FATWA TENTANG GOLPUT

Pada tahun 2009 yang lalu, sesungguhnya merupakan dilema bagi orang-orang yang dianggap sebagai “ulama” Indonesia. Dilema tersebut dapat saja dianggap sebagai suatu nikmat bagi satu pihak, namun dapat juga menjadi laknat dipihak yang lain. Nikmat, karena seseorang tersebut selain mendapatkan popularitas juga mendapatkan keuntungan materi. Laknat, karena selain ia membawa pengaruh negatif pada diri seorang ulama tersebut, juga mengarahkan si ulama tersebut untuk melakukan penafsiran tunggal (monophonic exegesis) yang dapat menghalalkan yang haram, mengaharamkan yang halal, atau mencoba untuk mencari-cari kesalahan seseorang melalui pendekatan Islam.

Dilema yang berdiri di dua sisi berbeda tersebut pada dasarnya berada pada keindahan fatwa yang tidak pernah lepas dari pakaian besar seorang ulama. Hal ini terjadi karena kentalnya tradisionalisme yang melekat di dalam jiwa masyarakat muslim marginal, di mana kelompok santri menduduki tempat yang sangat istimewa dibandingkan kelompok priyai.

Pengaruh kuat yang berasal dari fatwa, mampu mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat marginal untuk melakukan sesuatu, baik positif maupun negatif. Dari sinilah kemudian para politikus mencari-cari mereka (ulama yang berpengaruh di masyarakat) demi mendapatkan fatwanya yang dapat merubah pencitraan negatif pada diri mereka menjadi pencitraan positif. Atau bahkan untuk menjadikan fatwa tersebut sebagai alat menjatuhkan lawan politik mereka.

Sebagai contoh adalah, fenomena ajakan “Golput” saat itu oleh kiai berpengaruh Nahdlatul Ulama yakni KH. Abdurrahman Wahid (allahummarhamhu), serta permintaan Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR RI saat itu, sekaligus orang yang paling berpengaruh di dalam Partai Keadilan Sejahtera agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram “Golput”, dan hal ini juga ternyata didukung oleh sebahagian ormas Islam lainnya di Indonesia. Hebatnya, MUI se-Madura mengeluarkan fatwa bahwa Golput adalah haram. Golput sama dengan menyantap babi. Golput sama dengan meminum arak. Golput tidak ada bedanya dengan berzina. Golput tidak ada bedanya dengan nonton Maria Ozawa. (www.slametwidodo.com)

Pemaparan di atas menunjukkan betapa rendahnya “harga” fatwa saat ini, apalagi dikaitkan dengan gairah politik kepentingan. Dan mungkin saja suatu saat akan muncul iklan-iklan baru dengan tulisan “ingin mendapatkan fatwa bagus, silahkan datang kepada kami” atau “dijual fatwa murah, ketik reg spasi fatwa kirim ke 1234”. Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis ingin mencoba untuk mengajak seluruh pemikir Islam agar melihat kembali nilai-nilai idealisme fatwa.

Idealisme Fatwa di Dalam Islam

Di dalam Ensiklopedia Hukum Islam (2006) disebutkan, bahwa fatwa atau ifta’ bersal dari kata afta yang artinya memberi penjelasan. Dari uraian tentang fatwa ini secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti fatwa. Namun dapatlah dimerumuskan secara sederhana yakni “usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.” Dari rumusan sederhana tersebut, dengan mudah diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu : Pertama, ia adalah usaha memberikan penjelasan. Kedua, penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad. Ketiga, yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Keempat, penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Berfatwa menduduki fungsi amar ma’ruf nahi munkar (perintah berbuat baik dan larangan berbuat kejahatan), karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau dijahui oleh umat. Oleh karenanya, maka jelaslah bahwa fatwa merupakan sarana strategis di dalam agama Islam guna memperbaiki prilaku buruk di dalam masyarakat yang seolah-olah mulai menjadi budaya baru (budaya negatif). Namun, kata kunci yang tidak boleh dilupakan dari prilaku negatif tersebut adalah, prilaku negatif yang dilakukan oleh umat Islam dan bertentangan dengan ajaran agamanya. Artinya pula, fatwa tidak boleh “dijual” demi kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan politik sementara, baik yang dilakukan oleh mufti (personal) maupun mufti (ormas Islam dan negara).

Yusuf al-Qaradhawi (1995) memaparkan, bahwa para pemberi fatwa pada masa manapun akan menghadapi resiko kesalahan dalam batasan kemanusiannya. Tidak ada jaminan steril (maksum) dari kesalahan tersebut. Selain itu, karena pengaruh pemikiran individu dan sosial serta politik pada masa ini lebih berat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, maka muncul berbagai jebakan yang membuat para ahli fatwa tersebut tergelincir dan menyimpang.

Bahaya yang dikhawatirkan dari penyimpangan yang kemudian mengakibatkan umat mulai menggugat fatwa itu sesungguhnya lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Ini dilihat dari luasnya daya jangkau fatwa yang menyimpang tersebut di dalam masyarakat. Oleh karenanya, perlu diingatkan pada setiap ahli hukum Islam akan pentingnya berhati-hati (ihtiyath) di dalam mengambil sikap ketika berfatwa. Paling tidak adalah, sebuah upaya untuk menjauhkan dari dari unsur politik kepentingan di dalam berfatwa.

Hubungan antara politik dan fatwa di Indonesia ini semakin menarik untuk dikaji ketika pada tanggal 23-26 Januari 2009 ini, sekitar 700 ulama dan cendikiawan muslim membahas tentang haramnya golput dan memutuskan dengan jawaban haram, di Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Putusan MUI di atas sesungguhnya telah menghilangkan nilai-nilai independensi sebagai ulama yang harus lepas dari unsur-unsur politis, namun tetap berada di dalam belenggu kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan oleh MUI sendiri pada masa orde baru (M. Atho Mudzhar, 1998).

Golput: Antara Politik dan Fatwa

Adapun masalah golput sesungguhnya tidak perlu dikaji melalui pendekatan agama karena Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara agama. Apalagi ditambah dengan semakin berubahnya budaya politik masyarakat Indonesia yang mengalami transformasi ke arah budaya politik subyek, baik dari parokial ke subyek maupun partisipan ke subyek. Masyarakat dengan budaya politik subyek cenderung acuh tak acuh terhadap pilihan politik jika pemilihan politik tersebut tidak memiliki makna ekonomis, sosial, dan politik baginya. Kondisi akan menyebabkan pilihan politik masyarakat jauh lebih otonom dibandingkan dengan proses politik sebelum tahun 2004.

Partai politik beserta para politikusnya (personal maupun kolektif) yang menggunakan ulama sebagai alat politik kepentingan dengan cara “menggosok” isu haram atau wajibnya memilih dalam pemilu justru akan menghilangkan wibawa politiknya. Oleh karenanya, pendidikan politik kepada masyarakat secara cerdas, terprogram, sistematis, dewasa, proporsional yang terus berjalan di Indonesia saat ini jangan sampai dirusak oleh fatwa-fatwa “murahan”, sehingga fatwa kehilangan pesona kecantikannya yang sangat mahal di dalam Islam. wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s