IJTIHAD YÛSUF AL-QARADÂWI DAN HUKUM BISNIS ISLAM;Upaya Merespon Perkembangan Praktek Bisnis di Indonesia

Abstract

 

Yûsuf al-Qaradâwi is a moslem scholar of Qatar which have peeped out theory of ijtihad tarjîh intiqâ’î and ibda’î insyâ’î as a means to answer problems of contemporary Islamic law, including the problem of economic law and Islamic business. Through theory of ijtihad ibda’î insyâ’î, yielding alliance theory (new transaction), besides by oral, writing, deed and sign, this theory results the new Islamic business transaction through electronic media. Theory of ijtihad tarjîh intiqâ’î have strengthened the illicit of spreading product that damage akidah, ethics, and human being moral, like product related to pornography, harm and gibah not only in opera but also in film, music and infotainment.

Key Words : Ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi, Hukum Bisnis Islam

A. Pendauluan.

Pada awal Islam, dunia bisnis Islam yang paling populer dan langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah perdagangan dengan sistem mudârabah-nya.[1] Namun setelah wafatnya beliau, dunia semakin berubah dan berkembang dengan pesat, termasuk dengan masalah ekonomi (bisnis), yang kemudian memunculkan konsep-konsep baru dan dikenal oleh hampir seluruh warga negara di dunia ini. Achyar Eldine menjelaskan, setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.[2]

Untuk itu, ulamâ’ sebagai pewaris para nabi dalam hal ini memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan kembali tentang bagaimana tatacara berbisnis dan hukumnya yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat didukung oleh pemerintah setempat, dan dapat pula menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Dan Yûsuf al-Qaradâwi dalam hal ini, juga merupakan seorang ulamâ’ yang termasuk maksud di atas. Bahkan, ia sangat produktif dalam menjawab permasalahan umat Islam kontemporer, termasuk masalah hukum ekonomi dan bisnis Islam, dengan bentuk fatwa.

Fatwa sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah ijtihâd, dimana arti fatwa adalah, pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil Ijtihâdnya.[3] Adapun pembagian ijtihâd menurutnya adalah :

1. Ijtihâd Tarjîh Intiqâ’î, yakni menilik salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh kita, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum…sesungguhnya ijtihâd yang kami serukan adalah, mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat itu dan kita meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil Ijtihâd yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalil dan hujjah-nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih.[4]

2. Ijtihâd Ibda’i Insyâ’i, yakni mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulamâ’ yang terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama. Dengan kata lain, ijtihâd kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah kuno yaitu dengan seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulamâ’-ulamâ’ salaf, dan hal ini tidaklah menjadi suatu halanganpun atas karunia Allâh.[5]

Berdasarkan kedua teori di atas, Yûsuf al-Qaradâwi kemudian melahirkan jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan hukum Islam yang terjadi pada umat Islam di dunia dalam setiap tulisan dari karya-karyanya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan hukum bisnis Islam di Indonesia? Dilihat dari bentuk realnya, hukum bisnis Islam di Indonesia menurut hemat penulis, masih terbagi menjadi dua bagian, yakni ;

1. Hukum bisnis yang sudah masuk kedalam ruang lingkup legal formal berupa undang-undang dan peraturan pemerintah baik pusat maupan daerah, namun bentuknya belum berdiri sendiri dan sosialisasinya yang masih kurang efektif;

2. Hukum bisnis yang hanya ada di dalam aktifitas masyarakat saja tanpa harus dilegalkan, sehingga tidak terlihat bentuknya namun terasa penerapannya.[6]

Berdasarkan kedua bentuk real hukum bisnis Islam di Indonesia di atas, maka tentunya banyak pula praktek-parkatek bisnis yang perlu direspon dengan baik sehingga memunculkan gagasasn-gagasan baru yang lebih responsif. Namun yang menjadi permasalahan intinya adalah, bagaimanakah kedua teori ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi di atas dalam merespon permasalahan praktek bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih baik ?

B. Pembahasan.

Di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Islam dan kaum muslimin sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran hukum juga terhadap peradaban di dunia pada umumnya. Bahkan pada saat ini, pembahasan tentang aktualisasi atau reaktualisasi hukum Islam dalam bidang mu’âmalah di Indonesia masih terus didengungkan dan masih sangat relevan untuk dibicarakan dan diskusikan oleh setiap orang baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, apalagi jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam atau hukum ekonomi Islam, karena dibidang ini sangat diperlukan adanya pembaruan dan usaha reaktualisasi.

Secara substansial, hukum Islam adalah bagian dari hukum positif Indonesia yang bersumber al-Qur’an, al-Hadits, dan al-ijtihâd, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perikatan Islam. Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip syarî’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan (garar), perjudian (maisir), bunga (ribâ), dan penzaliman. Tetapi secara formal dari segi bentuk usaha (badan usaha) dalam kegiatan bisnis Islam bersumber dari hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan hukum syarî’ah (perikatan syarî’ah dan bisnis syarî’ah) secara yuridis adalah kuat dan legal dalam sistem hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena di dasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, bebas dari ketidak jelasan (garar) , perjudian (maisir), bunga (ribâ), dan penzaliman.

Adapun ijtihâd sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia, terutama ke negeri Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang di tawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang di keluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari segi hukum Islam.

Adapun produk ijtihâd yang dikeluarkan oleh al-Qaradâwi dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum bisnis Islam era modern ini, semuanya terangkum dalam jawaban halâl, harâm, mubâh dan makrûh.[7] Dan mengenai lapangan ijtihâd, Yûsuf al-Qaradâwi sebagai ahli etika ekonomi Islam[8] menjelasakan, ada dua buah lapangan ijtihâd yang di antara beberapa lapangan yang telah terjadi di dalamnya suatu perubahan besar, yang telah menjadikan apa yang dahulu merupakan hal yang berlaku dan benar, terbalik 180 derajat sehingga kita membutuhkan ijtihâd. Lapangan ijtihâd itu adalah ; pertama, bidang hubungan masalah finansial dan ekonomi, kedua, bidang ilmiah dan kedokteran.[9] Lalu apakah implikasi dari teori ijtihâd Yûsuf al-Qaradâwi tersebut :

1. Pembaharuan Dalam Bidang Perikatan.

Perikatan di dalam istilah fiqh disebut dengan al-‘aqdu, yang secara etimologi berarti :[10]

الر بط وهو جمع الطرفي حبلين ويشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

 

Artinya : “Ikatan, yakni mengumpulkan dua tepi dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya hingga tergabung, maka menjadilah ia seperti sepotong benda.

Berdasarkan pengertian ini, para fuqahâ’ menggunakan juga lafal aqad untuk sumpah, untuk al-‘ahdu (perjanjian), dan untuk sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli. Oleh karenanya, para fuqahâ kemudian mendefinisikan kata al-‘aqdu secara terminologi,[11] yakni :

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

 

Artinya : “Perikatan antara ijab dengan qabul dengan jalan yang dibenarkan oleh syari’at, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan transaksi (perikatan atau al-‘aqdu) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat mengenai rukun aqad dalam hukum Islam ini beraneka ragam di kalangan para ahli fiqh. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sigat al-‘aqdu, yakni ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah al-‘aqidain (subjek akad) dan mahal al-‘aqdi (objek akad). Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan madzhab asy-Syâfi’î termasuk imâm al-Gazalî dan kalangan madzhab Malikî termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqîdain dan mahal al-‘aqdi termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.[12] Namun jumhur ulamâ’ berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-‘aqîdaini, mahal al-‘aqdi, dan sighat al-‘aqdi.[13]

Adapun dalam perkembangannya di Indonesia, transasksi (ijab-kabul) dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini :[14]

a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.

b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikataan (transaksi) dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.

c. Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (al-‘aqdu). Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan akadnya dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman dalam transaksi tersebut.

d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta’âti atau mu’âtah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.

Sungguh tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada perkembangannya dunia teknologi pada zaman ini yang sungguh sangat pesat, maka terdapat pula kegiatan transaksi bisnis yang marak melalui internet dan SMS (electronics transaction ; transaksi elektronik), bahkan di Indonesia telah disahkan undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik. Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.

Akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan IPTEK (Ilmu Penge­tahuan dan Teknologi) di atas, tentunya telah memunculkan kegiatan bisnis kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. Kompleksitas masalah bisnis modern dewasa ini, menuntut pula elastisitas dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Apalagi realita yang ada telah memberikan gambaran yang jelas yaitu :

إن النصوص تتناهى ولكن الحوادث لا تتناهى [15]

 

Artinya : “Sesungguhnya naşş itu telah berakhir sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir.”

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berfikir yang mem­bawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan IPTEK dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan naþþ, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihâdi. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global.

Dalam hal transaksi bisnis melalui elektronik (seperti yang dijelaskan di atas), menurut Yûsuf al-Qaradâwi tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan ijab-qabul (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi.[16] Dan ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektrik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat “unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia)”[17]. Oleh karena berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (ijab-kabul) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula dengan jalan elektronik.[18] Penjelasan ini tentunya merupakan implikasi positif dari penggunaan ijtihâd ibda’ insyâ’i, yakni mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulamâ’ yang terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama, dan hal ini tidaklah menjadi suatu halanganpun atas karunia Allâh. Dengan jalan seperti ini maka hukum Islam akan terus şâlih likulli zamân wa makân.

2. Contoh Kasus Ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi Tentang Bisnis Islam.

Bidang bisnis yang ada di Indonesia adalah, bidang produsen, bidang konsumen, bidang lembaga perbankan dan keuangan, bidang badan publik dan pemerintahan. Adapun dari bidang-bidang ini, hampir rata-rata adalah bagian dari bisnis pada tataran konvensional. Dan pada dasarnnya, berbisnis pada tataran konvesional tidak mengenal istilah halâl dan harâm. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang (profit oriented).[19] Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.

Pertanyaan seperti itu tidak pernah tercetus di dalam hati mereka. Bahkan, menurut mereka, pertanyaan seperti itu tidak pada tempatnya karena mengaitkan ekonomi dengan etika atau produksi dengan norma. Mereka berpendapat, perpaduan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Akibatnya, di beberapa negara Islam mengizinkan penanaman tanaman berbahaya hanya karena ingin memperoleh keuntungan materi. Didapatkan bahwa chorome ditanam untuk dijadikan liquor seperti di al-Jazair pada masa penjajahan Perancis, dan penanaman ganja di Nangro Aceh Darussalam pada masa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apabila tanaman itu diniatakan untuk membuat sesuatu yang intoxicate (memabukkan), maka hukumnya harâm. Demkian pula dengan anggur, jika diniatkan untuk membuat wine (minuman keras) hukumnya harâm karena semua itu adalah pendukung tersebarnya kejahatan dan kriminalitas.

Selain dilarang menanam tanaman-tanaman di atas, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang harâm, baik harâm dipakai ataupun harâm dikoleksi. Misalnya adalah, membuat patung[20] atau cawan dari bahan emas dan perak[21] dan membuat gelang emas untuk laki-laki. Jika manusia masih memproduksi barang-barang yang dilarang beredar, maka ia turut berdosa. Jika orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar ini berjumlah ribuan atau jutaan, maka ia mendapat dosa dari mereka karena ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Jika manusia enggan memikul dosanya sendiri, lalu bagaimana pula ia harus memikul dosa ribuan atau jutaan orang? Demikian, menurut Yûsuf al-Qaradâwi dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam.

Di dalam hadîš þahîh, ditemukan alasan ungkapan di atas :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَ مِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَ لاَ يَــنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ{رواه مسلم}[22]

 

Artinya : “Raslulllah saw bersabda; barang siapa dalam Islam melestariakan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksankan, sesudahnya tanpa menguarangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

Dengan demikian, syari’at tidak membenarkan pembuatan segala komoditi yang hanya bisa digunkan untuk hal yang diharâmkan, atau mayoritas barang itu digunakan berbuat dosa, walaupun sebagian kecil komoditi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang diperolehkan. Sebab, sebagian kecil dan hal yang jarang ini tidak bisa dijadikan pijakan bagi suatu hukum. Adapun jika suatu hasil produksi dapat digunakan untuk berbuat baik dan buruk secara bersamaan, seperti pakaian “you can see”–yang halâl dikenakan wanita di rumah untuk menghibur suami tetapi harâm dikenakan di luar rumah–hal itu tidak diharâmkan, walaupun kaum sufi menganjurkan untuk menjauhinya.

Oleh karenanya, berdasarkan studi komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada dan setelah meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihâd yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjah-nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih. Hasil dari teori tersebut adalah dikuatkannya sebuah pendapat bahwa di antara produk yang dilarang keras beredar ialah produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gîbah dan sadisme, baik dalam opera, film, infotimen dan musik.[23] Juga apa saja yang berhubungan dengan dengan media informasi, baik media cetak ataupun media televisi. Pada umumnya, pengusaha dalam bidang ini hanya mengejar pendapatan, mengembangkan ekspor, dan meraih laba tanpa pernah memikirkan halâl dan harâm.[24]

Dampak negatif produk seperti ini lebih berbahaya dari pada ganja dan narkotika, walaupun korban yang jatuh akibat narkotika sangat kasat mata. Sebab, pornografi dan sadisme merusak jiwa, sedangkan ganja dan narkotika hanya merusak tubuh. Ganja dan narkotika adalah bahaya yang selalu diawasi, sedangkan pornografi dan sadisme beredar dengan bebas. Lebih dari pada itu, pengedar ganja dan narkotika di hukum jika mereka tertangkap, sedangkan produsen film (oknum pornografi) di sanjung dan dipuji jika ia meraih sukses. Terakhir, pornografi meracuni masyarakat sebelum mereka diracuni oleh narkotika dan mematikan mereka sebelum dimatikan oleh narkotika. Maka semua orang yang ikut andil dalam produksi mulia dari penulis naskah, sutradara, bintang film, badan pelaksana, pelaksana shooting, dan produser bertanggung jawab di hadapan Allah swt atas tindakan kriminal mereka terhadap masyarakat, khususnya siapa saja yang terkena pengaruh.

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَ لاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}

 

Artinya : “(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” (QS. Al-Nahl : 25)

C. Kesimpulan.

Yûsuf al-Qaradâwi memiliki dua teori ijtihad yakni tarjîh intiqâ’î dan ibda’î insyâ’î dalam menjawab permasalahan umat Islam kontemporer, termasuk di dalamnya permasalahan hukum bisnis Islam. Ketika kedua teori ini diaplikasikan dalam menjawab praktek bisnis di Indonesia maka ia menghasilkan jawaban yang sangat brilliant dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Melalui teori ijtihâd ibda’î insyâ’î, menghasilkan teori perikatan (transaksi) baru, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, yakni dengan cara transaksi melalui media elektronik. Adapun teori ijtihad tarjîh intiqâ’î, telah menguatkan haramnya peredaran produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gîbah dan sadisme, baik dalam opera, film, infotimen dan musik.


DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad., Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000

Ash-Shiddqiey, TM Hasbi., Pengantar Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Djamil, Faturrahman., “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Hukum Perikatan, oleh Mariam Darus Badrulzaman…[et al.]., Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Mas’adi, Ghufron A., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama’, Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006

Rajafi, Ahmad., “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, Lampung, IAIN Raden Intan, 2008

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, 2005

al-Qaradâwi, Yûsuf., al-Ijtihâd fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah ma’a Nazârât Tahlîliyah fi al-Ijtihâd al- Mu’aþir, diterjemahkan oleh Achmad Ayathori menjadi Ijtihâd Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

———————, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

———————, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtiþâd al-Islâmi, alih bahasa oleh Zainal Arifin menjadi Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insanio Press, 1997

 


 

[1] Agustianto, “Bisnis Rasûlullâh saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007, Mudharabah adalah (عقد شركة فى الربح بمال من رجل وعمل من آخر) sebuah perjanjian berserikat untuk mendapatkan profit, yang satu sebagai pemodal dan yang satunya lagi adalah pelaksana operasional. Lihat Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta’rîfat, (Jakarta: Da al-Hikmah, t.t), h. 217

[2] Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Sosialisme adalah bentuk perekonomian di mana pemerintah paling tidak bertindak sebagai pihak dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Komunisme adalah sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat, produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas. Dalam sistem ekonomi Fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Lihat Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April 2007, jika dilihat dari pengertian di atas maka akan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seluruh defenisi di atas dengan sistem ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam menurut hemat penulis merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di dasarkan pada sendi-sendi keIslaman.

[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. Ke-1, h. 62

[4] Yûsuf al-Qaradâwi, Al-Ijtihâd fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah ma’a Nazârât Tahlîliyah fi al-Ijtihâd Al-Mu’aþir, diterjemahkan oleh Achmad Ayathori menjadi Ijtihâd Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150-151

[5] Ibid., h. 169

[6] Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), h. 7

[7] Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), h. 130

[8] Muhamad membagi pemikir ekonomi Islam kepada empat fase, [1] fase pertama sebagai peletak dasar pemikiran (s/d 450 H/1058 M), [2] fase kedua sebagai penerus fase pertama (450-850 H/1058-1446 M), [3] fase ketiga adalah fase yang tidak banyak ditemukan pemikir ekonomi Islam, karena telah di kuasi oleh bangsa Barat. Hanya ditemukan dua pemikir ekonomi Islam yaitu Shah Wali Allâh (1703-1762 M) dan Jamaluddin al-Afgani (1897), [4] fase ini adalah fase sekarang (1350 H – sekarang/1932 M – sekarang), ditemukan diantaranya adalah Yûsuf al-Qaradâwi. Lihat Muhamad, Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 104-105

[9] Yûsuf al-Qaradâwi, Ijtihâd op.cit., h. 133-139

[10] TM Hasbi ash-Shiddqiey, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. I, h. 33

[11] Ibid.

[12] Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 79

[13] Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Hukum Perikatan, oleh Mariam Darus Badrulzaman…[et al.]., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. I, h. 252-258

[14] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), Edisis Revisi, h. 68-71

[15] Muhammad Abû Zahrah, Tarîkh al-Mazdâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-Aqâ’id wa Tarîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah, (Cairo: Dâr al-Fikr, 1989), h.16

[16] Yûsuf al-Qaradâwi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. I, h. 831

[17] Yûsuf al-Qaradâwi, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtiþâd al-Islâmi, alih bahasa oleh Zainal Arifin menjadi Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insanio Press, 1997), h. 175-178

[18] Ahmad Rajafi, op.cit., h. 134

[19] Prinsip bisnis konvensional tidak sejalan dengan Islam, karena nilai-nilai hukum bisnis Islam, lebih menekankan pada terciptanya hubungan yang manusiawi dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam kegiatan bisnisnya. Nilai tersebut menempatkan manusia sebagai objek tidak dapat dieksploitasi, karena dalam kondisi bagaimanapun manusia tetap dalam kerangka nilai insâniyah yang bermartabat. Misalnya, dalam prinsip mudârabah dan musyârakah yang dikenal dengan sebutan “bagi hasil” (loss and profit sharing principle), dalam keadaan untung dan rugi harus dinikmati secara bersama-sama, tidak boleh terjadi senang di atas penderitaan orang lain. Inilah yang ditegaskan dalam al-Qur’an, “lâ tazlimûn walâ tuzlamûn” (tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Kemudian dalam praktik bisnis Islam, ada suatu hal yang tidak ada dalam sistem-sistem bisnis dan ekonomi konvensional, berupa penekanannya yang yang tidak selalu pada pendekatan hasil (output), melainkan juga menekankan bagaimana prosesnya. Pendekatan proses ini menjadi penting dalam menentukan keberhasilan dalam sistem bisnis Islam. Jika penekanan hanya pada hasil atau output saja, maka di dalamnya akan melahirkan pola yang cenderung eksploitatif dan menghalâlkan segala cara.

[20] Patung di sini hendaknya dimaknai secara khusus bukan secara umum, di mana patung yang diharâmkan dalam hal ini adalah patung-patung seperti salib atau dewa-dewa yang dapat mengakibatkan seorang muslim dapat menjadi sesat atau syirik, namun jika hal itu dibuat oleh non-muslim dan dijual belikan untuk komonitas mereka sendiri maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Adapun, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali, di mana mereka menjual-belikan patung-patung dewa-dewa sebagai cendra mata bagi para turis lokal maupun manca negara, dan di antara mereka ada seorang muslim yang ingin membelinya dengan niat bukan sebagai sesembahan namun hanya sebagai perhiasan semata, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada sebuah kaidah “hukum itu sesuai dengan illat-nya”, dan ‘illat haramnya jual-beli patung adalah “sebagai sesembahan”, dan ketika niatnya bukan untuk itu, maka ia tidak terkena hukum haram.

[21] Menurut hemat penulis, ada dua hal yang mengakibat hal tersebut menjadi harâm untuk dipakai dan dikoleksi, yakni (1) karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mubazir dan dapat mengarah kepada kesombongan, dan yang (2) hal ini berkaitan dengan hadîš Nabi Muhammad saw,لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل janganlah kalian menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan bentuk dan takaran yang sama”. Kata “mišlan bimišlin” bermakna sejenis dan serupa di dalam timbangannya, artinya jika emas atau perak tersebut sudah terbentuk menjadi cawan maka akan sulit untuk mencari yang sejenis dan serupa dalam timbangannya.

[22] Imâm Muslim, Şahîh Muslim Bâb Man Sanna Sunnatan Hasanatan No. 4830, Juz 13, h. 163, al-Maktabah al-Syâmilah

[23] Acara infotimen dan acara pengiriman sms berhadiah di Indonesia mulai marak diketengahkan ke hadapan masyarakat Indonesia setelah reformasi bergulir di negara ini, dengan suguhan acara pokok infotimennya yakni masalah perceraian para artis. Namun permasalahan ini baru di bahas pada tahun 2006 oleh para ulamâ’ di Indonesia, dan hanya oleh para ulamâ’ yang tergabung dalam satu organisasi masyarakat Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006, dengan jawaban ; (1) Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telpon atau sms dengan tarif pulsa melebihi tarif pulsa biasa adalah termasuk judi dan hukumnya haram karena terdapat unsur maisir yang dijadikan sarana mencari keuntungan bagi pemberi hadiah, (2) Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau mendengar acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan seseorang melalui acara apa pun adalah haram, kecuali di dasari tujuan yang dibenarkan secara syar’i, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta bantuan, dan meminta fatwa hukum. Lihat Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006, h. 26 & 33

[24] Permasalahan yang juga berkembang sangat pesat saat ini di Indonesia adalah, tentang kegiatan bisnis melalui media cetak dan elektronik yang dapat merusak akidah umat Islam di Indoensia yakni tentang berlangganan sms ramalan jodoh, rezeki, dll, dengan tarif yang sangat pariatif, namum caranya sama, yakni dengan terus menerus menarik pulsa di HP sampai habis, salah satunya adalah dengan cara ketik REG (spasi) RAMAL kirim ke 9366. Kegiatan bisnis seperti ini perlu ditanggapi secara cepat dan tepat baik oleh para ulamâ’ maupun pemerintah, hal ini karena perkembangan kepemilikian HP di Indonesia sangatlah cepat, bahkan anak yang baru duduk di kelas I SD saja sudah ada yang memilikinya. Oleh karenanya, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan dapat merusak akidah mereka.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s