NIKAH DI BAWAH TANGAN

A. Pendahuluan.

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keterununan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah subhanahu wa ta’ala, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an, antara lain QS. an-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا اْلأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوافُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{النور : 32}

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Di Indonesia telah terjadi pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga, dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum UU ini disahkan, hukum Islam di Indonesia secara politis hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian adat masyarakat Indonesia. Ia merupakan “kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat”[1]. Dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti “merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori receptie[2].

Menurut UU ini, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

1.      Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2.      Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. “Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975”[4] dengan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Namun yang terjadi di lapangan adalah, terjadi dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut kelompok tradisional dengan kelompok modern. Kali ini, fenomena itu dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan di bawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari “Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur”[5]. Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot, namun tetap mengahasilkan dua jawaban :

1.      Peserta ijtima’ ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudharat.

2.      Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.[6]

Dua jawaban di atas menunjukkan ketidak tegasan MUI dalam menanggapi masalah nikah di bawah tangan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pemikiran modern yang terus berjuang untuk meng-goul-kan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga tidak terdapat ke-mudharat-an dan dapat dijadikan sebagai alat perlindungan terhadap wanita. Muhammad Quraish Shihab misalnya, ia sangat berharap agar “setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan kepada pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti”[7].

Sebagai contoh bahayanya nikah tidak dicatat adalah, seseorang akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti yang autentik tentang identitas pribadi seseorang. Misalnya dalam keluarga, akta perkawinan mempunyai aspek hukum untuk digunakan sebagai bukti jika dalam keluarga terjadi peristiwa kematian. Misalnya seorang suami meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, yang akan tampil secara bersama-sama sebagai ahli waris dari si suami (yang meninggal). Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah isteri yang sah dari suaminya yang telah meninggal dunia. Demikian pula bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ketiga anak tersebut benar-benar anak kandung yang sah (nasabnya kepada orang tuanya). Dalam hal ini, tidak akan timbul kesulitan apabila telah memiliki bukti autentik berupa akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa dengan akta perkawinan, maka isteri yang ditinggalkan oleh suaminya mempunyai suatu pegangan (alat bukti) yang menunjuk-kan bahwa dia benar-benar sebagai janda dari si suami yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelaslah bahwa aspek hukum dari pencatatan nikah adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal perkawinan dan nasab anak. Segala peristiwa itu dicatat, karena sebagai sumber adanya kepastian perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya pada saat terjadinya koflik dan pertengkaran yang berujung dengan perceraian walau perceraian tersebut itupun di bawah tangan juga.

Berdasarkan permasalahan inilah yang kemudian memunculkan girah penulis untuk mengkaji hal ini secara mendalam dengan rumusan masalah, bagaimanakah hukum Islam di Indonesia membahas tentang nikah di bawah tangan ?

B. Pembahasan.

1.      Definisi dan Dasar Hukum Nikah.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “zawaj”.[8] Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “pernikahan” dan “perkawinan”, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.[9] Perkawinan adalah ;

عبار ة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya : “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.[10]

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء  بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya : “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani yakni membentuk keluarga yang sakinah dan saling mencintai.

Apabila ditinjau dari segi hukum, nampak sekali terlihat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suarni-isteri dan dihalalnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai.

Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ َلآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم : 21}

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala yang telah disebut di atas, maka definisi yang diberikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terasa sekali sudah sejalan dengan fiqh Islam, di mana nikah harus berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dasar hukun nikah di Indonesia menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 dan 2, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

2.      Pemikiran Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

Undang-undang RI tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut juga perlu dicatat oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah sirri.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satus anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam [KHI]    pasal 7).

Namun, Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, anda dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Bila telah memiliki Akte Nikah, maka harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak dalam akte kelahirannya bukan lagi anak di luar kawin.[13]

3.      Putusan MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan.

Kewenangan MUI dalam berfatwa adalah tentang :

a.      Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional; dan

b.      Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. (pasal 10)[14]

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka dibuatlah di dalam tubuh MUI tersebut komisi-komisi yang memliki tugas masing-masing, seperti komisi B yang khusus memiliki tugas untuk berfatwa. Dan pada ijtima’ ulama se-Indonesia II tahun 2006, komisi B membahas tentang masa’il waqi’iyyah mu’ashirah yang berkenaan dengan SMS berhadiah, nikah di bawah tangan, pembiayaan pembangunan dengan hutang luar negeri dan pengelolaan sumber daya alam.

Adapun tentang nikah di bawah tangan dijelaskan di dalam diskripsi masalahnya bahwa nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[15]

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta ijtima’ yang semangat sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk menghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), kata Ketua Panitia Pengarah Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, KH Ma’ruf Amin. Kyai Ma’ruf ditemui hukumonline di ruang kerjanya di Sekretariat Dewan Syariah Nasional, kompleks perkantoran Masjid Istiqlal, Jakarta.

Kyai Ma’ruf yang juga sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI menambahkan, Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan. Selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ia menambahkan, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kalau nikah siri itu, lanjut Kyai Ma’ruf  mungkin hanya nikah berdua saja, tanpa ada saksi dan sebagainya. ”Kalau pengertian siri itu dianggap hanya berdua saja, tidak pakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah,” tandasnya.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan, Kyai Ma’ruf menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, “haramnya itu datangnya belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya,” ujarnya.

Oleh karenanya, peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau al-mudharat (saddan li adz-dzari’ah). Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat sesuatu yang mudharat.[16]

Langkah MUI ini diamini oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Abdus Salam Nawawi. Ia mengatakan, soal anjuran pencatatan ini sebenarnya sudah diatur dalam UU Perkawinan. Namun, dalam implementasinya masih kurang. Dan, ini sangat disayangkan. Padahal, lanjutnya, pencatatan ini akan menjadi dokumen otentik atas peristiwa pernikahan dan akibat-akibat yang mungkin muncul seperti kelahiran anak dan sebagainya. “Jika tidak ada bukti, pengadilan akan kesulitan memproses tuntutan istri kepada suami jika ada masalah,” ujarnya di dalam situs hukumonline.[17]

4.      Analisis.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dan sejak diberlakukannya pada tahun 1974 mellaui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, prosedur legalisasi perkawinan masih disalah fahami oleh kebanyakan umat Islam Indonesia. Oleh karenanya terlihat sekali adanya dikotomi antar apa yang dipahami sebagai syarat sahnya perkawinan menurut masyarakat dan pemerintah.

Adapun perkawinan di bawah tangan itu sendiri merupakan perkawinan yang dilakukan menurut fiqh tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif bagi warga negara yang melangsungkan perkawinan. Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang berhubungan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, demikian pula perkawinan (al-nikah).

Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang seperti adanya akte lahir sebagai tanda bukti kelahiran, Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara, dll. Adapun perkawinan berkaitan dengan hak waris mewarisi dan keturunan (al-nasab), sehingga perkawinan harus dicatat untuk menjaga agar jangan sampai ada konflik hukum dikemudian hari.

Dalam hal ini, sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut fiqh Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa, akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan Internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah.

Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Jelas sekali di sini bahwa tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk mencipatakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada tercipatanya ketertiban sosial kemasyarakatan.

Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan ini diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama wanita) yang dirugikan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan. Seseorang akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti yang autentik tentang identitas pribadi seseorang.

Seperti dalam keluarga, akta perkawinan mempunyai aspek hukum untuk digunakan sebagai bukti jika dalam keluarga terjadi peristiwa kematian, misalnya seorang suami meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, yang akan tampil secara bersama-sama sebagai ahli waris dari si suami (yang meninggal). Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah isteri yang sah dari suaminya yang telah meninggal dunia. Demikian pula bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ketiga anak tersebut benar-benar anak kandung yang sah (nasabnya kepada orang tuanya). Dalam hal ini, tidak akan timbul kesulitan apabila telah memiliki bukti autentik berupa akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa dengan akta perkawinan, maka isteri yang ditinggalkan oleh suaminya mempunyai suatu pegangan (alat bukti) yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai janda dari si suami yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelaslah bahwa aspek hukum dari pencatatan Nikah adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal perkawinan dan nasab anak. Segala peristiwa itu dicatat, karena sebagai sumber adanya kepastian perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya pada saat terjadinya koflik dan pertengkaran yang berujung dengan perceraian walau perceraian tersebut itupun di bawah tangan juga.

Adapun bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan sebelum keluarnya undang-undang tentang perkawinan, maka di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Pada ayat 3 nya disebutkan pula bahwa “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, tidak ada alasan sama sekali sesungguhnya yang dapat menghalangi proses pencatatan perkawinan di Indonesia termasuk organisasi masyarakat Islam terbesar dan terkuat di Indonesia ini. Lebih tegasnya lagi adalah, bahwa peristiwa nikah di bawah tangan adalah peristiwa ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karenanya, hasil fatwa MUI yang menyatakan bahwa peserta ijtima ulama sepakat pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau al-mudharat (saddan li adz-dzari’ah), dan pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat sesuatu yang mudharat, merupakan hasil fatwa yang dapat merusak sistem ketertiban sosial yang lebih besar.

Berdasarkan keterangan MUI ini, maka jelaslah bahwa MUI masih mengedepankan konsep tradisional, di mana hanya ‘ulama’ yang memiliki peran dalam mencapai konsensus. Masyarakat pada umumnya, khusunya kelompok profesional kurang begitu diperhitungkan. Dengan demikian, konsensus lebih bersifat elitis. Selain itu, masih dalam konsepsi klasik, konsensus berorientasi ke belakang (dalam kesepakatan ulama di masa-masa silam). Bahkan, di kalangan mazhab Islam tertentu, konsensus dibatasi pada konsensus para sahabat Nabi. Konsensus apapun yang datang setelah itu tidak memiliki nilai mengikat, terlebih lagi jika ia merativikasi doktrin yang bertentangan dengan tradisi salaf.

Pemikiran seperti ini, merupakan pemikiran yang dapat memberangus nilai-nilai keadilan dan hak-hak bermasyarakat, hal ini dikarenakan konsensus hanya berada pada tataran ulama’ saja dan tidak mengikutkan masyarakat yang profesional di dalamnya. Oleh karena itu, konsensus semacam ini menggagaskan keterlibatan seluruh anggota masyarakat, termasuk non muslim, dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun metode penetapan fatwa tetap dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath’i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Akan tetapi penilitan sample harus lebih dapat dikedepankan karena kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Oleh karenanya, dengan dilegalkannya pernikahan di bawah tangan, alias nikah tanpa surat nikah oleh MUI tersebut, tentunya dapat menimbulkan fitnah di mana-mana jika seseorang berjalan dengan seorang wanita yang bukan muhrim-nya. Lebih tegasnya lagi adalah, akan muncul praktek prostitusi dengan alasan nikah siri atau nikah bawah tangan ini.

Untuk itu, yang terbaik dan yang sangat bijak dilakukan oleh MUI adalah dengan melihat perkembangan zaman yang begitu kompleks, sehingga hanya mengeluarkan satu putusan saja yang paling kuat dan tegas seperti “pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau al-mudharat (saddan li adz-dzari’ah)”, tidak dengan jawaban yang mendua sehingga terlihat kembali dikotomi antara negara dan agama yang terus membingungkan umat.

Jawaban yang berbentuk dualisme ini muncul dikarenakan mereka mencoba menghubungkan antara keabsahan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dengan keabsahan perkawinan dalam hukum Islam. Menurut madzhab al-Syafi’i (yang menjadi pegangan mayoritas muslim Indonesia dan diakomodasi dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam)  rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka anggota sidang menyimpulkan bahwa peraturan pencatatan perkawinan tidak pernah ada di dalam kitab-kitab fiqh klasik, itu berarti pencatatan perkawinan bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan bertentangan maka tidak ada konsekuensi agama apa pun apabila mereka meninggalkannya. Sederhananya, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanyalah masalah administrasi negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Untuk itu, dalam analisis ini penulis melemahkan hasil fatwa MUI tersebut dengan tiga pendekatan yang jernih dan rasional bahwa nikah di bawah tangan adalah perbuatan yang salah dan pencatatan perkawinan tidaklah bertentangan dengan jiwa syari’ah Islam. Pendekatan itu adalah :

a.      Pendekatan Historis.

Mengapa dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak menyebutkan tentang pencatatan perkawinan? Hal tersebut dikarenakan pada waktu kitab-kitab fiqh itu ditulis tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain relaitf kecil. Pernyataan ini tentunya tidak dimaksud menggeneralisir bahwa sekarang ini tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur.

b.      Pendekatan Kaidah Fiqh.

Kaidah yang penulis gunakan adalah :

مالا يتم الواجب  إلا به فهو واجب

Artinya : “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus pencatatan perkawinan, penulis berangkat dari anggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan.

Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan.

Dengan demikian, berlakulah ketentuan mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”. Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.

c.       Pendekatan Mashlahat.

Pendekatan ini muncul sebagai jawaban bahwa nikah di bawah tangan atau tanpa pencatatan dari Petugas Pencatat Nikah adalah sah menurut agama. Menurut hemat penulis, perkawinan tersebut sah menurut fiqh karena fiqh merupakan hasil interpretasi para ulama (ijtihad) yang harus selalu dusesuaikan dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan, tapi tidak atau belum sah menurut agama, karena agama memiliki memiliki aturan hukum berupa kemashlahatan, dengan artian bahwa sesuatu yang mashlahat pada masa dahulu dan ditempat yang berbeda (yakni di Timur Tengah), belum tentu mashlahat pada masa sekarang khususnya di Indonesia.

Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwa pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di bawah prinsip rahmatan lil ‘alamin (membawa rahmat bagi semesta alam). Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum (li tahqiq mashalih al-‘ammah), bukan kemashlahatan yang bersifat perorangan atau kasuistik.

Ini berbeda dengan fiqh yang diformulasikan oleh fuqaha’ yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi, bisa saja pendapat seorang ulama dahulu mendatangkan kemashlahatan pada masanya, namun diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, harus dibedakan dan tidak dipertentangkan. Apalagi jika yang didukung menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggalkan suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas. Maka, dalam hal ini penulis jelaskan bahwa bukannya fiqh yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fiqh yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan saat ini.

Ketiga pendekatan yang penulis uraikan di atas kiranya sudah cukup untuk memahami cara kerja hukum Islam yang sesungguhnya, sekaligus dalam melakukan bantahan atas hasil fatwa MUI yang penuh dengan dilema. Dalam hal ini, hukum Islam sangat menentang asumsi-asumsi yang muncul terhadap sebuah persoalan tanpa melalui proses konfirmasi yang mendalam.

Selain itu, inti hukum Islam Indonesia menempatkan  hukum negara sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penciptaan kemashlahatan, bukan kemudian menghadapkannya dengan hukum Islam yang nota bene masih dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut. Dengan demikian, hukum Islam Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan justifikasi teologis terhadap peraturan perundang-undangan negara yang dinilai, tentunya setelah melalui proses konfirmasi yang mendalam, berkesesuaian dengan ruh al-syari’ah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pencatatan nikah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam.

Bila pemahaman seperti di atas dapat diterima, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks ke-Indonesiaan, maka rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya lima syarat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Akan tetapi, jumlahnya bisa menjadi enam, yakni ditambah dengan ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Catatan Sipil bagi non-muslim.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas maka penulis dalam hal ini lebih cenderung untuk menyepakati dan setuju dengan pendapat yang menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian terpenting yang harus diterapkan di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena nilai positifnya lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang tidak menggunkan pencatatan perkawinan di dalamnya. Sehingga pada akhirnya wanita-wanita yang dinikahi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dalam perjalan pernikahannya.

C. Kesimpulan.

Kesimpulannya adalah, bahwa hukum Islam di Indonesia yang membahas tentang perkawinan di bawah tangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan dalam peraturan perkawinan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada tercipatanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, pernikahan di Indonesia itu syah bila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, namun juga tetap harus dicatat oleh negara. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan ini diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama wanita) yang dirugikan. Karena jika dilihat kondisi umat Islam Indonesia saat ini yang begitu kompleks permasalah di dalamnya, termasuk dengan masalah kekerasan terhadap wanita (istri), maka penjelasan tentang perkawinan yang tidak perlu dicatat dapat dipertimbangkan kembali keabsahannya sehingga akan terasa nilai mashlahat di dalamnya dengan lebih mengedepankan mashlahat yang umum.


[1] Amrullah Ahmad SF. (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[2] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 238

[3] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[4] Ibid., h. 32

[5] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2007

[6] MUI online, “Kep. Komisi B Ijtima MUI” dalam http://halalguide.com, 1 Januari 2009

[7] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2007

[8] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1

[9] Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

[10] Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

[11] Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2

[12] Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta: BP4 Pusat, 1987), h. 16

[13] Elly Warti Maliki, Makalah; Rekonstruksi Fikih Wanita, disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies, tanggal 28 November 2006

[14] Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 171

[15] Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id, 14 April 2009

[16] Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id, 14 April 2009

[17] Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Indonesia, dalam http://www.hukumonline.com, 18 September 2009

About these ads

Satu gagasan untuk “NIKAH DI BAWAH TANGAN

  1. Rozin Kh. Faiz

    Islam adalah agama yang universal, artinya islam merupakan ajaran yang meliputi segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan hukum. oleh karena itulah islam memiliki aturan yang jelas dan yang bisa dijadikan referensi dalam melangkah dalam setiap bidang kehidupan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s