MENAKAR UMUR PENGATIN PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA

Oleh :

DR. AHMAD RAJAFI SAHRAN, MHI

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditekankan di dalam setiap paraktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani biduk rumah tangga ke depan. Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapanan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin[1].

Pada dasarnya tidak begitu rumit untuk mempraktekkan aturan hukum di atas, akan tetapi ketika harus dibenturkan dengan agama, bahkan menghadirkan dalil-dalil syari’ah, maka dirasa urgen untuk menelaahnya kembali dengan menghadirkan pemahaman yang lebih bijak. Dalil hukum tersebut disandarkan kepada Aisyah ra. Dalam hal ini, siapa yang tidak kenal dengan Aisyah ra, salah satu putri Abu Bakr ash-Shiddiq ra, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad saw, dan satu-satunya yang berstatus perawan. Akan tetapi, pernikahannya dengan Rasulullah saw, yang saat itu Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun diabadikan di dalam kitab al-Bukhari, menjadi dalil untuk menjatuhkan wibawa Nabi saw, dan bahkan memberikan julukan padanya sebagai “fedopilia”. Hadits yang sangat mu’tabar itu yakni :

حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بنت ست سنين…{رواه البخارى}[2]

Artinya : “disampaikan kepada kami oleh Ali bin Mashar dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra berkata ; Nabi saw menikahiku ketika aku masih berumur enam tahun…” [HR. al-Bukhari]

Dampak langsung dari hadits di atas adalah, merebaknya praktek perkawinan di bawah umur yang kemudian berbenturan dengan aturan-aturan negara lainnya, seperti masalah perlindungan anak dan lain-lain. Sebagai contoh baru adalah pernikahan Aceng Fikri (Bupati Garut 2012) dengan Fany Oktora yang diangggap masih di bawah umur. Jikalau ini dibiarkan saja terus menerus, maka akan berimplikasi pada burukanya citra hukum Islam karena dianggap tidak merespon fakta sosial. Padahal, Islam hadir shalihun likulli zaman wa makan yakni dapat diterima kapanpun dan di manapun berada. Oleh karenanya, pada bagian ini penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan batas umur pengantin melalui berbagai disiplin ilmu.

B. Pembahasan

1. Membaca Dalil Melalui Bingkai Historis.

Cukup menarik ketika membicarakan masalah pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan istilah pernikahan dini. Hal ini karena di dalam kitab fiqh klasik, praktek pernikahan tersebut dibenarkan dan diperbolehkan. Imam al-Syafi’i misalnya, di dalam kitab al-umm dengan tegas mengkategorikan praktek perkawinan itu pada tiga bagian jika dilihat dari umur pengantin wanita, yakni (1) pernikahan janda, (2) pernikahan gadis dewasa, dan (3) pernikahan anak-anak. Dan mengenai masalah pernikahan anak-anak (al-shaghirah) Imam al-Syafi’i mewajibkan fungsi wali secara total. Artinya, wali memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan pernikahan dari anaknya tersebut tanpa harus mendapatkan jawaban dari si anak (hak ijbar), akan tetapi standarnya adalah tidak adanya kerugian bagi si anak.[3] Hak ijbar dalam pernikahan tersebut disandarkan pada sebuah hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang pernikahannya dengan Aisyah ra yang langsung dilakukan oleh Abu Bakr ra sebagai ayahnya tanpa sepengetahuan dari Aisyah ra.

عَنْ ‏‏ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ : ‏تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا ‏‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏فَنَزَلْنَا فِي ‏بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ‏ ‏فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي ‏فَوَفَى ‏ ‏جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي ‏ ‏أُمُّ رُومَانَ ‏ ‏وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي ‏ ‏لَأُنْهِجُ ‏ ‏حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخارى}[4]

Artinya : “Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah ra berkata: “Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah dan tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa kehendaknya. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku dan berkata: Selamat, semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” [HR. al-Bukhari]

Mengenai hadits di atas, terdapat dua pemikiran mu’tabar yang saling bertentangan, yakni mereka yang menerima seperti pemahaman jumhur ulama, dan mereka yang menolak seperti Ibnu Syubrumah, Asghar, Hasbi dan lain-lain. Bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadits yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling paling baik dari kitab-kitab hadits lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah tasyaddud (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadits itu dikeluarkan. Imam al-Nawawi mengenai keutamaan Kitab Shahih al-Bukhari pernah berkata :

أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول[5]

Artinya : “Kitab pertama yang paling shahih adalah Shahih al-Bukhari, kemudian Shahih Muslim. Keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-Qur’an. Dan Shahih al-Bukhari paling shahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Shahih Muslim paling shahih, akan tetapi yang benar adalah yang pertama.

Selain itu, dari segi konsensus (ijma’), Imam al-Nawawi pernah menjelaskan di dalam syarh sahih muslim-nya, bahwa telah terjadi ijma’ kaum muslimin tentang dibolehkannya menikahkan gadis di bawah umur, dan jika telah berumur (baligh) maka tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’i dan seluruh fuqaha` Hijaz. Sedang fuqaha`  Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah[6]. Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dibenarkan oleh syara’ sesuai dengan teks sharih (jelas) haditsdi atas.

Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan nabi Muhammad saw dengan aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dan tidak bisa begitu saja diikuti oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazm :

قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.[7]

Artinya : “Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Aisyah ra sebagai khususiyah bagi Nabi saw, seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri.”

Ungkapan di atas memiliki hubungan (manasabah) dengan hadits lain yang menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra semata-mata karena petunjuk Allah swt yang di datangkan melalui wasilah malaikat Jibril as :

عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : جاء بي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خرقة حرير فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.[8]

Artinya : “dari ibn abi Malikah, dari Aisyah berkata; Jibril as datang menemui Rasulullah saw untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra, seraya berkata; inilah istrimu di dunia dan akhirat.” [HR. Ibn Hibban]

Melalui penjelasan hadits inilah kemudian muncul konklusi bahwa pernikahan yang dilakuakan oleh Nabi Muhammad saw bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi semata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur.

Selain pendekatan di atas, ada juga yang melakukan penelaahan dengan pendekatan naqd (kritik) terhadap sanad hadits yang menghadirkan nama Hisyam. Di mana menurut mereka, Hisyam adalah orang yang sangat bermasalah karena setelah masa tuanya, ia berpindah tempat dari Madinah ke Iraq. Oleh karenanya, Imam Malik menyatakan bahwa ungkapan Hisyam seteleh kepindahannya adalah tertolak. Alasannnya adalah, karena setelah masa tuanya datang, Hisyam menjadi orang yang mengalami kemunduran dalam berpikir dan hafalan yang sangat mencolok.[9] Adapun hadits di atas, tidak muncul ketika Hisyam berada di Madinah, sehingga Imam Malik dan masyarakat Madinah tidak mengetahui adanya hadits di atas, akan tetapi ia muncul di Iraq dan menjadi maklum di kalangan orang-orang Iraq.

Ada juga yang menggunakan pendekatan sejarah pernikahan mereka, di mana hasilnya terjadi kontradiktif antara realita sejarah dengan bunyi teks hadits. Dalam hal pinangan misalnya, al-Thabari pernah menjelaskan bahwa Aisyah menikah dengan nabi ketika berumur 7 (tujuh) tahun dan mulai berumah tangga di umr 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi informasi ini tidak sinkron dan reliable dengan ungkapannya sendiri ketika menjelaskan tentang anak-anak Abu Bakar yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Aisyah yang lahir di masa jahiliah atau sebelum datangnya Islam.[10] Buktinya adalah, jika Aisyah dipinang oleh Nabi saw di tahun 620 H (Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan Al- Thabari, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiliyah usai (pasca 610 M). Jika ‘Aisyah dilahirkan pada era jahiliah, seharusnya pada saat menikah, Aisyah sudah berumur minimal 14 tahun.

Bukti lainnya adalah pada hitung-hitungaan selisih umur antara Asma’ (anak tertua Abu Bakar) dengan Aisyah. Dalam hal ini, Imam ibn Katsir menyatakan bahwa selisih umur mereka adalah 10 (sepuluh) tahun, dan Asma’ meninggal di tahun 73 H dalam usia 100 tahun.[11] Dengan demikian, ketika terjadinya hijrah menuju Madinah (tahun 622 H), usia Asma’ saat itu ada 27 atau 28 tahun. Oleh karenanya, hasil hitungan umur Aisyah menikah untuk saat itu, yang selisih 10 tahun dengan Asma’ adalah sekitar umur 17 atau 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi Muhammad saw. Bahkan jika dilihat selisih umur Aisyah dengan Fatimah, ditemukan bahwa Fatimah dilahirkan ketika Ka`bah dibangun kembali, tepatnya, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, padahal Fathimah 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Fatimah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Jika Nabi menikahi Aisyah setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi berumur 53 tahun). Ini mengindikasikan ‘Aisyah berumur 17-18 tahun ketika menikah dengan beliau.[12] Melalui kalkulasi ilmiah inilah kemudian mereka beranggapan bahwa hadits di atas tidak dapat diterima oleh akal dan tentunya tidak bisa digunakan sebagai dalil agama.

Berdasarkan dua pemahaman yang bertolak belakang di atas, penulis memiliki pendekatan tersendiri dengan cara al-jam’u wa al-taufiq. Di satu sisi umat Islam tidak bisa dengan begitu saja memberikan status “lemah” atas penelitian Imam al-Bukhari ketika menuangkan hadits di atas di dalam kitabnya. Akan tetapi jangan pula taken for granted, karena Islam sangat memuliakan akal sebagai sarana kritis dalam beragama. Oleh karenanya, pendekatan historis sosial-budaya menjadi sangat penting demi melakukan kontekstualisasi dalil.

Adapun mengenai pernikahan anak-anak di bawah umur atau dini adalah realita budaya yang berkembang di masa pra-modern di hampir seluruh belahan dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama, termasuk Islam. Bahkan bayi-bayi perempuan juga tidak dapat lepas dari praktek tersebut. Secara umum, latar belakang terjadinya praktek nikah seperti ini semata-mata karena adanya beberapa hubungan (relationship) yang telah terbangun :

  1. Adanya hubungan kekerabatan, yang mengharuskan untuk selalu tersambung garis keturunan, dan larangan bercampurnya darah dengan sehingga hilang kemuliaan mereka. Hubungan seperti ini masih terus dilakukan di dalam budaya ahl al-bait Rasulullah saw.
  2. Adanya hubungan persahabatan yang telah dibangun secara baik antar orang tua, sehingga yang dilihat tidak lagi pada keadaaan si anak akan tetapi keberadaan orang tua semata.
  3. Hubungan bisnis juga sangat dominan dalam pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan karena gegitu banyak orang tua yang terikat hutang dengan orang-orang kaya atau mereka yang ingin selalu selalu terlihat perfect (sempurna) di hadapan pimpinan mereka, sehingga harus merelakan anak-anaknya menjadi komoditas bisnis.

Melalui tiga hubungan di atas, pernikahan Rasulullah Muhammad saw adalah semata-mata karena kepentingan kedua yakni persahabatan yang telah terbangun lama yang di dasarkan atas prinsip agama. Abu Bakar ra adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, bahkan ialah satu-satunya yang menemani Rasulullah saw ketika melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah. Dan tingkat kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah mengalahkan segala-galanya, sehingga ia dijuluki al-bakr yakni orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah saw, termasuk ketika banyak orang tidak percaya ketika Rasulullah saw menceritakan tentang perjalanan isra` dan mi’raj-nya yang hanya dilakukan dalam satu malam saja.

Pemikiran dan praktek di atas saat ini di dunia telah memiliki perubahan akibat mulai terbukanya pikiran warga dunia tentang hak-hak mereka sebagai manusia. Konstruksi berpikir tentang kesetaraan gender, human rigths, di kedepankan sebagai bukti modernitas. Artinya, jika semua orang berpendidikan dan memiliki pemahaman ke depan maka tidak akan ada lagi yang mau untuk melakukan praktek nikah di bawah umur. Orang tua pasti berkeinginan agar anaknya dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya melalui penjelasan di atas, sudah sangat mendesesak rasanya saat ini untuk melakukan telaah ulang di dalam Islam mengenai pernikahan dini melalui kontekstualisasi nash (teks) dengan modernitas.

Pernikahan Rasulullah saw (jika benar) dengan Aisyah ra sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah terjadi. Ia adalah hadits yang dapat diterima keberadaannya tapi tidak dijadikan sebagai legitimasi hukum pembenaraan nikah di bawah umur di masyarakat (maqbul-ghair ma’mul). Karena jika dilihat dari unsur primer (al-kulliyat al-khamsah) di dalam maqashid al-syari’ah, menjaga keturunan (hifzh al-nasl) adalah hal penting di dalam agama. Karena secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (volwaardig)[13]. Selain dari pada itu, pernikahan di bawah umur secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir unntuk menjadi manusia yang mumpuni (hifz al-‘aql), hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa (biasanya pola pikir yang terbangun dengan kasus seperti ini hanyalah dapur, kasur dan sumur) dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulua. Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, maka apakah fungsi bilogis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana ? tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau mengkajinya kembali secara mendalam. Dan pernikahan Nabi adalah sifat khushushiyah yang tidak bisa diikuti begitu saja oleh orang lain.

2. Kajian Ke-Indonesiaan.

Mengenai pembahasan ini, penulis akan mengawalinya dari berbagai faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia yang juga merupakan penjelasan terhadap latar belakang pernikahan dini di halaman sebelumnya. Dalam hal ini ada dua faktor utama yang ada pada diri mereka dan kemudian memaksa mereka untuk melakukan dan menjalani pernikahan di bawah umur. Faktor pertama berasal langsung dari diri seorang anak tersebut (sebab internal), dan yang kedua berasal dari luar kekuasaan mereka (sebab eksternal).

Adapun faktor internal menurut hemat penulis adalah, terletak pada lemahnya pola pikir si anak karena terputusnya pendidikan. Ketika seorang anak putus sekolah, maka biasanya tujuan utama setelah itu adalah menciptakan uang sebanyak-banyaknya demi menghidupi diri dan orang-orang terdekatnya. Ketika pola pikir seperti ini yang di bangun, maka ada dua dampak yang akan terjadi ;

  1. Akibat dari lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada, sehingga pada akhirnya akan mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan kemudian terjadilah pelaanggaran norma agama dan sosial berupa perzinahan ataupun pemerkosaan. Akibat dari hal tersebut, kemudian si anak di bawah umur terpaksa untuk segera melakukan pernikahan dini, dari pada keluarga harus menanggung malu sosial.
  2. Biasanya si anak yang putus sekolah, akan memilih untuk cepat menikah dengan siapapun yang dapat memberikan kebutuhan ekonomi baik bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan norma-norma berkeluarga pun di kesampingkan, tidak penting apakah calon suaminya tersebut masih berstatus suami orang atau single. Dengan berpikir seperti ini, biasanya pernikahan tidak akan berjalan lama, karena ketika pelampiasan material hilang, maka hilang pula kasih sayang dalam keluarga dan terjadilah perceraian.

Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Hal tersebut biasanya terjadi karena ;

  1. Faktor paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan sosial. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua merasa takut ketika melihat anaknya yang begitu akftif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenisnya, baik kontak langsung yakni pacaran atapun melalui komunikasi elektronik, yakni telponan ataupun sms-an. Karena adanya gelagagat yang tidak baik dalam pengamatan orang tua, maka menikah cepat adalah jalan keluarnya meskipun umur mereka belum memadai.
  2. Faktor budaya lokal. Mengenai hal ini, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sangat kental dalam mempraktekkan budaya pernikahan dini.[14] Orang tua biasanya ketika melihat garis keturunan yang sempurna (dalam pandangan mereka) pada keluarga tertentu, seperti adanya keluarga yang ternama di wiliyahnya yang dilihat dari sudut pandang harta atapun agama, atau karena hubungan baik yang telah dibangun oleh dua keluarga, atau juga karena rasa hormat yang tinggi terhadap guru, ustadz ataupun kiai, sehingga mereka akan begitu mudah untuk langsung melakukan peminangan ataupun pernikahan untuk anak-anak mereka, meskipun si anak tersebut masih dalam keadaan di bawah umur. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga garis keturunan atau juga untuk memperbaiki keturunan menjadi lebih baik dalam pandangan mereka.
  3. Yang terakhir adalah karena faktor lemahnya ekonomi keluarga. Mengenai hal tersebut, biasanya orang yang lemah ekonominya akan mudah untuk mencari peruntungan melalui jalan berhutang dengan orang-orang kaya ataupun rentenir. Akibatnya, ketika hutang tidak dapat dibayar, dan batas waktu pembayaran sudah tiba, maka anak biasanya menjadi pilihan instan dengan cara dinikahkan langsung dengan orang tersebut.

Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka wajar jika kemudian di Indonesia hadir Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari isi pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1-3) nya :

Pasal 6 ayat (2) ;

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) ;

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 Ayat (2) ;

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pasal 7 ayat (3) ;

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[15]

Adapun di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

Pasal 15 ayat (1) ;

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 15 ayat (2) ;

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Melalui pasal-pasal di atas, ternyata hanya di dalam KHI pasal 15 ayat (1)-lah yang menjelaskan tentang maksud dari pentingnya masalah umur di dalam perkawinan, yakni demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Bagi penulis, penuangan umur seperti yang ada di atas sangatlah bermasalah. Karena jika umur berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga maka umur 16 tahun bagi calon istri hendaknya ditimbang ulang.

Adapun para pemikir Islam Indonesia yang tidak sepakat dengan standarisasi umur oleh pemerintah tersebut karena bagi mereka orang yang dewasalah yang baik untuk menikah adalah Hasbi ash-Shiddieqy yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan usia dewasa itu adalah 21 tahun.[16] Moh. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa umur ideal untuk menikah adalah 18 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, dan standarisasinya tidak semata-mata pada patokan umur tersebut, akan tetapi pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.[17]

Bahkan jika dilihat dari segi psikis dan kesahatan standarisasi umur di atas sangatlah bermasalah. Dadang Hawari menjelaskan bahwa usia yang baik untuk menikah dan dapat melakukan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria, dengan tiga alasan. Pertama, bahwa memang benar anak aqil baligh ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menarche, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).[18]

Melalui berbagai narasi di atas, maka menurut hemat penulis, untuk era reformasi seperti ini, standar umur oleh pemerintah di atas sangat bertentangan dengan dua semangat besar penciptaan sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Semangat tersebut adalah :

Adanya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) ;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) ;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12) ;

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 1 ayat (15) ;

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal26 ayat (1) poin (c) ;

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Aturan tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.

Mengenai aturan ini, pemerintah baru akan mulai menjalankan kebijakan terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan “rintisan wajib belajar 12 tahun”. Pendidikan Menengah Universal 12 tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif.[19]

Melalui dua pendekatan di atas, maka sangatlah jelas bahwa standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Hal tersebut bagi penulis karena anak-anak di era ini lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Selain daripada itu, anak-anak saat ini gencar sekali mendapatkan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tentang pengetahuan seks, bahaya seks bebas, informasi HIV/AIDS dan lain sebagainya, sebagai pengetahuan dini untuk mereka.

Akan tetapi kelemahan saat ini adalah, ketika seorang anak sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang seks, tapi pengetahuan mereka tidak diimbangi oleh pengetahuan orang tua, maka pada akhirnya perintah orang tua dapat menegasi kehendak anak. Orang tua tetap memaksa si anak untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan mereka, maka selain dari masalah umur di atas, ada hal penting juga dalam mengimplementasikan aturan tersebut, yakni diperbolekannya anak untuk menolak perintah orang tua dan dapat meminta perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak.

Ortodoksi beragama yang tertanam sejak dahulu adalah, bahwa penolakan anak adalah kedurhakaan yang nyata. Akan tetapi bagi penulis, perintah untuk menikah atas alasan di atas merupakan kemaksiatan yang nyata dan sangat wajib untuk ditentang. Akan tetapi, adab tetap harus dinomor satukan, maka segera meminta perlindungan ke Komnas Perlindungan Anak adalah cara yang sangat sesuai dengan nilai etik Islam. Untuk itu, hal yang paling mendasar dan dangat mendesak saat ini adalah, perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang nilai-nilai  anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik benang merahnya, di mana Indonesia yang telah mengalami perubahan politik yang panjang dan juga akibat dari globalisasi telah menciptakan keterbukaan informasi yang luas, kini Indonesia mampu untuk bangun dan menciptakan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Caranya adalah, dengan mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiannya secara paksa karena kepentingan sesaat seperti memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalani, Syihab al-Din Ibnu Hajar., al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditha, 1978

al-Bukhari, Imam., al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar, Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987

al-Nawawi, Imam., al-Taqrib wa al-Taisir li Ma’rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits, t.t. : t.p., t.th

—————-, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H

al-Syafi’i, Muhammad bin Idris., al-Umm, t.t. : t.p., t.th

al-Thabari, Imam., Tarikh al-Umam wa al-Mamluk, Beirut : Dar al-Fikr, 1979

al-Zahabi, Husein., Mizan al-I’tidal, Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th

ash-Shiddieqy, Hasbi., Pengantar hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Gani, A., Perkawinan Dibawah Tangan, Artikel Mimbar Hukum No. 23 thn VI 995

Hawari, Dadang., Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Hazm, Ibnu., al-Muhalla bi al-Atsar, t.t. : t.p., t.th

Hibban, Muhammad bin., Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1993

Katsir, Imam Ibnu., al-Bidayah wa al-Nihayah, Beirut: Dar al-Fikr, 1933

Kompilasi Hukum Islam

Romulyo, Moh. Idris., Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Susi Wulandari, “Wajib Belajar 12 Tahun” Opini di http://www.haluankepri.com Tanggal 07 Februari 2013

Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[1] Lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

[2] Imam al-Bukhari, al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 3, h. 1414

[3] Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 5, h. 11-16

[4] Imam al-Bukhari, Loc.Cit

[5] Imam al-Nawawi, al-Taqrib wa al-Taisir li Ma’rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 1, h. 1

[6] Lihat Imam al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz. 9, h. 206. Teks aslinya adalah ;

وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث ، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت.

[7] Ibnu Hazm, al-Muhalla bi al-Atsar, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 18, h. 53

[8] Muhammad bin Hibban, Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban, (Beirut : Mu`assasah al-Risalah, 1993), Juz. 16, h. 6

[9] Husein al-Zahabi, Mizan al-I’tidal, (Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th.), Juz. 3, h. 301

[10] Imam al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mamluk, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), Vol. 4, h. 50

[11] Lihat Imam Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1933), Vol. 8, h. 371-372

[12] Lihat Syihab al-Din Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditha, 1978), Vol. 4, h, 377

[13] Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), h. 2

[14] Sebagai contoh adalah masyarakat di pedesaan pulau Madura, di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi, dan umumnya anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Lihat Artikel Perkawinan Dibawah Tangan, A. Gani, Mimbar Hukum No. 23 thn VI 1995, h. 5

[15] Pasal 6 ayat (6) berbunyi ; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

[16] Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 241

[17] Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 51

[18] Lihat Dadang Hawari, Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 251-252

[19] Lihat Susi Wulandari “Wajib Belajar 12 Tahun” Opini di http://www.haluankepri.com Tanggal 07 Februari 2013

Telah diterbitkan dalam : Jurnal Al-Adalah, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No.1, Juni 2014

24 thoughts on “MENAKAR UMUR PENGATIN PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA

  1. terima kasih atas sumbangsih khasanah pengetahuan yang di share pada halaman ini. saya telah membaca tulisan ini, kemudian mendapati beberapa informasi tentang sejarah pernikahan Rasul Saw dengan Aisyah r.a. meski berbagai informasi usia pernikahan Aisyah yang berkembang sangatlah muda (dalam konteks undang-undang adalah dibawah umur) namun pernikahan yang terjadi antara Rasulullah dan Aisyah murni atas petunjuk Allah yang mengandung maksud mulia. apalagi bila mengacu terhadap pernyataan Imam Ibn Katsir bahwa selisih usia Aisyah dengan Kakaknya Asma’ yang wafat pada tahun 73 H berusia 100 tahun adalah 10 tahun, maka mutlak Pernikahan Rasul dengan Aisyah pada usia ideal (jika mengacu ter). saya turut menyepakati pernyataan penulis bahwa Umur belum dapat dijadkan sebaga standar mampunya seorang anak menjalani Rumah tangga dengan baik sehingga pemerintah harus kembali melakukan pengkajian mendalam tentang kesiapan sumber daya manusia untuk menjalani pernikahan.

  2. Argumentasi atas Tulisan Dr. Ahmad Rajafi
    MENAKAR UMUR PENGATIN PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA

    Setelah saya mengabstraksikan subsatnsi Tulisan dr.Ahmad Rajafi maka saya memberikan perbandingan beberapa pendapat tentang Umur pengantin baik dari aspek historis , sosiologis,Psiologis, Kesehatan serta dari Aspek Hukum Islam.
    A. Pernikahan Dini
    Pernikahan dini (early marriage ) dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan az-zawaj ash-shaghir/ah, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan az-zawaj al-mubakkir. Pernikahan dini dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda baligh/ah bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah ( ihtilam), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Menurut hemat saya, pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh/ah seperti ini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.
    Sedang dalam pemahaman saya pernikahan dini adalah pernikahan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Untuk itu, pernikahan dini memerlukan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan agama setempat.

    B. Pandangan dari Aspek Sosiologi
    Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika sesorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
    Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita UU No 1 1974.
    Pada hakikatnya seseorang itu di perbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat – syarat yang telah ditentukan dalam islam, namun pernikahan tersebut akan menjadi haram hukumnya jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan.
    Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer.Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki – laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki – laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Meskipun banyak dari nash al-Qur’an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nash sebagai dasar hukum perkawinan, masih diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya, Bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka wajib ia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau ia tidak takut akan melakuakan zina, maka ia wajib mendahulukan haji daripada kawin. Juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripada kawin. Sekiranya tidak ada kekhawatiran akan terjatuh dalam lembah perzinaan” (Moh. Thalib, hlm.22)
    Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing – masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagamaan antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak.
    C. Pandagan dari aspek Kesehatan
    Ahli pertama, konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono menerangkan banyak terjadi resiko penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda. “Karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap, sehingga resikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi,” kata Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini saat memberi keterangan di ruang sidang MK, Senin (29/9).

    Berdasarkan kajian bidang kesehatan, kata Julianto, rentang usia perkawinan paling aman bagi seorang wanita adalah 20-35 tahun. Pada usia itu, seorang perempuan masuk dalam kategori usia dewasa muda. “Pernikahan wanita di bawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian,” ujarnya.
    Adapun risiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.

    Ahli kedua, dokter Kartono Mohamad, mengatakan kehamilan dan kelahiran merupakan penyebab utama kematian remaja usia 15-19 tahun secara global. Bahkan, kehamilan pada usia remaja meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan janinnya di negara berkembang.

    Dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah mudah ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan, dan penyimpangan perilaku. Ahli lain, anggota Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia Saparinah Sadli meyakini konstitusi tidak menentukan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi UU Perkawinan justru membuat batasan yang justru merugikan bagi peremp“Karena itu,
    tingginya angka kematian ibu di Indonesia dan tertinggi di Asia (akibat nikah muda) berarti menghilangkan hak kesehatan perempuan,” ujar Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi UI ini.

    Hadis Bukhari,Muslim, Abu Dawud, Nasa`I, Baihaqi
    عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
    Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama dua tahun atau sekitar itu. Dan nabi menikahi ‘Aisyah tatkalaberumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun”

    Dari hadis tersebut di atas, secara sharih menjelaskan usia Aisyah saat akad dengan Nabi SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak.
    Namun demikian, khabar bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah usia 6 tahun dan membina rumah tangga di usia 9 tahun, walau tercantum dalam sahih Bukhari, ada beberapa ulama yang mencoba mengkritisi dengan sumber-sumber lain.
    Perbuatan Sahabat
    Dalam catatan Ibnu Qudamah, ada beberapa sahabat yang menikahkan atau menikahi anak perempuan yang masih anak-anak seperti yang diriwayatkan oleh al-Atsram :
    Menurut penuturan Ibnu Qudamah di atas, bahwasanya Qudamah bin Mazh’un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya, maka ia menjawab, “ anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku”. Imam Ali Karramallahu wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin al-Khattab ra.
    Dengan empat argumen di atas, jumhur fuqaha` merasa yakin akan kebolehan menikahkan anak-anak walaupun belum baligh.
    Hukum Pernikahan Dini di Kalangan Fuqaha`
    Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumhur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim
    ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh.
    Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sbb .
    Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.
    Imam Nawawi ra dalam syarh sahih muslimnya menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/balighah tidak ada khiyar untuk fasakh baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah ngguhpun para fuqaha` klasik dan tengah pada umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha` dan legislator di masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurangnya membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau menjalani. Adalah sebuah ‘kemajuan’ di kalangan ulama Saudi yang selama ini dikenal bersikap rigid dan ketat dalam berpegang pada nash, di mana mufti-mufti besarnya sudah tidak membolehkan lagi kawin paksa termasuk bagi anak-anak, seperti yang difatwakan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Syaikh Muhammad ash-Shalih al-‘Utsaimin, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali asy-Syaikh.

    D. Contoh Kasus di Indonesia
    1. Bisa diambil contoh, pernikahan antara syeh fuji dan lutfiana ulfa. Dalam pernikahan tersebut jelas merugikan salah satu pasangan (ulfa). diusianya yang masih kecil dia harus bersikap seperti orang dewasa yang bisa mengurusi urusan rumah tangga. Masa yang seharusnya di pergunakan untuk bermain dengan teman sebayanya, membentuk kepribadiannya, harus dia tinggalkan begitu saja. Perbuatan tersebut sudah melanggar UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menikahi anak dibawah umur, melecehkan wanita dan memasung hak anak.
    2. Contoh Sinetron “ Pernikahan Usia Dini “ Kita bisa`melihat betapa amburadulnya suatu pernikahan dalam sinetron “pernikahan dini” yang hanya didasari oleh nafsu saja.artinya sinetron ini ditayangkan tidak bisa memberikan pencerahan dibidang pendidikan dan keagamaan
    3. Contoh Perkawinan singkat Bupati Garut dengan seorang gadis Usia 15 Tahun yang nyata-nyata merusak budaya serta hukum adat Bangsa Indonesia serta mempermainkan hukum negara maupun hukum Agama

    E. Kesimpulan
    Pertama, setiap muslim wajib terikat dengan hukum syara’ dalam setiap perbuatannya, termasuk dalam hal pernikahan.
    Kedua, pernikahan dini hukumnya sunah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika antara keduanya sudah tidak dapat mengendalikan dini.
    Ketiga, menikah dini dalam dua keadaan tersebut bisa mensyaratkan adanya kesiapan ilmu, harta( nafkah) dan fisik, disamping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu.
    Keempat, islam telah menetapkan hukum – hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiyat seperti zina.
    Kelima, bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya.
    Sebagai tambahan informasi, perlu juga dikutip definisi yang diberikan oleh International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls dalam Ending child marriage A Guide for Global Policy Action Published in September 2006, yang mendefinisikan pernikahan anak dengan :
    “ Child marriage, also known as early marriage, is defined as i[a]ny marriage carried out below the age of 18 years, before the girl is physically, physiologically, and psychologically ready to shoulder the responsibilities of marriage and childbearing.î Marriage is a formalized, binding partnership between consenting adults, which sanctions sexual relations and gives legitimacy to any offspring. It is still a respected and valued social institution throughout the world, and may take different forms in different cultures.”
    Dari definisi tersebut, tampak bahwa batasan usia 18 tahun selaras dengan ketentuan UU Perlindungan Anak, namun sedikit berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan.

    Usran Mantow
    Mahasiswa Pasca Sarjana
    IAIN Manado
    Jurusan AS2
    Email : siskohatmdo@gmail.com
    Blogspot : Usran Mantow
    email blogspot ; usranmantow.co.id
    FB : usran mantow

  3. Setelah saya membaca makalah bapak, Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 6 s/d 11 yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan, substansi pengaturan syarat-syarat itu sesungguhnya sudah memadai, tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak ada ancaman hukuman bagi pelanggarnya maka syarat-syarat itu seperti nasehat atau saran. Dokumen itu seperti bukan hukum, tetapi bersatatus seyogyanya, inilah kelemahan utama UU Perkawinan khususnya pasal7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan yang mungkin perlu diubah agar batas usia itu sama antara laki-laki dan perempuan menjadi sama 19 tahun yang disampaikan oleh Prof Dr.H M Atho Mudzhar, MSPD dalam forum diskusi Hukum Dirjen Badilag MARI tgl 4 Agustus 2015. Kita bandingkan dengan negara Muslim lainnya yang mengatur batas usia perkawinan seperti Algeria dan bangladesh menetapkan batas minimal usia kawin 21 bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, tunisia 20 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, Libanon 18 dan 17 tahun. Dari beberapa negara diatas tidak ada negara yang menetapkan usia minimal perkawinan 9 tahun untuk wanita, sebagaimana sering disandarkan kepada riwayat perkawinan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.
    DiPakistan melarang seseorang kawin dengan seseorang dibawah umur yang disebutnya Child Marriege yaitu jika salah satu pasangan berumur kurang dari 18 tahun bagi laki-laki dan kurang 16 tahun bagi perempuan diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan dan atau denda paling banyak 1000 rupees dan bagi mereka yang mengarahkan terlaksananya Child Marriage itu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dan atau denda paling banyak 1000 ripees.
    Pernikahan dibawah umur dalam kacamata perlindungan anak pada akhirnya merupakan tindakan pemangkasan kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
    Apalagi masyarakat yang sudah semakin maju terutama dalam bidang pendidikan, seharusnya masyakarat semakin paham akan tetapi pergaulan bebas zaman sekarang yang semakin mengerikan sehingga meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak anak-anak yang pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta surat dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Untuk itu dimulai dari keluarga yang merupakan lingkungan masyarakat terkecil kita bisa mendidik generasi penerus yang sukses dunia dan akhirat

    Nama :Rina Susanti
    Kelas :AS 2
    Pasca Sarjana IAN Manado

  4. Rukijah Madjid, Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado thn 2015 Nim : 15.2.1.00024
    Argumentasi atas tulisan “Menakar Umur Pengantin Dalam Perspektif Islam Indonesia

    Dalam perspektif Hukum, tiap manusia secara kodrati adalah subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan bayi yang masih berada dalam kandunganpun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya, seperti dalam hal pembagian harta peeninggalan. Meskipun tiap manusia sebagai subjek hukum tetapi tidak semua manusia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti : 1. anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, 2. orang yang berada dalam pengampuan orang lain, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros, waalaupun dari sisi usia sudah dewasa ( vide: pasal 1330 KUHPerdata)
    Usia dewasa dalam perspektif hukum, adalah usia di mana seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. sepeerti membuat perjanjian, menandatangani akta. menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja, dsbnya.
    Dengan demikian, mengetahui batas usia dewasa adalah penting karena dapat berakibat sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang tidak cakap hukum, antara lain karena dari sisi usia belum dewasa, maka perbuatan itu dianggap cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan.
    Secara yuridis formal, terdapat perbedaan penentuan batas usia dewasa di Indonesia, sehingga di antara para teoritisi dan praktisi hukum masih belum ada kesepakatan tentang batas usia dewasa ini.
    Mengingat, banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa, maka saya akan membatasi dari 3 (tiga) sudut pandang hukum, yaitu dari sudut pandang KUHPerdata (BW), Undang-Undang Perkawinan, (UUP) dan Hukum Islam.
    B. Batas Usia Dewasa dalam Perspektif Hukum
    1. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata
    Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu ) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
    apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi daalam kedudukan belum dewasa.
    Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian.
    Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, dewasa menurut KUHPerdata adalah;
    a. Mereka yang genap berumur 21 tahun, atau
    b. Mereka yang telah kawin, meskipun belum berumur 21 tahun, atau
    c. Mereka yang perkawinannya putus, meskipun belum berumur 21 tahun, tetap dipandang telah dewasa.
    Sebagaimana disebutkan di atas, di antara syarat sahnya melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian / mengadakan perikatan adalah cakap hukum, yang dari sisi usia sebagaimana disebutkan di atas.
    Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu :
    1. Kesepakatan/Persetujuan dari para pihak
    2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan/perjanjian.
    3. Suatu hal tertentu
    4. Suatu sebab yang halal.
    Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedang syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian/ perikatan itu dapat dibatalkan, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.
    2. Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)
    Ada beberapa Pasal dalam UUP yang menunjuk pada kedewasaan seseorang, antara lain:
    a. Umur minimal menikah/kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (vide:Pasal 7 ayat (1) UUP)
    b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya (lebih detail lihat Pasal 6 UUP)
    c. Pasal 47 UUP menyatakan
    (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
    (2)Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
    d. pasal 50 UUP menyatakan ” anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas )tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali’
    Jika ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dicermati, maka dapat dipahami bahwa UUP tidaak secara tegas menentukan batas usia dewasa, baahkan beberapa ketentuan tersebut tampak saling berlawanan.
    Seorang laki-laki yaang berumur 19 tahun dan perempuan yaang berumur 16 tahun dapat melakukan perbuatan kawin. Kawin adalah perbuatan hukum yang akibat hukumnya sangat luas. Orang yang sah melakukan perbuatan hukum berarti telah dewasa, padahal bagi perempuan umurnya baru 16 tahun, Dilain pihak, kalau mempelai tersebut belum berumur 21 tahun untuk dapat melakukan perbuatan kawin harus ada izin dari orang tua atau walinya. Ini sepintas rancu Undang-Undang membolehkan kawin/menikah tetapi untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh Undang-Undang tersebut, Undang-Undang mewajibkan adanya izin dari orang tua jika umurnya belum genap 21 tahun.
    Dilain pihak, menurut pasal 47 dan pasal 50 UUP, dapat dipahami bahwa seseorang dipandang caakap melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan apabila telah mencaapai umur 18 tahun aatau telah menikah. berarti usia dewasa menurut pasal ini adalah 18 tahun.
    dalam ilmu Ushul Fiqhi, tatkala ada nas (teks hukum) yang secara lahiriah tampak berlawanan (taarudh), maka dalam melakukan istimbath hukum, metode pertama yang harus dilakukan adalah metode ” Thariqatul Jam’i” (memkompromikan/ menggabungkan) (Abdul wahhab Khallaf, 1996,hlm 381). dalam arti sepanjang nas-nas atau teks-teks hukum tersebut dapat dikompromikan , maka langkah ini harus ditempuh, untuk dicari titik temu, shingga menjadi tidak rancu dan tidak berlawanan.
    Dengan Metode Thoriqotul jam’i, dapat ditarik benang merah sebagai usaha mengkompromikan ketentuan dalam pasal tersebut sebagai berikut :
    1) baatas usia dewasa secara umum menurut UUP adalah 18 tahun, atau pernah melangsungkan perkawinan
    (2) Secara khusus bagi wanita dapat melangsungkan perkawinan tatkala telah mencapai umur 16 tahun (lex specialis), sedang bagi laki-laki karena perkawinan menuntut tanggung jawab yang besar, maka meskipun telah meencapai umur 18 tahun tetapi tidak dapat melangsungkan perkawinan, ia secara hukum baru dipandang caakap melakukan perbuatan kawin jika sudah mencapai umur 19 tahun (lex specialis). Kurang dari umur 19 tahun bagi laki-laki ataau kurang daari umur 16 tahun bagi perempuan harus ada penetapan pemberian dispensasi kawin dari Pengadilan
    (3) Oleh karena perbuatan kawin itu baik secara agama, hukum, sosiologhi dan psikologi membawa dampak dan akibat yang luas, maka UUP mengharuskan adanya izin dari oraang tua atau wali jika mempelai tersebut belum genap berumur 21 tahun
    3. Perspektif Hukum Islam
    Dalam perspektif hukum Islam, ada tiga istilah penting yang berkaitan dengan perkembangan usia manusia dan pembebanan hukum, yaitu mumayyiz, baligh, dan Mukallaf.
    Mumayyiz (kata dasarnya mayyaza = menyisihkan/ membedakan) Adapun yang dimaksud dengan mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk (Ensiklopedia Hukum Islam, hlm.1225)
    para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur seorang anak dikatakan Mumayyiz, ada yang mengatakan 7 tahun, 9 tahun ddan ada juga yang 12 tahun (EHI, hlm.1225). Sedang menurut KHI seorang anak dikatakan mumayyiz jika telah mencapai umur 12 tahun (vide. Pasal 105 KHI)
    Akil Baligh adalah seorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut (EHI, hlm.82)
    Jumhur Ulama berpendapat seseorang dikatakan baligh jika telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, atau sudah haid bagi perempuan, atau sudah mimpi basah (keluar sperma) bagi laki-laki (EHI, hlm.83)
    Mukallaf (Arab: al-mukallaf= yang dibebani tanggung jawab). dalam ushul fiqh, istilah mukallaf disebut juga al-mahkum’alaih (subjek hukum), yaitu orang yang dipandang mampu bertindak hukum , baik yang berhubungan dengan Perintah Allah Swt. maupun larangan-Nya.(EHI,hlm.1219).
    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut hukum Islam (fikih), seorang dipandang dewasa jika telah mencapai umur 15 tahun (baligh) dan cakap melakukan perbuatan hukum (berakal). gabungan antara usia baligh dan berakal sehat inilah yang disebut dengan mukallaf.
    Berdasarkan ketentuan tersebut , maka menurut hukum islam (fikih), seorang dipandang dewasa jika telah meencapai umur 15 taahun (baliqh) dan cakap melakukan perbuatan hukum (berakal). Gabungan antara usia balig dan berakal sehat inilah yang disebut dengan mukallaf
    Meskipun seseorang itu sudah dewasa tetapi jika tidaak berakal, maka ia dikategorikan sebagai kelompok yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. sabdah Nabi saw:
    ” Diangkatnya pena ( tidak dibebani hukum) tiga (kelompok maanusia), yaitu orang tidur hingga bangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh (berakal shat)”. (HR. Nasa’i)

  5. setelah saya membaca kajian ilmiah dari bapak DR Ahmad Rajafi Sahran tentang #Menakar Umur Pengantin perspektif Islam Indonesia# saya sangat setuju kalau kajian ini disebarkan kepada masyarakat islam terutama kepada keluarga yang mempunyai anak usia yang pantas kawin atau masih dibawah umur,. karena persoalan perkawinan dibawah umur bukanlah hal yang baru dan bukan suatu pelanggaran yang mempunyai konsekwensi yang besar untuk dihukum, walaupun secara Jelas Hukum Perkawinan UU No 1 Tahun 1974

    Pasal 7 ayat (1) ;
    Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

    Aturanya sudah jelas bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini baik yang menikahkan ataupun yang memberikan izin serta saksi dalam perkawinan tersebut dalam UU no 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak namun dalam penerapannya tidak terlalu efektif dan kebanyakan diselesaikan dengan musyawarah antara keluarga atau dengan pencegahan oleh pihak-pihak yang terkait, oleh karena itu objek dari permasalahan perkawinan dibawah umur terletak pada orang tua yang mempunyai hak menikahkan anaknya.
    maka menurut saya , apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Ahmad Rajafi dengan pertimbangan Faktor Eksternal dan Internal terhadap problematika perkawinan dibawah umur di Indonesia merupakan referensi dalam mencari solusi terhadap perkawinan dibawah umur.
    Namun sedikit saran ….artikel ilmiah ini akan menjadi bahan bagi saya sebagai Kepala KUA bahkan seluruh petugas baik di tiap kelurahan (Imam) dan Pembantu PPN dalam melaksanakan tugas dan saya harap insya Allah kajian ilmiah ini akan di sambung di lain waktu dengan mempertajam dampak serta tindakan hukum dari pelanggaran tersebut .
    Semoga Bapak Sukses Selalu serta bisa bermanfaat setiap ide-ide yang di tuangkan dalam karya bapak….

  6. Assalamua alaikum……
    Pada saat menelaah tulisan ini pembaca baru menyadari bahwa selama ini khususnya kita Umat Islam banyak yang dalam menerima maupun menjalankan syariat atau perintah Agama ternyata lebih kepada menerima apa adanya atau taklid buta, yang mana ketika perintah itu datang, entah dari Al-qur’an atau Hadits Nabi kita akan dengan tanpa kompromi ataupun menggunakan logika berpikir akan serta merta menerima dan melaksanakan perintah- perintah atau anjuran-anjuran yang ada, agar tidak berdosa. Padahal logika ataupun akal ini sekitar 49 kali disebutkan dalam Al-Qur’an yang maksud intinya adalah agar manusia mampu mengoptimalkan kemampuan berfikirnya. Tulisan ini sedikit membangunkan kita umat islam untuk berani berdebat dengan keyakinan kita sendiri. Berkaitan dengan idealnya bagi seseorang dalam melaksanakan Perkawinan.
    pembaca sepakat jika standarnya untuk melaksanakan pernikahana tidak saja merujuk kepada batasan umur anak, akan tetapi juga di dukung dengan kematangan dan kemampuan anak yang tentunya itu akan tercipta jika para orang Tua memberikan kesempatan agar sang anak dapat mengembangkan potensi dan kemampuan untuk berbuat yang tentunya itu akan menjadi bekal dan modal dalam dirinya untuk menjalani hidup. Pembaca sepakat pendapat Penulis pada akhir tulisan untuk mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiannya secara paksa karena kepentingan sesaat. Sebab ketika seseorang Memiliki pemahaman yang benar dan memiliki kematangan diri yang baik, menjadi sangatlah penting ketika mulai menghadapi tantangan yang baru. Intinya perkawinan akan berjalan baik dan benar tanpa ada penindasan terutama kepada anak perempuan, jika pelaku-pelaku ( yang melaksanakan Pernikahan ) memiliki wawasan luas, berpikiran maju, serta mempunyai kesiapan fisik dan mental, dan ini menjadi bagian pula dari tanggung jawab setiap orangtuanya.
    Sedikit saran dan usul kiranya tulisan ini dapat di publikasikan ke media ataupun situs situs yang banyak di kunjungi para netizen lain, atau dapat di kirimkan ke media media cetak, karna menurut Pembaca ini sangat perlu karena tulisan ini disamping mencoba menawarkan pemikiran atau kajian Hukum yang baru khususnya masalah standar pernikahan yang ideal dalam pandangan hukum di Indonesia, yang tidak hanya menyandarkan pada usia atau umur saja tapi juga di bahas dari aspek-aspek yang lain, yang mungkin dapat dijadikan sala satu rujukan oleh Negara untuk menyusun kerangka hukum yang baru dalam system hukum perkawinan di Indonesia, sehingga tercipta hukum yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat Islam yang ada di Indonesia tanpa menyalahi aturan Perkawinan yang ada dalam Islam. Sebab bagaimanapun kriteria atau standar pernikahan pembaca berkeyakinan perintah Pernikahan yang ada dalam Islam adalam mempunyai tujuan yang mulia yaitu menciptakan kemaslahatan manusia. Disamping itu tulisan inipun sedikit dapat menjernihkan/menjelaskan tuduhan kesalahpahaman kepada Rasulullah SAW yang banyak di tujukan kepada beliau sebagai seorang yang “ doyan “ atau “Gila Sex”. Alhamdulillah dengan adanya Tulisan ini memberikan satu pencerahan tambahan pengetahuan sekaligus motivasi kepada para pembaca untuk melihat dan berpikir akan setiap aturan yang ada.
    Syukron…….

    Supardan Bokingo
    Pasca Sarjana IAIN Manado

  7. Ass. Wrb. Setelah saya membaca makalah dari Bpk. Dr. Ahmad Rajafi pada dasarnya saya sangat setuju dengan pendapat bapak Dr. yang di tuangkan dalam makalah tentang “Menakar Umur Pengantin dalam Perspektif Islam Indonesia”. Memang benar jika pasangan calon pengantin ingin menikah sebaiknya ada batasan umur yang ideal untuk menikah, sebab jika tidak, akan berdampak negatif pada pasangan yang ingin menikah, apalagi yang menikah itu terlalu mudah (di bawa umur). Dan makalah ini sangat menginspirasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi pasangan yang berkeinginan untuk menikah pada khususnya.
    Menurut saya hadis yang dari Hisyam yang diangkat dalam makalath tersebut bukan merupakan perintah atau sunnah Nabi yang wajib diikuti, sebab dalam hadis tersebut tidak ada penekanan berupa fiil amar. Pernikahan yang dilakukan Nabi dengan Aisya adalah semata-mata mengikuti perintah Allah, tidak punya maksud dan tujuan lain seperti manusia biasa yang menikah berdasarkan keinginan nafsuhnya. Wallahu ‘alam. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq wassalamu ‘alaikum wrb…..
    Idham Paputungan, (Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado)

  8. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah jelas bahwa untuk melangsungkan perkawinan sesorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, itu artinya batas minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah dalam usia 21 Tahun.
    persoalan selanjutnya timbul dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang memberikan peluang untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu memperoleh iizin dari orang tua bagi anak laki-laki bila sudah mencapai usia 19 tahun dan usia 16 tahun untuk anak perempuan, dan apabila dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) diatas dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
    Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa ketentuan tentang batasan orang dikategorikan sebagai anak-anak antara lain :
    1. KUH Acara Perdata pasal 330 “Belum dewasa mereka yang belum mencapai usia genap 21 Tahun, (berarti dibawah usia tersebut tergolong anak-anak)
    2. UU, Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada pasal 1 ayat 26 “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 Tahun
    3. UU. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat 5 ” anak adalah manusia yang berumur dibawah 18 Tahun.
    4. UU. Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 8 huruf a,b,c : anak Pidana berumur 8 sampai dengan 18 Tahun
    5. UU. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun.
    6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 : Batas Usia Anak yang Mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun
    7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 1976 Nomor 477/K/Pdt. Menyatakan batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak adalah 18 tahun.

    Dari berbagai tinjauan Usia dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang saya sampaikan diatas dengan pertimbangan azas Kemaslahatan, sangatlat mendesak untuk se segera mungkin melakukan Yudisial reviuw atas Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan peluang terjadinya Pernikahan Dibawah Umur yang implikasinya sangat kompleks bagi kehidupan rumah tangga apabila terjadi pernikahan dini tersebut.

    HARSONO HAMZAH
    Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado

  9. komentar saya :
    Dampak negatif Dari segi pendidikan: Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika sesorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
    Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
    Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
    Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.
    Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.
    Dari segi psikologi: Menurut para psosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

    2.3 Pandangan Agama Islam Terhadap Pernikahan Dini
    Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.
    Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.
    Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.
    Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.
    Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.
    Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.
    Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.
    Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.
    Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.
    Wallahu A’lam bisawab
    Zainuddin
    Mahasiswa Pasca sarjana IAIN Manado
    As Kelas A

  10. Assalamualaikum, wr, wb

    Dari kesimpulan yang bapak tarik yaitu “Dengan mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiaannya secara paksa karena kepentingan sesaat seperti memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

    Satu hal yang perlu digaris bawahi, yaitu islam tidak pernah mengangajarkan pada umatnya untuk menikah dengan wanita atau pria yang masih belia. Tidak pernah ada perintah “menikahlah dengan wanita belia” atau “menikahlah dengan anak kecil”, Perintah tersebut tidak pernah ada dalam islam. Dalam islam, batasan menikah hanya pada “baligh” bukan pada batasan umur. Pada dasarnya Islam membolehkan laki-laki menikahi perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun.

    Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dengan menikah dibawah umur atau menikah dini bisa merenggut kebahagian si anak tersebut.

    Pernikahan dalam islam tidak berstandar pada usia akan tetapi berstandart pada baligh dan kesiapan individu sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibn Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda “wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu memikul beban, hendaklah ia segera menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sebalikya, siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu bisa menjadi perisai baginya.”

    Banyaknya kasus KDRT dan perceraian pada pernikahan dini memang layak menjadi perhatian. Namun, berbagai kasus tersebut tentu saja tidak bisa langsung membuktikan bahwa pernikahan dibawah umur menjadi penyebab KDRT dan tingginya angka perceraian. Sebab, kasus KDRT dan perceraian juga terjadi pada pasangan yang tidak nikah dini atau menikah pada umur dewasa.

    Dalam hal merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun, sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak, gugatan mengenai menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

    Gugatan menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia ditolak Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang.

    Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia.

    Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat setelah meninjau gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014.
    (sumber : http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah)

    Dedy Irawan
    AS. 1

  11. Terima kasih atas tulisan ini yang telah memberikan informasi bagi khazanah kajian hukum islam, setelah membacanya, maka saya dapati beberapa hal berkaitan hubungan umur dengan kematangan fisik dan psikis yang kemudian menjadi penting bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan dalam membentuk kehidupan rumah tangga.
    Yang menjadi salah satu bahasan dalam tulisan ini adalah meninjau ulang umur pernikahan pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.I Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
    Hal yang demikian dimungkinkan sebab ketika UU Perkawinan 1974 dibuat dengan menentukan batas umur minimal juga mempertimbangkan pada aspek kematangaan pisik dan psikis, namun melihat usia undang-undang ini dengan kondisi terkini kemudian menimbulkan beberapa persoalan terlebih bila diperhadapkan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), (2), (12), (15) dan Pasai 26 ayat (1) poin (c), kemudian juga dengan batasan usia pernikahan ideal yang dikemukakan para ahli.
    Sebagai bahan masukan pada kajian batas minimal umur pengantin dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, saya kemukakan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan :
    1. Bahwa fenomena pernikahan di bawah umur dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan disebabkan aspek internal dan eksternal sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis, disamping itu juga UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan masih membuka ruang terhadap pernikahan di bawah umur.
    Pasal 7 ayat (2) ;
    Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.
    2. Batas minimal umur pengantin hendaknya memperhatikan batas umur ideal seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli.
    3. Penetapan batas minimal umur pengantin dimaksud tidak dalam bentuk larangan yang mengakibatkan anak di bawah umur tidak boleh menikah atau larangan bagi orang tuanya untuk menikahkan, tapi larangan dimaksud hendaknya ditekankan pada suatu perbuatan yang tidak disukai atau tidak dianjurkan (attahrim lilkaraha). Sehingga larangan dimaksud tidak berlawanan dengan nash serta pendapat ulama terdahulu, meskipun ada pendapat ulama yang mengkritisi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari. Juga larangan itu bisa menjadi tidak boleh atau suatu perbuatan yang tidak disukai dengan memperhatikan pada sebab larangan tersebut, sebagaimana hukum nikah yang sunah berubah menjadi wajib bahkan haram dilihat dari keadaan dan kondisi seseorang untuk nikah.
    Sebagai contoh seorang anak di bawah umur yang akan dinikahkan atas pertimbangan ekenomi dengan mencari peruntungan melalui jalan berhutang dengan orang-orang kaya ataupun rentenir. Akibatnya, ketika hutang tidak dapat dibayar pada waktu batas pembayaran sudah tiba, maka anak biasanya menjadi pilihan instan dengan cara dinikahkan langsung orang tersebut. Dalam sebab ini maka menurut hemat saya, bukan hanya sesuatu perbuatan yang tidak disukai tapi tidak boleh, terlebih bila sang anak tidak setuju.
    Sebagai contoh yang lain, bagaimana halnya apabila anak dibawah umur karena kecelakaan dari suatu pergaulan bebas, kemudian ada persetujuan dan kesepakatan antara anak dan orang tua.
    4. Pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 belum optimal. Menurut hemat saya pernikahan dibawah umur dalam prakteknya sebagian besar tidak melalui proses izin dispenasi di Pengadilan. Padahal, apabila pasal ini benar-benar dilaksanakan khususnya bagi Pegawai Pencatat Nikah, maka akan meminimalisir pernikahan dibawah umur. Sebab dalam proses izin dispensasi ke Pengadilan, maka pengadilan dapat menerima atau menolaknya karena suatu sebab.
    5. Umur tidaklah menjadi salah satu aspek kematangan fisik dan psikis seseorang atau calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.

    much rusdi musanip
    AS1
    rusdimusanip@gmail.com

  12. Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang dikat oleh tali pernikahan sah merupakan hal yang suci. Selanjutnya didalam pasal pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur kawin tersebut jika dibandingkan dengan batas umur kawin di Negara-negara Islam lain sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, untuk usia kawin bagi wanita termasuk agak rendah. Berikut batas minimal usia menikah di negara Islam lainnya :
    No Negara Laki-laki (tahun) Wanita (tahun)
    1 Algeria 21 18
    2 Bangladesh 21 18
    3 Mesir 18 16
    4 Iraq 18 18
    5 Yordania 16 15
    6 Libanon 18 17
    7 Libia 18 16
    8 Malaysia 18 16
    9 Maroko 18 15
    10 Yaman utara 15 15
    11 Pakistan 18 16
    12 Somalia 18 18
    13 Yaman selatan 18 16
    14 Syria 18 17
    15 Tunisia 20 17
    16 Turki 17 15
    Menurut Dr Sarlito Wiraman Sarwono, orang muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka, mereka baru memiliki cinta emosi, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia perkawinan menjadi penting, agar pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakt umumnya dan generasi muda khususnya agar dapat merencanakan berkeluarga, calon suami istri memperhatikan kesiapan dan kematangan biologis, psikologis, dan sosialnya, memiliki tanggungjawab bersama dalam membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, ilmu dan amal sehingga mereka akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan Negara.
    Dengan kata lain seorang pria maupun wanita sebaiknya tidak menikah di usia muda. Inti dan tujuan utama pendewasaan usia bagi pasangan calon suami istri pada hakikatnya mengacu pada tiga pertimbangan pokok yaitu :
    1. Kesehatan
    Pada usia 15 atau 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, seorang gadis remaja sedang mengalami perubahan pada fisik dan jiwanya. Alat reproduksi wanita memang telah berkembang tapi belum siap untuk me-reproduksi (hamil, melahirkan). Kawin pada usia ini memberi peluang kehamilan pada wanita belasan tahun (teen age pregnancy) untuk hamil dengan resiko tinggi (high risk pregnancy) komplikasi pada ibu dan anak seperti pendarahan yang banyak, keracunan, hamil prelampsia dan ekslamsia, bayi lahir premature dan bahkan cacat fisik seperti buta, tuli. BKKBN sendiri menganjurkan pernikahan di usia 20-30 karena pada usia tersebut alat reproduksi telah sehat dan baik
    Untuk laki-laki pun di usia muda ditakutnya belum mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh, belum memiliki penghasilan yang tetap dan emosinya masih labil.
    2. Demografi
    Perkawinan usia muda akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan masa subur lebih lama sehingga dapat melahirkan lebih banyak. Akibatnya muncullah beberapa masalah kehidupan seperti kepadatan penduduk, banyak pengangguran, timbulnya kenakalan remaja, banyak anak putus sekolah sebab factor ekonomi orang tua, padahal wajib belajar 12 tahun sangatlah penting
    3. sosio kultural
    bila ditinjau dari sudut sosio-kultural pada umumnya perubahan status ini khususnya bagi seorang istri harus diantisipasi dengan baik pada saat memasuki lingkungan social perkawinan, setidaknya ia akan berperan sebagai ibu rumah tangga dan mendidik, membesarkan anak, mendampingi suami. Begitu pula calon suami sebagai calon kepala rumah tangga harus bisa memberi nafkah lahir batin bagi anggota keluarga.
    Lain halnya perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah ra yang disaat itu Rasulullah berusia 56 tahun dan Aisyah berumur 7 tahun, jika setelah beberapa tahun Nabi Muhammad SAW wafat lalu siti Aisyah diriwayatkan sanggup memimpin pasukan dalam perang Jamal maka boleh jadi ketika menikah dengan Nabi, usianya telah mencapai 16 tahun atau lebih.
    Dalam QS Al-Nisa ayat 6 Allah SWT berfirman yang artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut mereka telah cerdas, pandai memelihara harta. Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. Mujahid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan telah sampai waktu nikah yaitu cukup umur/cerdas. Dikatakan dengan kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Bagi yang mengatakan cukup umur berarti fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukallaf. Para fuqahapun berbeda pendapat tentang batas minimal usia kawin, baik yang ditentukan dengan umur atau tanda-tanda.

    Dari uraian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa agama Islam secara eksplisit tidak pernah menetapkan dengan tegas batas minimal usia nikah bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah. Jika dilihat dari segi prioritasnya, penyempurnaan substansi pengaturan UU No. 1 tahun 1974 dapat ditunda atau diminimalisir karena substansi yang ada relative masih memadai, tetapi penyempurnaan dalam bentuk pencantuman ancaman sanksi atas berbagai pelanggaran (terlebih pelanggaran batas usia kawin) mungkin bisa dibilang mendesak. Karena itu masalah ini termasuk dalam kategori Ijtihadiyah yang senantiasa terbuka peluang ijtihad baru penetapan hukumnya sesuai dengan kondisi masa, tempat dan lingkungan suatu Negara.

  13. Pada saat ini memang pernikahan usia dini terjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama di kalangan umat islam, ada pro kontra dalam permasalahan ini, ada tangapan Positif bahkan tangapan negative, memang kalau kita menakar dalam perspektif hokum Indonesia yang tertuang pada Undang –undang perkawinan No 1 Tahun 1974 : Pasal 6 ayat (2) ;Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.Pasal 7 ayat (1) ;
    Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
    Pasal 7 Ayat (2) ;
    Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, inilah dasar hokum yang kita pakai di Negara kita sangat jelas.

    Namun hal ini kadang – kadang tidak berbanding lurus dengan norma hokum masyarakat yang seketika anak pada usia dini yang akan melangsungkan perkawinan disebabkan oleh sebuah akibat ( Hamil Diluar Nikah), dengan mengesampingkan undang –undang di atas demi menutup aib keluarga ditengah-tengah masyarakat, maka keluarga akan mengambil langkah penyelamatan untuk menikahkan anak-anak mereka, ini memang sebuah hal yang sangat dilematis bagi kita, sehingga diperlukan sebuah kombinasi hokum yang tepat antara norma masyarakat, agama, dan hokum Negara dalam mencari sebuah solusi agar supaya hal yang demikian dapat memberikan sebuah pandangan positif bagi kelangsungan hidup bagi mereka yang melakukan pernikahan usia dini. Pada sudut pandang agama saya menilai bahwa perkawinan usia dini tidak ada larangan untuk melakukannya dan ini dianggap sah-sah saja oleh masyarakat, namun sebaliknya orang yang melakukan usia dini tidak akan mendapatkan perlindungan hokum, itulah alasan saya agar supaya para tokoh masyarakat danseluruh elemen ormas islam melakukan upaya –upaya pencerahan demi kelangsungan hidup masyarakat yang lebih, tertib, aman dan sejahtera dalam mendapatkan sebuah kepastian hokum.

    Pada makalah yang telah ditulis oleh dosen pengampuh (Bpk. DR.Ahmad Rajafi ) saya kira salah satu bentuk pencerahan pemahaman bagi masyarakat islam dalam menyikapi persoalan –persoalan yang ada kaitannya dengan Perkawinan usia dini, Sehingga akan menjadikan sebuah formula hokum yang jelas untuk kita menetapkan mana yang lebih dulu untuk kita lihat apakah Norma masyarakat atau ketentuan undang-undang Indonesia ( UU Perkaawinan No1 Tahun 1974).

    SURYANTO MUARIF, KELAS AS.2
    MAHASISWA PASCA SARJANA IAIN MANADO

  14. amun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. ukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

    Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.ada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal.
    Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman

  15. Setelah saya membaca kajian ilmiah dari bapak DR Ahmad Rajafi Sahran tentang “Menakar Umur Pengantin perspektif Islam Indonesia” saya sangat setuju kalau kajian ini disebarkan kepada masyarakat islam terutama kepada keluarga yang mempunyai anak usia yang pantas kawin atau masih dibawah umur.
    Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
    Memang benar sih minimal umur pernikahan seoarang laki-laki berumur 19 dan wanita 16 (vide:Pasal 7 ayat (1) UUP). Tetapi, bukankah pernikahan antara Aisyah dan Rasulullah adalah perintah Allah SWT bukan karena hal lain Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sah-sah saja menurut saya pernikahan keduannya selama tidak ada yang di rugikan, bukankah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari diatas bahwa kedua orangtua Aisyah setuju dan sepakat putrinya dinikahkan kepada Rasulullah. Jadi, menurut saya sebuah pernikahan janganlah dilandasi dengan nafsu tetapi karena untuk beribadah kepada Allah itulah yg terpenting bagi saya dalam sebuah pernikahan, bukankah untuk melengkapi Iman seseorang adalah menikah.
    Wallahu ‘alam. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq wassalamu ‘alaikum wr wb

  16. Umur calon pengantin dalam pespektif Islam sampai saat ini telah mengalami pembatasan secara formal dalam bentuk perundang-undangan pada hampir setiap negara di dunia muslim. Pembatasan ini tentu bertujuan bukan hanya untuk kepentingan negara ( dalam segi administrasi) atas warganya juga memperhatikan kematangan bagi calon pengantin laki-laki dan wanita dalam mengaruhi bahtera rumah tangga. Bila melihat kembali dalam syariah Islam, usia pernikahan berdasarkan pandangan ulama fiqh didasarkan pada usia baligh seseorang. Ketetapan ini didasarkan karena kondisi baligh dianggap alat reproduksi wanita dan laki-laki telah berfungsi dengan baik. Jika demikian halnya, maka dasar akil baligh sebagai standar bolehnya seseorang untuk menikah berimplikasi pada tidak adanya kesamaan umur atau batasan minimal umur. Ini disebabkan kondisi akal baligh pada setiap orang tidaklah sama, ada yang lebih cepat dan ada juga yang lambat. Meskipun demikian, wanita dapat saja dinikahkan saat belum memasuki akil baligh. Peristiwa ini sebagaimana dialami oleh Aisyah RA, yang dinikahkan dengan Rasulullah SAW tetapi keduanya baru hidup bersama setelah usia baligh, bahkah Aisyah diberi khiyah buluqh untuk melanjutkan atau berpisah dari Rasulullah SAW
    Seiring dengan perkembangan zaman, pembatasan minimal usia pernikahan semakin urgent untuk diterapkan mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, salah satu alasan yang dijadikan dasar adalah perlunya kematangan bagi calon pengantin sehingga dapat terhindar dari perceraian. Mengingat perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kematangan seseorang sangat ditentukan oleh usia seseorang. Usia belia dianggap masih labil dalam mengatur emosinya, sebaliknya usia yang bertambah menuju kedewasaan dianggap semakin stabil emosinya terutama saat berumah tangga.
    Mengingat kondisi kematangan kedewwasaan juga bervariasi dalam tingkat usia seseorang, maka pemerintah atau negara-negara lain menetapkan batas minimal usia pernikahan demi terjaganya/terbinanya rumah tangga yang harmonis, sebaliknya mencegah terjadinya perceraian.

    Andi Ristiawaty Darma
    AS 1

    Ralat yang benar AS1

  17. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
    Setelah membaca tulisan Bapak, saya hanya sedikit menambahkan perspektif saya melalui beberapa data dan fakta yang lebih menitik beratkan pada perspektif kesehatan.

    Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tigapuluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang.

    Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.

    Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang.Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.

    Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah.4,6-8 Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

    Komunitas internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai Millennium Developmental Goals.

    Definisi

    Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

    Permasalahan dalam pernikahan anak

    Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.

    Pernikahan anak dan derajat pendidikan

    Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

    Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

    Masalah domestik dalam pernikahan usia dini

    Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya.

    Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

    Kesehatan reproduksi dan pernikahan usia dini

    Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.

    Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

    Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.

    Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini

    Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.

    Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas.

    Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

    Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini

    Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

    Tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini

    Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui Keppres No.36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 tahun 2002.7,18 Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU PA dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

    Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga sebagai konsekuensinya kita wajib mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA. Salah satu prinsip dalam KHA yaitu “kepentingan yang terbaik bagi anak”. Maksud dari prinsip “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam UU PA pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

    Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada orangtua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih. Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (child abuse). Dalam hal ini, mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait dengan pernikahan dini sebagaimana telah dibahas, maka pernikahan anak tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang terbaik untuk anak”, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

    Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Sangsi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 bila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.

    Wassalam
    Donny Kuncoro, SH
    Mahasiswa Pascasarjana
    IAIN Manado
    NIM : 15.2.1.00004

  18. Saya Tunsrin Yacob Abas Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Manado tentang menakar umur pengantin dibawah dalam perspektif Islam,Saya sangat setuju apa yang telah bapak paparkan di blog ini karena jaman sekarang adalah jaman globalisasi karena pergaulan yang terlalu bebas tetapi kalau tidak tanamkan iman kepada anak2 kita maka Inilah akibatnya artinya hamil diluar nikah tetapi apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita itulah yang terbaik karena saya pernah ketemu dengan salah seorang ustad dan ulama serta pimpinan pondok pesantren hafidz quran yang berada di kota ternate anaknya perempuan telah menikah dengan salah seorang anak didiknya tetapi hafidz quran anaknya sudah dibawah umur setelah lulus SD tapi setelah haid pertama beliau mengatakan bahwasanya dengan menikah akan menambahkan rizki dan menahan nafsu syahwat kedua belah pihak karena menurut beliau sesuai yang bapak paparkan ini sama seperti yang diungkapkan oleh ulama tersebut dan saya sangat setuju sekali dan kalau perlu bisa di beda buku dalam suatu simposium atau dalam suatu diskusi secara nasional demikian menurut pendapat saya ini.mudah_mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua amiiiiiiiiiiiiiin……….,,,,,,,….

  19. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
    Setelah membaca tulisan dari Dr. Ahmad Rajafi Sahrani M.HI, maka saya Mohammad Z Atamimi memberikan pendapat saya :
    Mengenai hadits riwayat Al-Bukhari tentang pernikahan Rasul dengan Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun, masih merupakan pertanyaan “apakah benar ketika rasul menikahi Aisyah umurnya tepat 6 tahun?”. Dalam tulisan ini juga penulis telah memberikan bukti-bukti melalui beberapa pendekatan yang masuk akal kalau waktu itu umur Aisyah sudah melebihi 6 tahun. saya berpendapat bahwa kalaupun benar, maka itu adalah merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan tatanan tradisi budaya di zamannya dan itu merupakan satu hal yang dikhususkan oleh Allah pada Rasul dan Rasulpun yang lebih tahu apa yang terbaik untuk Aisyah.
    tapi seiring dengan perubahan masyarakat yang mengalami fase gesellschaft (yang lebih bersifat rasional-lugas) maka kondisi diatas menjadi sebuah diskusi penting karena membawa pengaruh sosial kemasyarakatan terhadap nilai-nilai budaya dan memberikan dampak yang luas dan mempengaruhi perilaku manusia sosial, baik yang ada hubungannya dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai keagamaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat religiusistis.
    Sementara munculnya pendapat dan aturan hukum batas usia perkawinan disebabkan karena masyarakat telah mengalami perubahan sistem sosial dan sedang mengalami perubahan. sehingga sesuatu hal yang terjadi pada zamannya nabi boleh tidak berlaku sekarang. karena situasi masyarakat telah berubah. Jadi dalam konteks usia perkawinan, kita perlu melihat perkembangan masa dan situasinya sambil memerhatikan tujuan perkawinan serta kondisi masyarakat. yang jelas menurut rasul perempuan dikawini hanya karena 1.kecantikannya 2. kekayaannya 3. keturunannya dan 4. agamanya disini rasul tidak pernah mengatakan tentang umurnya . wallahu alam bissawab….

  20. setelah saya membaca tulisan Bapak DR.Ahmad Rajafi Sahran dengan judul “Menakar Umur Pengantin Perspektif Islam Indonesia ” yang menjadi faktor Pernikahan Dini atau dibawah umur secara umum adalah :
    1. keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga;
    2. Tidak adanya pengatahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda
    3. mengikuti adat istiadat

    Beberapa faktor penyebab pernikahan Dini :
    1. Faktor Ekonomi
    2.Faktor pendidikan
    3.faktor Orang tua
    4. Faktor media masa dan internet
    5. Faktor Biologis
    6. Faktor Hamil diluar Nikah
    7. Faktor adat
    faktor-faktor tersebut diatas perlu diberikan bimbingan dan sosialiasi kepada umat islam dalam rangka merubah pola pikir dan pola tindak dalam memaknai nash nash al quran dan hadis mengenai nikah (perkawinan) usia dini,.
    Nikahnya Nabi dengan siti Aisah sebagai bentuk titah kerasulan dan kenabian yang berbeda dengan kita sebagai pengikutnya. Pernikahan kita didorong oleh dominasi hawa nafsu . secara singkat pernikahan dini dengan mempertimbangkan maslahat Mursalahnya, banyak mudaratnya jika di zaman ini ada oarang yang melaksanakan pernikahan dini dan akan berakibat negatif bagi keluarga tersebut.. Pernikahan yang normalnya adalah ketika laki-laki berusia 25 tahun dan wanita berusia 21 tahun,diusia ini kecerdasan emosional manusia sudah mapan dalam menyikapai hiruk pikuk sebuah keluarga. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu ditinjau kembali.

    Kamran Besse
    Nim 15.21.0013
    Mahasiswa pasca Sarjana IAIN Manado

  21. Setelah membaca dan memahami makalah dari bapak, saya sangat sepakat dengan umur yang disyaratkan bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana telah dijelaskan pada makalah dengan alasan-alasannya, namun saya juga berpendapat bahwa:
    1. Memang umur seorang wanita yang ditetapkan menurut undang-undang perkawianan no. 1 tahun 1974 , yakni 16 tahun adalah umur dimana seorang wanita, masih dalam status pelajar dan dari segi kematagan pola berpikir dan bertindak dalam kehidupannya masih tergantung pd kdua org tuanya, shingga apabila di usia ini mau menikah maka dia belum bisa memahami apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri sehingga pernikahan yang menjadi tujuan dlm rumah tangga tdk akn terwujud.
    2. Pengalaman di lapangan bahwa sbagian besar wanita yg mlksanakan pernikahan dibawah umur rumah tangganya tdk bertahan lama yang mengakibatkan :
    a. wanita tsb ditinggalkan suaminya tnpa meniggalkan nafkah kpdnya dan anak-anaknya shingga wanita tsb mnannggung semua beban hidup kluarganya
    b. Wanita bisa frustasi dan nekat melakukan pekerjaan yg tdk halal utk memenuhi kebutuhannya.
    c. Wanita tsb tertutup dgn lingkungan masyarakat sekitarnya
    d. Wanita akn cepat mncari pasangan yg baru agar anak yg dilahirkan tdk terlantar
    3. Faktor yg paling mrnonjol terjadinya pernikahan dini atau dibawah umur adalah:
    a. Kebebasan yg diberikan org tua kpd anak-anak yg masih dibawah umur untuk berpacaran
    b. Kebebasan anak-anak dgn mnggunakan Informasi dan Teknologi tanpa pengawasan dr org tua
    c. Tidak ada sinkronnisasi pendidikan trhadap anak, dimulai d lingkungan kuarga sekolah dan masyarakat
    d. Ketidakpedulian org tua kpd anak2 nya disebabkan mencari nafkah atau bekerja
    e. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bgi anak2 utk mnyalurkan bakatnya dgn kegiatan positif.

    Salim Hassan, S.Ag
    Mahasiswa Pasca sarjana IAIN Manado kelas AS 2

  22. Kalo tahirun, AS-A :
    Saya Sependapat dengan kajian pak Doktor tetntang Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia lebih spesifik tentang kajian batas umur pengantin. usia 16 bagi wanita dan 19 bagi pria yg diatur dalam undang undang tahun 1974 pasal 7 ayat (1). pada dasarnya acuan usia tersebut untuk saat ini tidak menjamin terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah. sehingga itu kajian kritis oleh pak doktor ini patut diapresiasi dan semoga ada rumusan baru tentang hukum keluarga di negara kita lebih khusus tentang Kajian batas minimal Usia Pengantin demi mewujudkan rumah tangga yang siap dan sesuai tujuan agama.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s