MASJID BUKAN RUMAH POLITIK

“Tahun 2009 merupakan tahun perjuangan beberapa orang dan kelompok dalam merebut suara rakyat, sehinnga segala cara dilakukan termasuk dengan menggunakan masjid sebagai rumah politik 2009”

 

Masjid dari Sudut Historis

Agama Islam pada dasarnya lahir di kota Mekkah al-Mukarramah, namun perkembangan peradaban beserta penyebaran syi’arnya berasal dari kota Madinah al-Munawarah. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad saw beserta para shahabatnya pada awal mula Islam selalu dalam keadaan tertindas, sehingga mereka harus bermigrasi (hijrah) ke kota Yatsrib (yang kemudian disebut dengan Madinah). Pada akhirnya Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya tetap tinggal di Madinah meskipun dikemudian harinya Mekkah dapat ditaklukkan oleh mereka.

Nabi Muhammad saw sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai seorang Nabi memberikan nama untuk para pendatang dari Mekkah dengan sebutan “al-Muhajirin” (orang yang bermigrasi) dan penduduk asli Madinah diberi nama “al-Anshar” (penolong). Kemudian, untuk terus mempersatukan mereka dan sekaligus membangun kekuatan baru Islam, maka mulailah Rasulullah saw membentuk civil society baru dengan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar.

Dasar-dasar dari masyarakat Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw terdiri dari empat prinsip, yakni (1) Proklamasi berdirinya sebuah negara dengan cara mengumumkan nama Madinah al-Munawarah bagi kota Yatsrib, (2) mendirikan masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam, (3) mempersudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, persaudaran berdasarkan agama sebagai basis warga negara, (3) membuat undang-undang dan peraturan berdasarkan perjanjian yang terkenal dengan istilah Traktat Madinah, (4) membuat batas wilayah sebagai basis teritorial dengan membuat parit pada waktu perang Khandaq, (5) membuat lembaga-lembaga perlengakapan pemerintahan, seperti angkatan perang, pengadilan, lembaga pendidikan, bait al-maal, lembaga yang mengatur administrasi negara, serta menyusun ahli-ahli yang cakap dalam bertindak sebagai pendamping nabi. (Musyrifah Sunanto, 2003)

Berdasarkan prinsip di atas, maka jelaslah bahwa membangun masjid merupakan prinsip yang bersifat primer. Artinya, masjid (yang kemudian diberi nama Baitullah) sengaja didirikan pertama kali oleh Rasul sebagai sarana mempersatu umatnya. Di masjid tersebut kaum muslimin dapat bertemu mengerjakan ibadah, belajar, mengadili perkara, jual-beli, dan upacara-upacara lainnya. Namun ternyata, banyak terjadi hiruk pikuk yang kemudian mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, maka oleh Nabi dipisahkanlah tempat yang penuh hiruk pikuk tersebut dengan tempat ibadah (A.Syalabi, 1997).

Fenomena Penggunaan Masjid di Indonesia Saat Ini

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), masjid didefinisikan sebagai, rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Artinya, masjid bukanlah tempat umum yang siapa saja dapat melakukan apa saja di dalam tempat tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa definisi di atas telah mengalami penyempitan makna. Di mana masjid hanya diartikan sebagai tempat sembahyang (shalat) saja, padahal masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ke-Islaman selain shalat yang dapat dilaksanakan di dalam masjid, seperti pengelolaan zakat, taklim (pendidikan Islam), dll. Namun, definisi di atas tidak berpengaruh sama sekali dengan aktifitas masyarakat muslim dengan masjid di daerah mereka masing-masing. Bahkan hampir rata-rata kaum muslimin lebih memprioritaskan masjid untuk digunakan dari pada aula kantor lurah sebagai sarana penerangan, seperti pengumuman kerja bakti, pengumuman posyandu, dan pengumuman-pengumuman lainnya.

Kegiatan yang lebih hebatnya lagi adalah kegiatan politik yang dilakukan secara personal maupun kolektif, ketika mendekati waktu pemilihan umum. Melalui masjid mereka melakukan komunikasi politik dengan masyarakat baik melalui acara keagamaan seperti pengajian akbar, maupun kegiatan sosial seperti pengobatan gratis yang Islami, pemberian dana bantuan untuk pembangunan, dll. Bahkan yang lebih meresahkan adalah, penyebaran wacana prilaku positif melalui perspektif agama di masjid-masjid, seperti pembagian al-Qur’an, surat Yasin, al-Ma’tsurat, doa-doa, dan lain sebagainya dengan cover wajah mereka dan tulisan ucapan yang “seolah-olah” menganggap mereka sangat agamis.

Pada dasarnya, apa yang mereka lakukan tersebut adalah sikap politik kepentingan sementara dengan melakukan penafsiran tunggal (monophonic exegesis) atas keumumuan makna masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw pada awal pembentukan civil society-nya di Madinah. Namun mereka tidak melihat kelanjutan sejarah seperti yang telah dipaparkan oleh A. Syalabi di atas, di mana ketika banyak terjadi hiruk pikuk yang kemudian mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, maka Nabi memisahkanlah tempat yang penuh hiruk pikuk tersebut dengan tempat ibadah.

Fungsi Masjid dan Komunikasi Politik

Masjid merupakan tempat yang mulia di sisi Allah swt. Karena itu, Allah memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap tempat tersebut. Hal itu terbukti dengan banyaknya janji yang ditebar oleh Allah swt terhadap orang-orang yang mau memelihara dan membangun tempat itu. Salah satu di antara sekian banyak janji itu adalah bahwa Allah akan membuatkan rumah di surga bagi orang yang menggunakan hartanya untuk membangun masjid. Janji ini sesuai dengan sabda Nabi saw, “Barangsiapa membangun dari harta yang halal sebuah masjid untuk Allah, maka Allah mesti membangunkan rumah untuknya di Surga”.

Berdasarkan hadits di atas maka berbahagialah orang-orang yang membangun dan selalu memakmurkan masjid. Akan tetapi timbul pertanyaan kemudian, apakah boleh menggunakan masjid sebagai sarana komunikasi politik ? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengajak untuk bersama-sama mengingat kembali prilaku politik sahabat pasca wafatnya Rasulullah saw. Hal ini harus penulis tuangkan, karena pemilu pertama kali di dalam Islam adalah ketika terpilihnya Abu Bakar Shidiq ra sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah saw, namun bukan sebagai nabi atau rasul pengganti. Begitu juga dengan pengganti-pengganti setelahnya yakni Umar bin Khathab, Utsman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum.

Ketika Rasulullah saw wafat, terjadi pergolakan politik di antara sahabat Rasul tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Oleh karenanya, sebelum Nabi dikebumikan, kelompok Anshar dan Muhajirin berkumpul bersama melakukan musyawarah di balai Bani Saidah (tempat istirahat dan bukan masjid) dengan keputusan Abu Bakar al-Shidiq ra sebagai Khalifah. Begitu juga dengan Umar bin Khathab yang diangkat oleh Abu Bakar sebagai Khalifah setelahnya, pun bukan di masjid namun dirumahnya Abu Bakar. Adapun ketika pemilihan Utsman yang penuh dengan kontrak politik di Madinah tetap tidak pernah menggunakan masjid sebagai sarana komunikasi politik mereka. Dan yang terakhir adalah pembai’atan para sahabat Nabi atas Ali bin Abi Thalib ra sebagai Khalifah ke-empat pun tidak dilaksanakan di masjid. (Lihat Joesoef Sou’yb, 1979)

Data historis di atas menunjukkan betapa para sahabat Rasulullah Muhammad saw sangat memuliakan masjid, sehingga permasalahan politik yang sangat kental dengan urusan duniawi tidak pernah mereka lakukan di dalam masjid. Mengenai masalah masjid sebagai sarana komunikasi politik ini, Nasaruddin Umar (Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI) menyatakan; “sebaiknya masjid dijadikan sebagai basis yang bebas dari berbagai kepentingan sesaat. Masjid harus memberikan kesejukan, tapi kalau kita berikan semacam warna-warna politik tertentu, nanti menimbulkan resistensi dan akhirnya masjid ikut berpolitik”. (ekozone.com)

Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengingatkan para politikus Lampung beserta calon-calon legislatifnya, agar memperhatikan fungsi idealnya masjid. Idealnya, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik.  Jika selama ini pusat pembinaan masyarakat masih terpusat di lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, masyarakat harus maju mengembangkan lembaga kemasjidan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat dan masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Isyarat teologis yang menyatakan bahwa masjid itu “Rumah Tuhan bukan Rumah Politik”, sesungguhnya memberikan makna bahwa masjid tidak lagi membuat individu maupun kelompok sebagai sosok pemiliknya, tetapi merupakan gambaran kolektif yang terkait pada semangat ketuhanan yang universal, memancarkan semangat kebersamaan yang tumbuh melalui proses interaksi sosial secara alamiah. Wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s