ZAKAT SEBAGAI BAGIAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pendahuluan.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,[1] baik dilihat dari posisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana Allah swt berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا ِلأَ نْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة : 110}

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah : 110)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ بُنِيَ  اْلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَة  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ  مُحَمَّدًارَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ {رواه البخارى}[2]

Artinya : “Diceritakan dari ‘Ubaidillah bin Musa dari Hanzholah bin Abi Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari ibnu ‘Umar ra. berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Islam dibangun atas lima hal, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, (berangkat) haji, dan puasa (di bulan) ramadhan.” (HR. Bukhari)

Melalui ungkapan ayat dan hadits di atas maka jelaslah bahwa zakat, dilihat dari keberadaannya, dianggap sebagai ma’lum min al-din bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[3] Di dalam al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh ayat[4] yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dan secara universal, al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah at-Taubah: 103 ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {التوبة : 103}

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti yang digambarkan dalam surah al-Baqarah: 267;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ وَ لاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ  أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة : 267}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 103), Imam al-Qurthubi mengemukakan bahwa “zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya”[5]. Sementara itu, Ahmad Mustafa Al­-Maraghi ketika menjelaskan firman Allah surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa “ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan”[6], dan sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa “berzakat dan berinfak itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal”.[7]

Paling tidak, ada tiga di­mensi untuk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Rahmatul Umah ;

1.      Allah subhanahu wa ta’ala adalah pe­milik seluruh alam semesta dan segala isinya, ter­masuk pemilik harta benda. Sese­orang yang berun­tung memperoleh­nya pada hakikatnya hanya mene­rima titipan seba­gai amanat untuk mendayagunakan-nya sesuai dengan kehendak yang di­tetapkan Pemiliknya. Zakat meru­pakan salah satu ketetapan Allah swt menyangkut harta, dan Allah swt menjadikan harta sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepen­tingan bersama.

2.      Manusia adalah makhluk sosial dan manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Banyak hal yang diperoleh seseorang dari ma­syarakat sekitarnya, termasuk dalam bidang material. Betapa pun seseorang memiliki ke­pandaian, tetapi hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-­pihak lain, secara langsung maupun tidak. Dalam rangka menciptakan solidaritas sosial tersebut, Allah swt memerin­tahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan ke­pada seseorang demi kepen­tingan orang lain.

3.      Persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Hubungan persaudaraan tidak hanya sekadar menuntut take and give atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yaitu memberi tanpa menanti imbalan, atau mem­bantu tanpa diminta. Persau­daraan inilah yang mengan­tarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta ke­kayaan, khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban za­kat, maupun sedekah atau infak.[8]

Di samping itu, zakat adalah potensi umat Islam yang sa­ngat besar, potensi tersebut apabila dikelola dengan baik dan optimal, maka akan ter­wujud sejumlah dana yang cu­kup besar yang dapat diper­gunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, mening­katkan sumber daya muslim (SDM), memberdayakan eko­nomi umat dan sejumlah man­faat lainnya.

Sebuah penelitian yang diadakan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2003 menyebutkan jumlah filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai 19,3 triliun rupiah. Rinciannya, dalam bentuk barang 51 triliun rupiah dan uang 14,2 triliun rupiah. Sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah 6,2 triliun rupiah dan sisanya zakat harta 13,1 triliun rupiah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pirac pada 2004 menyebutkan, potensi zakat Indonesia sebesar 20 triliun rupiah pertahun, dan penelitian ini menggunakan metode survey di 10 kota besar.[9] Dan untuk tataran dunia pada tahun 2010, menurut hasil penelitian Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat dunia dalam setahun mencapai angka USD 600 miliar atau sekitar 600 triliun rupiah.[10]

Harus diakui, bahwa umat Islam belum sepenuhnya sadar dan memahami dalam berzakat, infak dan sadaqoh, oleh sebab itu program penyadaran (sosialisasi) beramal zakat, infak dan sadaqoh kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, sehingga diharapkan masyarakat muslim dapat menyalurkan zakat, infak dan sadaqahnya ke badan dan lembaga amil zakat yang ada. Dan untuk mengawasi pengumpulan dan pengelolaan zakat yang diambil dari masyarakat, Didin Hafidhuddin mengharapkan Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) menjadi otoritas zakat tertinggi yang berhak mengeluarkan ber­bagai kebijakan perzakatan sekaligus melakukan pengawasan.[11]

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang­-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[12] Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, akan tetapi data di atas menunjukkan betapa zakat merupakan potensi umat Islam yang sa­ngat besar, potensi tersebut apabila dikelola dengan baik dan optimal, maka akan ter­wujud sejumlah dana yang cu­kup besar yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, mening­katkan sumber daya muslim (SDM), mem-berdayakan eko­nomi umat dan sejumlah man­faat lainnya. Dan oleh sebab itulah, dengan berlakunya UU No. 32 Ta­hun 2004 hasil revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, meru­pakan atmosfir otonomi, dan diharapakan pengelolaan za­kat dapat didesentralisasikan atau diserahkan pengelolaan­nya di daerah masing-masing. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam posisi fasilitator mendukung kegiatan BAZ/LAZ, dan kemungkinan hasilnya akan didayagunakan sebagai sumber Pendapat Asli Daerah (selanjutnya disebut dengan PAD).

Adapun dalam sejarah Islam tentang pemberdayaan zakat, didapatkan bahwa pendayagunaan zakat tidak pernah bersifat lokalistik yang kecil akan tetapi langsung dikelola oleh pemerintah, yakni khalifah di wilayah pusat pemerintahan Islam (al-Haramain : Mekah dan Madinah), dan gubernur-gubernur di daerah yang jauh dari al-Haramian. Kemudian, harta zakat tersebut langsung diserahkan kepada ashnaf delapan tanpa ada satu bagianpun yang bersisa, diberikan kepada keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan benda mati seperti masjid dan bangunan lain. Dengan demikian, maka jikalau zakat dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari sumber pendapatan negara, termasuk juga PAD yang berarti sama dengan pendapatan-pendapatan daerah lainnya, maka ada kemungkinan harta zakat akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak ter­masuk ashnaf, seperti yang ditegaskan di dalam QS. at-Taubah ayat 60.

Penjelasan yang paling mendetil tentang zakat sebagai sumber pendapatan negara yakni sebagai pajak, pernah ditulis oleh Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya “Risalah Zakat [Pajak] Dalam Islam”. Ia adalah seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama’ (NU) yang memiliki sejumlah gagasan orisinal, yang secara paradigmatik memang bertolak dari kepedulian mendalam terhadap problem-problem kemanusiaan. Bukunya “Risalah Zakat [Pajak] Dalam Islam” setebal 250 halaman, bertolak dari problem ketidak adilan menyeluruh yang diawali dari ketidak adilan ekonomi. Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran teknis, zakat adalah konsep perpajakan yang ada pada kewenangan daulah/pemerintah untuk redistribusi pendapatan secara radikal agar supaya kesejahteraan tidak hanya berputar-putar di tangan orang-orang kaya saja. Ashanaf delapan, menurut Masdar, adalah acuan penyusunan anggaran belanja negara (APBN), di pusat maupun daerah (PAD) dengan pemihakan yang jelas dan terukur kepada kepentingan masyarakat luas, terutama yang lemah.[13] Berdasarkan penjelasan pendahuluan di atas, maka bagaimanakah hukumnya di dalam Islam tentang pendayagunaan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

B. Pembahasan.

1.      Dasar Hukum Zakat.

Zakat dalam al-Qur’an disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا ِلأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة : 110}

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah :110)

Kata “aqimu” memberikan makna laksanakanlah (shalat) secara baik dan berkesinambungan, dan “atu” memberikan makna tunaikanlah (zakat) dengan sempurna kadar dan cara pemberiannya serta tanpa menunda-nunda. Dengan demikian, kata “aqimu” dan “atu” menandai perintah shalat dan zakat sambil mengingatkan bahwa setiap kebaikan yang diusahakan pasti akan didapatkan, yakni ganjaran di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya.[14] Di dalam ayat lain juga disebutkan :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِ يْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{التوبة : 60}

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”( QS. at-Taubah : 60)

Ayat di atas merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat, yakni delapan bagian yang telah disebutkan di ayat tersebut, dan zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada, karena zakat dan sedekah mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar istikhlaf yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.[15] Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah adalah :

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُوْلٍ {رواه مسلم}

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah (zakat)  seseorang dari harta yang didapat secara tidak sah.” (HR. Muslim)[16]

Hadits ini menjelaskan bahwa sebab zakat bukan saja membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt dan Rasul-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.[17] Berdasarkan uraian nash di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini bedasarkan pada kejelasan sighat berupa redaksi dalam bentuk fi’il amar yang berarti kewajiban atau perintah dan dilalah berupa petunjuk dalil yang bersifat qathi’i. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi sayarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah mahdhah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

2.      Konsep Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Otonomi Daerah.

Sebelum membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat dan otonomi daerah, perlu kiranya penulis mendefinisikan pengertian pemberdayaan agar dapat dimengerti dalam membuat suatu rumusan mengenai pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan berarti adanya penguatan secara teknis, dan dapat diartikan sebagai penggabungan. Bahkan seringkali dua istilah tersebut bersifat interchang able atau dapat dipertukarkan.[18] Pada pengetian lain, pemberdayaan adalah untuk pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian masyarakat Islam yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan meluangkan kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sementara itu, Amrullah Ahmad mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah suatu sistem atau tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pilihan umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.[19]

Adapun pemberdayaan ekonomi umat dan otonomi daerah berkaitan erat dengan sumber daya manusia (human resources development),[20] dimana sumber daya manusia menjadi aspek sentral dalam kelangsungan perekonomian umat Islam. Kajian tentang ekonomi umat dikenal dengan dua teori besar, yakni teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, karena kita tidak dapat memahami masalah perekonomian dalam skup yang lebih besar (makro) sebelum memahami unit-unit ekonomi yang lebih kecil (mikro).

Ekonomi makro adalah suatu studi atau analisis prilaku pasar secara agregat, serta prilaku pemerintah yang mempengaruhi pengertian internasional dan domestik. Biasanya teori ekonomi makro hingga studi mengenai berbagai bangsa secara individual bereaksi dalam kebijakan perekonomian domestik masing-masing, dalam rasio eksport/import dan pertukaran moneter.[21] Atau cabang dari ilmu ekonomi, berkaitan dengan masalah kebijakan tertentu, yaitu kebijakan mikro.[22] Sedangkan ekonomi mikro adalah studi mengenai unt-unit perekonomian tunggal yang mencakup pekerja, konsumen, pemilik lahan, wirausaha, pemegang saham dan penyedia jasa. Namun, meskipun ilmu pengetahuan ilmu ekonomi di atas begitu hebat, kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu, jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan. Kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Di era otonomi daerah ini, yang kita saksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi. Belum lama kita diguncang oleh wabah polio, kini kita dikejutkan oleh wabah busung lapar. Entah esok cerita kemiskinan apalagi yang akan terkuak.

Setidaknya terdapat tiga alasan pokok mengapa otonomi daerah tak mampu menurunkan kemiskinan. Pertama, ketiadaan kebijakan yang secara umum memihak orang miskin (pro-poor policy). Otonomi daerah telah memberi peluang yang besar kepada setiap daerah untuk membuat pro-poor policy. Sebagai misal, sebagian besar perijinan investasi dan kegiatan usaha kini dapat diselesaikan daerah. Jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, investasi dan produksi akan tumbuh dan menggerakkan perekonomian. Jika pertumbuhan yang tercipta memiliki dampak yang besar pada orang miskin (pro-poor growth), maka otonomi daerah sangat kuat untuk menurunkan kemiskinan. Ironisnya, pasca otonomi daerah, iklim usaha justru semakin memburuk yang ditandai dengan maraknya perda-perda “bermasalah” terutama dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang memberatkan dunia usaha.

Kedua, ketiadaan institusi yang memihak orang miskin (pro-poor institutions). Institusi-institusi pemerintah yang ada cenderung tidak sensitif dengan kepentingan orang miskin. Sebagai misal, DAU dan Dana bagi hasil yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan daerah, adalah dana block-grant dimana daerah memiliki kebebasan dalam penggunaannya. Namun sedikit sekali daerah yang mampu menghasilkan APBD yang memihak rakyat miskin (pro-poor budget) bahkan dengan kondisi anggaran yang berlimpah.

Ketiga, ketiadaan rezim pemerintahan yang memihak orang miskin (pro-poor government). Meningkatnya derajat demokratisasi yang diiringi dengan semakin banyaknya pilihan politik bagi rakyat, ternyata tidak menjamin secara otomatis akan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah justru memunculkan “raja-raja kecil” baru di daerah yang cenderung otoriter, korup, dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kandungan aspek lokalitas yang kental dalam pembuatan kebijakan publik, tidak mampu membuat pemerintah daerah bersikap transparan dan akuntabel.

Dari pembahasan di atas tampak bahwa zakat memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, zakat juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibanding-kan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah yang ada. Karena itu zakat sangat layak untuk dipungut. Dengan telah dicatat secara seksama dalam suatu pembukuan yang baik, pengurus atau amil kemudian mendata secara seksama dan teliti sedemikian rupa siapa-siapa saja mustahiq yang akan diprioritaskan akan mendapatkan dana zakat, dan bantuan dari infak dan shadaqah. Sekaligus ada data prosedur maupun kriteria yang baku dalam pemberian zakat kepada mustahik.

3.      Zakat Sebagai Sumber PAD.

Menurut Masdar Farid Ma’udi, proses kemanunggalan roh zakat kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)[23] sekular kepada negara, maka kini dengan komitmen itu, pajak diniati sebagai ibadah memenuhi perintah Allah untuk menolong sesama dan menegakkan keadilan semesta. Dalam bahasa syari’atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan zakat ke dalam pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalama hati masing-masing pembayar pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana. Dengan masuknya spirit zakat ke dalam pajak, maka menurutnya :

a.      Rakyat wajib pajak beriman akan menunaikan pembayaran pajaknya bukan lagi semata-mata sebagai keharusan sekular yang tak bermakna, melainkan sebagai tuntutan iman, sebagai ibadah karena Allah bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan semesta.

b.      Rakyat pembayar pajak akan terpangggil oleh imannya untuk secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu kritis (ber-amar ma’ruf nahi munkar) terhadap negara dalam hal pengelolaan pajak serta kekuasaan yang ditimbulkannya, apakah benar-benar mensejahterakan rakyat, terutama yang lemah, atau justru untuk menyengsarakannya.

c.       Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) zakat akan segera merubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di ubun-ubunnyamenjadi hanya sebagai administratur (‘amil) yang harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat, sekali lagi dengan prioritas utama yakni fuqara’ dan masakin-nya.[24]

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa berbagai pamahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalakan :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا{رواه الترمذى}[25]

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; kaum muslimin itu bertransaski dengan syaratnya, kecuali satu syarat yang tidak boleh dilakukan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. al-Turmudzi)

Dengan demikian, maka zakat dapat diartikan sebagai mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan mengabaikan pajak sebagai basis material lembaga kekuasaan. Tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak rakyat. Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui pajak ini. Mengapa perlu disucikan melalui pajak? Karena dalam sejarah itu kan pajak sebagai sumber utama paling dominan keuangan negara.

Pada tahap pertama, pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa atau raja-raja, terutama untuk kemewahan diri dan keluarga besarnya serta kekuasaannya. Karena pada saat itu raja dan rakyatnya sendiri mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan kepada raja. Maka pengggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti yang telah diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi. Kemudian, kehidupan modern ini telah merevisi pandangan di atas. Melalui revolusi sosial, entah Magnacarta di Inggris, Revolusi Perancis maupun Amerika, yang menolak pemaknaan pajak sebagai upeti yang kemudian berkembang pemaknaan baru bahwa pajak adalah kontraprestasi, imbal jasa atau jizyah (dalam bahasa al-Qur’an) antara rakyat dengan penguasanya. Artinya rakyat dipungut pajak, tapi penguasa dan negara harus membalas jasa berupa layanan umum dan jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan cara ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal atas pajak yang telah dibayarkan.

Dalam hal inilah, perlu lembaga rakyat karena tidak mungkin semua rakyat menuntut, maka muncullah pemilu parlemen. Bagimana uang rakyat dibelanjakan, jelas membutuhkan persetujuan dari parlemen. Untuk itulah, lahir Rancangan Anggaran Belanja Negara. Perkembangan ini lebih baik ketimbang pajak diartikan sebagai upeti. Namun karena konsep dasarnya adalah jizyah, ada kesepakatan bawah sadar bahwa imbalan yang diberikan kepada rakyat tergantung seberapa besar pajak yang diberikan rakyat kepada negara. Rakyat yang tidak mampu membayar pajak yang tunggu dulu, atau nanti saja menunggu ashabah-nya.

Pajak sebagai jizyah menjadikan negara sebagai pelayan kaum kapitalis besar saja karena merekalah yang memungkinkan untuk membayar pajak lebih besar. Dulu Indonesia sering mengumumkan 200 pembayar pajak terbesar. Implisit ini pertanda bagi orang-orang kecil agar tidak macam-macam. 200 pembayar pajak inilah yang perlu dimanjakan negara. Kalau mereka butuh kredit, diberikanlah pinjaman bunga secara mudah. Kalau mereka butuh tanah untuk perluasan industri, maka digusurlah tanah tersebut, dan penggusuran tanah-tanah rakyat selalu memakai aparat negara dan lain-lain. Ini semua terjadi karena logika yang dipakai adalah semakin besar pajak yang diberikan, maka semakin besar pelayanan yang diberikan negara kepada orang tersebut. Inilah yang sering dikritik Marx bahwa negara telah menjadikan dirinya sebagai pelayan dari kepentingan kaum borjuasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Islam telah menawarkan konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun jizyah. Islam mengamanatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil. Pada masa pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya. Pada masa pajak diartikan jizyah, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. Lihat saja, saat krisis moneter terjadi, orang-orang kaya entah itu penguasa maupun pengusaha, seperti tidak mengalami krisis sama sekali. Mereka bermewah-mewahan luar bisa. Uangnya tak terhingga.

Dalam konteks pajak sebagai zakat, negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah asnaf delapan tersebut. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati adalah para pajabat yang korup. Rakyat yang dimaksud di sini harus dimulai dari yang paling kecil yang dalam konteks zakat adalah fakir miskin. Tapi intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus yang manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya malah menyunat uang rakyat. Ia harus melayani tanpa pandang bulu, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, maka jelaslah bahwa umat Islam pada akhirnya tidak memiliki kewajiban ganda, satu sisi harus membayar zakat sebvagai kewajiban seorang muslim, dan di sisi lain harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga negara. Proses transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsikan orang selama ini, melainkan dengan cara memasukkan spirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya, zakat sebagi komitmen spiritual-moral dan pajak sebagi wujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya.

Implikasinya lainnya adalah, bahwa antara hubungan agama dan negara harus jelas. Selama ini hubungan agama dan negara diartikan setara. Karena agama dimaknai sebagai organized religion. Jadi kekuasaan agama dan politik harus setara. Dalam hubungan institusional saat ini bisa jadi agama ada di atas, negara ada di bawah atau sebaliknya. “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya” itu sebenarnya dipahami secara keliru untuk mendukung konsep sekularisme. Dengan demikian, apa yang dikatakan Aisyah ketika hampir semua kerajaan memahami konsep pajak sebagai persembahan kepada rajanya itu sama dengan kemauan Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa pajak itu diperuntukkan kepada Allah, tapi ia tidak bisa mengingkari langsung kenyataan saat itu bahwa yang pajak dimaknai upeti. Jika mengingkari, ia seperti berhadapan dengan tembok besar alias menyangkal realitas. Tapi, asumsi bahwa rajalah yang berhak menarik pajak adalah karena rakyat yang menumpang di buminya raja. Raja dianggap personifikasi dari kekuasaan Tuhan di bumi sehingga memiliki legitimasi untuk mengatur yang lain. Lihat saja konsep kekuasaan raja di Jawa Khalififatullah fi ardhi, dan gelar-gelar lain. Karenanya, rakyat harus tahu diri dan membayar upeti atau royalti kepada penguasa.

Islam memiliki konsep lain (menurut Masdar), bahwa bumi ini milik Allah, maka jika membayar upeti atau royalti atas rejeki yang manusia terima seharusnya ditujukan kepada Allah. Siapa yang memungut, tentunya adalah penguasa (amil). Agama dan negara hubungannya seperti ruh dan badan, bukan seperti dua badan yang setara. Agama adalah ruh yang memberi spirit moral dan etik. Oleh karena itu, agama dan negara memang tidak sama, tapi tidak bisa terpisah. Sama analoginya seperti ruh dan badan adalah tidak sama, bukan seperti dua sisi mata uang yang kedudukannya setara. Adapun ruh dan badan tidak setara. Antara tujuan dan cara, atau antara sistem nilai dan lembaga itu pun tidak terpisah. Konsep dasarnya adalah, bahwa jizyah dibayarkan tanpa makna spiritualitas. Hitungannya sangat rasional atau bagian dari kontraprestasi. Namun ketika seseorang membayar pajak sebagai zakat, maka ada makna spiritualitas dan transendensi. Saya bayar shadaqatun lillah. Ingat, transendensi ini bisa diakses oleh siapapun terutama yang beriman, bukan yang berislam saja. Jadi, ada iman dalam pembayaran pajak sebagai zakat. Orang kristen, katolik dan lain-lain juga bisa memaknai pajak dalam kerangka iman kalau masing-masing bisa mentransendensikan makna pajak tadi.

Ini penting untuk melakukan pembongkaran makna uang negara. Uang negara yang didapat dari pajak yang diartikan sebagai zakat tersebut merupakan titipan Allah yang harus ditunaikan kepada yang berhak. Saat ini, masih banyak pejabat-pejabat yang mengidap sisa-sisa pemahaman lama bahwa uang negara itu upeti buat mereka. Mereka melakukan personalisasi kekuasaan terhadap aset-aset negara. Ini salah sekali.

Jika pajak diartikan sebagai zakat, berarti akan ada diversifikasi zakat, karena pajak sangat beragam. Apa yang dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek zakat (onta, perdagangan, pertanian, emas dan lain-lain) berikut sasaran zakat itu kan produk Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden. Jadi, primadona zakat adalah onta. Karena itu, perlu rekontekstualisasi obyek dan sasaran zakat. Semua bentuk dan jenis kekayaaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan dan fairness. Di dalam al-Qur’an dikatakan khudz min amwalihim shadaqah yang berarti “Ambillah harta mereka sebagai sedekah” Di sini disebut amwal di mana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi. Pada zaman rasul mungkin onta. Sekarang pada masa modern onta bukan lagi primadona, tapi bisa berupa bilyet, giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dizakati.

Termasuk sasaran zakat yang berupa delapan asnaf dalam al-Qur’an itu juga harus direinterpretasi. Dari delapan asnaf tersebut, yang betul-betul punya hak sebagai mustahiq zakat, bila diurut dari yang paling kecil adalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Ibnu sabil dalam pengertian saat ini adalah pengungsi itu sendiri. Di Indonesia ini ada tiga juta rakyat yang menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri. Mereka tidak bisa mencari mata kehidupan. Sementara di sisi lain, pejabatnya seenaknya sendiri menggunakan uang rakyat. Digunakan untuk sidang tahunan, studi banding ke luar negeri dan lain-lain. Tidak ada sensitivitas sama sekali. Bila pajak dimaknai sebagai zakat, maka pengelola zakat, yakni pemerintah jelas mengemban dua pertanggung jawaban sekaligus: social and political accountability dan spiritual accountability. Pemerintah tidak bisa main-main lagi dengan uang negara yang berasal dari pajak tadi. Bila penyelewengan uang negara terjadi, mungkin dia bisa lolos dari lembaga peradilan atau akuntan publik. Tapi, jelas ia tidak bisa lolos dari pengadilan Tuhan karena uang negara tadi menjadi hak rakyat.

Adapun dalam konteks otonomi daerah, nampak bahwa zakat (pajak) memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, zakat (pajak) juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak saja dan retribusi daerah yang ada. Karena itu zakat sangat layak untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Lebih jelasnya, bahwa potensi zakat di Indonesia dan perbandingannya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat jauh. Dengan asumsi bahwa zakat (pajak) diterapkan secara luas dengan tarif 5% untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara umum, maka akan di dapatkan potensi zakat lebih besar sekitar 12 kali lebih besar dari PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika diterapkan asumsi minimal di mana cakupan zakat hanya mencapai 10 persen saja, tetap akan mendapatkan potensi zakat 1,25 kali lebih besar dari PAD seluruh Kabupaten/Kota. Jika kita bandingkan potensi zakat ini dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah saja, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. Dengan kata lain, penerimaan zakat sebagai pajak mampu sepenuhnya menutup penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dimungkinkan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan zakat optimal.

Bagi daerah-daerah yang potensi PAD-nya kecil, penerapan zakat sebagi pajak menjadi sangat menjanjikan. Hal ini terjadi di Kabupaten Bulukumba yang telah menerapkan zakat berdasarkan Perda No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat profesi, Infaq dan Shadaqah. Potensi zakat di daerah ini mencapai Rp 90 miliar, atau 9 kali lebih besar dari PAD-nya. Pemkab Bulukumba juga telah merencanakan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah ketika penerimaan zakat (pajak) telah optimal. Sebagaimana telah disinggung diawal, bahwa zakat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrument fiskal konvensional. Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan zakat (pajak) yang juga berbeda. Harta zakat (pajak) termasuk kategori harta milik individu, yaitu individu ashnaf, bukan milik negara. Namun negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Maka amilin zakat (pajak) adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (pajak). Untuk alasan inilah maka dana zakat (pajak) yang terkumpul tidak harus dipisahkan pengelolaannya dari APBD. Atau untuk pengelolaannya diciptakan satu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat (pajak) hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat (pajak) yang sudah termaktub secara eksplisit dalam syariah, membuat pengelolaan zakat (pajak) menjadi akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengkontrol secara langsung pengelolaan dana zakat tersebut. Namun semua hal di atas membutuhkan kemauan politik yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menempatkan diri sebagai institusi yang berpihak pada orang miskin. Jika hal ini terpenuhi, maka kita akan memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memerangi kemiskinan yaitu pro-poor policy, pro-poor institutions, dan pro-poor government.

C. Kesimpulan.

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa pendayagunaan zakat sebagai sumber PAD, adalah dengan menjadikan pajak sebagai zakat sehingga dapat diberdayakan sebagai sumber Pendapat Asli Daerah. Dalam hal kewajiban mengeluarkan-nya, umat Islam tidak memiliki kewajiban ganda, yakni satu sisi harus membayar zakat sebagai kewajiban seorang muslim, dan di sisi lain harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga negara. Proses transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsikan orang selama ini, melainkan dengan cara memasukkan spirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya, zakat sebagi komitmen spiritual-moral dan pajak sebagi wujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya.


[1] Yusuf al-Qaradhawi, Al-Ibadah fi al-Islam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

[2] Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Semarang: Usaha Keluarga, t.th) Juz 1, h. 11

[3] Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: tp, 1994), h. 231

[4] Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 42

[5] Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1993),      Juz 3, h. 156

[6] Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Juz 2, h. 39

[7] Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asqari, Zubdat al-Tafsir, (Kuwait: Wuzarah Al-Auqag wa Synun Al-Islamiyah, 1985), Juz 1, h. 57

[8] Rahmatul Ummah, “Perda Zakat Penting dan Kepentingan”, Lampung Post, (Lampung),  28 September 2007, h. 12

[9] Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Belum Maksimal?, Tabloid Jum’at Sarana Informasi dan Komunikasi Jama’ah, (Lampung), 5 Oktober 2007, h. 4

[10] Forum Zakat, Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan di Dunia, dalam “Majalah” INFOZ+, Edisi 9, Th V November-Desember 2010, h. 5

[11] Zakat Bisa Menyejahtrakan Masyarakat, , Lampung Post, (Lampung),  28 September 2007, h. 20

[12] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. I, h. 126

[13] Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, (Jakarta: P3M, 2002), h. 78

[14] Muhammad Qurasih Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 295

[15] Muhammad Qurasih Shihab, op.cit., h. 635

[16] Imam Muslim, Shahih Muslim, (Riyad: Dar al-Salam, 2000), h. 111

[17] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 12

[18] Rasihan Anwar, Majelis Ta’lim dan Pembinaan Umat, (Jakarta: Puslitbang Kultur Keagamaan Departemen Agama RI, 2002), h. vii

[19] Amrullah Ahmad, Strategi Dakwah di Tengah Era reformasi menuju Indonesia Baru dalam memasuki Abad 21, (Bandung: SMF Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati, 1999), h. 9

[20] Hari Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora Pratama Press, 2001), h. 3

[21] Jeffery Edmund Curry, Memahami Ekonomi Internasional, (Jakarta: PPM, 2001), h. 54-55

[22] Boediono, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 9BPFE, 2001), h. 1

[23] Allan G Jhonson, Human Arrangements, (New York: HB, 1986), h. 324

[24] Masdar Farid Mas’udi, op.cit., h. 101-102

[25] Imam al-Turmudzi, Sunan al-Tmudzi Kitab al-Ahkam Nomor Hadits 1272, CD. Al-Bayan

2 thoughts on “ZAKAT SEBAGAI BAGIAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

    • Wa’alaikum salama warahmatullah wabarakatuh.
      Zakat dari zaman nabi hingga saat ini tetap diproyeksikan demi kepentingan Islam, bahkan meski negara yg bukan Islam menjadikan zakat sebagai pembantu anggaran negara/daerah, zakat tetap harus ditasharufkan dalam hal sosial Islam, seperti pendidikan Islam dll.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s