STANDAR UPAH MENURUT IBNU TAIMIYAH

Oleh :

Ahmad Rajafi

 

Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid Islam terkemuka yang berafiliasi dengan pemikiran mazhab Hambali. Ia hidup pada masa kemunduran Islam dan ia dikenal sebagai tokoh penggerak ijtihad di awal abad ke 14 M.[1] Fiqh Ibnu Taimiyah sangatlah rasional dan dalam bidang mu’amalah tampaknya relative lues. Keluaesan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah aqad (perjanjian/transaksi). Yang terpenting ialah kaidah :

الأصل فى العقد وهو العدل [2]

Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan.”

Sama halnya dengan para ulama yang lain, Ibnu Taimiyah mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu’amalah, karena menurut pendapatnya, diantara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Adapun tentang masalah standar upah, ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (tas’ir fil-a’mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mithl)[3]. Sebagai harga, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas. Upah dan harga keadaannya tak menentu dan tak dipertimbangkan, hanya dalam kasus masalahnya tak begitu khusus atau tak jelas atau jenisnya tak diketahui, misalnya kasus yang tak menentu dan penuh spekulasi (perjudian untung-rugi).[4] Harus diingat bahwa selama keadaan demikian, upah maupun harga, sesekali dibayar dengan barang.

Standar upah yang adil diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga komoditi pasar yang adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tak sempurna (tak normal), upah yang setara ditetapkan dengan cara yang sama dengan harga yang adil. Misalnya, jika penduduk membutuh­kan jasa petani-peladang atau akan ikut serta bekerja dalam industri tekstil atau konstruksi, tetap mereka tidak siap memberikan pelayanan mereka, otoritas bisa menetapkan upah yang setara. Jadi, pemberi kerja (employer) tak boleh mengurangi upah dari pekerja atau pekerja itu menginginkan upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil.[5]

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan upah di atas menggambarkan
bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (musamma), jika ketetapan upah (musamma) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (thaman musamma) berpijak pada harga yang setara.[6] Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (employer dan employee) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Ini seyogianya berlaku dalam penetapan dan penerimaan, untuk jenis pekerjaan tertentu. Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan makna upah yang adil dalam al-Qur’an dan Sunnah.[7]

Berbeda dengan kosep upah dunia, dimana masalah pengupahan atau gaji adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya.  Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah.  Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Tampaknya, konsep yang adil tersebut merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim. Perlu dicatat, tujuan dari harga yang adil adalah juga untuk memberikan panduan bagi para penguasa dalam mengembangkan kehidupan ekonomi. Kesetaraan begainya adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimakasud dalam pemakaian yang umum (‘urf). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (si’r) dan kebiasaan (‘adah). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap standar upah yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang dengan barang lain yang setara.[8]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi Ibnu Taimiyah, Islam sangat concern terhadap posisi tenaga kerja, Nabi berkata; bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ucapan Rasulullah tersebut mengisyaratkan betapa hak-hak pekerja harus mendapat jaminan yang cukup. Islam tidak memperkenankan pekerja bekerja pada bidang-bidang yang tidak diizinkan oleh syariat. Dalam Islam, pekerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan pekerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.  Dengan demikian sebuah lembaga yang mempekerjakan buruh atau pekerja tidak diperkenankan membayar gaji mereka dengan tidak sewajarnya. Dan sangat besar dosanya bila sebuah lembaga yang dengan sengaja tidak mau membayar upah pekerjanya dengan standar kebutuhan, apalagi bila membujuknya dengan kata-kata bahwa, nilai pengorbanan si pekerja tersebut merupakan pahala baginya. Padahal di balik itu si pemilik modal (si pejabat) melakukan pemerasan berkedok agama. Baik si pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Tanggung jawab seorang buruh tidak berakhir ketika  ia  meninggalkan pabrik atau usaha  majikannya. Tetapi ia juga mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung. Inilah yang disebut dengan keadilan.

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan paling utama dalam pembahasan makalah  ini. Pola pikir Ibnu Taimyah tentang keadilan terdapat pada pandangan Al-Qur’an yang menyerukan agar setiap muslim  meng­ikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupannya. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Jika kita mengadakan hubungan bisnis dengan individu lain, maka persoalan keadilan tidak bisa tidak akan menjadi hal yang harus diikutsertakan.

Dengan kata lain, persoalan keadilan juga mempermasalahkan cara-cara yang kita pakai untuk mencapai tujuan kita[9]. Seseorang bukan saja di­paksa untuk memilih berbagai alternatif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga pilihan antara yang adil dan tidak adil. Tiap-tiap pilihan ekonomi juga melibatkan pilihan etika. Hal ini juga berlaku dengan etika perdagangan yang dibuat oleh para pengusaha, termasuk di dalamnya persoalan harga dan standar upah yang telah ditentukan oleh pengusaha tersebut, atau sistem periklanan yang digunakannya, ataupun masalah yang lebih penting lagi, mengenai pembagian keuntungan, yang kesemuanya merupakan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

 al-‘Asimi, Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim., Majmu’ Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, t.p, t.t, t.th.

Departemen Agama RI, Ensiklapedi Islam, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Tafsir Al-Qur’an, 1993

Suma, Muhammad Amin., Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Taimiyah, Ibnu., Al-Hisbah wa Mas’uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah, Kairo: Dar Al-Shab, 1976

——————, Al-Masa’il Al-Mardiniyah, Damaskus: Manshurat Al-Maktab Al-Islami, 1964

——————, Majmu’ Fatawa Shaikh Al-Islam, Riyad: Matabi’ Al-Riyad, 1963


[1] Departemen Agama RI, Ensiklapedi Islam, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Tafsir Al-Qur’an, 1993), h. 414

[2] Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim al-‘Asimi, Majmu’ Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, (t.p, t.t, t.th) juz 19, h. 191

[3] Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah wa Mas’uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah, (Kairo: Dar Al-Shab, 1976), h. 34

[4] Ibnu Taimiyah, Al-Masa’il Al-Mardiniyah, (Damaskus: Manshurat Al-Maktab Al-Islami, 1964) h. 103

[5] Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah op.cit., h. 34

[6] Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Shaikh Al-Islam, (Riyad: Matabi’ Al-Riyad, 1963) h. 72

[7] Muhammad Amin Suma, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 194

[8] Ibid., h. 521

[9] Ibnu Taimiyah, Majmu’ op.cit., vol. 34, h. 520

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s