UTS MATA KULIAH HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MODERN

Dosen Penguji :

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA

 Oleh :

Ahmad Rajafi

 1.      Wacana Tentang Sistem Keluarga dalam Perspektif al-Qur’an.

Al-Qur’an maupun Sunnah jika dikaji lebih lanjut tidak menjelaskan secara jelas tentang struktur kekeluargaan tertentu menurut hukum Islam. Namun demikian dalam realitasnya dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekeluargaan, meliputi: patrilineal yang mengikuti sifat bapak, matrilineal yang mengikuti sifat ibu, dan bilateral atau parental yang mengikuti sifat keduanya.[1]

Secara jujur dapat dikatakan bahwa jika dipelajari secara mendalam dan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang berbagai bentuk sistem masyarakat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang bermuara pada aspek ilmu fiqh munakahat yang merujuk kepada ketentuan larangan-larangan perkawian, maka sistem kekeluargaan yang mana sebenarnya dikehendaki oleh al-Qur`an? Untuk itu, perlu dipaparkan ayat-ayat yang menyangkut masalah di atas terlebih dahulu yakni yang terdapat dalam  QS. an-Nisa’ ayat 22-24, juga didukung oleh ayat-ayat 11, 12, 176 dalam surat yang sama.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء : 24-22}

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).[22] Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[23] dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[24].

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{النساء : 11}

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. an-Nisa’ : 11]

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{النساء : 12}

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” [QS. an-Nisa’ : 12]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء : 176}

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS. an-Nisa’ : 176]

Kalimat عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ pada ayat 24, yaitu dihalalkan artinya boleh dilarang dan tidak boleh dicela, semua macam perkawinan yang tidak termasuk ke  dalam perincian larangan-larangan Quran itu.  Dari ayat ini diperoleh petunjuk bahwa semua bentuk perkawinan sepupu tidaklah dilarang, baik cross cousins[2] maupun parallel cousins[3].

Dengan dibolehkannya perkawinan sepupu ini berarti tidak berlaku syarat exogami[4]yang menjadi benteng dan dasar bagi sistem clan  dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan  matrilinial. Jika clan telah tumbang maka timbullah masyarakat yang bercorak  bilateral. Pada ketentuan ayat 11 QS. an-Nisa’ menjadikan semua anak keturunan, baik itu laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya. Hal mana ini merupakan suatu bentuk sistem kekeluargaan bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya sebagaimana yang diuraikan di atas hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris harta benda, sedangkan dalam sistem kekeluargaan matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari bapaknya. Kemudian dalam dalam ayat 12 dan 176 juga mendukung sistem bilateral, yaitu dengan menjadikan saudaranya ahli waris bagi saudaranya yang mati punah (tak berketurunan), tidak dibedakan apakah saudara itu laki-laki atau perempuan.[5]

Dengan demikian merujuk pada ayat-ayat  munakahat dan jika dikorelasikan dengan ayat kewarisan tersebut ternyata sistem kekeluargaan yang diinginkan oleh al-Qur’an yaitu sistem kekeluargaan bilateral yang mengutamakan garis kedua-duanya yaitu bapak dan ibu, kedudukan pihak suami dan pihak isteri seimbang. Mereka bersama-sama mengurus keluarga, kebutuhan sehari-hari, harta benda diurus dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kedudukan  pihak suami dan pihak isteri berimbang dalam kehidupan keluarga, dan dapat dilihat dalam hal perkawinan  asabah  sebagai wali nikah, dalam perkawinan tidak dikenal jujur, suami isteri menentukan bersama  tempat  tinggal, dalam kekuasaan orangtua kedua suami isteri mempunyai kekuasaan yang sama dalam keluarga baik terhadap anak maupun harta. Dalam kewarisan lebih cenderung menuju ke arah asas bagian yang sama antara laki-laki dan wanita, serta dalam perwalian kedua suami isteri dapat berperan sebagai wali terhadap anak-anak mereka, namun dalam pernikahan ayah berperan sebagai wali nikah karena termasuk asabah.

2.      Wacana Tentang Kawin Siri Dalam Fiqh Kontemporer.

Kata siri di ambil dari bahasa arab yakni al-sirru ( السر ) yang memiliki makna, suatu rahasia yang muncul dari dalam hati ( لطيفة مودعة فى القلب )[6]. Artinya, kata siri merupkan sesutu yang tersembunyi yang tidak satupun yang tahu kecuali hanya dirinya. Adapun dalam terminilogi hukum perkawinan, kata siri yang di awali dengan kata nikah memiliki makna pernikahan yang hanya dilakukan oleh pasangan yang akan meikah tanpa ada perangkat perkawinan lainnya seperti saksi dan wali. Hal ini sejalan dengan bukti historis yang ada pada masa Umar ra ;

عن أبي الزبير المكي :ان عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت[7]

Artinya : “Dari Abi Zubair al-Makki; sesungguhnya Umar bin Khathab mendatangi sebuah pernikahan yang tidak disaksikan kecuali hanya kedua calong pengantin, maka Umar berkata, inilah pernikahan siri dan aku tidak mengizinkannya, dan jikalau itu terjadi maka aku akan mengajukan kasus itu agar terkena hukum rajam.

Sedangkan dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia, kata kawin siri merupakan perlawanan terhadap pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat[8]. Artinya menurut hemat penulis, kawin siri adalah pernikahan yang secara syarat fiqh klasik al-syafi’iyyah telah cukup, namun belum secara taqnin atau hukum yang diciptakan oleh negara, yakni dalam hal pencatatan perkawinan. Adapun definisi nikah siri yang dibangun di Wikipedia adalah, nikah yang tidak dicatat oleh negara sesuai UU No. 1 tahun 1974.[9] Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah, “pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah”[10].

Menurut Quraish Shihab, perkawinan siri tidak direstui oleh agama dan tidak juga dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan di negara Indonesia.[11] Dan dalam praktek di Indonesia, nikah siri merupakan perbuatan hukum yang masih dalam kajian hukum private atau keperdataan dan belum masuk ke dalam ranah pidana jika terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Hal ini sesungguhnya merupakan keprihatinan yang mendalam bagi perjalan hukum Islam di Indonesia karena di satu sisi negara ini mengharuskan perkawinan warga negaranya untuk dicatat, namun di sisi lain terjadi kekeringan hukum karena masih terjadi pelanggaran hukum perkawinan dengan mengatasnamakan agama.

Problem mendasar apologi agama bagi pelaku nikah siri adalah adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum Islam. Padahal, jika ingin  mengikuti perintah Tuhan secara kaffah, maka perintah untuk taat kepada pemimpin yang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan adalah kewajiban yang mutlak. Dan perintah negara untuk mencatat setiap perkawinan tidak terdapat sedikitpun unsur kemaksiatan di dalamnya. Adapun mengenai dikotomi hukum negara dan hukum Islam khusunya masalah hukum perkawinan, Muhammad Syahrur pernah menjelaskan :

لا يوجد فى الإسلام زواج شرعي و زواج مدني فكلاهما واحد.[12]

Artinya : “Tidak ada di dalam Islam dikotomi hukum perkawinan antara agama dan negara, keduanya adalah satu kesatuan.

Dengan berpikir positif atas berlakunya hukum perkawinan sebagai sebuah produk “fiqh Indonesia” maka tentunya bisa diraih kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi jika dilihat hukum perkawinan dari segi taklifiyyah, di mana hukum perkawinan menjadi haram ketika adanya niatan untuk menyakiti. Dan dalam hal ini, kegiatan pernikahan siri di lebih banyak terjadi semata-mata karena, (1) ingin mencari suasana baru dan tidak berani untuk izin dengan istri yang pertama, (2) ketakutan terhadap aturan hukum karena menjadi pejabat publik atau abdi negara, dan lagi-lagi tidak berani untuk meminta izin dengan istri yang pertama, dan yang (3) takut ketahuan pimpinan karena adanya kontrak kerja yang mengharuskan status single. Melalui beberapa alasan di atas, maka jelaslah bahwa kebohongan menjadi alasan utama yang disembunyikan, dan jika kebohongan yang diutamakan maka masih bisakah perkawinan itu mendapatkan derajat hukum mubah? tentunya tidak.

Melalui alasan di atas, maka wajar rasanya jika kemudian Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah.[13] Alasan mendasarnya adalah, karena dalam pernikahan tersebut ada unsur “bohong” secara sepihak dalam ikatan suci (mitsaqan ghalizha) perkawinan. Contoh kasus yang saat ini booming, yakni pernikahan siri Bupati Garut yang hanya berlangsung 4 hari dan kemudian ditinggalkan.[14] Jika hal ini diteruskan dan menjadi budaya baru untuk melakukan fasada fi al-ardhi (kerusakan di muka bumi) dengan alasan agama, maka tentunya kita patut takut dengan keberlangsungan hidup anak dan cucu kita semua di masa yang akan datang.

3.      Wacana Tentang Pemberlakuan Hukum Keluarga (Perkawinan dan Kewarisan) Dalam Perspektif Fiqh Jender.

Dua hal yang menjadi permasalahan penting dalam konsentrasi fiqh jender, yakni masalah poligami yang menjadi hak kaum maskulin pada pembahasan munakahat dan masalah bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembahasan kewarisan. Dalam hal poligami, teolog Mesir Muhammad Abduh menulis dengan semangat mengenai tirani laki-laki dan gairahnya, eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan, kerusakan generasi muda, dan semua masalah realitas poligami di abad ke-19 yang telah menyimpang. Bahkan tema inilah yang mengilhami tafsir al-Qur’an Muhammad Abduh dan fatwa-fatwanya yang merupakan inovasi dan bahkan menjadi rujukan bagi para penggiat fiqh jender. Gagasan yang paling tegas dan lugas darinya adalah, keinginan untuk menghapus poligami di dalam Islam. Karena baginya, poligami yang telah dipraktekkan oleh para salaf al-shalih, berkembang dikemudian hari menjadi praktek yang penyimpangan hawa nafsu yang tidak terkendali, tanpa rasa keadilan dan kesamaan, sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.[15] Sefaham dengan ungkapan Abduh adalah Syekh Mahmud Syalthut, mantan Rektor Universitas al-Azhar dan penggagas utama ijtihad, mendukung secara maksimal hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan politik menjelaskan bahwa ia tidak setuju poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan diterapkan oleh syari’ah[16].

Adapun mengenai masalah pembagian harta waris yang dianggap melemahkan kaum perempuan dengan justifikasi ayat al-Qur’an yakni dua bagian untuk anak laki-laki berbanding dengan satu bagian untuk anak perempuan hendaknya segera dibaca ulang agar lebih responsif dengan konteks umat saat ini yang lebih modern. Kehendak mereka yang paling nyata adalah, pembagian yang paling adil bukanlah 2:1 akan tetapi 1:1. Di Indonesia, gerakan fiqh jender seperti di atas dilakukan oleh Musdah dkk pasca reformasi yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Jender Departemen Agama dan mendapatkan mandat langsung dari negara, menghadirkan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-Undang (RUU) Hukum Perkawinan, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap fiqh yang berkembang di Indonesia, seperti diperbolehkannya nikah beda agama, penentengan poligami, dan hak yang sama dalam kewarisan, dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama’ karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun (saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut. Maftuh menjelaskan, “adalah satu hal yang tidak dapat dimengerti jika satu tim resmi dari Depag dengan sengaja telah menyiarkan atau melontarkan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan tugas Depag, yaitu menjaga kerukunan dan ketentraman di kalangan masyarakat beragama. Berdasarkan pandangan yang seperti ini, apabila para anggota DPR yang terhormat secara langsung menanyakan hasil kerja tim tersebut, dengan tegas saya menjawab bahwa hasil kerja tim tersebut saya batalkan dan bukan sekedar dibekukan.”[17]

Pada dasarnya jika dilihat secara seksama, pola metodologi berpikir mereka dibangun atas dasar sejumlah pemikir Islam menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fiqh klasik itu karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial berbeda. Fiqh klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, perdefinisi fiqh selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Mengacu pada definisi tersebut, kebenaran fiqh menjadi sangat normatif. Kebenaran fiqh bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur’an dan al-Sunnah.

Epistemologi semacam inilah yang menjadi utang model penghampiran literalistik. Untuk menghindari itu, CLD KHI bergerak dalam kerangka metodologi berikut. Pertama, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. Terus terang, banyak kaidah ushul fiqh yang belum difungsikan secara optimal. Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fiqh lama; [1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis; [2] bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai “obyek” dan dirinya sebagai “subyek” dalam suatu dialektika yang seimbang. [3] Memfiqhkan syariat atau merelatifkan syariat. Syariat harus diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. [4] Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. [5] Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqra`iy).

Berdasarkan fondasi paradigmatis ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah ushul fiqh alternatif. Pertama, kaidah al-ibrah bi al-maqashid la bi al alfadz. Kaidah ini berarti yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid dalam meng-istinbat-kan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksara al-Qur’an dan al-Hadis melainkan maqashid (tujuan hukum) yang dikandung. Yang menjadi poros adalah cita-cita etik-moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Untuk mengetahui tujuan hukum ini, seseorang dituntut memahami konteks. Yang dimaksud bukan hanya konteks personal yang juz`iy-partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab al-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan pra-syarat utama menemukan maqashid al-syari’ah (tujuan syariat). Kedua, kaidah jawaz naskh al-nushush bi al maslahah. Bahwa menganulir ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syariat (hukum) Islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashalih), dan menolak segala bentuk ke-mafsadat-an (dar`u al-mafasid). Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan, syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fiqh ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Ketiga, kaidah yajuzu tanqih al nuhush bi al-‘aql al-mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasinya.

Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-ayat partikular, seperti ayat poligami, pembagian 1:1 dalam berwaris, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqih ini. Dengan demikian, jelaslah CLD KHI tetap bertumpu pada ayat universal al-Qur’an berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM, dan kesetaraan jender, dengan harapan kelak dapat menjadi perangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai kemanusiaan, menghargai hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Bacaan

 Abduh, Muhammad., al-Islam al-Mar`ah fi Ra`yi al-Imam Muhammad Abduh, Kairo: t.p., t.t.

al-Jarjani, al-Syarif Ali bin Muhammad., Kitab al-Ta’rifat, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Buku, 2002

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, Jakarta: Tintamas,1990

Kata Sambutan Menteri Agama dalam Zaitun Subhan dkk., Membendung Liberalisme, Jakarta: Republika, 2004

Malik, Imam., Muwatho` al-Imam Malik Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009

Shihab, Muhammad Quraish., M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2008

Suparman, Eman., Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2005

Syahrur, Muhammad., al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000

Syalthut, Mahmud., al-Islam Aqidah wa al-Syari’ah, Kairo: Dar al-Syuruq, 1983

Internet :

http://id.wikipedia.org

http://kliping.kemenag.go.id

http://antaranews.com


[1] Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 5-6

[2] Cross cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk, manakala bapak dari pihak yang satu merupakan saudara dari ibu pihakk yang lain. Lebih konkritnya, ibu suami adalah saudara dari ayah isteri ataupun sebaliknya. Hubungan persaudaraan ini bisa karena seibu, sebapak, atau sekandung. Lihat Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas,1990), h. 13-14

[3] Parallel cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk manakala ayah mereka masing-masing bersaudara atau ibu mereka bersaudara, baik persaudaraan ini seibu, sebapak, maupun sekandung.

[4] Exogami artinya larangan untuk mengawini anggota se-clan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar clan.

[5] Ibid.

[6] Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta’rifat, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.), h. 118

[7] Imam Malik, Muwatho` al-Imam Malik Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 281

[8] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)

[9] Lihat Nikah Siri dalam http://id.wikipedia.org, 18 Desember 2012

[10] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Buku, 2002), Edisi Ketiga, h. 782

[11] Muhammad Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 557

[12] Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626

[13] Kliping Berita Kementerian Agama RI, Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam http://kliping.kemenag.go.id, 03 Desember 2012

[14] Antaranews.com, Bupati Garut Dilaporkan Mantan Istri Ke Polisi, dalam http://antaranews.com, 03 Desember 2012

[15] Muhammad Abduh, al-Islam al-Mar`ah fi Ra`yi al-Imam Muhammad Abduh, (Kairo: t.p., t.t.), h. 117-118

[16] Mahmud Syalthut, al-Islam Aqidah wa al-Syari’ah, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1983), h. 223

[17] Lihat Kata Sambutan Menteri Agama dalam Zaitun Subhan dkk., Membendung Liberalisme, (Jakarta: Republika, 2004), h. ix

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s