GAIRAH BERBUAT DOSA JARIAH DI PENERIMAAN CPNSD

 

“Islam kini hanya dikenal sebagai simbol agama semata. Ajarannya, hanya diketahui di dalam buku pelajaran saja. Dan umatnya, sudah tidak takut lagi dengan dosa, bahkan dengan bergairahnya mereka berbuat dosa jariah dengan melakukan kecurangan di dalam penerimaan CPNSD.”

 

CPNSD dan Isu Negatif

Pembahasan tentang CPNSD seolah tak ada habisnya di tanah Lampung ini, mulai dari isu lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada kabar penggunaan joki di dalam ujian. Hal ini memberikan efek negatif di dalam diri masyarakat sehingga mereka merasa pesimistis dan skeptis untuk mendaftar di tes CPNSD pada tahun-tahun yang akan datang.

Negative issue yang terus di blow up oleh hampir di seluruh surat kabar Lampung, menunjukkan betapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah mulai memudar. Masyarakat tidak akan pernah dapat merasakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merdeka (berkehidupan kebangsaan yang bebas), karena Pemerintah Daerah dianggap tidak menjalankan isi Preambule UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan dicabutnya hak “pemenang kejuaran” di dalam tes CPNSD karena prilaku negatif di atas, maka sudah barang tentu mereka tidak mendapatkan keadilan sehingga kesejahteraan mereka terhambat. Dan dengan terus dijalankannya kegiatan negatif di atas secara continuous, berarti Pemerintah Daerah telah melakukan kebohongan publik, sehingga menghilangkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesungguhnya yang menarik untuk disikapi lebih lanjut adalah, perilaku umat Islam di tanah Lampung ini yang selalu bergairah dalam menjalani dosa disetiap penerimaan CPNSD. Perilaku seperti ini seolah tidak pernah terbayang di dalam diri mereka bahwa hal tersebut merupakan perbutan dosa. Bahkan yang ada adalah, hitung-hitungan secara matematis untung rugi pra dan pasca kelulusan. Bagi mereka tidak ada masalah untuk mengeluarkan ratusan juta asalkan anak mereka diterima, karena jika diterima, hanya dalam waktu beberapa tahun saja, modal mereka akan kembali.

Ironinya adalah, para ulama di Lampung seolah cenderung menarik diri (resignasi) dari pembahasan di atas. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hadiah saja, bukan bagian dari suap-menyuap (al-rasyi wa al-murtasyi), dan di dalam hukum Islam, hadiah hukumnya halal. Jika diperhatikan jawaban di atas, maka terasa sekali sifat ketidak tawadhu’-an (rendah hati) dan sifat ketidak aliman orang yang dianggap ulama di atas, karena hal yang syubhat (abu-abu) dihalakan. Hal ini menunjukkan betapa mereka seolah-olah tidak mengetahui, di mana urusan syubhat (abu-abu) yang dianggap sebagai sesuatu yang halal itu, merupakan perbutan yang tidak dibenarkan di dalam Islam.

Oleh karenanya melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji perilaku negatif di dalam penerimaan CPNSD melalui prespektif hukum Islam dengan pendekatan mafhum mukhalafah (pemahaman tersirat). Di mana menurut hemat penulis, pelaku joki, pemberi dan penerima suap, pelelang kursi pegawai, merupakan perbuatan dosa dengan predikat dosa jariah (dosa yang terus mengalir).

Predikat Dosa Jariah di Penerimaan CPNSD

Selama ini setiap muslim hanya mengetahui amal jariyah (pahala perbuatan yang terus mengalir) saja di dalam Islam melalui ungkapan hadits Rasulullah Muhammad saw yang menjelaskan bahwa “jika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh pahalanya kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya” (HR. Muslim).

Secara eksplisit hadits ini menunjukkan, betapa Allah swt. akan memberikan pahala (reward) yang tidak akan pernah berhenti mengalir bagi siapa saja yang melakukan tiga hal di atas. Dan tiga hal tersebut jika ditelaah secara seksama adalah orang-orang yang telah memberikan manfaat berlebih untuk orang lain. Namun, secara implisit, hadits di atas sesungguhnya memberikan gambaran kepada umat Islam, bahwa selain adanya amal jariah maka tentunya ada pula dosa jariah. Rasionalisasi seperti ini sangatlah layak (reasonable) untuk terus dikembangkan.

Penentuan makna secara implisit ini di dalam teori ushul fiqh (jurisprudensi) disebut dengan mafhum mukhalafah (pemahaman tersirat), yang bermakna “indikasi dari ungkapan tertentu terhadap ketetapan hukum bagi objek yang tidak dibicarakan pada teks itu merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang ditunjuk oleh apa yang diucapkan karena ketiadaan batasan dari beberapa batasan pengikat yang layak dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu.” (Muhammad Adib Shalih, t.th.)

Dengan berdasarkan definisi di atas maka jelaslah bahwa dosa jariah benar adanya di dalam Islam, dengan penalaran (rasionalisasi) bahwa penentuan dosa jariah merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu. Yakni, hukum bagi orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian.

Dosa yang terus mengalir tanpa henti ini (dosa jariah) sengaja dipredikatkan kepada mereka karena ke-mudharatan (kejahatan) sosial yang telah dilakukan. Hal ini disebut sebagai kejahatan sosial karena beribu-ribu peserta tes dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, jika amal jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan manfaat sosial, maka dosa jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan ke-mudharatan sosial.

Hal di atas juga sejalan dengan ungkapan Rasulullah Muhammad saw ; “barang siapa dalam Islam melestariakan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksankan, sesudahnya tanpa menguarangi dosa-dosa mereka sedikitpun” (HR. Muslim).

Dengan demikian, hukum Islam tidak membenarkan segala perbuatan yang hanya dilakukan untuk hal-hal yang diharamkan, apalagi untuk mengumpulkan dosa jariah di setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian.

Adapun orang-orang yang mengetahui kejatahan sosial tersebut juga harus memberitahukan kepada petugas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan (inspection), jangan sampai hanya taken for granted (terima apa adanya), karena memberikan keleluasaan menuju kejahatan (dosa) juga merupakan kejahatan (dosa) yang perlu dihindari. wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s