemudian dalam hal etika anak dengan orang tua dan sebaliknya, hendaknya dibangan atas dasar kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Adapun tentang masalah cemburu antar pasangan adalah dengan mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap “ke-aku-an” dan membedakan wanita dengan laki-laki berdasarkan gender, maka demikian, dapat dipastikan tidak aka nada lagi istilah “memberi hukuman” bagi pasangan di dalam rumah tangga. Terakhir, ketika harus ada perceraian di dalam keluarga, maka etika utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketiga yang adil untuk mendamaikan, akan tetapi ketika alan negosiasi yang ma’ruf tidak juga dapat diambil, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim Pengadilan Agama.
    Ta’aruf dan nazhar adalah dua istilah yang kini selalu mendapat ruang untuk diperdebatkan. Mengenai hal ini, yang paling terpenting untuk dikedepankan adalah tidak adanya unsur kemaksiatan di dalamnya. Secara psikologis, ia dapat berfungsi untuk mengetahui kejiwaan seseorang, karena jika seperti “membeli kucing dalam karung”, maka dapat dipastikan tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sedangkan secara sosiologis, hal diatas merupakan sarana yang efektif untuk mendalami calon pasangan dari segi kafa’ah. Jangan sampai akibat tidak sekufu, perceraian menjadi merajalela.
    Fenomena nikah masal di Indonesia memang sulit untuk dibendung. Secara normatif-yuridis hal ini adalah perbuatan yang ilegal ketika mengamini pasangan yang telah menikah sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Akan tetapi selama pemerintah belum mau mengakomodir alasan klasik masyarakat pra-sejahtera yakni akibat mahalnya biaya untuk melakukan istbat nikah, maka nikah missal merupakan solusi positif namun sangat tentatif bagi pasangan yang tidak mampu, namun membutuhkan. Akan tetapi ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, dan peluang untuk melaksanakan itsbat nikah begitu terbuka, maka nikah massal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah. Oleh karenanya semangat untuk juga menghadirkan itsbat nikah massal di masyarakat hendaknya dapat juga terwujud sehingga tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang ada.
    Praktek nikah beda agama saat ini di Indonesia seperti mendapatkan angin segar ketika para pemikir Islam liberal mengakomodir keinginan mereka. Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab, tetapi tidak untuk sebaliknya. Melalui pendekatan filosofis-normatif-yuridis, keharamannya di Indonesia lebih karena maksud dari pernikahan itu yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah dalam rumah tangganya, akan tetapi rahmat Allah itu yang tidak akan mereka dapatkan. Selain dari pada itu, secara psikologis keharaman pernikahan diatas karena adanya kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan aqidah dan ketidak stabilan psikis mereka, yang pada akhirnya memunculkan pula ketakutan pada diri seotrang anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosioligi agama, tiap-tiap agama memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama, maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya tersebut.
    Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra. Yang saat itu masih di bawah umur memata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing dihadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur. Adapun di Indonesia, aturan batas umur calon pengantin sudah di atas sangat uzur karena tidak lagi melihat konteks ke kinian. Seharusnya di standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Alasannya adalah karena anak-anak di era lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. Faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manuasia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
    Masalah aturan kewarisan di Indonesia belum bias terlepas dari budaya hukum patrilenial, meskipun Haizirin telah menjelaskan tentang asas bilateral-nya. Sebagai contoh adalah masalah bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Para fuqaha’ dan ahli tafsir era salaf telah menetapkan bahwa ayat li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini (dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan) bersifat qath’i sehingga tidak ada lagi celah ijtihad di dalamnya. Akan tetapi menurut para pemikir feminis islam modern, seperti Munawir Syadzali, ayat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, sehingga ia berkeinginan untuk merubahnya menjadi 1:1. Quraish Shihab yang tetap beriman pada 2:1 memniliki argumentassi yang lebih baik dari pada pendahulunya dengan sudut pandang legal philosophies atau hikmaah al-tasyri”. Akan tetapi bagi penulis ada bagian yang tertinggal dalam kajiannya, seperti telaah sosiologis dan budaya dimana perubahan budaya masyarakat sudah sangat jauh, sehingga lebih setuju dan mengambil pendapat Syahrur yang menelaskan bahwa dalam, konteks yang normal bagian 2:1 adalah batas minimal, dan dapat berubah ketika konteks juga berubah. Sedangkan tentang penbagian waris bagi non-muslim untuk keluarganya yang muslim, penulis condong dengan penerapan legal theories (ushul al-fiqh) yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhawi yang menjelaskan tentang kebolehannya melalui teori ijtihad tarjih intiq’i-nya. Pendapatnya di dasarkaan pada riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Mu’awiyah yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Selain dari pada itu, islam juga harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab bagi kekurangan. Pemanfaatan harta di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat, untuk itu faktor politis dalam hal ini harus dikedepankan sampai kebutuhan sosial umat Islam telah terpenuhi secara utuh.
    Married by accident (MBA) adalah problem social yang tidak bias disisihkan apalagi dinegasi begitu saja, dan sebagai bagian dari problem social, maka dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu-individu yang bermasalah. Dan dalam hal ini, baik fiqh klasik dan aturan hukum di Indonesia telah bersinergi dalam memberikan solusi MBA, yakni dengan tetap memberikan peluang kepada mereka agar dapat meneruskan pernikahan mereka, akan tetapi tidak boleh seperti budaya “buruk” yang telah berjalan di Indonesia yakni dengan cara menutup-nutupi pernikahan mereka, bahkan hanya semata-mata hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara dan kental denan acara seremonial. Hukum di Indonesia tetap menerima mereka, bahkan pernikahan mereka pun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi status anak yang lahir karena perzinahan yang memiliki nasab kepada ibunya dan bukan pada ayahnya, adalah semata-mata untuk memberikan ‘ibrah pada yang lainnya.

  2. PEMIKIRAN ADANYA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
    (Satu Kajian Minimal Imur Pengantin)
    Oleh : Mahasiswa Pasca
    Radjab Duhe

    A. Pendahuluan.
    Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi kedua calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

    Sangatlah beralasan jika pernikahan dini harus dihindari sebab disamping akan memunculkan persoalan dikalangan kedua mempelai yang masih muda juga akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat terutama goncangnya satu hubungan pernikahan ditengah perjalanan sebuah perkawinan. Bila kita telusuri dan melihat fakta yang ada dilapangan betapa sering satu pernikahan yang muncul sekedar dipengaruhi oleh kehidupan glamor telah membawa dampak yang sangat buruk untuk keberlangsungan kehidupan yang diharapkan adanya keturunan yang saleh dan saleha.

    Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

    Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai.

    B. Membaca Makalah dari bingkai Kajian Ilmiah
    Adalah hal yang urgen bila perhatian dari berbagai kalangan maupun lembaga ilmiah atau bahkan setiap institusi untuk sama-sama bahu-membahu menemukan formulasi atau sebuah gagasan yang pada prinsipnya untuk menciptakan dan melahirkan konsep guna memberi ruang dan menemukan solusi tanpa harus menjatuhkan wibawa umat islam dimasa medernisasi dewasa ini. Bukan tidak mungkin ketika hal yang baik dan sebuah pemikiran yang akan mendatangkan kemaslahatan banyak orang akan berhadapan dengan sebuah regulasi pemikiran atau bahkan sebuah tatanan hukum yang berusaha menafikkan atas pemikiran dan prinsip pengetahuan yang berasal dari pendekatan sosial yang terlalu mengedepankan pemikiran diluar ketentuan ajaran islam maka perlu terus mengembangkan dan semakin harus mampu mengedepankan prinsip dan istiqamah untuk sebuah tatanan yang diharapkan boleh menjadi penyejuk dan alternative positif guna mengimbangi pemikiran atau prinsip-prinsip yang diluar dari apa yang menjadi ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran islam itu sendiri tentunya diharapkan selalu mampu berakselerasi dengan berbagai pemikiran atau konsep yang berkembang yang tentunya harus disesuikan dengan perkembangan dan situasi yang diharapkan bisa member jawaban dari apa yang dihadapi oleh rangkaian tatanan kehidupan modern.
    Jelasnya, kita tidak boleh menutup diri dari apa yang kita hadapi saat ini berupa pemikiran , tawaran konsep bahkan realita hidup yang semakin menuntut kita untuk berperan ganda dimana disatu sisi kita harus menyesuaikan tanpa harus tersisikan dengan perkembangan dunia modern namun pada sisi yang lain kita harus mampu menempatkan hukum dan tatanan kemaslahatan sebagai sebuah ketentuan yang berasal dari historis dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Swt dan para utusan yang telah lebih memperjelas segala hal baik dari lisanNya, kepribadian tutur tindakanNya, maupun ketetapaNya termasuk utusan terakhir yakni Nabi Muhammad Saw Sebagai sosok insan yang harus diteladani baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.
    C. Kajian Kebudayaan Kedaerahan
    Bila di tinjau dari faktor kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia yang berkembang saat ini telah banyak yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran modern yang pada prinsipnya disatu sisi memberi ruang untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan namun pada sudut yang lain secara tidak langsung telah banyak yang bergeser dari yang awalnya banyak memberikan maslahat namun setelah mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang berkembang yang dengan dalih modern tapi nyatanya telah banyak yang menjadi buruk akibat meninggalkan ketentuan-ketentuan seperti apa yang kita kenal adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah.
    Hal ini beralasan sebab setu tatanan yang pernah atau bahkan seharusnya diteladani dan terus dilestarikan malah banyak kalangan yang beranggapan kolot dan ketinggalan zaman, padahal para pendahulu termasuk orang-orang yang sangat prinsip dalam hal adab, mulai dari adab pergaulan, seperti apa tata cara bertutur, berucap bertindak bahkan dalam mengambil sebuah kesepakatan atas keadaan yang memerlukan musyawarah mufakat sudah banyak yang ditinggalkan bahkan terkesan dianggap tabu dan tidak lagi sesuai dengan masa dan zaman kini. Sebagai contoh : para pendahulu termasuk orang tua kita telah menitipkan amanah dimana jika keluar rumah disaat shalat maghrib khususnya para kaum perempuan agar harus minimal dengan ditemani keluarga dan atau kerabat yang ada hubungannya dengan seorang perempuan dimaksud agar bisa terhindarkan dari berbagai mara bahaya dan atau fitnah atau sebagainya, namun apa yang kita lihat dan saksikan dewasa ini telah banyak yang oleh karena terlalu mengedepankan pemikiran yang dengan dalih sudah modern gaul dan berbagai alasan lainnya, maka apa akibatnya lebih banyak mudharatnya sekalipun maslhatnyapun memang ada tetapi yang harus dicatat dan perlu mandapatkan perhatian bahwa tatanan yang dibangun dan di dalihkan oleh kalangan para kaula muda saat ini sudah pada melewati ambang batas dan bahkan mudharatnya jauh lebih besat dan mencolok, seperti terjadinya pergaulan bebas, hamil sebelum nikah, belum lagi perkelahian, pencurian, rusuh dan berbagai kenakalan akibat tidak terkontrolnya para kaula muda remaja dan bahkan dewasa sekalipun karena tidak ada pengawasan melekat dan perhatian dari keluarga dalam hal ini kedua orang tua.
    Inilah sebagai akibat dari telah mencoba meninggalkan dan tidak memperhatikan sekaligus tidak menjalankan dan istiqamah dari apa yang telah ditentukan baik oleh para orang tua , guru, maupun orang-orang yang patut diteladani kehidupannya bahkan aturan dan ajaran yang telah banyak ditinggalkan oleh umat islam sebagaimana yang ditiatahkan oleh Rasulullah Muhmmad Saw.
    D. Kesimpulan
    Setelah mengkaji, menelaah dan di sesuikan dengan fenoma ataupun fakta yang ada oleh penulis memberikan beberapa pemikiran dan harapan bahwa Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia melalui kajian batas minimal umur pengantin sangat positif dan harus diapresiasi, sebab hanya dengan jalan kajian, sosialisasi dan orasi kepada seluruh komponen, lini, kalangan maupun para kaula muda khususnya dan terlebih terhadap para remaja yang sementara mencari-cari jati diri sepatutnyalah didampingi, diberikan konseling, dan pendekatan persuasive yang sering agar apa yang menjadi harapan dan impian dari berbagai komponen , halayak dan masyarakat islam dan Indonesia umumnya akan tercapai dan terpenuhi sesuai ketentuan sayriat agam islam itu sendiri. semoga para generasi bangsa akan mampu menantap masa depannya lebih optimis dengan menghindari nikah dibawah batas ketentuan umur agar lebig matang berfikir bertindak dan berketurunan yang baik dan berkualitas.

    kajian yang tentunya memiliki problematika yang berbeda dengan wilayah lain.

  3. RESUME BUKU
    “NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”
    BAGIAN KESATU : MENCARI MODEL BERPIKIR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIF

    Oleh
    DEDY IRAWAN MONINGKA
    KELAS : AS.1

    Dalam menciptakan Islam di Indonesia yang responsif. Kata kunci tersebut terangkum dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni “ al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah “, ( tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang di bangun oleh para ulama salaf al-shalih,namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah ini menurut DR. Ahmad Rajafi dapat di raih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni:

    1. Pilar Berpikir Substansial.
    Substansial berasal dari kata substansi yang artinya adalah “ bagian yang penting atau isi”,12sedangkan substansial sendiri merupakan kata sifat yang memiliki arti bersifat inti atau sesungguhnya.13 Adapun maksud dari sub judul ini adalah, menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan.

    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    Kata kontekstual merupakan kata sifat (adj) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks,14 sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.15 Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan pewahyuan yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan oleh para ulama membagi masa turun ini di bagi menjadi 2 periode, yaitu :
    a. Periode Mekkah, berlangsung selama 12 tahun masa kenabian dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah.
    b. Periode Madinah, di mulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madinah.16
    dan yang kedua adalah kenyataan tentang pentingnya al-sunnah sebagai penjelas firman Allah.

    3. Pilar Berpikir Rasional.
    Kata rasional biasa digunakan untuk menunjukkan penggunaan akal secara maksimal dalam menjawab setiap permasalahan sehingga jawaban tersebut masuk akal atau logis. Lawan katanya adalah irasional yang artinya “tidak masuk akal” atau tidak logis. Fungsi akal menjadi sangat dominan dalam hal ini, yakni dalam mengkaji maksud-maksud Allah dalam menciptakan hokum di muka bumi ini. Hokum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw, mengharuskan akal untuk dapat memahaminya. Hal ini sejalan dengan berbagai perintah Allah agar kita menelaah, berpikir, menganalisa dan lain sebagainya, seperti “la’allakum ta’qilun tatafakkarun”,dsb.

    4. Dan Harus Membumi.
    Adapun yang dimaksud dengan membumi di sini adalah, munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil merka dari persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.

    Sebagai contoh, kasus munculnya Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-undang (RUU) Hukum Perkawinan Islam oleh Musdah Mulia dkk yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dan mendapatkan mandate langsung dari Negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap kebutuhan riil umat secara keseluruhan karena tidak mengedepankan penelitian mendalam sebelumnya seperti diperbolehkan nikah beda agama, hak yang sama dalam kewarisan,dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama’ karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun ( saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut.

  4. Resume : Nalar Hukum Keluarga Di Indonesia
    Dari: Hartono Bawenti
    Mahasiswa: Pascasarjana IAIN Manado
    mengenai apa saja ruang lingkup Hukum Keluarga. Adapun cakupan pembahasan Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama’ dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara’id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu’amalah.
    Adapun Ulama’ syafi’iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu ‘munakahat’. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: Ibadah “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah”. Mu’amalah “hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya.”Munakahat “hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga”,‘Uqubah “hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan[5].
    Salah seorang Ulama’ kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagifikih menjadi dua kelompok besar, yaitu ‘ibadah dan Mu’amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga “al-ahwal al-syakhsiyah”, yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris[6].
    Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur’an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu’amalah.Kemudian mengkelompokkan mu’amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu’amalah. Sedangkan mu’amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga “al-ahwal al-syakhsiyah”.
    Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah “al-ahwal al-syakhsiyah”, sama dengan yang digunakan Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab al-Mughniyah membahas dua bahasa pokok, yakni: al-Ibadat, dan al-Ahwal as-Syakhsiyah.
    Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga “al-ahwal al-syakhsiyah” dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:
    1. Hukum Keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadiperceraian.
    2. Hukum kekayaan keluarga (amwal); yang mencakup waris, wasiyat, wakafdansejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
    3. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.
    Adapun cakupan Hukum Keluarga “al-ahwal as-syakhsiyah” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha’) dalam kitab2 fikih adalah:
    1. Tata carameminang
    2. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akadnikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai.
    3. Mahar.
    4. Mahram.
    5. Nikah yang sahdannikahtidaksah.
    6. Poligami.
    7. Hakdankewajibansuamidanistri.
    8. Nafkah.
    9. Perceraian.
    10. ‘Iddah.
    11. Ruju’.
    12. Hubungan anak dan orang tua.
    13. Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
    14. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
    15. Masalah waris: a). Ahli waris. b). Besarnya bagian warisan. c). Aul dan rad. d). Hibah

  5. Resume :tunsrin yacob ABAS kls AS /b.
    Kajian tentang hukum keluarga Islam Indonesia tidak akan pernah lepas dari konstruk berpikir menuju praktek penetapan hukum (ijtihad) yang diharapkan progresif dan responsif dengan tempat dimana putusan hukum tersebut akan di implementasinya. Polanya adalah dengan cara menelaah nilai nilai substansi hukum,mengorek Teks dengan konteks yang ada,tetap berpikir rasional,dan harus membumi. Akan tetapi semua itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa mau melihat realita sejarah yang baik,yang tentunya dapat menjadi bagian inspirasi bagi seorang pengkaji hukum Islam. model berpikir yang progresif dan responsif adalah dengan cara berusaha untuk terus mensucikan spiritualitas hati sehingga mudah untuk menyampaikan dan menerima maksud maksud Tuhan menciptakan hukumNya,setelah itu baru dapat menerapkan kaidah al muhafazhah ala al wadon al shalih was al akhdz bi al hafidz al adalah.
    Islam diajarkan oleh para ulama hingga ke Indonesia termasuk pada kajian hukum keluarga tidak terlepas dari nilai nilai budaya arab yang sangat kental dengan sistem budaya kebapaan. Sistem ini ternyata dalam perjalanannya mendapat kan gugatan yang keras dari kelompok feminis Islam,seperti masalah hak kewalian dan poligami. Jika dilihat dari segi budaya hukum,dimana perubahan merupakan unsur terpenting didalamnya, maka seharusnya umur yang panjang dari pemberlakukan Undang undang tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam harus ditelaah ulang.
    Rasulullah Muhammad saw mendapatkan wahyu dalam kurun waktu yang panjang dan secara berangsur angsur sesuai kebutuhan yang ada. Proses tanzil yang berangsur angsur memberikan petunjuk bahwa wahyu yang dibawa olehnya bukanlah untuk menghancurkan peradaban dan tradisi atau budaya lokal yang sudah sangat berbudaya.sehingga fungsi kedatangannya hanyalah untuk melakukan perbaikan perbaikan sehingga mendapatkan sistem hidup dan sosial yang sempurna. Sikap kritis dalam menanggapi tradisi agar mendapatkan yang terbaik menghadirkan pergerakan dan perubahan dalam masyarakat.
    Nikah siri adalah perbuatan yang ilegal di bumi Indonesia ini.kasus Aceng yang menikah lagi secara siri menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan,atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk pura pura tidak mengetahuinya.
    Etika berkeluarga dalam Islam bersumber dari alQuran,sebagaiMana jawaban Aisyah ra.yang ditanya tentang akhlak Rasul saw,bahwa akhlaknya adalah al Quran. Dalam hal etika sebelum menikah,Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini,sampai sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik,tentunya akan.mendapatkan pasangan yang baik juga. Adapun Etika hubungan suami istri pasangan di bangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya,jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya,maka tidak akan ada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya,karena ketika itu terjadi maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip al musawah (kesamaan derajat) InilAh yang dapat menciptakan visi sakinah,mawaddah dan rahma dalam keluarga.Kemudian dalam etika anak dengan ortu dan sebaliknya,hendaknya dibangun atas dasar kesabaran,baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Masalah cemburu antar pasangan adalah mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap ke aku an dan membedakan wanita dan laki laki berdasarkan gender,maka demikian ,dapat dipastikan tidak ada lagi istilah memberi hukuman bagi pasangan dalam rumah tangga. Etika perceraian dalam rumah tangga maka utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketiga yang adil untuk mendamaikan,akan tetapi ketika jalan negoisasi yang maruf tidak juga dapat diambil,maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim pengadilan Agama.
    Taaruf dan nazar adalah dua istilah yang kini selalu mendapat ruang untuk diperdebatkan. Mengenai hal.ini,yang paling terpenting untuk dikedepankan adalah tidak adanya unsur kemaksiatan di dalamnya.
    Fenomena nikah massal di Indonesia memang sulit untuk dibendung. Secara normatif yuridis adalah perbuatan yang ilegal ketika mengamini pasangan yang telah menikah sebelum lahirnya undang undang tentang perkawinan.
    Praktek nikah beda agama di Indonesia seperti mendapatkan angin segar ketika para pemikir Islam liberal mengakomodir keinginan mereka.
    Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra.yang saat itu masih di bawah umur semata mata karena perintah Allah swt dan karena sifatnya adalah perintah,maka sebagai seorang utusannya harus melaksanakan perintah tersebut,meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat.
    Masalah aturan kewarisan di Indonesia belum bisa terlepas dari budaya hukum patrialis,meskipun Hazairin telah menjelaskan tentang azas bilateral. Sebagai contoh Masalah bagian 2:1 untuk anak laki laki dan perempuan. Para dugaan dan ahli tafsir telah menetapkan bahawa ayat untuk anak laki laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan bersifat ganti sehingga tidak ada lagi cela ijtihad didalamnya.
    Married by accident adalah problem sosial yang tidak bisa disisihkan apalagi dinegara begitu saja,dan sebagai bagian dari problem sosial,maka dibutuhkan jalan ke luar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu individu yang bermasalah.

  6. Resume : Buku Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia Penulis DR. Ahmad Rajafi, MHI
    Oleh : M. Rusdi Musanip
    Kelas : AS 1

    Pertama saya sampaikan apreseasi yang setinggi-tinginya sekaligus ucapan terima kasih kepada penulis terhadap terbitnya buku Nalar Hukum Keluarga di Indonesia yang telah memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum keluarga.
    Setelah membaca buku ini, maka dapat dikemukakan beberapa catatan yang merupakan resume, yakni :
    1. Pembahasan hukum keluarga dalam buku ini banyak membahas persoalan hukum perkawinan serta beberapa pembahasan mengenai persoalan hukum waris.
    2. Pandangan-pandangan penulis terhadap hukum keluarga di Indonesia di bangun dari kaidah al mahafazhah ‘ala a-lqadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah. Dimana di satu sisi bisa beradaptasi dengan hal-hal baru pada tradisi cultural (kearifan lokal), namun disisi lain nilai-nilai tradisi islam yang didirikan atas dasar riwayat keilmuan tidak bisa dilepas begitu saja.
    3. Untuk mengurai kaidah yang dibangun tersebut, penulis menetapkan empat pilar nalar hukum islam yang diharapkan responsif, yakni :
    a. Pilar berpikir substansial,yaitu menelaah secara mendalam pola berfikir agama (islam) yang berasal dari sumber sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat maksud Tuhan
    b. Pilar berpikr kontekstual, yaitu menelaah sumber tekstual yang ada kaitannya dengan situasi dan hubungannya dengan suatu peristiwa.
    c. Pilar berfikir rasional, yaitu menelaah hukum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw yang mengharuskan akal untuk memahaminya.
    d. Dan harus membumi, yaitu munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense responsibility sebagai seorang muslim yang memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil mereka dari persoalan-persoalan yang muncul.
    4. Kajian-kajian tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti JIL, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Tetapi menurut penulis kajian tersebut masih sebatas untuk kepentingan para elit dan masih bersifat menekankan pentingnya tersambungnya rantai ilmu keagamaan.
    5. Bahwa ta’aruf dan nazhar menjadi hal yang penting dalam perkawinan, ini dimaksudkan untuk menciptakan atau menghasilkan nilai kesetaraan atau kafaah dari sisi cara berpakaian, cara pergaulan, cara mengisi waktu senggang dan cara memilih tempat tinggal. Dimana penulis memberikan tinjauan dari perspektif yuridis, psikologis dan sosiologis untuk mendapatkan keterangan yang lebih logis dan responsif.
    6. Penulis juga membahas masalah pentingnya usia nikah bagi calon pengantin ini dimaksudkan tidak hanya untuk mempersiapkan segi kematangan dan kedewasaan bagi calon pengantin, juga sebagai upaya untuk mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiaannya secara paksa karena kepentingan sesaat seperti memaksa mereka untuk melakakukan perkawinan di bawah umur. Untuk itu penulis memberikan pandangannya agar batas minimum usia sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 (ayat) 1 UU No. 1 Tahun 1974 agar ditinjau kembali.
    7. Dalam hal etika berkeluarga penulis memberikan pandangannya bahwa untuk mengedepankan suatu etika yang baik (ma’ruf), baik sebelum atau pada saat memulai berkeluarga, selama hidup berkeluarga dalam rumah tangga maupun pada saat terjadi persoalan dan percreraian dalam berkeluarga. Hal ini, islam mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam kehidupan ini dengan menjaga rasa malu, menjauhi perzinaan dan kesyirikan.
    8. Penulis juga memberikan pandangan tentang kasus nikah siri Aceng Fikri, bahwa nikah siri tidak selaras dengan pandangan islam karena maksud dan tujuan pernikahan tidak dapat sepenuhnya di penuhi. Dan tidak ada penyebutan dalam hukum nikah siri dan nikah resmi atau tercatat, menurut hemat penulis bahwa harus ada unifikasi atau penyatuan tentang penegasan hukum yaitu yang ada hanya penyebutan untuk nikah yang resmi atau tercatat. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang wajib dan sangat mendesak (dharuriyyah).
    9. Dalam hal nikah masal dan itsbath nikah, dengan pendekatan historis, kaidah fiqh dan mashlahat, penulis memberikan pandangan bahwa untuk mencegah terjadinya kawin massal dan megedepanakan itsbath nikah agar tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang sudah ada. Menurut hemat penulis, nikah misal dimungkinkan terhadap pernikahan yang terjadi sebelum keluarnya peraturan perundang-undangan bagi pasangan yang tidak mampu dan membutuhkan.
    10. Terhadap persoalan nikah karena kecelakaan, penulis memaparkan tentang faktor-faktor terjadinya nikah MBA (married by accident) dan dampaknya baik terhadap anak maupun keluarganya. Dalam kasus MBA, maka ada dua hal yang menjadi perhatian penulis. Pertama, penulis memaparkan pandangan dan pemikiran ulama tentang hukum pernikahan MBA. Kedua, penulis memaparkan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan MBA.
    Demikian beberapa catatan sebagai resume dari buku yang ditulis oleh DR. Ahmad Rajafi, tentunya masih ada beberapa bagian yang urgen sebagai catatan resume yang saya belum dapat dikemukakan, semoga catatan resume ini dapat berkenan bagi yang membacanya khususnya bagi penulis buku ini. Syukran Pak Doktor atas syafaatnya.

  7. Kesimpulan
    1. Dalam mencari ilmu Pengetahuan, gerak filsafat mendasarkannya pada tiga cara, yakni : Pertama, berdasarkan pada nilai-nilai rasionalitas (penganutnya dikenal dengan faham rasionalisme ). Dalam hal ini, kebenaran hanya bisa didapatkan jika hal tersebut bisa dipikirkan dan dikaji, kedua, berdasarkan pengalaman yang dialaminya di alam empiric. Pada tahap kedua ini, kebenaran itu tidak dapat sekedar di alam pikiran, akan tetapi harus betul-betul terjadi daan dirasakan oleh seluruh panca indranya. Oleh karenanya, gejala-gejala alam dan gejala social menjadi objek pengamatan kongkrit melalui pendekatan induktif. Ketiga, melalui Intuisi dan wahyu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan sehingga tidak dapat sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan yang teratur.
    2. Gerakan kesetaraan Gender yang diusung oleh Kaum feminis di era reformasi ini menjadi cahaya penerang wanita-wanita di Indonesia, bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan ini, akan tetapi status sex (jenis Kelamin) sebagai isteri dan suami mereka tidak boleh dinegasikan.
    3. Syari’ah merupakan system hukum yang didasarkan Wahyu atau juga disebut Syara’ atau Syari’ah yang bersumber dari Al-Qur’an daan hadits lalu mendapatkan pengembangan melalui prinsip-prinsip analisis empat fiqhi Islam, Yakni Al-Syafi’I, Al-Hanbali, Al-Hanafi daan Al-Maliki. Pada periode awal inilah, Syari’ah merupakan an-nushush al-Muqaddasah (teks-teks yang suci) dari Al-Qur’an dan Sunnah Mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.
    4. Ada dua factor utama yang memaksa untuk melakukan dan menjalani pernikahan dibawah umur yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.
    Faktor Internal :
    • Akibat lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah
    • Factor Ekonomi
    Faktor Eksternal :
    • Faktor Paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan social
    • Factor budaya Lokal
    • Faktor lemahnya ekonomi Keluarga
    5. Nikah siri adalah perbuatan illegal dibumi Indonesia dan merupakan perbuatan hokum yang masih dalam kajian hokum privat atau keperdataan dan belum masuk ke dalam ranah pidana jika terjadi pelanggaran hokum di dalamnya. dan jika belum ada sanksi pidana didalamnya sebagai individu yang taat kepada Allah SWT, dan Rasulnya serta ulil Amri maka perintah Negara termasuk perintah ulil Amri adalah setiap perkawinan harus dicatat dan merupakan perintah positif karena didalamnya tidak ada unsur maksiat
    6. Married by accident (MBA) adalah problem social yang tidak bisa diabaikan bahkan dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu-individu agar lebih memaksimalkan waktu untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan keislaman supaya tidak mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat.

  8. RESUME BUKU
    “NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”

    Oleh
    Silvia Djafar
    KELAS : AS.2

    RESUME :

    Sistem Nalar atau cara pandang lama atas persoalan-persoalan keluarga dan sekaligus memberikan landasan penalaran baru dalam fiqih keluarga. Salah satu aspek yang di tekankan diantaranya perlunya mengakomodir situasi dan tempat dimna hokum fikih itu dirumuskan.
    Selama ini hukum keluarga yang dipelajari di Indonesia banyak menyajikan latar Arab dan Timur Tengah. Sebab hukum-hukum keluarga dalam Islam sampai detik ini masih mengacu pada pemikiran-pemikiran ulama Timur Tengah. Akibatnya, fikih keluarga di Indonesia banyak yang tidak terpakai, karena kurang kontekstual dan juga tidak sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia.
    Nalar memiliki arti pertimbangan tentang baik, buruk dsb; akal budi, ia juga memiliki arti sebagai aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan pikir.
    Sedangkan “ hukum keluarga Islam “ biasanya merupakan terjemahan dari kata qanun al- usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-‘ailah, dan juga al-ahwal al-syakhshiyyah di mana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Komponennya adalah :
    1. Hukum Keluarga ( usrah ) yang di mulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
    2. Hukum kekayaan keluarga (amwal) yang mencakup waris, wasiat, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
    3. Hukum perwalian tehadap anak yang belum dewasa.
    Adapun ketika kata nalar di sandingkan dengan kalimat “hukum keluarga Islam’ maka maksud dari kalimat tersebut adalah sebuah upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat merasionalisasikan berbagai solusi dari problematika hukum keluarga Islam yang terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan ijtihadiyyah dan ilmiah. Sedangkan kata ‘di Indonesia’ dimaksud sebagai fokus wilayah kajian yang tentunya memiliki problematika yang berbeda dengan wilayah lain.
    Upaya di atas menjadi sangat penting karena saat ini begitu banyak teks-teks agama yang telah di jabarkan oleh para ulama klasik, dirasa menjadi “hambar “ karena situasi dan kondisi Indonesia yang ikut berubah mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini, begitu banyak para pengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah mencoba untuk menjabarkan pola pikir mereka yang reasonable melalui pendekatan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, munculah dua alur pikir yang saling bertentangan dan kemudian memunculkan one sided truth claims, seperti kelompok Liberalisme Islam dengan pola kebebasan cara membaca dan mempraktekkan dalil agama, dan kelompok Fundamentalisme Islam yang sangat menekankan pentingya mengikuti pendapat para ulama salaf dalam menjelaskan dalil-dalil hukum yang ada.
    Melalui dua alur pikir tersebut, maka muncul dua gerakan yang sangat kental di Indonesia, yaitu:
    1. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang sangat menekankan untuk menjadikan hukum Islam – yang tentunya telah berubah menjadi fiqh – baik di ambil secara langsung ataupun Talfiq agar dapat diformulisasikan menjadi sebuah hukum secara ( qanun ).
    2. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang sangat menekankan pelaksanaan etika-moral agama (religion ethics) dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara.
    Menurut pengamatan B.J. Boland dari aspek sejarah, setelah para tokoh Islam tidak berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam, bahkan tidak berhasil pula untuk memberlakukan hukum Islam secara kaseluruhan yang berlaku bagi umat islam, maka mereka berusaha melakukan upaya dari sudut lain, yaitu mereka berusaha melakukan pengislaman bangsa Indonesia secara perlahan-lahan, seperti melakukan usaha untuk memberlakukan hukum Islam walaupun hanya pada masalah-masalah tertentu, seperti hukum perkawinan dan kewarisan.
    Mengenai kuatnya penerapan syari’ah melalui jalan taqnin, Amir Syarifuddin pernah memberikan sebuah kritik yang sangat tajam.Menurut beliau, umat Islam pada dasarnya dari segi keimanan telah sempurna, untuk itu tidak perlu campur tangan Negara untuk mewajibkan menjalankan agama.Sebagai contoh UU tentang Perkawinan, meskipun fiqh munakahat telah diformalisasi dalam bentuk undang-undang, namun pelaksanaannya masih menemukan kesulitan. Ini terjadi karena negara terlalu memaksakan dan umat Islam sendiri belum berkenan menempatkan sebagai pedoman dalam beramal karena ia bukan fiqh. . Kritik pedas juga muncul dari kalangan feminis Indonesia, di mana menurut mereka sejarah pembahasan UU Perkawinan merupakan sejarah awal tentang kepentingan perempuan yang harus menyerah di hadapan kepentingan perempuan yang harus menyerah dihadapan kepentingan Negara dan kepentingan agama. Bahkan dalam perjalanan menjadi terpecah akibat terjadinya polarisasi kepentingan yang sayangnya lebih banyak mencerminkan kepentingan partai di mana kelompok perempuan tersebut berafiliasi.
    Sementara kelompok perempuan lebih independen kurang mendapat tempat dalam peraturan kepentingan yang sedang berlangsung terutama hilangnya karena hilangnya dukungan dari konstituen mereka akibat politik korporatis pemerintah orde baru.8. dengan kondisi seperti ini maka tidak mengherankan jika UU perkawinan akhirnya menjadi sebuah sarana yang mengukuhkan ketidakadilan bagi perempuan.
    Gerakan formalisasi hukum yang bersumber dari agama merupakan hal yang sangat baik, namun tanpa harus menyebutkan label agama, demi mengaplikasikan semboyan bangsa ini “Bhineka Tunggal Ika”, kecuali dalam hukum privat yang dikhususkan untuk umat tertentu saja.
    Kajian hukum keluarga sangat penting untuk ditelaah dan dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini karena ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang al-ahwal al-syakhshiyyah lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lain, yakni sebanyak 70 ayat. Berikut perbandingannya yang di paparkan oleh Abdul Wahab Khalaf :
    1. Bidang hukum keluarga sebanyak 70 ayat.
    2. Bidang hukum perdata sebanyak 70 ayat.
    3. Bidang pidana sebanyak 30 ayat.
    4. Bidang peradilan sebanyak 13 ayat.
    5. Bidang perundang-undangan sebanyak 10 ayat.
    6. Bidang ketatanegaraan sebanyak 25 ayat, dan
    7. Bidang ekonomi dan kekayaan sebanyak 10 ayat.
    Adapun tokoh yang dikategorikan sebagai motor penggerak penerapan syari’ah seperti ini adalah, Jimly Asshiddiqie yang pernah menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum sesudah kemerdekaan, umat Islam masih menghadapi kesulitan menerima kenyataan mengenai pentingnya membangun hukum negara dalam satu kesatuan sistemik yang tidak lagi perlu diperhadap-hadapkan dengan eksistensi hokum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang tersendiri.
    Pada dasarnya model penerapan seperti ini, asalnya dari semangat Hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan dalam bukunya Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, bahwa fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebahagiannya adalah fiqh yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan mesir.
    Permasalahan-permasalahan hukum keluarga saat ini sangat santer dan menjadi komsumsi dari lapisan warga hingga negara adalah tentang hukum poligami, kekuasaan penuh kewalian kepada kaum laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Aisyah dan Nabi Muhammad saw, hak kewarisan yang didominasi oleh kaum laki-laki, dll. Permasalahan-permasalahan di atas jika hanya dijawab melalui jalur fiqh klasik dan menegasi unsur local wisdom maka akan kembali menciptakan masalah baru.
    Menurut Khoiruddin Nasution bahwa cakupan dari Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

    1. Perkawinan, yang mencakup;
    a. Peminangan
    b. Syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah)
    2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup;
    a. Hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak
    b. Poligami
    c. Nafkah
    3. Perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga yang mencakup;
    a. Shiqaq dan nusyuz (percekcokan dan ada yang durhaka)
    b. Khuluk dan thalak (inisiatif untuk cerai,baik dari istri maupun suami)
    c. ‘iddah (masa menunggu) dan ruju’ (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah atau cerai)
    4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah).
    5. Penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup ;
    a. Waris
    b. Wasiyat
    c. Wakaf
    d. Transaksi penyerahan atau penerimaan lain.
    Menurut Musdah Mulia, melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia ada tiga alasan kuat yang mendorong negara-negara Islam melakukan pembaharuan hukum keluarga:
    1. Untuk tujuan unifikasi (penyatuan) hukum.
    2. Untuk tujuan meningkatkan status perempuan.
    3. Untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat perkembangan global dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

    A. Model Berpikir Hukum Islam yang Responsif
    Dalam menciptakan Islam di Indonesia yang responsif. Kata kunci tersebut terangkum dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni “ al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah “, ( tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang di bangun oleh para ulama salaf al-shalih,namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah ini menurut DR. Ahmad Rajafi dapat di raih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni :
    1. Pilar Berpikir Substansial.
    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    3. Pilar Berpikir Rasional.
    4. Dan Harus Membumi.

    B. Epistemologi Budaya Hukum Keluarga di Indonesia
    Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni episteme dan logos dengan arti perkataan, pikiran, pengetahuan dan pengetahuan sistematik.Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar – dasar teoritis pengetahuan. Lebih detail lagi epistemology adalah suatu kajian dari filsafat ilmu (yakni ontologis,epistemologis dan aksiologis) yang menelusuri asal, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.17Dengan demkian, kajian epistemologis lebih mendekatkan diri pada bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
    Budaya hukum menurut Ronny R. Nitibaskara adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Variabelnya sebagai berikut :
    1. Sub Budaya
    2. Manusia.
    3. Penghargaan dan Sikap Tindak
    4. Hukum Sebagai Relitas Sosial

    Dengan demikian maka dapat difahami bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai religis, yakni Islam.Akan tetapi saripatinya adalah fiqh salaf yang mengedepankan maskulinitas dan secara langsung “memarginalkan” unsur wanita. Oleh karena itu, perubahan sebagai unsur penting dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.
    Inkulturasi budaya Lokal dalam Pembentukan Syariat
    Terdapat 4 variabel penting yang akan di ulas yakni inkulturasi, wahyu, budaya, dan syariat.
    Inkulturasi merupakan seenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat.
    Etika berkeluarga di dalam islam bersumber dari Al-Qur’an, sebagaimana jawaban Aisyah ra. Yang ditanya tentang akhlak Rasul saw, bahwa akhlaknya adalah Al-Qur’an. Dalam hal etika sebelum menikah, Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya.Adapun etika hubungan suami-istri pasangan dibangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak aka nada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip al-musawah (kesamaan derajat) inilah yang dapat menciptakan visi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam berkeluarga.Kemudian dalam hal etika anak dengan orang tua dan sebaliknya, hendaknya dibangan atas dasar kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Adapun tentang masalah cemburu antar pasangan adalah dengan mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap “ke-aku-an” dan membedakan wanita dengan laki-laki berdasarkan gender, maka demikian, dapat dipastikan tidak aka nada lagi istilah “memberi hukuman” bagi pasangan di dalam rumah tangga. Terakhir, ketika harus ada perceraian di dalam keluarga, maka etika utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketiga yang adil untuk mendamaikan, akan tetapi ketika alan negosiasi yang ma’ruf tidak juga dapat diambil, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim Pengadilan Agama.

    Married by accident (MBA) adalah problem social yang tidak bias disisihkan apalagi dinegosiasi begitu saja, dan sebagai bagian dari problem social, maka dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu-individu yang bermasalah. Dan dalam hal ini, baik fiqh klasik dan aturan hukum di Indonesia telah bersinergi dalam memberikan solusi MBA, yakni dengan tetap memberikan peluang kepada mereka agar dapat meneruskan pernikahan mereka, akan tetapi tidak boleh seperti budaya “buruk” yang telah berjalan di Indonesia yakni dengan cara menutup-nutupi pernikahan mereka, bahkan hanya semata-mata hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara dan kental denan acara seremonial. Hukum di Indonesia tetap menerima mereka, bahkan pernikahan mereka pun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi status anak yang lahir karena perzinahan yang memiliki nasab kepada ibunya dan bukan pada ayahnya, adalah semata-mata untuk memberikan ‘ibrah pada yang lainnya.
    -Sekian –

  9. RESUME BUKU
    “NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”
    BAGIAN KESATU : MENCARI MODEL BERPIKIR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIF
    Oleh
    RAHMAT BILFAGIH
    KELAS : AS.B
    Pada buku yang dituliskan oleh Dr.Ahmad Rajafi, M.HI mengangkat pembahasan tentang Nalar Hukum Keluarga Islam yang ada di Indonesia dimana pada tulisan yang kurang lebih 274 halaman ini memberikan wawasan bagi pembaca. Adapun berikut merupakan sebuah resume terkait isi buku tersebut lebih spesifik pada bagian kesatu yakni Konstruk model berpikir.
    A. Mencari model berpikir Hukum Islam Yang responsif
    Pengertian Nalar secara bahasa adalah pertimbangan tentang baik dan buruk, nalar juga dapat diartikan kekuatan pikir seseorang. Sedangkan hukum keluarga Islam biasa disebut dengan al ahwal al syaksiyah yang menurut Wahbah Al Zuhaili yakni hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang diawali dengan pernikahan dan berakhir pada pembagaian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal.
    Banyak penggiat Islam yang menulis tentang kajian-kajian Islam Indonesia yang responsive seperti Ulil dengan Jaringan Islam Liberalnya, Fanani dkk dengan Jaringan Intelektual muda Muhammadiyah namun pemikiran liberal Islam masih sangat Elitis “melangit” sehingga belum tersentuh oleh kepentingan dasar umat atau dalam istilah yg sering dgunakan oleh Gusdur yakni Membumi.
    Upaya menciptakan Islam di Indonesia yang responsif. Kata kunci tersebut terangkum dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni “ al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah “, ( tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang di bangun oleh para ulama salaf al-shalih,namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah ini menurut Dr. Ahmad Rajafi dapat di raih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni:
    1. Pilar Berpikir Substansial.
    Substansial berasal dari kata substansi yang artinya adalah “ bagian yang penting atau isi”,sedangkan substansial sendiri merupakan kata sifat yang memiliki arti bersifat inti atau sesungguhnya. Adapun maksud dari sub judul ini adalah, menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan.
    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    Kata kontekstual merupakan kata sifat (adj) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks, sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan pewahyuan yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan oleh para ulama membagi masa turun ini di bagi menjadi 2 periode, yaitu :
    a. Periode Mekkah, berlangsung selama 12 tahun masa kenabian dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah.
    b. Periode Madinah, di mulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madinah.
    dan yang kedua adalah kenyataan tentang pentingnya al-sunnah sebagai penjelas firman Allah.
    3. Pilar Berpikir Rasional.
    Kata rasional biasa digunakan untuk menunjukkan penggunaan akal secara maksimal dalam menjawab setiap permasalahan sehingga jawaban tersebut masuk akal atau logis. Lawan katanya adalah irasional yang artinya “tidak masuk akal” atau tidak logis. Fungsi akal menjadi sangat dominan dalam hal ini, yakni dalam mengkaji maksud-maksud Allah dalam menciptakan hokum di muka bumi ini. Hokum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw, mengharuskan akal untuk dapat memahaminya. Hal ini sejalan dengan berbagai perintah Allah agar kita menelaah, berpikir, menganalisa dan lain sebagainya, seperti “la’allakum ta’qilun tatafakkarun”,dsb.
    4. Dan Harus Membumi.
    Adapun yang dimaksud dengan membumi di sini adalah, munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil merka dari persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.
    Sebagai contoh, kasus munculnya Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-undang (RUU) Hukum Perkawinan Islam oleh Musdah Mulia dkk yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dan mendapatkan mandate langsung dari Negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap kebutuhan riil umat secara keseluruhan karena tidak mengedepankan penelitian mendalam sebelumnya seperti diperbolehkan nikah beda agama, hak yang sama dalam kewarisan,dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama’ karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun ( saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut.

  10. RESUME
    NALAR HUKUM KELURGA ISLAM DI INDONESIA
    Oleh : Suryanto Muarif
    Mahasiswa Pasca sarjana IAIN Manado kelas AS II
    Buku ini telah banyak menerangkan subtansi hukum dalam penerapan pelaksanaan bagi masyarakat Islam, dalam perjalanan hukum islam di indonesia sejak zaman dulu kadang kala terjadi ketidak harmonisan antara pemahaman wahyu dan fiqhi islam itu sendiri, olehnya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada penulis buku Bapak DR. Ahmad Rajafi, M.HI yang mencoba memberikan pandangan yang universal bagi kita untuk di jadikan dasar dalam pengambil keputusan hukum bagi persoalan-persoalan umat islam sehingga masyarakat islam mampu memahami mana yang benar dan yang salah.
    Persoalan hukum islam memang sering kita temui pada persoalan-persoalan klasik seperti :
    1. Perkawinan
    2. Hukum Waris.
    Misalnya Perkawinan
    Para ulama telah berijtihad bahwa Hukum Perkawinan telah jelas diundangkan dalam UU Perkawianan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun kadang kitapun terjebak dalam pemahaman masyarakat yang sangat sempit dalam memahami hukum tersebut, sehingga penerapan hukum sering dilanggar dengan dalih bahwa ketika seorang akan melangsungkan perkawinan hal yang pokok adalah perkawinan itu syah apabila rukun dan syarat nikah itu terpenuhi misalnya : ada pesetujuan calon suami istri, wali, saksi saksi dan ijab kabul. Ketika kasus aceng Fikri terkuak dan menjadi pembahasan sangat menarik untuk diikuti memberikan penyadaran kepada kita bahwa apapun dalih persolaan tersebut bahwa saudara aceng fikri telah melakukan pelanggaran etika karena saudara aceng adalah seorang Bupati.Mungkin inilah sebagian contoh kasus yang di angkat penulis buku pak DR.Ahmad Rajafi.M.HI yang akn memberikan hikmah kepada kita bagaimana pentingya sebuah regulasi aturan yang telah diundangkan oleh undang – undang untuk kita patuh dan kita jalankan.
    Demikianlah semoga Buku ini bisa bermanfaat untuk kita jadikan sebagai bahan referensi hukum bagi kemaslahatan umat di masa yang akan datang.

  11. RESUME
    Buku DR. AHMAD RAJAFI
    “NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

    setelah saya membaca secara keseluruhan dari tulisan dr. ahmad rajafi yang berjudul nalar hukum keluarga islam di indonesia maka saya mengggaris bawahi tulisan tersebut antara lain :

    Pengertian Nalar adalah aktivitas seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan dan kemampuan piker dalam melihat berbagai masalah serta mampu mebedakan Baik dan buruk, halal dan haram, boleh dan tidak boleh dan lain-lain sebagainya

    hukum keluarga Islam “ biasanya merupakan terjemahan dari kata qanun al- usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-‘ailah, dan juga al-ahwal al-syakhshiyyah yang meliputi Kajian tentang hukum keluarga Islam dan tidak akan pernah lepas dari konstruk berpikir menuju praktek penetapan hukum (ijtihad) secara progresif dan responsif serta dapat diwujudkan dalam implementasinya.

    jika dilihat secara seksama, hukum keluarga Indonesia yang dituangkan di dalam aturan –aturan lewat peradilan Agama , isinya belum cukup untuk menjadikan sebagai penerapan hukum keluarga islam di Indonesia hal Inilah kemudian lahirlah budaya hukum kemudian dilabelkan di dalam qawanin (aturan perundang-undangan ) di Indonesia. Jika dilihat dari segi fiqh yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, seperti contoh sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besar di hadapan Allah swt, dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (nusyuz).Dari sini kemudian terlihat perubahan persepsi hukum, yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya hukum non formal di dalamnya, berubah menjadi budaya formalisasi hukum.

    hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah mencoba untuk menjabarkan pola pikir mereka yang reasonable melalui pendekatan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, munculah dua alur pikir yang saling bertentangan dan kemudian memunculkan one sided truth claims, seperti kelompok Liberalisme Islam dengan pola kebebasan cara membaca dan mempraktekkan dalil agama, dan kelompok Fundamentalisme Islam yang sangat menekankan pentingya mengikuti pendapat para ulama salaf dalam menjelaskan dalil-dalil hukum yang ada.
    Melalui dua alur pikir tersebut, maka muncul dua gerakan yang sangat kental di Indonesia, yaitu:
    1. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang sangat menekankan untuk menjadikan hukum Islam – yang tentunya telah berubah menjadi fiqh – baik di ambil secara langsung ataupun Talfiq agar dapat diformulisasikan menjadi sebuah hukum secara ( qanun ).
    2. Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang sangat menekankan pelaksanaan etika-moral agama (religion ethics) dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara.

    Dengan demikian maka dapat difahami bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai religius, .Akan tetapi saripatinya adalah fiqh salaf yang mengedepankan maskulinitas dan secara langsung “memarginalkan” unsur wanita. Oleh karena itu, perubahan sebagai unsur penting dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.
    Inkulturasi budaya Lokal dalam Pembentukan Syaria.

    Ada empat cara berfikir
    Pilar Berpikir Substansial.

    menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan.
    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    Cara berfikir kontekstual merupakan kata sifat (adj) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks, sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan
    3. Pilar Berpikir Rasional.
    Kata rasional biasa digunakan untuk menunjukkan penggunaan akal secara maksimal dalam menjawab setiap permasalahan sehingga jawaban tersebut masuk akal atau logis..
    4. Pilar berfikir yang Membumi.
    Yang dimaksud dengan cara berfikir membumi di sini adalah, munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil merka dari persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia yang belum tersentuh jawabannya didalam Hukum Syari.
    Dalam Sudut Pandang tentang hukum keluarga Islam Indonesia tidak akan pernah lepas dari konstruksi berpikir menuju praktek penetapan hukum (ijtihad) yang diharapkan progresif dan responsif dengan tempat dimana putusan hukum tersebut akan di implementasinya. Polanya adalah dengan cara menelaah nilai nilai substansi hukum,mengorek Teks dengan konteks yang ada,tetap berpikir rasional,dan harus membumi. Akan tetapi semua itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa mau melihat realita sejarah yang baik,yang tentunya dapat menjadi bagian inspirasi bagi seorang pengkaji hukum Islam. model berpikir yang progresif dan responsif adalah dengan cara berusaha untuk terus mensucikan spiritualitas hati sehingga mudah untuk menyampaikan dan menerima maksud maksud Tuhan menciptakan hukumNya,setelah itu baru dapat menerapkan kaidah al muhafazhah ala al wadon al shalih was al akhdz bi al hafidz al adalah.

    Salah satu contoh :
    1. Persoalan Munakahat antara lain Nikah siri , Mutah, poligami
    2. Perceraian dan Talak
    3. Waris
    4. Wasiat
    5. Budaya (Culture) serta adat istiadat

    Permasalahan-permasalahan hukum keluarga saat ini sangat santer dan menjadi komsumsi dari lapisan warga hingga negara. Permasalahan-permasalahan di atas jika hanya dijawab melalui jalur fiqh klasik dan menegasi unsur (Kearifan local) local wisdom maka akan kembali menciptakan masalah baru. Olehnya perlu ketelitian dan penalaran yang efektif untuk menyelesaikan permaslahan Hukum keluarga islam dengan menggunakan Nalar yang tajam secara Substansial, Kontekstual,Rasional dan membumi hal inilah yang diharapkan umat dalam mengejawantahkan Hukum keluarga Islam yang diharapkan Oleh Ummat dan Bangsa Indonesia

    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

    Manado, 18 Desember 2015

    DITULIS OLEH :
    USRAN MANTOW
    Mahasiswa pasca sarjana IAIN MANADO
    JURUSAN AS 2

  12. Tugas Tambahan
    Resume Buku“Nalar Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia”
    Karangan: Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
    Oleh: A. Syaugi Fuadi Wameto
    Fakultas: Syariah
    Jurusan: Ahwal al-Syakhsiah (A)
    Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado 2015

    Telaah Kasus Pernikahan Siri Aceng Fikri Antara dilemma Hukum dan Moral
    Jika ditelaah dari segi hukum perkawinan, sejatinya yang dilanggar Aceng hanya soal identitas perkawinan. Ini kemudian jadi fatal karena statusnya sebagai orang nomor satu di daerah penghasil dodol itu. Mari kita cermati Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, setidaknya dari Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kita bisa mengetahui beberapa hal, yakni poligami, usia, dan syarat sahnya pernikahan.
    Poligami, isu yang begitu ramai jika dibahas sebetulnya dimungkinkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan beberapa syarat yang ketat. Salah satunya harus mendapat izin pengadilan. Pengadilan pun tidak asal mengobral izin untuk beristri lebih dari satu. Harus bisa dibuktikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak mempunyai keturunan, atau menderita sakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga ditinjau dari sudut ini apakah Aceng yang secara resmi beristrikan Nurrohimah, boleh saja berpoligami dengan syarat seluruh persyaratan itu dipenuhi.
    Ditinjau dari usia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas dan jelas bahwa usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Sehingga jika masih ada yang menganggap Aceng melanggar hukum tertulis karena menikahi gadis berusia 18 Tahun, tentu kita mesti mencari tahu hukum tertulis mana yang dilanggar Aceng, karena Fani Oktara ketika menikah dengan Aceng sudah berusia 18 Tahun. Sehingga ditinjau dari usia, secara hukum Aceng tidak melanggar.
    Mengenai Syarat Sah perkawinan, disinilah mungkin perdebatan akan muncul. Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena Aceng dan istrinya beragama islam, maka syarat sahnya perkawinan adalah sebagaimana syarat sahnya perkawinan menurut agama islam. Dalam Islam perkawinan adalah sah jika ada mempelai, ada ijab Kabul, ada wali, ada saksi dan ada mahar. Jika ditinjau dari sisi ini, pun Aceng memenuhi syarat ini.
    Persoalan dari segi hukum kemudian yang perlu ditelaah adalah, apakah Aceng mengantongi izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari satu? Dan bagaimana proses pencatatan perkawinan Aceng?. Jika tidak, tentu Aceng bisa dikenai sanksi. Hanya saja sanksi untuk mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan yang belum bisa diterapkan hukumannya.
    Aceng mungkin saja diseret karena pemalsuan identitas perkawinan. Aceng bisa dijerat Pasal 279 KUHP karena menggelapkan asal-usul perkawinan. Namun demikian masalahnya tidak sederhana karena sampai saat ini kita tidak tahu apakah Aceng mengantongi izin untuk perkawinan-perkawinannya yang berjalan singkat itu. Memang sebagian kalangan mengatakan hampir pasti Aceng tak mengantongi izin, namun di mata hukum segala sesuatu harus dibuktikan.
    Lepas soal kawin, kini mari telaah proses perceraian Aceng. Apakah perceraian itu sah jika Aceng mengucapkan Talak via sms atau telepon?. Jawabannya tidak. Aceng haruslah menceraikan istrinya melalui Pengadilan Agama. Tanpa itu, seribu kali diucapkan pun, dianggap tidak memiliki nilai, karena menurut Undang-Undang perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang pengadilan agama.
    Soal jangka waktu pernikahan yang begitu singkat, banyak yang mempersoalkannya. Aceng yang hanya menikah empat hari dianggap melecehkan martabat perempuan, terlebih kemudian Aceng melontarkan komentar yang seakan-akan menganalogikan istrinya sebagai barang. Secara hukum Pernikahan tak punya batasan, entah itu akan berjalan berpuluh tahun atau hanya bebrapa hari atau beberapa jam. Secara hukum perdata pernikahan adalah kontrak antara kedua belah pihak, namun dari sudut moral, pernikahan adalah janji kepada Tuhan.
    Disini terjadi dilemma moral dan hukum, pada aspek moral inilah Aceng dianggap menyimpang. Kalau dari aspek hukum kita harus membuktikan dan menelaah hukum terhadap tindakan Aceng, dari sisi moral pengadilannya lebih sederhana. Secara moral, Aceng yang menikah berkali-kali dianggap sebagai orang yang cacat moral. Masyarakat kita menjunjung tinggi nilai keluarga, karenanya langkah Aceng dianggap sebagai sesuatu yang menginjak-injak nilai keluarga itu. Aceng seakan-akan memperlakukan Fani Oktara, istrinya hanya sebagai barang, yang jika tidak puas maka bisa dikembalikan.
    Disinilah letak kekesalan publik kemudian. Jika Aceng hanya warga masyarakat biasa tentu reaksi terhadap kejadian ini tidak seheboh sekarang, sampai sampai Istana Merdeka (Kantor Presiden) merasa perlu memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menelaahnya. Langkah dari Gedung Sate (kantor Gubernur Jawa Barat) malah lebih galak, Aceng dipanggil dan ditegur keras oleh Ahmad Heryawan, orang nomor satu di tanah pasundan. Aceng adalah pemimpin Garut, sang bupati semestinya mengindahkan cara-cara yang baik dalam soal berumahtangga. Dalam nilai moral, pemimpin haruslah memberi keteladanan. Inilah kenapa banyak yang bilang Aceng pantas diturunkan dari posisinya sekarang.
    Kasus Aceng mungkin adalah satu diantara sekian banyak betapa ada beberapa segi hukum kita yang tidak sepadan dengan sisi moral kita. Secara hukum menikah dengan Wanita berusia 18 Tahun adalah hal yang mungkin, namun secara moral bisa jadi langkah itu menuai hujatan. Hukum sepatutnya seimbang dengan moral karena kita yakin bahwa hukum kita bukanlah hukum yang memisahkan nilai moral sebagaimana pandangan kaum positivis. Hukum kita adalah hukum yang juga menyerap nilai-nilai moral. Kita akan sukar menghukum Aceng dari segi hukum, namun dari segi Moral, Aceng bisa dipersalahkan.
    Dilema antara Moral dan hukum yang terjadi sepatutnya mengilhami bangsa ini dalam berbagai perundang-undangan di kemudian hari. Kita perlu hukum yang baik yang juga mengapresiasi nilai-nilai moral, karena hukum Indonesia bukanlah hukum yang hanya berupa aturan tertulis, hukum Indonesia juga merupakan cerminan dari volkgeist, jiwa bangsa Indonesia.

    Wallahu a’lam…..
    Mohon pencerahannya pak!!

  13. RESUME
    NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
    Nalar Hukum Keluarga Islam adalah sebuah upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat merasionalisasikan berbagai solusi dari problematika hukum keluarga Islam yang terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan ijtihadiyah dan ilmiah. Sedangkan kata “di Indonesia” dimaksud sebagai fokus wilayah kajian.
    Di Indonesia muncul dua alur berpikir yang menghasilkan gerakan yang sangat kental. Pertama, gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang menekankan untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara (qanun). Kedua, gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang menekankan pelaksanaan etika-moral agama dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks negara.
    Permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang sangat santer adalah poligami, kekuasaan penuh kewalian bagi laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah dibawah umur, hak waris.
    Indonesia baru melakukan taqnin hukum keluarga Islam di tahun 1974 dan belum pernah direvisi sama sekali.
    Proses Islamisasi di Indonesia adalah tercepat, namun terbelakang dalam perkembangan keilmuan Islam. Akan tetapi patut disyukuri bahwa penjajahan telah menciptakan kemandirian dan keterbukaan berpikir bagi sebagian orang.
    Melalui kaidah “al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah” dapat diraih empat pilar nalar hukum Islam yaitu :
    1. Pilar berpikir Substansial
    2. Pilar berpikir Kontekstual
    3. Pilar berpikir Rasional
    4. Dan Harus Membumi.
    Secara epistimologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai religis, yakni Islam.
    Adapun beberapa problematika hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :
    • Hukum Pra Nikah (Ta’aruf dan Nazhar)
    • Menakar Umur Calon Pengantin
    • Etika berkeluarga dalam perspektif Al-Quran
    Adapun Problematika Hukum dalam Perkawinan yaitu :
    • Pernikahan Siri
    • Nikah Masal
    • Pernikahan Beda Agama
    • Kewarisan Islam
    • Married By Accident

    Oleh :
    Donny Kuncoro, SH
    Mahasiswa Pascasarjana
    IAIN Manado
    NIM. 15.2.1.00004

  14. Dwi Idayanti/ AS1
    Resume :
    Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia
    Secara bahasa, kata Nalar memiliki arti pertimbangan tentang baik, buruk dsb; akal budi, ia juga memiliki arti sebagai aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan pikir. Sedangkan “ hukum keluarga Islam “ biasanya merupakan terjemahan dari kata qanun al- usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-‘ailah, dan juga al-ahwal al-syakhshiyyah di mana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Komponennya adalah :
    (1) Hukum Keluarga ( usrah ) yang di mulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
    (2) Hukum kekayaan keluarga (amwal) yang mencakup waris, wasiat, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
    (3) Hukum perwalian tehadap anak yang belum dewasa.
    Adapun ketika kata nalar di sandingkan dengan kalimat “hukum keluarga Islam’ maka maksud dari kalimat tersebut adalah sebuah upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat merasionalisasikan berbagai solusi dari problematika hukum keluarga Islam yang terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan ijtihadiyyah dan ilmiah. Sedangkan kata ‘di Indonesia’ dimaksud sebagai fokus wilayah kajian yang tentunya memiliki problematika yang berbeda dengan wilayah lain, juga berupaya untuk membaca teks-teks agama agar dapat shahih li kulli zaman wa makan yakni Indonesia, sehingga pada akhirnya hasilnya dapat diterima sebagai bagian dari kajian keilmuan Islam model Indonesia.
    Upaya di atas menjadi sangat penting karena saat ini begitu banyak teks-teks agama yang telah di jabarkan oleh para ulama klasik, dirasa menjadi “hambar “ karena situasi dan kondisi Indonesia yang ikut berubah mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini, begitu banyak para pengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah mencoba untuk menjabarkan pola pikir mereka yang reasonable melalui pendekatan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, munculah dua alur pikir yang saling bertentangan dan kemudian memunculkan one sided truth claims, seperti kelompok Liberalisme Islam dengan pola kebebasan cara membaca dan mempraktekkan dalil agama, dan kelompok Fundamentalisme Islam yang sangat menekankan pentingya mengikuti pendapat para ulama salaf dalam menjelaskan dalil-dalil hukum yang ada.
    Melalui dua alur pikir tersebut, maka muncul dua gerakan yang sangat kental di Indonesia, yaitu:
    Pertama : Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang sangat menekankan untuk menjadikan hukum Islam – yang tentunya telah berubah menjadi fiqh – baik di ambil secara langsung ataupun Talfiq agar dapat diformulisasikan menjadi sebuah hukum secara ( qanun ).
    Kedua : Gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang sangat menekankan pelaksanaan etika-moral agama (religion ethics) dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara.
    Gerakan formalisasi hukum yang bersumber dari agama merupakan hal yang sangat baik, namun tanpa harus menyebutkan label agama, demi mengaplikasikan semboyan bangsa ini “Bhineka Tunggal Ika”, kecuali dalam hukum privat yang dikhususkan untuk umat tertentu saja. Begitu juga dengan gerakan pelaksanaan religion ethics yang tentunya dihidupkan melalui gerakan kultural dan menghormati local wisdom, sangat dibutuhkan demi mencerdaskan dan mempertahankan NKRI. Untuk itu menjadi sangat urgen saat ini di Indonesia memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakt melalui gerakan pelaksanaan syariah secara esensial yang disertai dengan pemahaman filosofis atau prinsip-prinsip syariah tersebut.
    Kajian hukum keluarga sangat penting untuk ditelaah dan dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini karena ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang al-ahwal al-syakhshiyyah lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lain, yakni sebanyak 70 ayat.
    Adapun tokoh yang dikategorikan sebagai motor penggerak penerapan syari’ah seperti ini adalah, Jimly Asshiddiqie yang pernah menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum sesudah kemerdekaan, umat Islam masih menghadapi kesulitan menerima kenyataan mengenai pentingnya membangun hukum negara dalam satu kesatuan sistemik yang tidak lagi perlu diperhadap-hadapkan dengan eksistensi hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang tersendiri. Begitu juga dengan guru besar tentang kajian hukum yakni Khoiruddin Nasution. Menurut beliau, Undang-undang adalah hasil kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil (produk) pemikiran hukum Islam lain, seperti fikih, tafsir,fatwa, dan yurisprudensi. Sebab fiqh, tafsir, dan fatwa hanya hasil pemikiran (ijtihad) yang bersifat perorangan, bahkan yurisprudensi pun tidak begitu jauh berbeda dengan fiqh dan fatwa, meskipun dalam putusan hakim ada yang diputuskan oleh tiga orang hakim (majelis hakim). Sementara undang-undang merupakan hasil pemikiran dari keahlian dan berbagai pertimbangan. Dalam ilmu Ushul Fiqh, undang-undang dapat dianalogikan sebagai ijma’, sebab kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad orang banyak (kolektif). Konsekuensinya, undang-undang mempunyai kekuatan hukum lebih kuat (lebih otoritatif) dari pada produk hukum lain ; fiqh, tafsir, dan yurisprudensi.
    Pada dasarnya model penerapan seperti ini, asalnya dari semangat Hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan dalam bukunya Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, bahwa fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebahagiannya adalah fiqh yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan mesir atau fiqh Misri yaitu fiqh yang terbentuk atas úrf dan adat-istiadat di Mesir.
    Permasalahan-permasalahan hukum keluarga saat ini sangat santer dan menjadi komsumsi dari lapisan warga hingga negara adalah tentang hukum poligami, kekuasaan penuh kewalian kepada kaum laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Aisyah dan Nabi Muhammad saw, hak kewarisan yang didominasi oleh kaum laki-laki, dll. Menurut Khoiruddin Nasution bahwa cakupan dari Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :
    1. Perkawinan, yang mencakup;
    a. Peminangan
    b. Syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah)
    2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup;
    a. Hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak
    b. Poligami
    c. Nafkah
    3. Perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga yang mencakup;
    a. Shiqaq dan nusyuz (percekcokan dan ada yang durhaka)
    b. Khuluk dan thalak (inisiatif untuk cerai,baik dari istri maupun suami)
    c. ‘iddah (masa menunggu) dan ruju’ (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah atau cerai)
    4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah).
    5. Penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup ;
    a. Waris
    b. Wasiyat
    c. Wakaf
    d. Transaksi penyerahan atau penerimaan lain.
    Melaui problem hukum keluarga ini diharapkan dapat menjadi semangat baru untuk terus dapat melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Idonesia. Ada tiga alasan kuat Menurut Musdah Mulia, yang mendorong negara-negara Islam melakukan pembaharuan hukum keluarga:
    1. Untuk tujuan unifikasi (penyatuan) hukum. Usaha unifikasi dilakukan karena masyarakatnya menganut madzhab atau bahkan agama yang berbeda-beda
    2. Untuk tujuan meningkatkan status perempuan. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun sangat terasa bahwa undang-undang tersebut merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan
    3. Untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat perkembangan global dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
    Paling tidak dengan sikap memaklumi sebagaimana penjelasan Anderson bahwa upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan berbagai Negara-negara Islam membawa pada kesimpulan :
    (1) Hukum keluarga selalu dipandang sebagai substansi syariah
    (2) Hukum keluarga dianggap sebagai landasan utama pembentukan masyarakat muslim
    (3) Hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia
    (4) Sampai sekarang hukum keluarga tetap menjadi objek perdebatan sengit antara kelompok konservatif dan kelompok moderat.

    Bagian Kesatu : Konstruk Model Berfikir
    Mencari Model Berpikir Hukum Islam yang Responsif
    Islam sebagai sebuah agama di Indonesia telah mengalami perjalanan yang begitu panjang, baik mulai dari pemikiran hingga aplikasinya. Proses Islamisasi di Indoensia adalah yang tercepat, factor kebudayaanlah yang menciptakan sejarah demikian, dimana para penyebar islam lebih banyak “menembak” kerajaan untuk dijadikan sebagai bagian keluarga melalui proses perkawinan, dan rakyatnya terkenal sangat tunduk, patuh dan hormat kepada raja beserta keluarganya.
    Konsep yang diharpakan responsive
    Kata kunci yang dapat dijadikan “patokan” dalam menciptakan Islam di Indonesia yang responsif tersebut terangkum dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni “ al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah “, ( tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang di bangun oleh para ulama salaf al-shalih,namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah ini dapat di raih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni :
    1. Pilar Berpikir Substansial.
    Substansial berasal dari kata substansi yang artinya adalah “ bagian yang penting atau isi”,sedangkan substansial sendiri merupakan kata sifat yang memiliki arti bersifat inti atau sesungguhnya. Adapun maksud dari sub judul ini adalah, menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan. Adapun kajian ini merupakan pembedahan kajian ushul fiqh yakni dalam materi istinbath al-ahkam. Metode istinbath dibagi menjadi dua arah berfikir yakni lafzhi atau lughawi dan maknawi atau majazi. dua teori ini dalam perkembangannya hanya berkutat kajiannya pada tartan nash atau teks yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pendekatan ilmu kebahasaan, seperti amar dan nahyu, manthuq dan mafhum.
    Gambaran tentang bangaimana perjalanan firman Allah SWT yang sampai kepada seluruh umat manusia sebagai berikut Ketika terjadi penyampaian wahyu belum didapatkan satu riwayatpun bagiaman proses “peletakan”wahyu ke laul al-mahfudz. Namun ini menjadi bukti bahwa Allah menyediakan rahasia-Nya agar kita sebagai manusia menggalinyabelum juga ditemukan secara riwayah bentuk kalamNya di laul al-mahfudz, namun bisa diyakini bahwa kalamNya disini merupakan intisari paling besar yang menyangkut ciptaannya dan tentang Sang Pencipta -ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang kriteria wahyu ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana wahyu tersebut tidak berbentuk, tidak bersuara, dan ia disampaikan secara berangsur-angsur  ketika sampai kepada sang Nabi maka berubahlah ia menjadi bersuara dan berbentuk dan bahkan diterima disetiap waktu yang butul-butul membutuhkan wahyu ketika menjadi AL-Qurán yang disucikan maka kalam-Nya menjadi universal maknanya dan membutuhkan kajian yang mendalam melalui pribadi yang suci agar ditemukan intisari wahyu di muka bumi ini.
    2. Pilar Berpikir Kontekstual.
    Kata kontekstual merupakan kata sifat (adj) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks, sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan pewahyuan yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan oleh para ulama membagi masa turun ini di bagi menjadi 2 periode yaitu Periode Mekkah, berlangsung selama 12 tahun masa kenabian dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah dan Periode Madinah, di mulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madinah. Kenyataan tentang pentingnya al-sunnah sebagai penjelas firman Allah :
    a. Kenyataan turunnya wahyu secara bertahap
    Didalam studi Al-Quran periwayatan tentang turunnya Al-Quran dikenal dengan istilah asbab al-nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Namun yang menjadi kenyataan sejarah adalah belum munculnya semangat para sahabat untuk menulis secara runtut sejarah dari semua wahyu yang turun.
    b. Kenyataan dibutuhkannya Al-Sunnah sebagai penjelas
    Membahas Al-Sunnah maka tentunya yang menjadi objek adalah Rasulullah Muhammad SAW yang terikat oleh ruang dan waktu
    c. Pilar berfikir rasional
    Hukum yang bersal dari kalam-Nya mengharuskan akal untuk dapat memahaminya. Dengan integrasi keilmuan dalam menelaah alam raya ini, maka penerimaan manusia terhadap Allah (iman) sebagai Tuhan akan lebih rasional, bukan didasarkan pada garis-garis mistis yang mengakibatkan manusia terbelakang dalam menghadapi perkembangan zaman.
    d. Harus membumi
    Maksudnya ialah munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil mereka dari persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.

    Epistemologi Budaya Hukum Keluarga di Indonesia
    Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni episteme dan logos dengan arti perkataan, pikiran, pengetahuan dan pengetahuan sistematik. Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar – dasar teoritis pengetahuan. Lebih detail lagi epistemology adalah suatu kajian dari filsafat ilmu (yakni ontologis,epistemologis dan aksiologis) yang menelusuri asal, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dengan demkian, kajian epistemologis lebih mendekatkan diri pada bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
    Budaya hukum menurut Ronny R. Nitibaskara adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Variabelnya sebagai berikut :
    1. Sub Budaya
    Legal culture adalah sub unsur budaya, dimana ia bertindak pada unsur budaya normatif yang bersifat universal.
    2. Manusia.
    Manusia merupakan unsur sentralistis budaya hukum karena berperan sebagai pembentuk dan pendukung budaya hukum itu sendiri, bahkan penilai baik buruknya budaya hukum itu sendiri.
    3. Penghargaan dan Sikap Tindak
    4. Hukum Sebagai Relitas Sosial
    Budaya hukum keluarga di Indonesia
    Interaksi dan perilaku sosial sebagai unsur wajib perjalanan manusia modern ini hampir tidak ada lagi yang steril hukum, semua ini lini kehidupanpun di jamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai control sosial sekaligus penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum, melalui kesadaran inilah maka di Indonesia lahir tiga sistem hukum yang bergerak saling mengisi, yakni hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.
    Akan tetapi di era reformasi saat ini, muncul sindrom formalisasi hukum, di mana muncul keinginan untuk selalu mengundangkan semua hukum Islam di Indonesia, bahkan semakin menggila Dampak negatifnya adalah “wujuduhu ka ‘adamihi”, aturan hukum yang di ambil dari Islam semakin bertebaran, namun lemah dalam tataran implementasi dan masyarakat sudah tidak mau tahu dengan aturan hukum, perkara hukum ditinggal begitu saja, dan menggantung di pihak lainnya.
    Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ternyata belum membumi di Indonesia. Begitu banyak kasus perkawinan di bawah tangan, bahkan dilakukan oleh banyak pejabat negara sebagai pelaksana undang-undang. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terjamah dalam renungan dan kajian ilmiah.
    Akan tetapi jika dilihat secara seksama, hukum keluarga yang dituangkan di dalam aturan di atas, isinya sangat menguatkan ajaran sunni dengan dominasi ajaran maskulinitas, yang kemudian terlihat memarginalkan dan mendiskriditkan kaum feminis. Inilah budaya hukum yang lahir dan kemudian dilabelkan di dalam qawanin (aturan perundang-undangan ) di Indonesia. Jika dilihat dari segi fiqh yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, maka sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besa di hadapan Allah swt, dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (nusyuz). Dari sini kemudian terlihat perubahan persepsi hukum, yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya hukum non formal di dalamnya, berubah menjadi budaya formalisasi hukum.
    Pada dasarnya, berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu. Secara garis besar, munculnya perubahan terjadi karena dipengaruhi faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan kesadaran tentang budaya hukum di atas diri masyarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalisasi hukum, maka dengan sendirinya akan semakin banyak muncul wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera pula diformalisasikan secara total di era reformasi ini.
    Dengan demikian maka dapat difahami bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai religis, yakni Islam. Akan tetapi saripatinya adalah fiqh salaf yang mengedepankan maskulinitas dan secara langsung “memarginalkan” unsur wanita. Oleh karena itu, perubahan sebagai unsur penting dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.

    Inkulturasi budaya Lokal dalam Pembentukan Syariat
    Islam yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad saw tidak lain merupakan petunjuk yang langsung di berikan oleh Tuhan semesta alam dan juga melalui wasilah (perantara) malaikat jibril as. Istilah petunjuk yang diterima oleh sang Nabi tersebut kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan “wahyu”.
    Terdapat 4 variabel penting yang akan di ulas yakni inkulturasi, wahyu, budaya, dan syariat.
    1. Inkulturasi
    Inkulturasi merupakan sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat.
    2. wahyu
    Wahyu bermakna suatu pemberitahuan secara rahasia dari Allah swt kepada para nabi, baik melalui perantara atau tidak; pengetahuan yang ada pada diri seseorang dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut bersumber dari Allah, baik melalui perantara atau tidak.
    3. budaya
    Budaya adalah system pengetahuan , gagasan, dan ide yang dimiliki suatu masyarakat, baik yang disadari maupun yang tidak , yang berfingsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat pendukung system itu dalam bersikap dan berprilaku sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada.
    4. Syari’at
    Syariáh berasal dari kata syaraá –yasyra’u-syir’am-wa syari’atan yang berarti jalan menuju sumber air. Syariat merupakan system hukum yang didasarkan wahyu , atau merupakan an-nuhush al- muqaddasah (teks-teks yang suci ) dari Al- Qur’an dan Sunnah mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia dengan muatan maknanya mencakup keimanan, perbuatan manusia dan akhlak.
    PERJALANAN DI HEARTLAND ISLAM
    Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai keadaan saat itu. Disinilah kemudian terjadi inkulturasi wahyu dan budaya local dan menciptakan syari’at baru berupa Islam. Proses inkulturasi wahyu dengan budaya local terjadi melalui perilaku social Nabi Muhammad SAW sendiri yang tentunya atas petunjuk Allah SWT. Untuk itu, ketika Islam telah tersebar luas dan umat Islam tidak lagi hanya dianut oleh orang Arab saja maka dianggap perlu untuk bersikap kritis tentang apakah ajaran yang dibawa ke wilayah-wilayah luar heartland Islam, termasuk bagian dari arabis atau islamis.
    PERTEMUAN DI INDONESIA
    Teori masuknya Islam ke nusantara dari Imigran Arab yang bermukim di anak benua India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Islam dibawa langsung dari Arabia; Islam dikenalkan oleh para guru dan penyair “professional”pada abad ke-12 dan ke-13. Islam yang masuk ke Indonesia adalah akulturasi antara budaya Arab-islam dengan budaya local di Indonesia. Dengan terjadinya perubahan kesadaran tentang budaya hukum di diri masyarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalitas hukum maka akan muncul wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera diformulasikan secara total di era reformasi ini
    Bagian kedua : Telaah Problematika
    HUKUM PRA NIKAH : TA’ARUF DAN NAZHAR
    Hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia ialah hukum keluarga , khususnya hukum perkawinan. Jikalau dilihat dari berbagai fiqh tidak ditemukan sedikitpun sub judul yang membahas tentang perkenalan sebelum pernikahan (ta’aruf). Kata lita’arafu yang menjadi dasar pentingnya perkenalan dalam pra-nikah terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Bahwa maksud dan tujuan ta’aruf adalah untuk menyamakan visi dan misi berkeluarga kedepan dan bukan untuk mengumbar nafsu syahwathiyyah
    Adapun nazhar ialah melihat pasangan yang akan dinikahinya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, bagi seseorang yang ingin menikah, diperbolehkan untuk melihat calon pasangannya agar dapat diketahui secara utuh keadaan fisik maupun psikis.
    Sedangkan ta’aruf dan nazhar jika dilihat dari segi psikologis merupakan gejala kombinasi dalam melakukan kognisi melalui emosi dan konasi terhadap lawan jenis. Pada dasarnya manusia tertarik pada lawan jenis karena perasaan ingin bersama, berkenalan atau saling menukar informasi dan lain sebagainya yang lambat laun dengan dilandasi niat baik untuk “memiliki”secara fisik seseorang dalam kehidupan berubah kepada keadaan yang bersifat psikologis, yaitu suka dalam bentuk suasana hati yang mendalam, cinta dan kasih saying hingga berkomitmen untuk membentuk keluarga. Standar social untuk mendapatkan ta’aruf dan nazhar yang baik ialah (1) cara berpakaian, (2)cara pergaulan, (3) cara mengisi waktu tenggang, (4) memilih tempat tinggal
    MENAKAR UMUR CALON PENGANTIN
    Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal, salah satunya ialah kesiapan masing-masing calon pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani biduk rumah tangga ke depan. Oleh karenanya di Indonesia, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pengantin. Secara tidak langsung islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini karena seara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola piker untuk menjadi manusia yang mumpuni. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ra sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah terjadi dan tidak dijadikan legitimasi hukum pembenaran nikah dibawah umur di masyarakat.
    Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra. yang saat itu masih di bawah umur memata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing dihadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur. Adapun di Indonesia, aturan batas umur calon pengantin sudah di atas sangat uzur karena tidak lagi melihat konteks ke kinian. Seharusnya di standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Alasannya adalah karena anak-anak di era lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. Faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manuasia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Adapun umur ideal untuk menikah menurut Idris Ramulyo adalah 18 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Faktor-faktor pernikahan dibawah umur antara lain : lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah, adanya paksaan dari orang tua, faktor budaya local dan lemahnya ekonomi keluarga

    ETIKA BERKELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
    Dalam hal berkeluarga nilai etika merupakan sarana utama untuk menjnjung tinggi harkat dan martabat rumah tangga. Sebagaimana melihat akhlak (etika) Rasulullah yakni adalah Al-Quran
    PRINSIP ETIK SEBELUM MENIKAH
    Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya. Fondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibunya.
    ETIKA DALAM PERJALANAN BERKELUARGA
    Keluarga atau usrah diartikan unit (satuan) social terpenting bagi proses pembangunan umat termasuk salah satu fondasi yang menyangga bangunan masyarakat muslim. hubungan suami-istri dibangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak akan ada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip al-musawah (kesamaan derajat) inilah yang dapat menciptakan visi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam berkeluarga. Adapun dalam hal etika anak dengan orang tua dan sebaliknya, (1) selalu bersyukur, (2) taat dalam kebaikan, (3) berani mengambil sikap menolak dengan cara yang baik dalam hal kemaksiatan. Maka sesungguhnya yang menjadi standar ialah kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan.
    ETIKA PENYELESAIAN PROBLEM KELUARGA
    Cemburu adalah sifat alamiah seorang manusia, baik pria atau wanita. Jikalau ada kecemburuan antar pasangan dapat diatasi dengan mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap “ke-aku-an” dan membedakan wanita dengan laki-laki berdasarkan gender, maka demikian, dapat dipastikan tidak akan ada lagi istilah “memberi hukuman” bagi pasangan di dalam rumah tangga.
    Masalah perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Jika terjadi masalah perceraian di dalam keluarga, maka etika utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketiga yang adil untuk mendamaikan, akan tetapi ketika dalam negosiasi yang ma’ruf tidak juga dapat diambil, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim Pengadilan Agama. Adapun hikmah diperbolehkan perceraian adalah karena dinamika kehidupan berumah tangga kadang-kadang menjerumus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu, jika dilanjutkan maka akan menimbulkan hal yang mudharat kepada dua belah pihakdan orang-orang sekitarnya
    BAGIAN KETIGA : TELAAH PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERKAWINAN
    PERNIKAHAN SIRI : MENIMBANG KASUS ACENG FIKRI
    Pernikahan adalah perjanjian kesepakatan anatara dua orang calon suami istri untuk hidup bersama dan saling memberi yang diucapkan melalui ijab qabul antara wali perempuan dengan calon suami, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Karena begitu pentingnya sebuah pernikahan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religis sehingga harus diatur dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974
    Nikah siri memiliki makna pernikahan yang hanya dilakukan oleh pasangan yang akan menikah saja tanpa dilengkapi dengan perangkat perkawinan lainnya seperti saksi, wali dan lainnya. Hal ini sesungguhnya merupakan keprihatinan yang mendalam bagi perjalanan hukum Islam di Indonesia karena disatu sisi Negara ini mengharuskan perkawinan warga negaranya untuk dicatat, namun disisi lain terjadi pelanggaran hukum perkawinan dengan mengatasnamakan agama.
    Kasus Aceng Fikri terlihat sekali bahwa sesungguhnya Aceng tidak mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan, atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk “pura-pura” tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, maka wajar rasanya jika kehendak Departemen Agama di awal-awal tahaun 2010 yang berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah. Alasannya adalah ada unsur “pembohongan”secara sepihak dalam ikatan suci perkawinan. Oleh karenanya, dirasa sangat urgent dan mendesak untuk mulai menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu unsur penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ini oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Sehingga pada akhirnya wanita-wanita yang dinikahi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dalam perjalanan pernikahannya. Dengan demikian, dalam perkembangan berfikir fiqh kontemporer hendaknya tidak ada lagi dikotomi antar Negara dan agama dalam hal hukum perkawinan, semuanya adalah hukum yang satu. Dan nikah siri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena di dasari atas “kebohongan” dalam melakukan mistaqan ghalizha dari sebuah perkawinan.

    NIKAH MASSAL VERSUS ITSBAT NIKAH
    Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan : (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No.1/1974 harus meminta ketetapan nikah yang disebut itsbat nikah ke pengadilan agama bukan melalui nikah massal.
    Nikah massal merupakan sarana untuk membantu seseorang memperoleh legalisasi perkawinan. Secara normatif-yuridis hal ini adalah perbuatan yang ilegal ketika mengamini pasangan yang telah menikah sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Akan tetapi selama pemerintah belum mau mengakomodir alasan klasik masyarakat pra-sejahtera yakni akibat mahalnya biaya untuk melakukan istbat nikah, maka nikah massal merupakan solusi positif namun sangat tentatif bagi pasangan yang tidak mampu, namun membutuhkan. Akan tetapi ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, dan peluang untuk melaksanakan itsbat nikah begitu terbuka, maka nikah massal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah. Oleh karenanya semangat untuk juga menghadirkan itsbat nikah massal di masyarakat hendaknya dapat juga terwujud sehingga tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang ada.
    PERNIKAHAN MUSLIMAH DENGAN NON MUSLIM
    Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab, tetapi tidak untuk sebaliknya. Mengenai pengaturan hukum “perkawinan Campuran”dalam NKRI , M. Daud Ali menyatakan :
    1. Sikap Negara atau penyelenggara Negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental Negara serta hukum agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia
    2. Perkawinan antar orang yang berbeda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut Undang-undang perkawinan Indonesia
    3. Perkawinan antar orang-orang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia
    Melalui pendekatan filosofis-normatif-yuridis, keharamannya di Indonesia lebih karena maksud dari pernikahan itu yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah dalam rumah tangganya, akan tetapi rahmat Allah itu yang tidak akan mereka dapatkan. Selain dari pada itu, secara psikologis keharaman pernikahan diatas karena adanya kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan aqidah dan ketidak stabilan psikis mereka, yang pada akhirnya memunculkan pula ketakutan pada diri seotrang anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosiologi agama, tiap-tiap agama memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama, maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya tersebut.
    MENIMBANG KEWARISAN ISLAM
    Waris atau faraidh merupakan ilmu untuk mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada orang-orang yang berhak mendpatkannya setelah harta tersebut dikeluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan penunaian wasiat. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris diklarifikasi dari segi kekerabatan atau keturunan. Dan ilmu yang menjelaskan tentang kekerabatan tersebut membaginya pada tiga kelompok yakni patrilineal yang mengikuti sifat bapak, matrilineal yang mengikuti sifat ibu, dan bilateral atau parental yang mengikuti sifat keduanya.
    Adapun klasifikasi sebab pembagian waris dibagi menjadi tiga yaitu (1) adanya sebab perkawinan (2) karena adanya unsur kekekrabatan (3) karena status pembebasan budak. Dalam pembagian waris dimana mereka yang terhijab secara hirman ada tujuh yaitu kakek, nenek, beberapa saudara sekandung, beberapa saudara perempuan seayah, anak-anak ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki. bahwa ayat li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini (dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan) atau istilah lain 2:1 merupakan ayat bersifat qath’i sehingga tidak ada lagi celah ijtihad di dalamnya. Seperti Munawir Syadzali, ia berkeinginan untuk merubahnya menjadi 1:1 sebab hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Namun Quraish Shihab mengawali kajiannya 2:1 dengan hikmah disyariatkannya suatu hukum kepada manusia dengan sudut pandang legal philosophies atau hikmaah al-tasyri”. Akan tetapi bagi penulis ada bagian yang tertinggal dalam kajiannya, seperti telaah sosiologis dan budaya dimana perubahan budaya masyarakat sudah sangat jauh, sehingga lebih setuju dan mengambil pendapat Syahrur yang menjelaskan bahwa dalam, konteks yang normal bagian 2:1 adalah batas minimal, dan dapat berubah ketika konteks juga berubah. Sedangkan tentang pembagian waris bagi non-muslim untuk keluarganya yang muslim, penulis condong dengan penerapan legal theories (ushul al-fiqh) yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhawi yang menjelaskan tentang kebolehannya melalui teori ijtihad tarjih intiq’i-nya. Pendapatnya di dasarkaan pada riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Mu’awiyah yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Selain dari pada itu, islam juga harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab bagi kekurangan. Pemanfaatan harta di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat, untuk itu faktor politis dalam hal ini harus dikedepankan sampai kebutuhan sosial umat Islam telah terpenuhi secara utuh.

    Di Indonesia tetap mengakomodir pembagian harta kepada yang berbeda agama dengan melakukan peluasan makna wasiat wajibah. Banyaknya bagian wasiat wajibah 1/3 dari harta yang ditinggalkan, alasannya bagian tersebut sudah sangat cukup, jika kelebihan harta yang diberikan kepada non-muslim tadi dimanfaatkan untuk kebutuhan social islam maka hal tersebut akan lebih bermanfaat.
    MARRIED BY ACCIDENT (MBA)
    Married by accident (MBA) adalah salah satu dampak negative dari perkembangan informasi yang semakin cepat di era globalisasi. MBA merupakan problem social yang tidak bisa disisihkan apalagi dinegasi begitu saja, dan sebagai bagian dari problem sosial, maka dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu-individu yang bermasalah. Faktor terjadinya MBA antara lain adalah karena adanya konsumsi miras, narkoba, pergaulan bebas, broken home dan kurangnya pengawasan orang tua. Akibat dari kejadian tersebut, maka muncul solusi-solusi simplistic di masyarakat, dengan cara mendatangi dukun beranak, tenaga medis ilegal untuk melakukan aborsi demi tetap menjaga nama baik keluarga. Akan tetapi disisi lain, masyarakat yang “setengah taat agama, akan langsung melakukan pernikahan baik dengan orang yang menghamilinya maupun orang lain dengan niat yang sama yakni menjaga nama baik keluarga. Dengan demikian kemudian, praktek MBA telah menjadi salah satu indicator rusaknya moral bangsa. Dan dalam hal ini, baik fiqh klasik dan aturan hukum di Indonesia telah bersinergi dalam memberikan solusi MBA, yakni dengan tetap memberikan peluang kepada mereka agar dapat meneruskan pernikahan mereka, akan tetapi tidak boleh seperti budaya “buruk” yang telah berjalan di Indonesia yakni dengan cara menutup-nutupi pernikahan mereka, bahkan hanya semata-mata hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara dan kental dengan acara seremonial. Hukum di Indonesia tetap menerima mereka, bahkan pernikahan mereka pun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Adapun mengenai MBA, para ulama terbagi pada tiga pola piker yang berbeda, yakni :
    1. Mutlak tidak sah
    2. Mutlak sah
    3. Sah dengan syarat. Dalam hal ini, diperbolehkan menikah akan tetapi selama menikah tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual (jima’) dengan istri sampai dia melahirkan.
    4. Sah dengan syarat. Pernikahan harus dilakukan setelah si wanita melahirkan
    5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan dan telah melakukan pertaubatan
    Mengenai status anak yang lahir karena perzinahan yang memiliki nasab kepada ibunya dan bukan pada ayahnya, meskipun kemudian muncul pengakuan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya, maka disuatu saat apabila ia akan menikah maka walinya diserahkan kepada pemerintah (al-sultan) sebagai pengganti. Di Indonesia al-sulthan diarahkannya pemaknaannya pada pejabat pencatat nikah yang bertugas di KUA.
    Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut tetap bernasab pada ayah biologis, meskipun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya. Biasanya seorang pria yang menikahi wanita hamil tersebut sering disebut dengan “bapak formal”atau sebagai penggantinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab.
    Budaya sering diistilahkan dengan adat atau bahasa fiqh-nya adalah al-‘urf ialah suatu praktek yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar atau perbuatan umum suatu kaum, baik berbentuk lisan maupun perbuatan. Meskipun perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan (clan), bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya, jadi terlihat bahwa pernikahan tersebut hanya soal like and dislike. Dan jika MBA maka biasanya kegiatan adat yang sangat mendominasi dan menjadi hal yang sangat utama didalam kegiatan sebelum pernikahan berubah menjadi urutan kedua setelah akad nikah atau bahkan tidak dibutuhkan lagi karena rasa malu di dalam keluarga.
    Mengenai problem MBA. Pemerintah Indonesia melalui KHI ban VIII tentang kawin hamil menjelaskan :
    1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
    2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
    3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir
    Tentang status anak akibat perbuatan zina atau MBA, maka maksud hukum yang bersifat fiqh dan qanun di Indonesia, mendapatkan status nasab kepada ibunya. Hal ini adalah adalah semata-mata untuk memberikan ‘ibrah pada yang lainnya

  15. “RESUME “ NALAR HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
    ( SUPARDAN BOKINGO )
    Yang Menjadi inti Pembahasan dari Nalar Hukum Keluarga di Indonesia ini adalah mengajak kepada kita Umat Islam Khususnya untuk dapat merealisasikan Kaidah atau aturan – aturan yang di syariatkan dalam Islam yang menyangkut dengan nilai-nilai maupun tradisi keislaman dalam kehidupan berkeluarga serta pola kehidupan social yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi maksud yang lebih dalam kajian Buku ini adalah mengajak juga kepada kita khususnya Umat Islam yang ada atau bermukim di Indonesia yang tentunya memiliki Pola Hidup serta Tradisi ke-Indonesiaan untuk dapat menemukan atau melakukan suatu Kolaborasi “ PENEMUAN HUKUM BARU “ atau kalau bisa di bahasakan sebagai “ HUKUM ISLAM RASA INDONESIA “ yang tetap substansi dasar aturannya adalah bersumber dari ajaran Islam, akan tetapi juga mampu mengakomodir nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jika dibaca dalam buku ini ada 4 pijakan dalam menganalisa Hukum Islam Itu sendiri yaitu :
    1. Berpikir Substansial.
    Adalah suatu kemampuan yang harus kita lakukan dalam menelaah akan pola berpikir agama (Islam) atau kandungan perintah termasuk Sumber sumber tekstual yang dapat mendekati kepada apa yang di inginkan oleh syariat dalam hal ini Tuhan
    2. Berpikir Kontekstual.
    kesadaran kita untuk memahami akan perintah ataupun larangan yang ada ataupun tertulis Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks, menjadi penting karena pada kenyataannya wahyu yang turun secara berangsur-angsur, mulai dari periode Mekkah, yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian, sampai Periode Madinah, yang berlangsung selama 10 tahun
    3. Berpikir Rasional.
    Memiliki kemampuan dalam memahami maksud atau perintah Allah dalam menciptakan hukum di muka bumi ini, Hukum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw, yang mengisyaratkan atau mengharuskan akal untuk dapat memahaminya.
    4. Harus Membumi.
    Adapun yang dimaksud dengan membumi di sini adalah, munculnya sense of belonging terhadap agama yang dianut dan sense of responsibility sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan riil mereka dari persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat digunakan disini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.
    Sala satu contoh, kasus munculnya Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-undang (RUU) Hukum Perkawinan Islam oleh Musdah Mulia dkk yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dan mendapatkan mandate langsung dari Negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap kebutuhan riil umat secara keseluruhan karena tidak mengedepankan penelitian mendalam sebelumnya seperti diperbolehkan nikah beda agama, hak yang sama dalam kewarisan,dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama’ karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun ( saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut.
    Semoga kajian dalam buku ini dapat membuka cakrawala berfikir kita, yang nantinya mampu melahirkan kajian kajian baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan diharapkan juga dapat menjawab persoalan-persoalan Hukum yang baru, yang tanpa kita sadari atau kita ketahui akan terjadi di karenakan dengan kemajuan informasi dan teknologi yang semakin canggih.
    Syukron…………….

  16. RESUME BUKU
    NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
    Karya : Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
    Oleh : Drs. Tsabit Jamil

    1. Kajian tentang hukum keluarga Islam Indonesia tidak akan pernah lepas dari konstruk berpikir menuju praktek penetapan hukum (ijtihad) yang diharapkan progresif dan responsif dengan tempat dimana putusan hukum tersebut akan diimplementasikan. Untuk itu, model berpikir tentang bagaimana memahami kalam Allah swt yang sampai ke muka bumi dan ingin dibumikan, serta memahami secara kontekstual keadaan Rasulullah saw beserta Sunnah-nya perlu mendapatkan ruang yang lebih guna memperoleh jawaban seperti yang diharapkan. Polanya adalah dengan cara menelaah nilai-nilai substasi hukum, mengorek teks dengan konteks yang ada, tetap berpikir rasional dan harus membumi. Akan tetapi semua itu tidak bpleh berjalan sendiri tanpa mau melihat realita sejarah yang baik, yang tentunya dapat menjadi bagian inspirasi bagi seorang pengkaji hukum Islam. Oleh karenanya, standarisasi yang diungkapkan oleh penulis pada awal tulisan ini menuju model berpikir yang progresif dan responsif adalah dengan cara berusaha untuk terus mensucikan spiritual hati sehingga mudah untuk menyampaikan dan menerima maksud-maksud Tuhan menciptakan hukum-Nya. Setelah itu baru dapat menerapkan kaidah al-muhafazhah ’ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah. Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap teks-teks agama diharapkan mampu menselaraskan kehendak modernitas dengan tradisi keilmuan Islam.
    2. Islam yang diajarkan oleh para ulama hingga ke Indonesia termasuk pada kajian hukum keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai budaya arab yang sangat kental dengan sistem budaya kebapaan. Sistem ini ternyata dalam perjalanannya mendapatkan gugatan yang keras dari kelompok feminis Islam, seperti masalah hak kewalian dan poligami. Jika dilihat dari segi budaya hukum, di mana perubahan merupakan unsur terpenting didalamnya, maka seharusnya umur yang panjang dari pemberlakuan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus ditelaah ulang. Karena untuk saat ini, akibat perubahan zaman dan teknologi yang begitu cepat, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa ini melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun tetap harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada
    3. Rasulullah Muhammad saw mendapatkan wahyu dalam runtun waktu yang panjang dan turun secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang ada. Proses tanzil yang berangsur-angsur memberikan petunjuk bahwa wahyu yang dibawa olehnya bukanlah untuk menghancurkan peradaban dan tradisi atau budaya local yang sudah sangat membudaya. Sehingga fungsi kedatangannya hanyalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mendapatkan sistem hidup dan sosial yang sempurna. Sikap kritis dalam menanggapi tradisi agar mendapatkan yang terbaik menghadirkan pergerakan dan perubahan didalam masyarakat. Dan perubahan sebagai sifat utama dari budaya, akan selalu menghendaki masyarakatnya untuk berubah, maka ketika budaya lokal pada masa Nabi yang kemudian berubah menjadi syari’at, juga harus mendapatkan kritikan secara ilmiah agar wahyu Tuhan tidak sekedar menjadi bacaan yang kaku dan menegasi maksud Tuhan yang lebih besar. Perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat juga bagian dari wahyu Tuhan yang sering kali tidak terbaca. Dan dalam pertemuannya di Indonesia, Islam dan budaya lokal tidak lagi berupa inkulturasi akan tetapi hanya akulturasi. Hal ini diakibatkan karena masuknya Islam di Indonesia bukan dari heartland Islam sendiri, sehingga seringkali menjadi polemik didalam masyarakat tentang apakah “sesuatu itu” merupakan ajaran Islam atau budaya Arab. Dan dalam bidang hukum keluarga, terjadilah perubahan-perubahan budaya baru yang tadinya mengandalkan ajaran Fiqh klasik menuju kanunisasi. Dan ketika terjadi kanunisasi di Indonesia, sikap kritis namun ilmiah kini terbuka luas. Dampak langsungnya adalah, keterbukaan yang lebih luas dibenak setiap Muslim betapa Islam memiliki perbendaharaan ilmu yang begitu banyak akan tetapi lambat dalam mengimplementasikannya.
    4. Nikah siri adalah perbuatan yang illegal di bumi Indonesia ini. Kasus Aceng yang menikah lagi secara siri menunjukan bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan, atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk ”pura-pura” tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, akibat dari begitu banyaknya pembohongan untuk menuju pernikahan, maka wajar rasanya jika penulis pernah ikut mengamini kehendak Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 yang berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah sirih dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah. Untuk itu, pada konteks seperti ini, perlu di bangun paradigma didalam masyarakat tentang tidak adanya dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan, semuanya adalah hukum yang satu. Dengan demikian, nikah sirih dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena didasari atas “kebohongan” dalam melakukan mitsaqan ghalizha dari sebuah perkawinan.
    5. Etika berkeluarga di dalam Islam bersumber dari al-Qur’an, sebagaimana jawaban Aisyah ra. yang ditanya tentang akhlak rasul saw, bahwa akhlaknya adalah al-Qur’an. Dalam hal etika sebelum menikah, Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas didalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya. Adapun etika hubungan suami-istri pasangan dibangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak aka nada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip al-musawah (kesamaan derajat) inilah yang menciptakan visi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam berkeluarga. Kemudian dalam hal etika anak dan orangtua dan sebaliknya, hendaknya dibangun atas dasar kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Adapun tentang masalah cemburu antar pasangan adalah dengan mengedepankan nilai toleransi dalam rumah tangga dan tidak menonjolkan sikap “ke-aku-an” dan membedakan wanita dengan laki-lakiberdasarkan gender, maka dengan demikian dapat dipastikan tidak akan ada lagi istilah “memberi hukuman” bagi pasangan didalam rumah tangga. Terakhir, ketika harus ada perceraian di dalam rumah tangga, maka etika utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketika yang adil untuk mendamaikan, akan tetapi ketika jalan negosiasi yang ma’ruf tidak juga dapat diambil, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim Pengadilan Agama.
    6. Ta’aruf dan nazhar adalah dua istilah yang kini selalu mendapat ruang untuk diperdebatkan. Mengenai hal ini, yang paling terpenting untuk dikedepankan adalah tidak ada unsur kemaksiatan didalamnya. Secara psikologis, ia dapat berfungsi untuk mengetahui kejiwaan seseorang, karena jika seperti “membeli kucing dalam karung”, maka dapat dipastikan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedangkan secara sosiologis, hal diatas merupakan sarana yang efektif untuk mendalami calon pasangan dari segi kafa’ah. Jangan sampai akibat tidak sekufu, perceraian menjadi merajalela.
    7. Fenomena nikah massal di Indonesia memang sulit untuk dibendung. Secara normatif-yuridis hal diatas adalah perbuatan yang illegal ketika mengamini pasangan yang telah menikah sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Akan tetapi selama pemerintah belum mau mengakomodir alasan klasik masyarakat pra-sejahtera yakni akibat mahalnya biaya untuk melakukan itsbat nikah, maka nikah massal merupakan solusi positif namun sangat tentatif bagi pasangan yang tidak mampu, namun membutuhkan. Akan tetapi ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, dan peluang untuk melakukan itsbat nikah begitu terbuka, maka nikah massal bagi pasangan seperti yang ada diatas harus dicegah. Oleh karenanya semangat untuk juga menghadirkan itsbat nikah massal di masyarakat hendaknya dapat juga terwujud sehingga tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang ada.
    8. Praktek nkah beda agama saat ini di Indonesia seperti mendapatkan angina segar ketika para pemikir Islam liberal mengakomodir keinginan mereka. Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab, tapi tidak untuk sebaliknya. Melalui pendekatan filosofis-normatif-yuridis, keharamannya di Indonesia lebih karena maksud dari pernikahan itu yang merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang beda agama mungkin dapat memperoleh sakinah dan mawaddah dalam rumah tangganya akan tetapi rahmah Allah itu yang tidak akan mereka dapatkan. Selain daripada itu, secara psikologis keharaman pernikahan diatas karena adanya kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan aqidah dan ketidakstabilan psikis mereka, yang pada akhirnya memunculkan pula ketakutan pada diri seorang anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kenudian secara sosiologi agama, tiap-tiap agama lebih memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama, maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya sendiri.
    9. Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra. yang saat itu masih dibawa umur semata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing dihadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw diatas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah dibawa umur. Adapun di Indonesia, aturan batass umur calon pengantin sudah di atur sangat uzur karena tidak lagi melihat konteks kekinian. Seharusnya distandar umur mnimal bagi calon istri hendaknya didasarkan pada UU tentang perlindungan anak dimana usia anak-anak adalah dibawa umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 tahun atau setelah lulus SMA/SMK/MA, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Alasannya adalah karena anak-anak diera ini lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. Factor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet disamping mereka. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
    10. Masalah aturan kewarisan di Indonesia belum bias terlepas dari budaya hukum patrilenial, meskipun Hazairin telah menjelaskan tentang asas biletarlnya. Sebagai contoh adalah masalah bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Para Fuqaha’ dan ahli tafsir era salaf menetapkan bahwa ayat li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini (dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan) bersifat qath’i sehingga tidak ada lagi celah ijtihad didalamnya. Akan tetapi menurut para pemikir feminis Islam modern, seperti Minawir Syadzali, ayat tersebut sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini, sehingga ia berkeinginan untuk merubahnya menjadi 1:1. Quraish Shihab yang tetap beriman pada 2:1 memiliki argumentasi yang lebih baik dari pada pendahulunya dengan sudut pandang legal philosophies atau hikmah al-tasyri’. Akan tetapi bagi penulis ada bagian yang tertinggal dalam kajiannya, seperti telaah sosiologis dan budaya dimana perubahan budaya masyarakat sudah sangat jauh, sehingga lebih setuju dan mengambil pendapat Syahrur yang menjelaskan bahwa dalam konteks yang normal bagian 2:1 adalah bagian batas minimal, dan dapat berubah ketika konteks juga berubah. Sedangkan pembagian waris bagi non-muslim untuk keluarganya yang muslim penulis condong dengan penerapan legal theories (ushul al-fiqh) yang dilakukan oleh Yusuf al-Qatdhawi yang menjelaskan tentang kebolehannya melalui teori ijtihad tarjih intiq’i-nya. Pendapatnya didasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Mu’awiyah yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Selain daripada itu, Islam juga harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab bagi kekurangannya. Pemanfaatan harta didalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Untuk itu, faktor politis dalam hal ini harus dikedepankan sampai kebutuhan sosial umat Islam telah terpenuhi secara utuh.
    11. Married by accident (MBA) adalah problem sosial yang tidak bisa disisihkan apalagi dinegasi begitu saja, dan sebagai bagian dari problem sosial, maka dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan pada individu-individu yang bermasalah. Dan dalam hal ini, baik fikh klasik dan aturan hukum di Indonesia telah bersinergi dan dalam memberikan solusi MBA, yakni dengan tetap memberikan peluang kepada mereka agar dapat meneruskan pernikahan mereka, akan tetapi tidak boleh seperti budaya buruk yang telah berjalan di Indonesia yakni dengan cara menutup-nutupi pernikahan mereka, bahkan hanya semata-mata hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara dan kental dengan acara seremonial. Hukum di Indonesia tetap menerima mereka, bahkan pernikahan merekapun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi status anak yang lahir karena perzinahan yang memiliki nasab kepada ibunya dan bukan pada ayahnya, adalah semata-mata untuk memberikan ‘brah pada yang lainnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s