EPISTEMOLOGIS BUDAYA HUKUM KELUARGA DALAM KONTEKS REFORMASI

Oleh :

Ahmad Rajafi Sahran, M.Hi

A.    Pendahuluan.

Indonesia adalah negara kesatuan yang mendaulat dirinya untuk menerapkan teori republik dan menegasi kata-kata agama dalam negara. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya tekanan kebersamaan (di masa kemerdekaan) dari wilayah timur Indonesia dan di tindak lanjuti oleh Soekarno, Hatta dkk saat itu, sehingga tujuh kata dominasi Islam di sila pertama Pancasila harus dieliminasi. Dari sinilah kemudian terjadi perubahan berpikir dan praktek yang sangat signifikan yang dilakukan oleh para politisi muslim Indonesia, yakni dari pola berpikir lokal menuju paradigma substansial.

Meskipun demikian, semangat untuk menyambut aspirasi masyarakat muslim dalam mempraktekkan aturan beragamanya terus diserap dan dimplemantasikan dengan banyaknya keluarnya undang-undang sampai terus aturan ke bawahnya. Bukti historis perjuangan mereka adalah, dengan terbentuknya Departemen Agama sebagai “rumah” bersama dan melahirkan model tasamauh (toleransi) dan tawazun (moderat) dalam beragama. Dari sinilah kemudian terjadi penguatan politik Islam di panggung perpolitikan nasional menuju legalisasi hukum Islam. Dan secara tidak langsung, semangat seperti ini ternyata telah merubah budaya hukum keluarga yang sangat membumi sebelum proklamasi kemerdekaan. Budaya hukum yang awalnya sangat mengedepankan nilai-nilai adat istiadat, menjadi orientasi pengaplikasian nilai-nilai agama semata. Pada dasarnya budaya hukum adalah, keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini public para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.[1]

Semangat penerapan hukum keluarga yang menonjolkan simbol agama sangat kental terjadi pasca lengsernya Orde Lama yakni dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Islam di masa Presiden Soeharto. Akibat perubahan paradigma masyarakat terhadap budaya hukum keluarga beserta implementasinya tersebut perlu di telaah ulang ketika masa reformasi menyelimuti buda berpikir masyarakat Indonesia menjadi sangat open-minded, khusunya umat muslim. Oleh karenanya, melalui makalah ini penulis akan mencoba untuk mengetengahkan aspek epistemologis dari budaya hukum keluarga (pokus kajian hanya pada agama Islam) di Indonesia, namun kajiannya hanya pada konteks reformasi semata.

B.    Pembahasan.

1.      Definisi Operasional.

Pada bagian pertama ini, penting rasanya untuk mengarahkan tulisan ini keberbagai definisi penting dari makalah ini, yakni definisi dari epistemologi dan budaya hukum. Pertama, adalah epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani yakni episteme dan logos dengan arti perkataan, pikiran, pengetahuan dan pengetahuan sistematik. Sebagai kajian filosofi yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan, epsitemologi kadang juga disebut teori pengetahuan (theory of knowledge or erkentnis theorie)[2]. Lebih detil lagi, epistemologi adalah salah satu kajian dari filsafat ilmu (yakni ontologis, epistemologis dan aksiologis) yang menelusuri asal, struktur, metode dan validitas pengetahuan[3]. Dengan demikian, kajian epistemologis lebih mendekatkan diri pada bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam mencari ilmu pengetahuan tersebut, gerak filsafat mendasarkannya pada tiga cara, yakni ; Pertama, berdasarkan pada nilai-nilai rasionalitas (penganutnya dikenal dengan faham rasionalisme). Dalam hal ini, kebenaran hanya bisa didapatkan jika hal tersebut bisa dipikirkan dan dikaji. Kedua, berdasarkan pengalaman yang dialaminya di alam empirik. Pada tahap kedua ini, kebenaran itu tidak dapat sekedar di alam pikiran, akan tetapi harus betul-betul terjadi dan dirasakan oleh seluruh panca indarnya. Oleh karenanya, gejala-gejala alam dan gejala sosial menjadi objek pengamatan kongkrit melalui pendekatan induktif. Ketiga, melalui intuisi dan wahyu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan sehingga tidak dapat sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan yang teratur[4]. Sedangkan pengetahun wahyu didapatkan dari penyampaina para nabi yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenai pembenaran secara wahyu ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya, karena pada pendekatan sebelumnya, nilai-nilai relatifitas menjadi sangat menonjol, akan tetapi pada tataran wahyu, kebenaran menjadi sangat absolut.

Adapun di dalam kajian Filsafat Hukum Islam, pencarian kebenaran terhadap ilmu pengetahuan merupakan ranah ijtihad, dan pola yang dikembangkan di dalamnya di dasarkan pada tiga pendekatan pula, yakni ; Pertama, yakni bayani, sebuah pencarian kebenaran yang di dasarkan pada penemuan hukum yang terkandung di dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurah dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash itu. Kedua yakni burhani atau ra’yi, di mana proses pencarian kebenaran dilakukan dengan cara menggali hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalillnya secara tersurat dalam nash (baik secara qath’i maupun secara zhanni), juga tidak ada konsensus yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan ‘illat hukumnya. Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada nash-nya. Ketiga adalah ‘irfani atau istishlahi, di mana kebenaran diperoleh dengan cara berpegang kepada ruh al-syari’at yang ditetapkan dalam semua ayat al-Qur’an dan Hadits secara umum dan implisit.[5]

Seteleh menjelaskan definisi dan operasional kata epitemologi, maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan tentang definisi budaya hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum di suatu negara. Unsurnya adalah ; Pertama, struktur yakni seperangkat kelembagaan yang dihadirkan demi terlaksananya sistem hukum itu sendiri. Kedua, substansi yakni produk dari sistem hukum yang bekerja tadi. Ketiga, kultur yakni nilai-nilai sosial yang mengikat demi bekerjanya sistem hukum tersebut.[6]

Adapun Ronny R. Nitibaskara[7] memberikan definisi lain tentang budaya hukum, di mana menurutnya budaya hukum adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusiaterhadap hukum sebagai realitas sosial. Variabelnya adalah :

Sub Budaya.

Legal Culture adalah sub unsur budaya, di mana ia berinduk pada unsur budaya normatif yang bersifat universal.

Manusia.

Manusia merupakan unsur sentralistis budaya hukum karena berperan sebagai pembentuk dan pendukung budaya hukum itu sendiri, serta pengubahnya sekaligus, bahkan penilai baik-buruknya budaya hukum orang lain.

Penghargaan dan Sikap Tindak.

Variabel ini merupakan unsur yang mendorong kelahiran perilaku yang kemudian membentuk budaya hukum.

Hukum Sebagai Relitas Soaial.

Dalam batasan ini, hukum tidak diperkenankan untuk dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang pada suatu periode tertentu.

Melalui narasi di atas, maka untuk memahami budaya hukum harus melihat konteks sistem budaya secara umum.

2.      Budaya Hukum Keluarga di Indonesia.

Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakt secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat. Melalui nilai kesadaran tersebutlah, maka di Indonesia lahir tiga sistem hukum yang bergerak saling mengisi, yakni sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.

Akan tetapi di era roeformasi saat ini, muncul sindrom formalisasi hukum, di mana muncul keinginan untuk selalu mengundangkan semua aturan hukum Islam di Indonesia, dan bahkan semakin “menggila”. Dampak negatifnya adalah “wujuduhu kaadamihi”, aturan hukum yang di ambil dari Islam semakin bertebaran, namun lemah dalam tataran implementasi. Bangsa ini sedang semangat-semangatnya untuk menonjolkan simbol dari pada substansi, yang penting terlihat “punya orang Islam”. Sikap seperti ini sungguh telah merusak sistem berpikir umat Islam yang dulunya sangat bijak dalam menyelesaikan sengketa keperdataan (khususnya hukum keluarga) menjadi semangat yang matrealistis bagi yang berkuasa, karena dapat diajukan ke Pengadilan dengan harapan timbal balik materi yang lebih besar jika dapat memenangkan perkara, akan tetapi yang lebih banyak terjadi adalah, masyarakat sudah tidak mau tahu dengan aturan hukum, perkara hukum ditinggal begitu saja, dan menggantung di pihak lainnya.

Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ternyata belum membumi di Indonesia. Begitu banyak kasus perkawinan di bawah tangan, bahkan dilakukan oleh pejabat negara sebagai pelaksana undang-undang. Perceraian gantung karena merasa akan berjalan sulit jika dimasukkan berkas perkaranya ke Pengadilan. Pernikahan yang terjadi dengan status dusta, seperti wanita yang masih digantung percerainnya, mengaku single padahal masih berstatus menikah dengan orang lain. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terjamah dalam renungan dan kajian ilmiah.

Akan tetapi jika dilihat secara seksama, hukum keluarga yang dituangkan di dalam aturan di atas, isinya sangat menguatkan ajaran ahlussunnah wal jama’ah dengan dominasi ajaran maskulinitas, dan tentunya memarginalkan dan mendiskriditkan kaum feminis. Inilah budaya hukum yang lahir dan kemudian dilabelkan di dalam qawanin (aturan perundang-undangan) di Indonesia. Meskipun demikian, semangat kaum feminis tidak pernah kendur di dalam menegakkan persamaan gender di Indonesia. Bukti otentik (namun masih sangat minim) saat ini adalah, diperbolehkannya bagi wanita untuk mengajukkan permohonan cerai ke Pengadilan, yang kemudian dikenal dengan istilah cerai gugat[8]. Jika dilihat dari segi fiqh yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, maka sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besar di hadapan Allah swt,[9] dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (nusyuz)[10]. Dari sini terlihat perubahan persepsi hukum yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya di dalamnya berubah menjadi formalisasi hukum.

Pada dasarnya, berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu. Secara garis besar, munculnya perubahan itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri, seperti munculnya inovasi ide-ide dan gagasan baru di dalam masyarakat.[11] Dengan terjadi perubahan kesadaran tentang budaya hukum di atas di diri masayarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalisasi hukum, maka dengan sendirinya akan semakin banyak muncul wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera pula difomalisasikan secara total di era reformasi ini.

Perubahan hukum menjadi lebih baik dengan menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan, dengan tidak melihat aspek seksiologi (jenis kelamin) semata, karena keanekaragaman keluarga dalam budaya lokal sebagai sub sistem kebudayaan nasional perlu dikembangkan lebih lanjut dengan tetap mempertahankan kekauatan dan ketahanan budaya daerah.[12] Dan jika ditinjau dari segi das sollen, Allah swt pada dasarnya telah menggambarkan di dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات : 13}

 Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. al-Hujurat : 13]

Bahkan Rasulullah Muhammad saw dengan jelas menegaskan :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم {رواه مسلم}[13]

 Artinya : “Rasulullah saw bersabda ; Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik dan harta kalin, akan tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian.” [HR. Muslim]

Gerakan kesetaran gender yang diusung oleh kaum feminis di era reformasi ini menjadi cahaya penerang wanita-wanita di Indonesia, bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan ini, akan tetapi status sex (jenis kelamin) sebagai istri dari suami mereka tidak boleh dinegasikan sehingga timbul ketidak harmonisan dalam berumah tanggga.

Akan tetapi dalam tataran das sein, dominasi laki-laki dalam aturan hukum keluarga di Indonesia masih begitu tinggi. Sebagai sebuah contoh dalam kajian ini adalah tentang dominasi wali nikah oleh kaum pria.[14] Jika ditinjau dari segi historis, Abu Hanifah adalah orang pertama yang menentang dominasi tersebut. Dalil yang deterapkan oleh mereka, berdasarkan atas perilaku Ali bin Abi Thalib (hadits mauquf).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح ، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية.[15]

 Artinya : “Dari Ali bin Abi Thalaib ra, bahwa seorang wanita menikahkan anak wanitanya dengan ridhanya, lalu datanglah para wali nikah (dari jalur ayahnya) dan mengadukannya kepada Ali ra namun Ali membolehkannya. Inilah yang kemudian menjadi dalil oleh Abu Hanifah bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menikah atau dipinta menikah tanpa persetujuan dan penggunaan seorang wali, baik perawan ataupun janda jika ia menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya diperbolehkan sesuai dengan kezhahiran riwayat.

Akan tetapi hadits mauquf di atas bertentangan dengan hadits yang begitu terkenal, yakni “tidak sah perkawinan tanpa wali”. Sebagai bahan awal, berikut penulis tuangkan semua matan hadist-nya dari berbagai riwayat.

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ” لا نكاح إلا بولي {رواه ابو داود}

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ». {رواه الترمذي}

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ » {رواه ابن ماجه}

 Matan hadits lain yang memiliki tambahan matan dengan rantai riwayat yang saling berbeda ditemukan dari jalur Aisyah versus Ibnu Abbas, yakni “tidak sah menikah tanpa adanya wali dan pemerintah adalah wali bagi yang tidak memiliki wali”, terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ – يَعْنِى الرَّقِّىَّ – عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ » {رواه احمد}

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ » {رواه احمد}

 Hadits-hadits di atas kemudian menjadi legalitas yang baku di negeri ini pasca lahirnya UU No. 1 tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991, di mana kekuatan wali di bangun dari jalur berpikir jumhur ulama’. Hal ini terlihat dari susunan wali di dalam KHI yakni ; (1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. (2) kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  seayah,  dan keturunan laki-laki mereka. (3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek,  saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[16] Akan tetapi, meskipun jalur wali ini begitu runtut (tartib), namun hak kewalian yang dibangun oleh jumhur ulama, yakni hak ijbar (memaksa) dan adhal (menolak) ini tidak begitu saja langsung diimplementasikan dalam aturan perkawinan di Indonesia.[17] Bahkan, ketika seorang wali merasa enggan (adhal) maka wali hakim baru dapat melaksanakan pernikahan setelah mendapatkan persetujuan dan putusan dari Pengadilan Agama.[18]

Melalui penjelasan di atas dapatlah dilihat bahwa sesungguhnya semangat pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sudah sangat tinggi, akan tetapi sikap untuk terus melakukan tajdid seolah-olah hanya milik para pemikir terdahulu dan menafikan konteks saat ini yang lebih kompleks permasalahannya, seperti menyebarnya praktek transmigrasi, urbanisasi, mutasi pekerjaan dan semangat merubah nasib hidup dari segi ekonomi dan strata sosial, ternyata tidak hanya menjadi miliki kaum maskulin semata, akan tetapi juga dilakukan oleh kaum feminis[19]. Dampak yang begitu dekat akibat aturan perkawinan di Indonesia melalui kasus-kasus konteksual di atas adalah munculnya perkawinan-perkawinan yang dengan sendirinya menafikan aturan hukum yang ada dan lebih suka untuk menikah siri dengan wali siapapun yang mereka pilih.

Pada dasarnya, paradigma beragama di Indonesia masih menganut faham dan parektek teology-fiqhiyyah, di mana aturan-aturan fiqh bersinergi dengan keimanan, sehingga akibatnya, jika tidak melaksanakan aturan fiqh yang ada, sama dengan tidak beragama dan masuk ke dalam neraka. Ketidaksamaan dalam berfiqh adalah kedurhakaan, ikhtilaf (perbedaan pendapat) hanya milik para ulama` dan tidak layak bagi kaum awam untuk ber-talfiq. Dari sinilah kemudian menurut hemat penulis, aspek epistemologis budaya hukum keluarga di Indonesia dalam konteks reformasi adalah perubahan paradigma dari sikap jumud menuju pencerahan. Teks tidak lagi sebagai bacaan, akan tetapi sudah menjadi bahan renungan untuk mendapatkan ruh-nya yang absolut sehingga dapat diamalkan di dalam sendi-sendi kehidupan.

C.    Kesimpulan.

Berdasarkan pemparan di atas, maka dapatlah dismpulkan bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai agama, yakni Islam. Akan tetapi saripatinya adalah fiqh aswaja yang mengedepankan maskulinitas dan secara tidak langsung memarginalkan unsur wanita. Oleh karenanya, perubahan sebagai unsur penting di dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan bangsa ini melalui pengkajian terhadap ruh al-syari’ah sehingga kebenaran tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut.

 DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan…[et al.], Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid. 4, h. 1354

al-Syarkhasi, Syamsuddin., al-Mabsuth, Kairo: al-Sa’adah, 1324 H

bin Hibban, Muhammad., Shahih ibnu Hibban, Beirut: Mu`assasah al-Rasalah, 1993

Friedman, Lawrence M., “What is Legal System” dalam American Law, London :  WW Noprton and Company, 1984

Gulo, W., Metolodologi Penelitian, Jakarta : Grasindo, 2003

Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, t.th.

Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Ditahqiq oleh Muhammad Ayman al-Syibrawi, Kairo : Dar al-Hadits, 2010

Mubarok, Jaih., Metodologi Ijtihâd Hukum Islam, Yogyakarta : UII Press, 2002

Nitibaskara, Ronny R., Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Jakarta :  YPKIK, 2009

Nurdin, A. Fauzi., Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya : Reality Press, 2005

Pranarka, AMW., Epistemologi Dasar, Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1987

Sairin, Sjafri., Masyarakat dan Dinamika Kebudayaan, Makalah Disajikan Pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan UGM Yogyakarta

Soekanto, Soerjono., Hukum dan Masyarakat, Surabaya : Universitas Airlangga, 1977

Sudarminata, J., Epistemologi Dasar : Pengantar Filsafat Pengetahuan,  Yogyakarta : Karnisius, 2002

Syarifuddin, Amir., Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001

—————-, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007


[1] Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1977), h. 2

[2] J Sudarminata, Epistemologi Dasar : Pengantar Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta : Karnisius, 2002), h. 18

[3] Lihat AMW Pranarka, Epistemologi Dasar, (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1987), h. 3

[4] W Gulo, Metolodologi Penelitian, (Jakarta : Grasindo, 2003), h. 3

[5] Lihat Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihâd Hukum Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h. 8-9, dan Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 267-268

[6] Baca Lawrence M. Friedman, “What is Legal System” dalam American Law, (London : WW Noprton and Company, 1984)

[7] Lihat Ronny R. Nitibaskara, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, (Jakarta : YPKIK, 2009), h. 57

[8] Lihat Pasal 114 KHI : Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan alasan gugatan tertuang di dalam Pasal 116 KHI ayat (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e)  salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) Suami melanggar taklik talak; (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

[9] Semangat pemikiran seperti ini di dasarkan kepada hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di shahih-kan oleh Syu’aib :

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

Artinya : “Bagi seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat maka haram baginya mencium udara surga.” Lihat Muhammad bin Hibban, Shahih ibnu Hibban, (Beirut: Mu`assasah al-Rasalah, 1993), Juz. 9, h. 490

[10] Nusyuz (ditulis nusyus) adalah kedurhakaan atau ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya, dasar hukumnya adalah QS. 4:34. Lihat Abdul Aziz Dahlan…[et al.], Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid. 4, h. 1354

[11] Sjafri Sairin, Masyarakat dan Dinamika Kebudayaan, Makalah Disajikan Pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan UGM Yogyakarta, 2-8 Januari 1997, h. 3

[12] A. Fauzi Nurdin, Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya : Reality Press, 2005), h. 4

[13] Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, t.th.), Juz. 4, h. 1986

[14] Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, h. 69

[15] Syamsuddin al-Syarkhasi, al-Mabsuth, (Kairo: al-Sa’adah, 1324 H), Juz. 6, h. 52

[16] Lihat KHI Pasal 21 ayat 1, dan lihat pula Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Ditahqiq oleh Muhammad ayman al-Syibrawi, (Kairo : Dar al-Hadits, 2010), Juz. 16, h. 395

[17] Aturan tentang perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua orang yang akan menikah, dan perkawinan akan batal ketika salah satu calon mempelai tidak menyetujuinya, menunjukkan bahwa hak wali untuk memaksa pernikahan dengan kehendak wali dengan serta merta tertolak. Lihat  pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI.

[18] Lihat KHI pasal 23 ayat (2).

[19] Untuk jalur tenaga kerja saja, di tahun 2013 tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai 6,5 juta jiwa yang tersebar di 142 negara. Lihat Wiji Nurhayat, Jumlah TKI Capai 6,5 Juta Tersebar di 142 Negara, Kamis 14/03/2013, dalam http://www.finance.detik.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s