WACANA TENTANG KAWIN SIRRI DALAM FIQH KONTEMPORER

Oleh :

AHMAD RAJAFI SAHRAN, M.Hi

A.    Pendahuluan.

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keterununan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an, antara lain QS. An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا اْلأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوافُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{النور : 32}

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [QS. al-Nuur : 32]

Karena begitu pentingnya sebuah perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religis, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur di dalam sebuah undang-undang khusus perkawinan yang bernama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan untuk mengatur lebih rinci tentang keperdataannya sehingga terlihat nilai-nilai religis di dalamnya, maka pada tahun 1991 dibuatlah satu buah aturan “fiqh Indonesia” yang kemudian diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan mengenai masalah perkawinan tersebut, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi ; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Berdasarkan “fiqh Indonesia” di atas, maka terlihat sekali pembaharuan hukum di Indonesia, di mana yang tadinya sebelum UU ini disahkan, hukum Islam di Indonesia secara politis hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian adat masyarakat Indonesia, dan ia merupakan “kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat”[2]. Namun dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti “merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori receptie[3]. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah, adanya dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut kelompok tradisional dengan kelompok modern. Kali ini, fenomena itu dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan (sirri) yang tidak dilakukan di hadapan petugas pencatan nikah. Pengesahan ini dihasilkan dari “Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur”[4].

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan atau sirri ini cukup alot, namun tetap mengahasilkan dua jawaban ; (1) Peserta ijtima’ ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudharat, (2) Pernikahan di bawah Tangan (sirri) hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.[5] Dua jawaban ini bagi hemat penulis menunjukkan ketidak tegasan MUI dalam menanggapi masalah agama dan negara dalam dimensi fiqh kontemporer. Hal tersebut berbeda dengan pemikiran modern yang terus berjuang untuk meng-goul-kan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga tidak terdapat ke-mudharat-an dan dapat dijadikan sebagai alat perlindungan terhadap wanita dan keturunan. Muhammad Quraish Shihab misalnya, ia sangat berharap agar “setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan kepada pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti”[6]. Oleh karenanya melalui makalah ini, penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan wacana pernikahan sirri dalam perkembangan fiqh kotemporer ini, khususnya di Indonesia, sehingga bisa ditemukan responsifitas nilai-nilai hukum Islam dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

B.     Pembahasan.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “zawaj”.[7] Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “pernikahan” dan “perkawinan”, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda di dalam menarik akar katanya saja.[8] Perkawinan adalah ;

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط[9]

Artinya : “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء  بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما[10]

Artinya : “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu aqad yang kuat atau mitsaqan ghalizhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani yakni membentuk keluarga yang sakinah dan saling mencintai. Jika ditinjau dari segi hukum, nampak sekali terlihat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suarni-isteri dan dihalalnya hubungan,seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah swt :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ َلآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم : 21}

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan firman Allah swt. yang telah disebut di atas, maka definisi yang diberikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terasa sekali sudah sejalan dengan syari’at Islam, di mana nikah harus berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut juga perlu dicatat oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah sirri.

Nikah sirri merupakan perbuatan hukum yang masih dalam kajian hukum privat atau keperdataan dan belum masuk ke dalam ranah pidana jika terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Hal ini sesungguhnya merupakan keprihatinan yang mendalam bagi perjalan hukum Islam di Indonesia karena di satu sisi negara ini mengharuskan perkawinan warga negaranya untuk dicatat, namun di sisi lain terjadi kekeringan hukum karena masih terjadi pelanggaran hukum perkawinan dengan mengatasnamakan agama.

Problem mendasar apologi agama bagi pelaku nikah sirri adalah adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum Islam. Padahal, jika ingin  mengikuti perintah Tuhan secara kaffah, maka perintah untuk taat kepada pemimpin yang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan adalah kewajiban yang mutlak. Dan perintah negara untuk mencatat setiap perkawinan tidak terdapat sedikitpun unsur kemaksiatan di dalamnya. Adapun mengenai dikotomi hukum negara dan hukum Islam khusunya masalah hukum perkawinan, Muhammad Syahrur pernah menjelaskan :

لا يوجد فى الإسلام زواج شرعي و زواج مدني فكلاهما واحد.[11]

Artinya : “Tidak ada di dalam Islam dikotomi hukum perkawinan antara agama dan negara, keduanya adalah satu kesatuan.

Dengan berpikir positif atas berlakunya hukum perkawinan sebagai sebuah produk “fiqh Indonesia” maka tentunya bisa diraih kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi jika dilihat hukum perkawinan dari segi taklifiyyah, di mana hukum perkawinan menjadi haram ketika adanya niatan untuk menyakiti. Dan dalam hal ini, kegiatan pernikahan sirri di lebih banyak terjadi semata-mata karena, (1) ingin mencari suasana baru dan tidak berani untuk izin dengan istri yang pertama, (2) ketakutan terhadap aturan hukum karena menjadi pejabat publik atau abdi negara, dan lagi-lagi tidak berani untuk meminta izin dengan istri yang pertama, dan yang (3) takut ketahuan pimpinan karena adanya kontrak kerja yang mengharuskan status single. Melalui beberapa alasan di atas, maka jelaslah bahwa kebohongan menjadi alasan utama yang disembunyikan, dan jika kebohongan yang diutamakan maka masih bisakah perkawinan itu mendapatkan derajat hukum mubah? tentunya tidak.

Melalui alasan di atas, maka wajar rasanya jika kemudian Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah sirri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah.[12] Alasan mendasarnya adalah, karena dalam pernikahan tersebut ada unsur “bohong” secara sepihak dalam ikatan suci (mitsaqan ghalizha) perkawinan. Contoh kasus yang saat ini booming, yakni pernikahan sirri Bupati Garut yang hanya berlangsung 4 hari dan kemudian ditinggalkan.[13] Jika hal ini diteruskan dan menjadi budaya baru untuk melakukan fasada fi al-ardhi (kerusakan di muka bumi) dengan alasan agama, maka tentunya kita patut takut dengan keberlangsungan hidup anak dan cucu kita semua di masa yang akan datang.

Oleh karenanya, dirasa urgen dan sangat mendesak untuk mulai menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu unsur terpenting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dan secara fiqh-pun juga telah disebutkan :

مالا يتم الواجب  إلا به فهو واجب

Artinya : “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus pencatatan perkawinan, penulis berangkat dari anggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.

Selain narasi kaidah fiqh di atas, inti hukum Islam Indonesia menempatkan  hukum negara sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penciptaan kemashlahatan, bukan kemudian menghadapkannya dengan hukum Islam yang nota bene masih dalam kitab-kitab fiqh klasik semata. Dengan demikian, hukum Islam Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan justifikasi teologis terhadap peraturan perundang-undangan negara yang dinilai, tentunya setelah melalui proses konfirmasi yang mendalam, berkesesuaian dengan ruh al-syari’ah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pencatatan nikah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Bila pemahaman seperti di atas dapat diterima, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks ke-Indonesiaan, maka rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya lima syarat, akan tetapi jumlahnya bisa menjadi enam, yakni ditambah dengan ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas maka menurut hema penulis, fiqh perkawinan yang lebih responsif dengan kaidah berpikir bangsa Indonesia adalah, pendapat yang menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian terpenting yang harus diterapkan di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena nilai positifnya lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang tidak menggunkan pencatatan perkawinan di dalamnya. Sehingga pada akhirnya wanita-wanita yang dinikahi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dalam perjalan pernikahannya.

C.    Kesimpulan.

Melalui berbagai penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulannya, bahwa dalam perkembangan berpikir fiqh kontemporer, tidak ada lagi dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan, semuanya adalah hukum yang satu. Dan mengenai nikah sirri, ia bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena di dasari atas “kebohongan” dalam melakukan mitsaqan ghalizha dari sebuah perkawinan. Adapun wacana yang telah dihembuskan oleh negara mengenai perbuataan melanggar hukum ini adalah diperbolehkannya untuk memidanakan pelaku perbuatan nikah sirri.

 DAFTAR PUSTAKA

 Ahmad SF, Amrullah., (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ali, Muhammad Daud., Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

al-Husaini, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad., Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

al-Jaziri, Abdurrahman., al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Mukhtar, Kamal., Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Syahrur, Muhammad., al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000

Internet :

MUI online, “Kep. Komisi B Ijtima MUI” dalam http://halalguide.com

Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam http://kliping.kemenag.go.id

Bupati Garut Dilaporkan Mantan Istri Ke Polisi, dalam http://antaranews.com


[1] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[2] Amrullah Ahmad SF. (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[3] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 238

[4] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2012

[5] MUI online, “Kep. Komisi B Ijtima MUI” dalam http://halalguide.com, 1 Januari 2012

[6] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2012

[7] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1

[8] Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

[9] Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

[10] Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2

[11] Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an Qira`at Mu’ashirah, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626

[12] Kliping Berita Kementerian Agama RI, Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam http://kliping.kemenag.go.id, 03 Desember 2012

[13] Antaranews.com, Bupati Garut Dilaporkan Mantan Istri Ke Polisi, dalam http://antaranews.com, 03 Desember 2012

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s