FIQH DAUD AL-ZHAHIRI

BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemikiran fiqh yang kemudian memunculkan alirannya (madzhab) bukan hanya ada 4 saja, tetapi masih ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan jumlahnya bisa mencapai puluhan. Namun yang terkenal hingga sekarang ini hanyalah 4 saja. Padahal banyak juga yang mengenal mazhab selain yang 4 seperti mazhab al-Ibadhiyah yang didirikan oleh Jabir bin Zaid, juga mazhab al-Zaidiyah yang didirikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin , juga ada mazhab al-Zahiriyah yang didirikan oleh Daud bin Ali al-Zhahiri dan mazhab-mazhab lainnya.

Sedangkan yang dikenal 4 mazhab sekarang ini adalah karena keempatnya merupakan mazhab yang telah terbukti sepanjang zaman bisa tetap bertahan, padahal usianya sudah lebih dari 1.000 tahun. al-Hanafiyah, al-Malikiyah, asy-Syafi’iyah dan al-Hanabilah adalah empat dari sekian puluh mazhab yang pernah berkembang di masa kejayaan fiqh dan mampu bertahan hingga sekarang ini. Di dalamnya terdapat ratusan tokoh ulama ahli yang meneruskan dan melanggengkan madzhab gurunya. Dan masing-masing memiliki pengikut yang jumlahnya paling besar, serta mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama.

Namun, saat ini mulai kembali banyak orang yang mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan Islam melalui jalur pemikiran fiqh Daud al-Zhahiri. Hal ini terjadi karena madzhab al-Zhahiri adalah salah satu diantara madzhab fiqh kalangan ahlusunnah wal jamaah yang didirikan oleh Abu Sualiman Daud Al-Ashfahani Azh-zhahiri yang lahir tahun 202 H di Kufah Iraq dan wafat di tahun 270 H di Baghdad. Nama beliau sering disingkat menjadi Daud al-Zhahiri. Oleh sebab itulah, melalui tulisan ini penulis ingin mencoba untuk mengkaji secara mendalam dan sitematis tentang fiqh Daud al-Zhahiri ini.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumusakan masalahnya, yakni ; bagaimanakah pola pemikiran fiqh yang diterapkan oleh Daud al-Zhahiri ?

BAB  II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hidup dan Karya Ilmiah Daud al-Zhahiri.

Daud al-Zhahiri lahir di Kufah pada tahun 200 H/815 M, dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/883 M. Ia seorang ahli fiqh, mujtahid, ahli hadits, hafiz, dan pendiri Madzhab al-Zhahiri. Nama lengkapnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Ishfahani. Tokoh yang dijuluki Abu Sulaiman ini dibesarkan dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia. Pada mulanya, ia merupakan penganut fanatik madzhab al-Syafi’i meskipun ayahnya seorang penganut madzhab Abu Hanifah. Namun ia belajar tidak langsung kepada imam al-Syafi’i, tetapi dari murid dan sahabatnya, karena ia baru berusia 4 tahun ketika imam al-Syafi’i wafat. Guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahawaih (161-238 H), seorang ulama Khurasan (Iran) yang mencapai derajat hafiz dalam bidang hadits, serta penyusun kitab hadits “al-Musnad”.[1]

Di samping mempelajari fiqh al-Syafi’i, ia juga mempelajari hadits dari para muhaddits semasanya. Ia menerima hadits dari orang-orang yang bermukim di Baghdad, kemudian melawat ke Nisabur, Iran, dan meriwayatkan hadits dari para muhaddits negeri tersebut. Ia menyusun hadits-hadits yang diriwayatkannya di dalam bukunya sehingga (ketika berorientasi ke fiqh al-Zhahiri), fiqh-nya sesungguhnya merupakan kumpulan hadits yang diriwayatkannya sendiri.

Untuk membangun madzhabnya, Daud al-Zhahiri menulis berbagai karya, antara lain :

1.      Kitab al-Hujjah (buku tentang argumentasi).

2.      Kitab al-Khabar al-Mujib li al-‘Ilm (buku mengenai informasi keilmuan).

3.      Kitab al-Khusus wa al-‘Umum (buku tentang penjelasan mengenai lafal khusus dan umum).

4.      Kitab al-Mufassar wa al-Mujmal (buku mengenai lafal yang jelas dan tidak jelas pengertiannya).

5.      Kitab Ibthal al-Qiyas (buku yang membahas masalah penolakn terhadap kias).

6.      Kitab Ibthal al-Taqlid (buku yang berisi penjelasan mengenai larangan bertaklid).

7.      Kitab Khabar al-Wahid (buku tentang hadits ahad).[2]

Abu al-Faraj Muhammad bin Abi Ya’qub Ishaq al-Waraq al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Nadim (w. 385 H/995 M), penyusun buku “al-Fihris” menyebutkan bahwa sejumlah besar topik fiqh karya Daud al-Zhahiri seperti tentang bersuci, haid, shalat, haji, nikah, dan thalak. Namun semua karya Daud al-Zhahiri ini menurut informasi dalam Da’irah al-Ma’arif al-Islamiyah (Ensiklopedi Islam) sudah tidak ada lagi.[3] Akan tetapi dari jalan madzhabnya ini, pengikutnya banyak ikut membuat kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, dan kitab pegangan yang cukup populer dikalangan ahli fiqh yaitu “al-Muhalla” dalam masalah fiqh, dan kitab “al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam” dalam masalah ushul fiqh.

B. Pemikiran Fiqh Daud al-Zhahiri.

Fuqaha’ sepakat mengatakan bahwa Daud al-Zhahiri merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa syari’at merupakan nash yang zhahir (nyata). Oleh sebab itu, alirannya disebut madzhab al-Zhahiri, sebuah sebutan yang selalu disandarkan kepada namanya. Mazhab ini pernah berkembang di Andalusia dan mencapai puncak keemasannya di abad kelima hijriyah. Namun di abad kedelapan, mazhab ini punah dan habis.[4]

Daud al-Zhahiri mendasarkan madzhabnya atas pengamalan zhahir nash al-Qur’an dan al-sunah. Ia berpendapat bahwa keumuman nash al-Qur’an dan al-sunah dapat menjawab segala persoalan. Jika tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah, ia menerapkan ijma’ termasuk ijma’ shahabat. Sedangkan bila tidak ada juga dalam ijma’, biasanya mereka menggunakan metode istishab yaitu kaidah bahwa hukum asal sesuatu itu mubah (boleh). Ia menolak metode qiyas, istihsan, sad al-zari’ah, ra’yu dan ta’lil nushush al-ahkam bi al-ijtihad. Menurutnya semua itu bukan dalil ahkam (hukum). Ia pun menolak dalil taqlid.[5]

Berikut ini beberapa pandangannya tentang ijma’, qiyas dan taqlid.[6]

1.      Tentang Ijma’.

Ijma’ yang dimaksud oleh Daud al-Zhahiri hanyalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat. Ijma’ seperti inilah yang dapat dijadikan hujjah. Sesudah generasi mereka sudah tidak ada lagi ijma’. Alasannya adalah, mengatahui pendapat yang disepakati oleh para mujtahid di masa sahabat adalah mungkin karena mereka dikenal, berjumlah sedikit, dan mudah untuk berkumpul guna membahas suatu masalah secara bersama. Sedangkan jumlah mujtahid pasca generasi sahabat demikian banyak dan tersebar diseluruh penjuru dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pendapat mereka.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat madzhab lain yang tidak membatasi ijma’ pada kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat, tetapi mencakup tabi’in.

2.      Tentang Qiyas.

Pada dasarnya Daud al-Zhahiri menolak peng­gunaan qiyas dan ra’yu. Ia berpendapat bahwa hu­kum yang dibentuk dengan qiyas adalah hukum ‘aqliah (berdasarkan akal), sedangkan agama bersifat Ilahiah. Seandainya agama adalah ‘aqliah, tentu hukum yang berlaku akan berbeda dengan hu­kum yang dibawa oleh al-Qur’an dan al-sunah. Namun, kemudian ia menerapkan qiyas. Hal ini dilatarbela­kangi oleh pengalamannya di dalam menetapkan hukum. Pengalaman itu telah membuatnya meneliti kembali metode yang digunakan oleh ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi. Mereka berpegang te­guh pada al-Qur’an dan sunah serta menolak qiyas dan ra’yu sama sekali. Sementara itu, praktek per­adilan menuntut adanya perangkat-pembantu lain­nya, seperti qiyas ketika referensi dari al-Qur’an dan sunah tidak memadai. Meskipun begitu, menurut pendapatnya, qiyas boleh digunakan hanya apabila nash menyatakan keharaman atau kehalalan sesuatu serta menjelaskan ‘illat-nya. Namun, apabila nash tidak menjelaskan ‘illat (alasan hukum), maka seorang mujtahid tidak berhak untuk membuatnya sendiri, lalu melakukan qiyas dengannya. Dalam hal ini Allah swt berfirman :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَ بِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {الشورى : 10}

Artinya : “Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali.[7]

Artinya, bukan kepada ra’yu dan qiyas. Adapun ia menyebut qiyas yang digunakannya ini dengan nama dalil. Namun, dalil dalam pandangannya ter­masuk dalam ruang lingkup al-istidlal al-fiqh (de­duksi dalil fiqh) yang bersandar pada nash yang jelas, bukan termasuk dalam ruang lingkup qiyas.

Dalam deduksi dalil terdapat banyak teknik. Sebagai con­toh, nash mengemukakan dua premis tanpa menge­mukakan kesimpulannya : “Setiap yang memabuk­kan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram” (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud dari Ibnu Umar). Kesimpulannya ialah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Hukum ini tidak ditemukan melalui qiyas, tetapi melalui dilalah alfaz (indikasi lafal) atau (seperti diistilahkan oleh para ahli mantik) al-qiyas al-idmari (qiyas yang menyembunyikan). Teknik lain adalah ta’mim al-syart (generalisasi kata kerja syarat). Umpamanya terdapat nash dari firman Allah swt :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اْلأَوَّلِينَ {الأنفال : 38}

Artinya : “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu”.[8]

Nash ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir, tetapi hukumnya berlaku bagi setiap orang yang melakukan maksiat. Artinya, apabila orang yang melakukan maksiat berhenti dan bertobat dari per­buatannya, maka ia akan mendapat ampunan dari Allah swt. Generalisasi ini datang dari zhahir-nya nash, bukan dari qiyas.

3.      Tentang Taqlid.

Daud az-Zahiri melarang taqlid secara mutlak. Orang yang sangat awam pun harus berijtihad. Jika tidak mampu berijtihad, ia harus ber­tanya kepada orang lain. Akan tetapi, ia baru boleh menerima pendapat orang lain itu jika disertai dengan dalil dari al-Qur’an, atau al-sunah, atau ijma’. Jika orang itu tidak mengemukakan dalilnya, maka ia harus bertanya kepada orang lain lagi.

Adapun hasil pemikiran fiqh-nya adalah :[9]

1.      Membatasi pengharaman riba pada enam jenis barang yang disebutkan di dalam hadis Nabi saw, yaitu emas, perak, jelai, gandum, buah kurma, dan garam (HR. Muslim). Menurut fuqaha’ mazhab lain, pengharaman riba terhadap keenam jenis itu mempunyai ‘illat dan karenanya dapat dilakukan qiyas terhadap barang lain yang mempunyai kesamaan ‘illat dengannya. Daud az-Zhahiri menolak pendapat fuqaha’ tersebut. Menurutnya, Rasulullah saw telah membatasi barang-barang yang dapat ditakar, dimakan, dan disimpan sebagai makanan pokok, pada empat jenis. Seandainya riba berlaku pada semua barang yang ditimbang atau dimakan, tentu ia akan mengatakan, umpamanya, “janganlah kamu menjual barang-barang yang dimakan dengan barang-barang yang dimakan secara riba.” Kata-kata ini lebih ringkas dan lebih berfaedah. Karena ia tidak mengatakan demikian, tetapi hanya menyebut k­empat jenis, maka pengharaman riba terbatas pada keempat jenis tersebut.

2.      Orang yang dalam keadaan junub dan tidak mempunyai wudhu boleh menyentuh mushaf al-Qur’an. Pendapat ini mempunyai hubungan dengan pendapatnya tentang al-Qur’an dalam surah al-Waqi’ah ayat 78-79, Allah swt menyebutkan al-Qur’an antara lain sebagai berikut, “la yamassuhu illa al-mutahharun” (tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disuci­kan) dan “fi kitab maknum” (pada kitab yang terpeli­hara [Lauh Mahfuz]). Menurut pendapatnya, al-Qur’an yang digambarkan oleh Allah swt dengan firman-Nya tersebut bukanlah makhluk, melainkan kalam Allah yang merupakan satu kesatuan dengan Zat-Nya. Sementara itu, al-Qur’an dalam arti tulisan­tulisannya, yang ada pada manusia serta boleh disen­tuh oleh orang yang haid dan orang yang junub adalah makhluk.

BAB  III

KESIMPULAN

Berdasarakan seluruh pemaparan di atas, maka dapatlah disimpulkan isi dari makalah ini, yakni :

1.      Daud al-Zhahiri adalah seorang mujtahid baru dengan membentuk madzhab sendiri setelah adanya empat madzhab yang mu’tabar. Nama madzhabnya adalah madzhab al-Zhahiri.

2.      Pemikiran fiqh Daud al-Zhahiri merupakan pengamalan zhahir nash al-Qur’an dan al-sunah. Ia berpendapat bahwa keumuman nash al-Qur’an dan al-sunah dapat menjawab segala persoalan. Jika tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah, ia menerapkan ijma’ termasuk ijma’ shahabat.

3.      Daud al-Zhahiri menolak metode qiyas, istihsan, sad al-zari’ah, ra’yu dan ta’lil nushush al-ahkam bi al-ijtihad. Menurutnya semua itu bukan dalil ahkam (hukum). Ia juga menolak dalil taqlid.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan…[et al.]., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van   Hoeve, 2006

Abu Qisthi, “Mazhab Zahiri”, dalam http://www.syariahonline.com, 7 Januari 2009

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Gema Risalah Press,         2006

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 56

Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran          Tekstual dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007


[1] Abu Qisthi, “Mazhab Zahiri”, dalam http://www.syariahonline.com, 7 Januari 2009

[2] Abdul Aziz Dahlan…[et al.]., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), Volume 6, h. 1981

[3] Ibid., h. 1976

[4] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 56

[5] Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 46

[6] Abdul Aziz Dahlan…[et al.]., op.cit., h. 1975-1976

[7] Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 2006), hlm. 969

[8] Ibid., h. 346

[9] Abdul Aziz Dahlan…[et al.]., op.cit., h. 1977

FIQH PERIODE IJTIHAD

BAB  I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur’an. Sebagai sumber utama, al-Qur’an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu aqidah, khuluqiyyah dan ‘amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyah ber­kaitan dengan etika atau akhlak. Dan amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af’al (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (‘ama­liah) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama ; Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua ; mu’amalah, yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.[1]

Hukum tentang ‘amaliah kemudian lebih dikenal dengan sebutan fiqh, yang bearti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu bathin. Karena itulah at-Tirmizi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamannya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fiqhun atau paham tidak sama dengan ‘ilmu walaupun wazan lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum yang zhanni dalam dirinya.

Secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu bersifat zhanni. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zhannya, sedang ilmu tidak bersifat zhanni seperti fiqh. Namun karena zhan dalam fiqh ini kuat maka ia mendekati ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.

Dalam definisi di atas terdapat batasan atau fasal yang disamping menjelaskan hakikat dari fiqh itu sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh. Batasan itu adalah melalui penggunaan kata hukum, syar’iyyah, ‘amaliah dan penggunaan kata digali dan ditemukan serta kata tafsili.

Al-Amidi memeberikan definisi yang berbeda dengan yang di atas, yaitu “Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal”.[2]

Dengan menganalisa kedua definisi di atas dapat ditemukan hakikat fiqh, yaitu ;

1.      Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah;

2.      Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat ‘amaliyah furu’iyah;

3.      Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa fiqh itu adalah “dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah”. Dari pengertian ini terlihat kaitan yang sangat erat antara fiqh dan syari’ah, dimana syari’ah diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan Allah itu terbatas dalam firman dan penjelasannya melalui lisan Nabi Muhammad saw. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah manusia itu, harus ada pemahaman mendalam tentang syari’ah, sehingga secara ‘amaliah, syari’ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terinci. Ketentuan terinci tingkah laku mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya yakni, bagaimanakah sesungguhnya pemahaman tentang fiqh pada masa ijtihad ?

Adapun batasan masalah yang dimaksud dengan masa ijtihad di sini, menurut hemat penulis terbagi dalam tiga periode, di mana akal dengan landasan mashlahat mulai diterapkan secara proporsional dan profesional,yakni periode khulafa’ al-Rasyidun, masa awal pertumbuhan fiqh dan masa keemasannya.

BAB  II

PEMBAHASAN

A. Fiqh Pada Masa Khulafa’ al-Rasyidun.

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. sampai Mu’awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H/661 M. Sumber fiqh pada periode ini, di samping al-Qur’an dan sunah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H/634 M), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budayanya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha’ berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang di­taklukkan Islam sudah sangat luas dan masing­masing memiliki budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha’ dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoal­an baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada al-Qur’an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam al-Qur’an, mereka mencari jawab­annya dalam sunah Nabi Muhammad saw. Namun jika dalam sunah Rasulullah saw tidak dijumpai pula jawab­annya, mereka melakukan ijtihad.[3]

B. Fiqh Pada Masa Awal Pertumbuhannya.

Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun (terutama sejak Usman bin ‘Affan men­duduki jabatan khalifah, 33 H/644 M), muncul ber­bagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Di Irak, Ibnu Mas’ud muncul sebagai fuqaha’ yang menjawab berbagai persoalan hukum yang di­hadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial ma­syarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hedzjaz atau Hijaz (Mekah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas`ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih ber­orientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas’ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan nalar (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul madrasah atau aliran ra’yu (akal) (ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi).

Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/ 665 M) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hu­kum yang muncul di daerah itu. Adapun di Mekah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sa­habat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hu­kum oleh para fuqaha’ Madinah dan Mekah sama, yaitu berpegang kuat pada al-Qur’an dan hadits Nabi saw. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunah Rasulullah saw diturun­kan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha’ Mekah dan Madinah dalam menangani ber­bagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha’ di Irak. Cara-cara yang di­tempuh para sahabat di Mekah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya alirah ahl al-hadits.[4]

Ibnu Mas`ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha’i (w. 76 H), Alqamah bin Qais an-Nakha’i (w. 62 H), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, di antaranya Said bin Musayyab (15-94 H). Adapun murid-murid Abdullah bin Abbas di antaranya Ata bin Abi Rabah (27-114 H), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H) di Mekah serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman.

Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi tabi’in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti nama para tabi’in tersebut, di antaranya fiqh fiqh an-Nakha’i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Sauri.

C. Fiqh Pada Masa Keemasan.

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode Kemajuan Islam Pertama (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga ber­bagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkem­bang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya.

Dinasti Abbasiyah (132 H/750 M-656 H/1258 M) yang naik ke panggung pemerintahan menggan­tikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha’ untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786­809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma’mun. Di samping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang meng­atur masalah administrasi, keuangan, ketatanegara­an, dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul al-Kharaj. Ketika Abu Ja’far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga me­minta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun bukunya yang berjudul al-Muwatta’ (Yang Disepakati).

Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi sangat tajam, se­hingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha’ mela­kukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali mun­culnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak ha­nya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, te­tapi juga membahas persoalan-persoalan yang mung­kin akan terjadi yang dikenal dengan istilah fiqh taqdiri (fiqh hipotetis).[5]

Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok ahl al-ra’yi berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra’yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbath-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran ahl al-hadits dapat menerima pengertian ra’yu yang dimak­sudkan ahl al-ra’yi, sekaligus menerima ra’yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbath-kan hukum.

Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedjaz untuk mempel­ajari kitab al-Muwatta’ yang merupakan salah satu kitab ahl al-hadits. Sementara itu, Imam asy-Syafi’i mendatangi Imam al-Syaibani di Irak.

Periode ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan ushul al-fiqh. Di antara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah al-Muwatta’ milik Imam Malik, al-Umm oleh Imam al-Syafi’i, dan Zahir al-Riwayah dan al-Nawadir oleh Imam al-Syaibani. Kitab ushul al-fiqh yang pertama kali disusun adalah al-Risalah oleh Imam al-Syafi’i. Teori ushul al-fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori qias, istihsan, istishlah, dll.

BAB  III

KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan pembahasan di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan :

1.      Pada periode Khulafa’ al-Rasyidun, untuk pertama kali para fuqaha’ berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang di­taklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha’ dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoal­an baru tersebut.

2.      Periode kedua merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun (terutama sejak Usman bin ‘Affan men­duduki jabatan khalifah, 33 H/644 M), muncul ber­bagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

3.      Pada periode keemasan, ciri khas yang menonjol adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga ber­bagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkem­bang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dan pada periode ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan ushul al-fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van        Hoeve, Jakarta, 2006

Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968

Abdullah Nasih Ulwan, Syariat Islam, Alih Bahasa Daud Rasyid, Usamah Press,    Jakarta, 1992

Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’, Dar al-  Kitab al-Hadits, Damsyiq, 1975

Husein Hamid Hasan, Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Nahdhah          al-Arabiyah, Mesir, 1971

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum    dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005

Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam Fi      Ushul al- Ahkam, Daar al-Fikr, Beirut, 1996


[1] Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968, hlm. 32

[2] Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushul al- Ahkam, Juz IV, Daar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 227

[3] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 336

[4] Ibid., hlm. 337

[5] Ibid.

KONSEP-KONSEP ISTIHSAN, ISTISHLAH DAN MASHLAHAT AL-AMMAH

Oleh :
KH Ali Yafie

Dinamika hukum Islam dibentuk  oleh  adanya  interaksi  antara
wahyu dan rasio. Itulah yang berkembang menjadi ijtihad; upaya
ilmiah menggali dan menemukan hukum bagi  hal-hal  yang  tidak
ditetapkan  hukumnya  secara  tersurat (manshus) dalam syariah
(al-kitab wa sunnah).  Dengan  demikian,  sumber  hukum  Islam
terdiri  atas:  al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal. Selain dari
sumber   hukum   primer   tersebut,   dikenal   juga    adanya
sumber-sumber   sekunder  (al-mashadir  al-tab'iyyah),  yaitu:
syariah terdahulu (syar' man qablana). Pendapat  sahabat  Nabi
(qaul al-shahabi), kebiasaan/adat-istiadat (al'urf), Istihsan,
Istishlah dan Istishhab.

ISTIHSAN

Pada saat-saat awal terbentuknya pemikiran  hukum  Islam  yang
metodis  (ilmu  fiqh),  dikenal  adanya  dua kubu pengembangan
pemikiran hukum Islam; yaitu kubu Irak dan kubu  Hijaz.  Tokoh
utama  kubu  Irak ialah Imam Abu Hanifah, dan tokoh utama kubu
Hijaz adalah Imam Malik. Biasanya para  ulama  pendukung  kubu
Irak  dikenal  sebagai  ahl  al-ra'y, dan para ulama pendukung
kubu Hijaz dikenal sebagai ahl al-hadits.

Ahl  al-ra'y  sesuai  dengan  situasi   lingkungannya,   dalam
pengembangan  pemikiran  hukumnya  (metoda  ijtihadnya) volume
penggunaan rasio lebih besar  dari  volume  penggunaan  hadist
(sebagai  salah  satu  sumber  syari'ah).  Ini  tidak berarti,
mereka tidak mengakui keabsahan hadist itu, atau  sama  sekali
tidak  menggunakan sumber hukum itu. Tapi penggunaannya sangat
terbatas.

Di pihak lain  kita  dapat  mengamati,  ahl  al-hadits  sesuai
dengan   situasi   lingkungannya,  mereka  dalam  pengembangan
pemikiran hukum (metode ijtihadnya) volume  penggunaan  sumber
hukum  hadits  lebih besar dari volume penggunaan sumber rasio
(dalam  hal  ini  qias).  Ini  tidak  berarti  mereka  menolak
penggunaan  sumber  rasio  itu.  Kedua  kubu tersebut mengakui
keabsahan sumber hukum qias.

Ahl al-ra'y  yang  volume  penggunaan  rasionya  lebih  besar,
ternyata  tidak  saja  menggunakan  qias yang merupakan bentuk
penggunaan rasio  dengan  cara  analogis  ilmiah  ketat,  tapi
mereka  juga  menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas.
Dalam hubungan inilah lahir konsep Istihsan.

Istilah "Istihsan" sebagai technische-term banyak  beredar  di
kalangan  tokoh-tokoh  (ulama)  dari  aliran  pemikiran  hukum
(mazhab) Hanafiyah. Mereka  menggunakannya  secara  tersendiri
atau menyebutnya berdampingan dengan kata/istilah qias. Mereka
sering mengatakan, hukum  dalam  masalah  ini  bersumber  dari
Istihsan.

Dengan kata lain mereka mengatakan, dalam masalah ini, menurut
qias hukumnya begini, dan menurut  Istihsan  hukumnya  begini.
Kita menggunakan qias dalam masalah ini, atau kita menggunakan
istihsan dalam masalah ini. Sepanjang  penelitian  guru  besar
ilmu-ilmu  Syari'ah  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Kairo,
Syekh Muhammad Zakariya al-Bardisi,  mereka  yang  menggunakan
Istihsan sebagai sumber hukum tidak mempunyai kesepakatan atas
suatu definisi tentang Istihsan  itu,  bahkan  kita  menemukan
dari  mereka beberapa definisi yang kontradiktif, di antaranya
adalah:

Istihsan itu, ialah peralihan dari hasil sesuatu  qias  kepada
qias  yang  lain  yang lebih kuat. Menurut al-Bardisi definisi
ini tidak mencakup (ghair jami'), karena tidak dapat menampung
Istihsan  yang  ditegakkan  di  luar  landasan  qias,  seperti
Istihsan yang ditegakkan di atas landasan nas, atau ijma' atau
dharurah.

Definisi  yang  lain, menyebutkan Istihsan itu suatu qias yang
lebih   dalam   (khafi),   tidak   segera   dapat   ditangkap,
dibandingkan  dengan  qias  yang  jelas  (jali).  Definisi ini
menurutnya, bukan saja  tidak  mencakup,  tapi  apa  yang  dia
maksud dengan qias di sini tidak begitu jelas, apakah itu qias
dalam arti technische-term, atau dalam arti yang mencakup qias
yang  lebih  luas  yang  dikaitkan dengan suatu ketentuan umum
atau suatu kaidah-kaidah hukum yang baku.

Sebagian lagi memberikan definisi, istihsan  itu  ialah  semua
ketentuan  syar'i  (baik  yang bersifat nash, atau ijma', atau
dharurah, atau qias yang lebih dalam) dibandingkan dengan qias
yang  jelas.  Definisi ini pun belum mencakup, karena ada juga
istihsan yang ditegakkan atas landasan 'urf atau mashlahah

Secara harfiah  Istihsan  itu  berarti  menganggap  baik  akan
sesuatu  baik  itu  fisik  maupun  nilai.  Kata  ini  kemudian
digunakan  sebagai  suatu   technische-term   yang   membentuk
pengertian  baru  menggambarkan  suatu  konsep penalaran dalam
rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk  menggali  dan
menemukan  hukum  sesuatu kejadian yang tidak ditetapkan hukum
dari sumber syari'ah yang tersurat,  atau  sumber  hukum  yang
dipersamakan  dengan  itu,  yakni  kesepakatan  para ahli yang
berwenang (ahl al-ijtihad) di kalangan umat Islam.

Dalam analogi qias, dibutuhkan adanya  suatu  ketentuan  pokok
yang  bersifat  terinci  (tafshili)  untuk  dijadikan landasan
mengaitkan sesuatu yang ada persamaannya, dalam hal tujuan dan
sasaran   ditetapkannya   ketentuan   tersebut.  Dalam  bahasa
tekniknya  harus  ada  ashl  dan  harus  ada   'illah,   untuk
menghasilkan suatu hukum bagi kejadian baru.

Dari uraian ini dapat ditangkap, ada empat elemen dari analogi
qias itu, yakni ketentuan  pokok  (ashl),  landasan  penyamaan
('illah),  kejadian baru (far), ketentuan yang dihasilkan dari
pengaitan (ilhaq) tersebut di atas  dan  inilah  yang  disebut
hukum  qias.  Sebagian  ahl  al-ijtihad  menganggap  qias  ini
merupakan  upaya   final   dalam   penggalian   dan   penemuan
hukum-hukum dari sumber syari'ah atau sumber yang dipersamakan
(ijma'), tapi sebagian yang lain beranggapan, masih ada  upaya
penalaran   yang   lain  seperti  Istihsan  dan  istislah  dan
seterusnya.

Analogi Istihsan tidak terikat  pada  keketatan  analogi  qias
karena  dimungkinkan  adanya qias alternatif (qias kahfi) yang
terlepas dari elemen 'illah (dalam analogi qias  biasa),  atas
pertimbangan  sesuatu  alasan  yang  lebih kuat. Alasan itulah
menjadikan qias  jali  (biasa)  dialihkan  kepada  qias  khafi
(alternatif)  dan  hasilnya  disebut  Istihsan.  Termasuk pula
dalam kategori Istihsan, pengecualian  masalah  tertentu  dari
suatu  ketentuan  pokok  yang  bersifat  umum, atau dari suatu
kaidah hukum, karena  pengecualian  itu  didukung  oleh  suatu
nash,  atau  ijma',  atau  'urf atau dharurah, atau mashlahah.
Dengan kata  lain  pertimbangan  adanya  ketentuan  lain  atau
kesepakatan,  atau  kebiasaan, atau keadaan darurat atau suatu
kepentingan nyata, semua  itu  merupakan  elemen-elemen  dalam
hukum Istihsan.

Dalam   perkembangan   pemikiran  hukum  Islam,  Istihsan  ini
ditempatkan  sebagai  sumber  hukum  sekunder,   di   kalangan
penganut  aliran pemikiran hukum (madzhab) Hanafiyah. Kemudian
berkembang pula secara terbatas  dalam  aliran  Malikiyah  dan
Hambaliyah,  sekalipun  dengan  istilah-istilah  yang berbeda.
Yang dicatat sebagai seorang tokoh  yang  menolak  menempatkan
Istihsan  itu sebagai suatu sumber hukum sekunder, adalah Imam
Syafi'i, karena beliau berpendapat, kaidah-kaidah interpretasi
atas   ketentuan-ketentuan  syari'ah  (al-Qur'an  dan  Sunnah)
ditambah dengan analogi qias,  sudah  cukup,  untuk  menampung
segala  perkembangan  yang  terjadi,  yang  perlu ditata dalam
hukum Islam.

ISTISHLAH

Istishlah merupakan suatu konsep dalam pemikiran  hukum  Islam
yang menjadikan mashlahah (kepentingan/kebutuhan manusia) yang
sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi suatu  sumber  hukum
sekunder.  Karenanya  juga  konsep  ini  lebih  dikenal dengan
sebutan, al-mashlah al-mursalah atau al-mashalih  al-mursalah.
Konsep   penalaran   ini  bermula  dikembangkan  dalam  aliran
pemikiran hukum Islam (madzhab)  Malikiyah.  Tapi  dapat  kita
catat,  pada hakekatnya konsep ini telah dikenal dan digunakan
oleh angkatan pertama ahl al-ijtihad di kalangan  sahabat  dan
tabi'in.  Dan  ternyata  kemudian  diambil alih juga oleh Imam
al-Ghazali   dari   aliran    Syafi'iyah    dengan    beberapa
penyempurnaan.  Tapi  perlu  dicatat,  konsep ini ditolak oleh
aliran Zhahiriyyah dan Syi'ah.

Landasan pemikiran yang membentuk konsep ini ialah,  kenyataan
bahwa,  syari'ah  Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya
mengarah  kepada  terwujudnya  mashlahah  (apa  yang   menjadi
kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya
di  permukaan  bumi).  Maka  tidak  dituntut  untuk  dilakukan
manusia  untuk kepentingan hidupnya, dan manusia tidak dicegah
melakukan  sesuatu,  kecuali  hal-hal   yang   pada   galibnya
membahayakan dan memelaratkan hidupnya. Maka, upaya mewujudkan
mashlahah dan mencegah mafsadah (hal-hal yang merusak)  adalah
sesuatu  yang  sangat  nyata dibutuhkan setiap orang dan jelas
dalam syari'ah yang diturunkan Allah kepada  semua  rasul-Nya.
Dan itulah sasaran utama dari hukum Islam.

Dalam kajian para ahl-ijtihad ada tiga jenis mashlahah, yaitu:

1.Mashlahah yang diakui ajaran syari'ah, yang terdiri dari
  tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

    1.1.Dharuriyyah (bersifat mutlak) karena menyangkut
        komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni
        hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga
        dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya,
        nasab keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima
        tersebut biasanya disebut al-kulliyyat al-khams atau
        al-dharuriyyat al-khams, yang menjadi dasar mashlahah
        (kepentingan dan kebutuhan manusia).

    1.2.Hajiyyah (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan
        kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

    1.3.Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap) dalam rangka
        memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.

2.Mashlahah yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu
  kepentingan yang bertentangan dengan maslahah yang diakui
  terutama pada tingkat pertama.

3.Mashlahah yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.

Penempatan masalah ini sebagai suatu  sumber  hukum  sekunder,
menjadikan  hukum  Islam  itu  luwes dan dapat diterapkan pada
setiap kurun waktu di segala lingkungan  sosial.  Namun  perlu
dicatat  ruang  lingkup  penerapan  hukum mashlahah ini adalah
bidang mu'amalat, dan tidak menjangkau bidang  ibadat,  karena
ibadat itu adalah hak prerogatif Allah sendiri.

Para  ahli  yang  mendukung konsep penalaran ini mencatat tiga
persyaratan dalam penerapan hukum mashlahah ini, yaitu,

 1. Mashlahah itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan
    atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau
    mencegah terjadinya madharrah (bahaya atau kemelaratan).

 2. Mashlahah itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau
    segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan
    menjadi kebutuhan umum.

 3. Hasil penalaran mashlahah itu tidak berujung pada
    terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash
    syari'ah atau ketetapan yang dipersamakan (ijma').

AL-MASHLAHAH AL-'AMMAH

Hukum Islam mengenal mashlahah 'ainiyah (kepentingan perorang)
dari  setiap  manusia, yang sifatnya umum yakni yang merupakan
kepentingan  setiap  manusia  dalam  hidupnya,  seperti   yang
digambarkan   dalam   uraian  terdahulu  tentang  al-kulliyyat
al-khams. Hal-hal ini terkait  dengan  taklif  yang  berbentuk
fardhu  'ain. Seperti misalnya yang menyangkut mashlahah harta
benda/kepentingan seorang manusia memiliki harta benda  (untuk
makan,  pakaian  dan  tempat  tinggalnya) hal ini bersangkutan
dengan fardhu 'ain yang dijelaskan dalam  tuntunan  Rasulullah
saw  (thalab-u  'l-halal  faridhatun  'ala kulli muslim) yaitu
kewajiban bekerja mencari rizki  memenuhi  kebutuhan  hidupnya
sehari-hari.   Seterusnya   yang   menyangkut  mashlahah  akal
pikiran, bersangkutan dengan fardhu 'ain yang dijelaskan dalam
hadits  lain  yang  berbunyi (thalb-u 'l-'ilmi faridhatun 'ala
kulli muslim). Begitu  seterusnya  menyangkut  tiap  mashlahah
yang sifatnya dharuriyyah, jelas memperlihatkan keterkaitannya
dengan kewajiban perorangan sebagai imbalan  adanya  pengakuan
atas  mashlahah  dharuriyyah  yang  menimbulkan hak-hak mutlak
perorangan bagi setiap manusia.

Di samping  mashlahah  tersebut  di  atas,  hukum  Islam  juga
mengenal  mashlahah  'ammah  yang  menjadi kepentingan bersama
masyarakat  atau  kepentingan  umum  (algemeen   blang).   Ini
menyangkut hak publik dan berkaitan dengan fardhu kifayah.

Imam  Rafi'i menjelaskan,fardhu kifayah itu adalah urusan umum
yang menyangkut  kepentingan-kepentingan  (mashalih)  tegaknya
urusan  agama  dan  dunia  dalam  kehidupan kita, di antaranya
adalah  mencegah  kemelaratan  orang  banyak  (kaum   Muslim),
menciptakan  lapangan  kerja untuk mewujudkan mata pencaharian
bagi anggota-anggota  masyarakat,  menegakkan  kontrol  sosial
melalui  amar  ma'ruf  nahi  mungkar,  mencerdaskan  kehidupan
masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan
penyebaran buku-buku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Imam al-Ghazali, Al-Mustashfa.

2. Imam al-Syathibi, Al-Muwafaqat.

3. Imam al Syafi'i, Al-Umm.

4. Imam Suyuthi, Al-Asybah wa 'l-Nazhair:

5. Al-Mahmashani, Hikmatuttasyri'wa Falsafatih.

6. M. Sallam Madkur, Madkhal al-Fiqh al-Islami.