ETIKA BERKELUARGA DALAM PERPEKTIF AL-QUR’AN : Anilisis Pernikahan Siri Aceng Fikri Bupati Garut di Tahun 2012

Oleh :

Ahmad Rajafi Sahran

A.    Pendahuluan.

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keterununan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an, antara lain QS. An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا اْلأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوافُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{النور : 32}

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [QS. al-Nuur : 32]

Karena begitu pentingnya sebuah perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religis, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur di dalam sebuah undang-undang khusus perkawinan yang bernama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan untuk mengatur lebih rinci tentang keperdataannya sehingga terlihat nilai-nilai religis di dalamnya, maka pada tahun 1991 dibuatlah satu buah aturan “fiqh Indonesia” yang kemudian diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan mengenai masalah perkawinan tersebut, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi ; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Berdasarkan “fiqh Indonesia” di atas, maka terlihat sekali pembaharuan hukum di Indonesia, di mana yang tadinya sebelum UU ini disahkan, hukum Islam di Indonesia secara politis hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian adat masyarakat Indonesia, dan ia merupakan “kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat”[2]. Namun dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti “merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori receptie[3]. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah, adanya dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut kelompok tradisional dengan kelompok modern. Kali ini, fenomena itu dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan (siri) yang tidak dilakukan di hadapan petugas pencatan nikah. Pengesahan ini dihasilkan dari “Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur”[4].

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan atau siri ini cukup alot, namun tetap mengahasilkan dua jawaban ; (1) Peserta ijtima’ ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudharat, (2) Pernikahan di bawah Tangan (siri) hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.[5] Dua jawaban ini bagi hemat penulis menunjukkan ketidaktegasan MUI dalam menanggapi masalah agama dan negara dalam dimensi fiqh kontemporer. Adapun salah satu dampak negatif secara faktual dari keputusan ini adalah nikah singkat dengan jalan siri yang dilakukan oleh para pejabat di atanh air ini seperti Aceng Fikri sebagai Bupati Garut di tahun 2002.

Berbeda dengan keputusan MUI tersebut adalah, pemikiran modern yang terus berjuang untuk meng-goul-kan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga tidak terdapat ke-mudharat-an dan dapat dijadikan sebagai alat perlindungan terhadap wanita dan keturunan. Muhammad Quraish Shihab misalnya, ia sangat berharap agar “setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan kepada pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti”[6]. Oleh karenanya melalui makalah ujian akhir semester ini, penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan nikah siri yang dilakukan oleh Aceng Fikri tersebut melalui pendekatan al-Qur’an, sehingga bisa ditemukan responsifitas nilai-nilai hukum Islam dengan kepribadian bangsa Indonesia.

B.     Pembahasan.

1.      Definisi Nikah Siri di Indonesia.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “zawaj”.[7] Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “pernikahan” dan “perkawinan”, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda di dalam menarik akar katanya saja.[8] Perkawinan adalah ;

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط[9]

Artinya : “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء  بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما[10]

Artinya : “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu aqad yang kuat atau mitsaqan ghalizhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Adapun definisi yang diberikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terasa sekali sudah sejalan dengan syari’at Islam, di mana nikah harus berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan di Indoensia, terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut juga perlu dicatat oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal di dalam UU inilah kemudian lahir istilah nikah siri yang kemudian didefinisikan sebagai perlawanan terhadap pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat[11]. Artinya menurut hemat penulis, kawin siri adalah pernikahan yang secara syarat fiqh klasik al-syafi’iyyah telah cukup, namun belum secara taqnin atau hukum yang diciptakan oleh negara, yakni dalam hal pencatatan perkawinan. Adapun definisi nikah siri yang dibangun di Wikipedia adalah, nikah yang tidak dicatat oleh negara sesuai UU No. 1 tahun 1974.[12] Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah, “pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah”[13].

2.      Pernikahan dan Siri Dalam al-Qur’an.

Di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah swt :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ َلآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم : 21}

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS. al-Ruum : 21]

Istilah sakinah, mawaddah dan rahmah kini menjadi mudah terlontar dari lisan siapapun namun miskin dari tataran implementasi. Padahal jika disimak secara seksama isi kandungan ayat tersebut, maka pasti dapat disepakati bahwa ketiga istilah di dalam ayat tersebut merupakan visi utama dari bangunan sebuah perkawinan. Lalu adakah isitilah nikah siri dalam sejarah awal Islam? Mengenai hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pemaknaan kedua istilah ini secara rinci.

Kata siri di ambil dari bahasa arab yakni al-sirru ( السر ) yang memiliki makna, suatu rahasia yang muncul dari dalam hati ( لطيفة مودعة فى القلب )[14]. Artinya, kata siri merupkan sesuatu yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan agar tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya dirinya. Adapun dalam terminilogi hukum perkawinan melalui perspektif ini, maka kata siri yang di awali dengan kata nikah memiliki makna pernikahan yang hanya dilakukan oleh pasangan yang akan menikah saja tanpa dilengkapi dengan perangkat perkawinan lainnya seperti saksi, wali atau yang lainnya. Hal ini sejalan dengan bukti historis yang ada pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. ;

عن أبي الزبير المكي :ان عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت {رواه مالك}[15]

Artinya : “Dari Abi Zubair al-Makki; sesungguhnya Umar bin Khathab mendatangi sebuah pernikahan yang tidak disaksikan kecuali hanya kedua calong pengantin, maka Umar berkata, inilah pernikahan siri dan aku tidak mengizinkannya, dan jikalau itu terjadi maka aku akan mengajukan kasus itu agar terkena hukum rajam.” [HR. Malik]

Sungguh tegas apa yang dilakukan oleh Khalfiah Umar bin Khaththab ra terhadap kasus-kasus yang dihadapinya. Dan jika hadits ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, maka dapat difahami bahwa dengan nikah siri seperti yang dilakukan di atas, maka bisa saja pasangan pengantin mendapatkan visi sakinah namun mawaddah dan rahmat Allah akan sulit dan mungkin mustahil untuk didapatkan. Bahkan dalam hal rujuk antara pasangan yang telah bercerai saja, meski diketahui oleh orang lain seperti walinya. Hal ini digambarkan secara mukhalafah di dalam al-Qur’an :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة : 232}

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” [QS. al-Baqarah : 232]

Melalui ayat ini dijelaskan betapa pentingnya pihak ketiga yang mengetahui setiap perkawinan agar tidak muncul fitnah di dalamnya. Dan di dalam ayat ini pula, Allah memberikan penegasan bahwa wali memang tidak bisa menghalang-halangi kedua pasangan yang akan menikah, akan tetapi nasihat kepada anak-anaknya yang akan menikah sangat dianjurkan, sebagaimana Allah memberikan nasihat kepada para lelaki tentang wanita :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ…{النساء : 127}

Artinya : “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran” [QS. an-Nisa` : 127]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama kemudian mengklasifikasi hukum perkawinan ke dalam bagian-bagian dari hukum taklif yang di dasarkan atas situasi si mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.[16] (1) Wajib, apabila orang tersebut sudah cukup umur, mampu rnemberi nafkah lahir dan batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. (2) Haram, apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan melakukan pernikahan dengan niat untuk menyakiti istri/suaminya sesudah perkawinan berlangsung. (3) Sunnah, jika yang bersangkutan sudah mampu untuk melaksanakannya, sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan nafsunya untuk menikah sudah mendesak walaupun dapat menahan diri dari berbuat zina. (4) Makruh, jika orang tersebut belum sanggup memberikan nafkah lahir batin, sementara dirinya masih sanggup untuk menahan diri dari berbuat zina. (5) Mubah, jika orang tersebut tidak memiliki alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, dan tidak ada alasan-alasan yang mengharamkannya.

Lima hukum perkawinan di atas merupakan standar hukum seseorang dalam mempersiapkan diri menuju pelaminan dan kehidupan baru bersama pasangannya. Dan hukum dasar dari sebuah pernikahan adalah mubah, di mana setiap orang diperbolehkan untuk menikah, namun ketika ada syarat-syarat yang berada pada empat hukum selain mubah pada dirinya maka hukum mubah berubah menjadi salah satu dari keempat hukum di atas.

3.      Kasus Aceng Fikri Bupati Garut di Tahun 2012.

Mengenai sub judul ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa news yang didapat di media-media cetak yang up to date. Di detiknews disebutkan, Kasus pernikahan Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan Fanny Otora menjadi isu nasional karena hanya bertahan selama empat hari. Tidak kurang warga masyarakat hingga Presiden SBY memperhatikan kasus itu. Desakan agar mengundurkan diri pun berdatangan dari berbagai pihak. “Beristri empat itu oke, tapi nikah empat hari itu aneh. Ini memang manusia langka juga ya,” komentar Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, di sela-sela diskusi RUU Antimiras di ruang fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Dia memandang, tidak sepatutnya seorang bupati berbuat demikian. Meski tidak terkait langsung dengan kinerja pemerintahan daerah Garut, namun secara moral menceraikan istri yang baru dinikahi empat hari sebelumnya, bukan seseuatu yang dapat dibenarkan. “Harus lengser, dia tak menjadi panutan lagi. Harus dipecat! Harus ada sanksi sosial!” ujarnya. “DPRD Garut juga harus tegas, masa mau punya Bupati yang melecehkan perempuan?” sambung Hasrul.[17]

Berita indosiar juga mengupdate kasus ini. Semua berawal dari pernikahan siri sang bupati dengan seorang gadis 17 tahun Fany Oktora pada 16 Juli 2012. Pernikahan yang tidak di catatkan di kantor urusan agama itu hanya berlangsung 4 hari. 19 July 2012, Aceng menceraikan Fany lewat layan pesan singkat alias SMS. Begitu kasus ini mengemuka di media masa, nama Aceng Fikri menjadi buah bibir. Berbagai pihak mengecam tindakannya. Akhirnya urusan rumah tangga itu merembet ke ranah politik. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan memanggil Aceng untuk klarifikasi. Hasilnya Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika. Padahal sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Namun mendagri mengaku tidak bisa memberi sanksi hukum karena menikah siri menjadi hak pribadi dan tidak diatur dalam undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara dan minta kasus ini diselesaikan. Desakan agar aceng mundur sebagai bupati Garut, terus berdatangan. Awal Desember, Fany dan keluarganya, terlihat melaporkan sang bupati ke mabes polri. Sekitar 2 hari kemudian 5 Desember 2012 Aceng Fikri menemui Fany Oktora dan keluarganya untuk meminta maaf. Dalam pertemuan islah yang digelar di Garut itu, hadir juga sejumlah tokoh masyarakat sebagai saksi. Tapi komnas Perlindungan Anak Menegaskan, islah tidak menghapus dugaan pidana dalam kasus ini. Demonstrasi pun bertubi tubi. Kebanyakan meminta Aceng mengundurkan diri. DPRD Garut sendiri membentuk panitia khusus yang merekomendasikan pemecatan Aceng sebagai bupati Garut. Aceng Fikri pun tidak tinggal diam. Aceng mengancam membawa ribuan massa bila dia dilengserkan. Wal hasil pelaksanaan rapat paripurna DPRD Garut pada hari Rabu 19 Desember 2012 di warnai kericuhan. Hari Jumat (21/12), nasib Aceng Fikri selaku orang no 1 di Garut ditentukan. Selain itu, sejumlah kasus hukum masih menantinya. Antara lain, dugaan pemerasan dan penggelapan serta tuduhan menikahi gadis dibawah umur.[18]

4.      Analisis.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, perkawinan siri tidak direstui oleh agama dan tidak juga dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan di negara Indonesia.[19] Dan dalam praktek di Indonesia, nikah siri merupakan perbuatan hukum yang masih dalam kajian hukum private atau keperdataan dan belum masuk ke dalam ranah pidana jika terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Hal ini sesungguhnya merupakan keprihatinan yang mendalam bagi perjalan hukum Islam di Indonesia karena di satu sisi negara ini mengharuskan perkawinan warga negaranya untuk dicatat, namun di sisi lain terjadi kekeringan hukum karena masih terjadi pelanggaran hukum perkawinan dengan mengatasnamakan agama.

Problem mendasar apologi agama bagi pelaku nikah siri adalah adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum Islam, di mana hukum Islam bagi mereka telah melegalkan pernikahan di mana rukun perkawinan terkumpul sempurna di dalamnya. Padahal, jika ingin  mengikuti perintah Tuhan secara kaffah, maka perintah untuk taat kepada pemimpin yang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan adalah kewajiban yang mutlak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ…{النساء : 59}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” [QS. an-Nisa` : 59]

Adapun perintah negara untuk mencatat setiap perkawinan tidak terdapat sedikitpun unsur kemaksiatan di dalamnya. Oleh karenanya, mengenai dikotomi hukum negara dan hukum Islam tersebut, khusunya masalah hukum perkawinan, Muhammad Syahrur pernah menjelaskan :

لا يوجد فى الإسلام زواج شرعي و زواج مدني فكلاهما واحد.[20]

Artinya : “Tidak ada di dalam Islam dikotomi hukum perkawinan antara agama dan negara, keduanya adalah satu kesatuan.

Dengan berpikir positif atas berlakunya hukum perkawinan sebagai sebuah produk “fiqh Indonesia” maka tentunya bisa diraih kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi jika dilihat hukum perkawinan dari segi taklifiyyah, di mana hukum perkawinan menjadi haram ketika adanya niatan untuk menyakiti. Dan dalam hal ini, kegiatan pernikahan siri di lebih banyak terjadi semata-mata karena, (1) ingin mencari suasana baru dan tidak berani untuk izin dengan istri yang pertama, (2) ketakutan terhadap aturan hukum karena menjadi pejabat publik atau abdi negara, dan lagi-lagi tidak berani untuk meminta izin dengan istri yang pertama, dan yang (3) takut ketahuan pimpinan karena adanya kontrak kerja yang mengharuskan status single. Melalui beberapa alasan di atas, maka jelaslah bahwa kebohongan menjadi alasan utama yang disembunyikan, dan jika kebohongan yang diutamakan maka masih bisakah perkawinan itu mendapatkan derajat hukum mubah? tentunya tidak.

Melalui alasan di atas, maka wajar rasanya jika kemudian Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah.[21] Alasan mendasarnya adalah, karena dalam pernikahan tersebut ada unsur “bohong” secara sepihak dalam ikatan suci (mitsaqan ghalizha) perkawinan. Jika hal ini diteruskan dan menjadi budaya baru untuk melakukan fasada fi al-ardhi (kerusakan di muka bumi) dengan alasan agama, maka tentunya kita patut takut dengan keberlangsungan hidup anak dan cucu kita semua di masa yang akan datang.

Oleh karenanya, dirasa urgen dan sangat mendesak untuk mulai menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu unsur terpenting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dan hukum hendanya tidak saja bersifat reaktif apalagi ditanggapi secara represif, di mana ketika ada masalah, baru di carikan hukumnya, akan tetapi hendaknya hukum saat ini bersifat responsif, di mana yang perlu dicari hukumnya bukan masalah yang tiba di ilir akan tetapi yang muncul di ulunya. Dan secara fiqh-pun juga telah disebutkan :

مالا يتم الواجب  إلا به فهو واجب

Artinya : “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus pencatatan perkawinan, penulis berangkat dari anggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.

Selain narasi kaidah fiqh di atas, inti hukum Islam Indonesia menempatkan  hukum negara sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penciptaan kemashlahatan, bukan kemudian menghadapkannya dengan hukum Islam yang nota bene masih dalam kitab-kitab fiqh klasik semata. Dengan demikian, hukum Islam Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan justifikasi teologis terhadap peraturan perundang-undangan negara yang dinilai, tentunya setelah melalui proses konfirmasi yang mendalam, berkesesuaian dengan ruh al-syari’ah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pencatatan nikah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam (al-qanun). Bila pemahaman seperti di atas dapat diterima, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks ke-Indonesiaan, maka rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya lima syarat, akan tetapi jumlahnya bisa menjadi enam, yakni ditambah dengan ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama berdasarkan qanun yang mengikat.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas maka menurut hemat penulis, fiqh perkawinan yang lebih responsif dengan kaidah berpikir bangsa Indonesia adalah, pendapat yang menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian terpenting yang harus diterapkan di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena nilai positifnya lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang tidak menggunkan pencatatan perkawinan di dalamnya. Sehingga pada akhirnya wanita-wanita yang dinikahi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dalam perjalan pernikahannya.

Lalu bagaimana dengan masalah perceraian yang hanya berlangsung singkat dan menggunakan sms semata ? Dalam hal ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah perceraian merupakan perbuatan yang mubah (boleh) namun dibenci Allah swt. Akan tetapi meskipun ia dibenci Allah, Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan “al-ma’ruf” atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi. Dalam hal ini, Allah mengajarkan kepada umat Islam agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela, sebagaimana firman Allah swt ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا{النساء : 35}

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. An-Nisa’ : 35]

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Sahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan. Hal ini bagi hemat penulis berguna untuk menutup semua ‘aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian.

الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طر يق القضاء حصرا [22]

Artinya : “Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan.

Prinsip lain yang juga terjaga dengan mengedepankan nilai etik di atas adalah terselesaikannya seluruh kasus-kasus harta pasca perceraian, seperti kasus yang dituangkan oleh Allah di dalam al-Qur’an ;

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة : 229}

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” [QS. al-Baqarah : 229]

C.    Kesimpulan.

Melalui berbagai penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulannya, bahwa tidak ada lagi dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan dan perceraian seperti yang dilakukan oleh Aceng Fikri selaku Bupati Garut pada tahun 2012, semuanya adalah hukum yang satu. Dan mengenai nikah dan cerai siri, ia bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum jika di dasari atas niat “kebohongan” dalam melakukan mitsaqan ghalizha dari sebuah perkawinan. Adapun wacana yang telah dihembuskan oleh negara mengenai perbuataan melanggar hukum ini adalah diperbolehkannya untuk memidanakan pelaku perbuatan nikah dan cerai siri

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad SF, Amrullah (ed)., Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

al-Husaini, al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad., Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

al-Jarjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad., Kitab al-Ta’rifat, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.

al-Jaziri, Abdurrahman., al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Ali, Muhammad Daud., Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam       di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Departemen Agama RI, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta: BP4 Pusat, 1987

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Buku, 2002

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

Imam Malik, Muwatho` al-Imam Malik Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009

Mukhtar, Kamal., Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Shihab, Muhammad Quraish., M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2008

Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Syahrur, Muhammad al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000

Internet :

Kasus Aceng Fikri, PPP: Istri 4 Itu Oke, Istri 4 Hari Itu Aneh, dalam http://news.detik.com/ Rabu 12 Desember 2012

Kronologis Kasus Aceng Fikri, dalam http://www.indosiar.com/ Jum’at 21 Desember 2012

Kliping Berita Kementerian Agama RI, Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam http://kliping.kemenag.go.id, 03 Desember 2012

Lihat Nikah Siri dalam http://id.wikipedia.org, 18 Desember 2012

MUI online, “Kep. Komisi B Ijtima MUI” dalam http://halalguide.com, 1 Januari 2012

Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2012


[1] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[2] Amrullah Ahmad SF. (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[3] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 238

[4] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2012

[5] MUI online, “Kep. Komisi B Ijtima MUI” dalam http://halalguide.com, 1 Januari 2012

[6] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2012

[7] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1

[8] Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

[9] Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

[10] Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2

[11] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)

[12] Lihat Nikah Siri dalam http://id.wikipedia.org, 18 Desember 2012

[13] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Buku, 2002), Edisi Ketiga, h. 782

[14] Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta’rifat, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.), h. 118

[15] Imam Malik, Muwatho` al-Imam Malik Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 281

[16] Departemen Agama RI, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta: BP4 Pusat, 1987), h. 18

[17] Kasus Aceng Fikri, PPP: Istri 4 Itu Oke, Istri 4 Hari Itu Aneh, dalam http://news.detik.com/ Rabu 12 Desember 2012

[18] Kronologis Kasus Aceng Fikri, dalam http://www.indosiar.com/ Jum’at 21 Desember 2012

[19] Muhammad Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 557

[20] Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626

[21] Kliping Berita Kementerian Agama RI, Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam http://kliping.kemenag.go.id, 03 Desember 2012

[22] Muhammad Syahrur, Loc.Cit.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s