PENYITAAN HARTA WANPRESTASI

A. Pendahuluan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak terlepas dari berbagai macam kebutuhan dan itu mendorong manusia itu sendiri untuk melakukan kegiatan atau usaha untuk memenuhinya yang dinamakan kegiatan ekonomi. Namun demikian usaha yang di tempuhnya tidak selamanya membuahkan hasil sebagiamana yang diharapkan dan tidak jarang yang bersangkutan memerlukan bantuan dari pihak orang lain yang salah satu diantaranya dalam bentuk piutang.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berutang dan yang berpiutang, hutang piutang dalam hukum Islam merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 :

…وَتَعَاوَنُوْا  عَلىَ  الْبِرِّ  و َ التَّقْوَى  و َلاَ  تَعَاوَنُوْا   عَلىَ   اْلإِثْمِ   وَ  الْعُدْوَانِ   وَ اتَّقُوْا   اللهَ   اِنَّ   اللهَ   شَدِيْدُ   اْلعِقَابِ{المائدة : ٢}

Artinya : “… dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbutan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.

Dari kutipan firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong merupakan salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt. Termasuk di dalamnya adalah, memberikan hutang baik berupa uang atau barang, dimana orang yang memberikan hutang ingin berbuat kebaikan dan melakukan amal ibadah. Orang yang memberikan hutang tersebut di sebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus di lunasi atau di bayar.

Di dalam hukum perdata, hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kemudian memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak, dengan artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar sesuai dengan perjanjian, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu untuk menuntut pihak yang lain disebut kreditur dan pihak yang wajib untuk memenuhi tuntutan itu disebut debitur dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibanya atau terlambat memenuhinya maupun memenuhinya tetapi tidak seperti yang dijanjikan maka debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi.[1] Dan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan pihak kreditur akan meminta pertanggung jawaban debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatanya.

Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagimana firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam QS. al-Baqarah ayat 282 :

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلىَ اَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوْهُ…{البقرة :٢٨٢}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskanya…

Apabila dalam mengadakan akad jual beli atau hutang piutang sedangkan sudah ditentukan akad pembayaranya maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk menjamin dari pada hutangnya. Di dalam hukum Islam juga di jelaskan melalui makna tersirat dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang piutang dalam jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang berhutang perlu membayar hutang itu menurut perjanjian. Apabila telah sampai pada waktu yang ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya, jika ia mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya hendaklah diberi kelonggarang dan hal ini di jelaskan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 280 :

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلىَ مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ {البقرة :٢٨٠}

Artinya : “Dan jika ( orang berutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetaui.

Dari penjelasan di atas, maka :

1.      Dalam hukum Islam ; jika terjadi permasalah dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu akantetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya.

2.      Dalam hukum acara perdata ; bahwa debitur harus melunasi hutang piutangnya yang telah dipinjam dari kreditur dan apabila debitur tidak mampu mengembalikan atau melunasi hutang piutangnya, maka kreditur berhak atas barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak untuk jadi jaminannya sebagai ganti rugi atas hutang-hutangnya. Kreditur berhak untuk menyita barang-barang yang ada pada debitur dan di dalam penyitaan barang itu juga harus melalui prosedur hukum karena di dalam hukum perdata telah diatur tentang tatacara penyitaan.

Adapun yang sering kali terjadi di lapangan adalah, adanya penyitaan harta debitur yang wanprestasi tanpa prosedur hukum atau proses pengadilan, seperti contoh ; “Debitur meminjam berupa uang kepada kreditur dalam jangaka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam akad hutang piutang tersebut telah ditulis dalam bentuk nota agar kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam penyelasaian hutang piutang tersebut, dan sebagai salah satu bukti telah terjadi perjanjian. Namun setelah tiba waktu yang telah ditentukan debitur tudak dapat membayar hutang piutangnya, kreditur pun memberikan kelonggaran dalam jangka waktu dan itu pun telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi debitur tidak membayar hutang piutangnya pada waktu yang telah disepakati. Karena debitur takut akan ditagih terus-merus oleh kreditur, disebabkan tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar hutang piutangnya dan pada akhirnya debitur bersama keluarganya kabur menghilang tanpa jejak dengan meninggalkan hutang piutang dan rumah beserta isinya. Setelah diselidiki tenyata debitur mempunyai banyak hutang dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Tanpa pikir panjang kreditur menyita atau melelang barang-barang yang ada di dalam rumah debitur, ditakutkan kreditur-kreditur lainnya yang mempunyai sangkutan mendahuluinya. Dalam penyitaan barang-barang yang wanprestasi ini dilakukan tanpa sepengetahuan debitur, dan dalam penyitaannya tidak melalui proses atau prosedur hukum baik secara hukum perdata maupun hukum Islam.”

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat penulis rumuskan masalahnya yakni ; bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang prosedur penyitaan harta debitur yang wanprestasi ?

B. Pembahasan.

1.      Penyitaan Harta Menurut Hukum Islam.

Dalam fiqh Islam, persoalan sita termasuk dalam satu bagian dari pembahasan al-hajru, ia merupakan grand teori, penjelasannya belum mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun al-hajru secara bahasa adalah :

التضييق والمنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال : اللهم ارحمنى وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. لقد حجرت واسعا يا أعربي. [2]

Artinya : “Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihi bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun.

Sedangkan pengertian al-hajru secara istilah fiqh adalah :

المنع من التصرف فى المال [3]

Artinya : “Mencegah untuk membelanjakan harta.”

Para ulama juga memberikan defenisi al-hajru secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefiniskan al-hajru, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa al-hajru adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa al-hajru, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syarak maupun muncul dari hakim”.[4] Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-hajru atau sita adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi  perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk penjegahan adalah menarik hartanya dari sisi orang yang lalai bahkan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan, karena tujuan dari al-hajru atau sita adalah :

a.    Untuk kemaslahatan pemiliknya.

Untuk kemaslahatan diri pemiliknya, seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian. Anak kecil belum bisa berpikir, orang yang gila tidak bisa berpikir, dan orang yang bodoh tidak akan mampu menggunakan pikirannya. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya. Allah berfirman :

… فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ…{البقرة : ٢٨٢}

Artinya : “…Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur…

Ayat ini mengajarkan agar mereka diuji apakah sudah bisa diserahkan hartanya atau belum. Kalau ternyata sudah mampu, maka hartanya diserahkan. Tetapi kalau belum, maka tidak boleh diserahkan, menunggu sampai bisa.

b.   Untuk kemaslahatan orang lain.

Untuk kemaslahatan orang lain, seperti pada muflis (pailit) karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutanginya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.

2.      Tindakan Terhadap Wanprestasi.

Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap orang yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya dilakukan beberapa tahap hingga boleh dilakukan penyitaan, itupun harus dengan prosedur yang berlaku :

a.        Penangguhan dan Pemutihan Hutang yang Tidak Mampu Bayar.

Di dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang, kalau perlu dihapus bukukan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala :

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلىَ مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ {البقرة :٢٨٠}

Artinya : “Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa “apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhnkan penagihan sampai di lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”.[5] Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda :

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ {رواه مسلم}[6]

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan di lindungi Allah.

Orang yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai sebagai qard hasan, yaitu pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran pahala, sehingga berlipat ganda ganjaran pahala itu. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ{الحديد : ١١}

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ia (Allah) melipat gandakan, karena ketika itu, yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dan dan kesabaran menunggu itulah yang dianugrahi ganjaran pahala setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebahagian atau semua hutang itu.

b.        Penyitaan Bagi yang Tidak Mau Bayar dan Pailit (al-Muflis).

Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melaui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu’adz, di mana Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa :

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَ بَاعَهُ فِى دَ يْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطنى}[7]

Artinya : “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni)

Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ  {رواه مسلم}[8]

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain.

Hadits ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, bahwa :

حجر المفلس لحق الغرماء…[9]

Artinya : “Penyitaan dari orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang karena pailit adalah hak bagi orang-orang yang memberi hutang…

Hadits ini secara zhahir menunjukkan bahwa setiap orang yang merasa hartanya berada pada diri orang yang bangkrut maka ia berhak untuk mengambilnya atau menyita kembali hartanya, namun tetap, bahwa masalah ini harus dikembalikan kepada yang berwenang yakni hakim, karena untuk mengetahui berapa jumlah hartanya dan membaginya dengan yang lain pula, hanya dapat dilakukan oleh hakim.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap harta Mu’adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya. Demikian menurut riwayat beberpa Imam, di antaranya Imam Syafi’i, Malik, Abu Yusuf, dll. Mereka membatasi bolehnya menyita itu dengan “adanya tuntutan dari salah satu pihak kepada hakim untuk diadakannya penyitaan”[10].

Amru bin Said menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda :

عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ {رواه ابوداود}

Artinya : “Dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya.” (HR. Abu Daud)

Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap orang-orang yang mampu tetapi tidak mau membayar hutangnya. Apalagi jikalau hutang itu adalah hutang yang direkayasa.[11] Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penyitaan adalah :

a.        Penangguhan pembayaran.

b.        Pelaporan kepada yang berwenang ketika terjadi permasalahan yang berkelanjutan. Pada zaman Nabi, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri menjadi orang yang berwenang, dan pada masa setelahnya adalah para Qadhi yang berwenang.

c.         Penyitaan diperbolehkan dlakukan sendiri dan ketika terjadi permasalahan yang berkelanjutan maka penyitaan dilakukan setelah ada putusan dari yang berwenang. Surat perjanjian adalah alat bukti dan alat bukti atas adanya perjanjian.

Adapun penyitaan langsung di luar pengadilan karena transaksi hutang piutang yang konvensional, maka hukum Islam membolehkan penyitaan secara langsung tersebut selama tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya, hal ini didasarkan pada ;

1.      Kaidah hukum Islam, yakni ( الاصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها  )[12]dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya”.

2.      Hadits Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi, ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  )[13]kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

3.      Kaidah hukum Islam, dimana ( العادة محكمة  )[14] kebiasaan adalah bagian dari hukum.

Melalui penjelasan ini maka boleh keduanya (antara kreditur dan debitur) membuat perjanjian yang tata cara berpiutang, membayang hutang dan akibat hukum jika terjadi wanpretasi yakni sita menyita. Pendapat dan putusanm ulama fiqh, seperti Syafi’i dll, adalah khusus untuk kasus-kasus yang tidak ada kesepakatan di antara para pihak yang bertransaksi.

C. Kesimpulan.

Kesimpulannya adalah, bahwa pandangan hukum Islam tentang prosedur penyitaan harta debitur yang wanprestasi menyangkut masalah perikatan, termasuk di dalamnya masalah penyitaan barang akibat seseorang tidak dapat melakukan prestasi, menjadi permasalahan mereka sendiri dan diselesaikan oleh mereka sendiri. Penyitaan secara langsung dibolehkan selama tidak menyalahi aturan agama, dan tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya.


[1] Wanprestasi adalah “tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan”. Lihat Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1963), h. 43

[2] Asy-Syaikh as-Said Sabiq, Fiqh as-Sunah, (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), Jilid ke-3, h. 405

[3] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 266

[4] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 482

[5] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 569

[6] Imam Muslim, Sohih Muslim, Juz II, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 600

[7] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz V, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.), h. 275

[8] Imam Muslim, op. cit., h. 681

[9] Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi’i, Minhaj Ath-Thalibin, (Bandung: Al-Ma’arif, t.th.), h. 52

[10] Qadir Hasan dkk, Nailul Authar (Terjemah), (Semarang: Thoha Putra, 1985), h. 1804

[11] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 24

[12] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Padang Panjang: Sa’adiyah Putra, t.th.), h. 19

[13] Imam At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi hadits no. 1272, Kitab Al-Ahkam, CD Al-Bayan

[14] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1978), h. 90

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s