ISLAM DAN FENOMENA MANUSIA “SAMPAH”

Jalan panjang menuju peradaban manusia yang madani ternyata selalu mengalami kendala yang dramatis karena nafsu yang sering tidak terkendali di dalam diri manusia. Sistem sosial yang baik ternyata harus berjalan terseok-seok karena prilaku negatif warganya. Program sosial yang terarah ternyata harus jatuh tersungkur karena prilaku penentu kebijkan yang tidak konsisten. Dan jalan yang seharusnya bersih dan jauh dari hal-hal yang kotor ternyata banyak di isi oleh orang-orang yang siap mati kapan dan di mana saja karena kemiskinan, gangguan mental dan penyakit menular yang dimilikinya.

Dari sinilah kemudian muncul berbagai prasangka tentang kesalahan manusia sekitar yang sesungguhnya telah kehilangan hati nuraninya dan bahkan menjadi manusia yang lebih tidak beradab. Sikap ini semakin “menggila” ketika harus dikaitkan dengan dunia politik, di mana banyak orang mulai mencari dukungan masyarakat demi terwujudnya kepentingan politik, namun menafikan orang-orang di atas. Seolah-olah mereka tidak boleh dipertanyakan (unquestionable) bahkan tidak boleh untuk dipikirkan (unthinkable).

Ketika para politikus tersebut terpilih dan mulai bekerja, maka orang-orang yang siap mati di atas dicari-cari, ditangkapi, bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi, karena dianggap mengganggu keindahan daerah. Oleh karena sikap yang demikian, maka terkadang mereka lebih layak untuk disebut sebagai manusia “sampah”, di mana selain mereka sering mengkonsumsi sampah, selalu beriteraksi dengan sampah, dan terkadang mereka juga menjadi bagian dari sampah itu sendiri.

Sebut saja Kota Bandar Lampung yang begitu menggebu-gebu untuk menjadi kota terbersih di Provinsi Lampung ini. Namun, hal tersebut belum juga tercapai karena adanya manusia “sampah” yang terus berkeliaran di tengah-tengah kota, tidur di pinggir-pinggir jalan, berkumpul di lorong-lorong dan di bawah jembatan, meminta-minta di sekitar lampu merah, dan terkadang sering dianggap membuat resah masyarakat sekitarnya.

Yang menjadi begitu miris adalah, ketika mereka sering dianggap sebagai virus tersendiri yang perlu di carikan anti-virusnya. Anti-virus yang dapat men-quarantine mereka di lembaga-lembaga sosial, atau jika perlu, anti-virus yang dapat langsung men-delete mereka semua dari bagian masyarakat sekitar. Dalam hal ini, nyawa dijadikan mainan. Nasib manusia seperti dadu yang diputar diatas meja judi. Individu hanya dianggap sebagai angka statistik. Lenyapnya sebuah peradaban dianggap angin lalu.

Siapa yang tidak akan merasakan kepedihan hati dan kesedihan di dalam diri ketika manusia “sampah” ini berjalan di hadapan anda? Namun, kepediahan hati dan kesedihan tersebut akan berubah menjadi kemarahan ketika pertanyaan tersebut harus dialihkan kepada, siapa yang harus bertanggung jawab penuh atas fenomena di atas? Pertanyaan mengenai hal ini akan semakin bertambah, ketika mata dan telinga mulai tertutup, lisan sudah tidak dapat berucap dan hati juga mulai menjadi batu, karena berupaya untuk melupakan dan meninggalkan mereka.

Kesalahan terfatal yang berkemungkinan terjadi akibat dari fenoimena di atas adalah, akan munculya kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai NGO (Non Goverment Organisation) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berbahasa untuk rakyat miskin, namun sesungguhnya mereka memancing di air keruh. Berpikiran pragmatis, menggunakan manusia “sampah” (melalui data-data statistik yang mereka buat) sebagai sarana untuk mendapat keuntungan materi semata (money oriented) dan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sesungguhnya apa yang paling bijak untuk dilakukan oleh siapapun yang mengaku sebagai manusia berakal dan berbudi? Apakah tetap mencari-cari siapa yang paling bersalah dan bertanggung jawab akan adanya manusia “sampah” di atas, atau ikut mencarikan solusi konkrit yang layak untuk diterapkan? Perlu diingat, bahwa dengan hanya berpangku tangan pada pemerintah, apalagi menyalahkannya, merupakan perbuatan yang mubazir dan berpotensi rawan konflik antara pendukung pemerintah dengan oposisi, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak stabilnya laku pemerintahan daerah.

Selama ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa jalannya pemerintahan karena adanya dana kas. Dan jika dana tersebut tidak ada, maka rencana yang sudah disiapkan secara matang akan mentah kembali, dan kemungkinan gagal total, akhirnya pemerintah hanya menerima apa adanya (taken for granted) dan kemudian cenderung menarik diri (resignasi) dari fenomena sosial di atas.

Pada dasarnya, alasan di atas merupakan alasan klasik yang telah ada solusinya melalui pendekatan klasik pula. Yakni dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini sumber PAD dari unsur Islam seolah-olah hanya berasal dari pencatatan perkawinan semata. Padahal, potensi zakat yang begitu besar jika dikelola dengan baik maka hasilnya paling tidak dapat meminimalisir jumlah mereka yang disebut sebagai manusia “sampah”.

Tentunya, pengelolaan dana zakat tersebut harus dibedakan dengan sumber PAD lainnya, karena tujuan zakat hanya untuk delapan bagian saja, yakni fakir, miskin, ‘amilin (petugas zakat), mu’allaf (baru masuk Islam), orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir). Artinya, dibutuhkan pula para petugas yang profesional dalam mengelolanya, sehingga prakteknya tidak lari dari maksud normatif, yakni QS. al-Taubah ayat 60.

Dengan berlakunya UU No. 32 Ta­hun 2004 hasil revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang hakikatnya meru­pakan atmosfir otonomi, maka tentunya pengelolaan za­kat tidak lagi sentralistik, akan tetapi harus didesentralisasikan atau diserahkan pengelolaan­nya ke daerah masing-masing. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam posisi fasilitator mendukung kegiatan BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dengan mengikuti pola di atas, maka perasaan miris terhadap fenomena manusia “sampah” yang merupakan akibat dari kemiskinan, akan terkendali sedikit demi sedikit dan step by step. Kedepan, masyarakat tidak perlu lagi resah, apalagi mencerca dan menghina manusia “sampah”, karena kehidupan mereka akan berubah dan bejalan dengan baik. wallahu a’lam

IJTIHAD YÛSUF AL-QARADÂWI DAN HUKUM BISNIS ISLAM;Upaya Merespon Perkembangan Praktek Bisnis di Indonesia

Abstract

 

Yûsuf al-Qaradâwi is a moslem scholar of Qatar which have peeped out theory of ijtihad tarjîh intiqâ’î and ibda’î insyâ’î as a means to answer problems of contemporary Islamic law, including the problem of economic law and Islamic business. Through theory of ijtihad ibda’î insyâ’î, yielding alliance theory (new transaction), besides by oral, writing, deed and sign, this theory results the new Islamic business transaction through electronic media. Theory of ijtihad tarjîh intiqâ’î have strengthened the illicit of spreading product that damage akidah, ethics, and human being moral, like product related to pornography, harm and gibah not only in opera but also in film, music and infotainment.

Key Words : Ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi, Hukum Bisnis Islam

A. Pendauluan.

Pada awal Islam, dunia bisnis Islam yang paling populer dan langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah perdagangan dengan sistem mudârabah-nya.[1] Namun setelah wafatnya beliau, dunia semakin berubah dan berkembang dengan pesat, termasuk dengan masalah ekonomi (bisnis), yang kemudian memunculkan konsep-konsep baru dan dikenal oleh hampir seluruh warga negara di dunia ini. Achyar Eldine menjelaskan, setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.[2]

Untuk itu, ulamâ’ sebagai pewaris para nabi dalam hal ini memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan kembali tentang bagaimana tatacara berbisnis dan hukumnya yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat didukung oleh pemerintah setempat, dan dapat pula menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Dan Yûsuf al-Qaradâwi dalam hal ini, juga merupakan seorang ulamâ’ yang termasuk maksud di atas. Bahkan, ia sangat produktif dalam menjawab permasalahan umat Islam kontemporer, termasuk masalah hukum ekonomi dan bisnis Islam, dengan bentuk fatwa.

Fatwa sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah ijtihâd, dimana arti fatwa adalah, pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil Ijtihâdnya.[3] Adapun pembagian ijtihâd menurutnya adalah :

1. Ijtihâd Tarjîh Intiqâ’î, yakni menilik salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh kita, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum…sesungguhnya ijtihâd yang kami serukan adalah, mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat itu dan kita meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil Ijtihâd yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalil dan hujjah-nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih.[4]

2. Ijtihâd Ibda’i Insyâ’i, yakni mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulamâ’ yang terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama. Dengan kata lain, ijtihâd kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah kuno yaitu dengan seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulamâ’-ulamâ’ salaf, dan hal ini tidaklah menjadi suatu halanganpun atas karunia Allâh.[5]

Berdasarkan kedua teori di atas, Yûsuf al-Qaradâwi kemudian melahirkan jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan hukum Islam yang terjadi pada umat Islam di dunia dalam setiap tulisan dari karya-karyanya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan hukum bisnis Islam di Indonesia? Dilihat dari bentuk realnya, hukum bisnis Islam di Indonesia menurut hemat penulis, masih terbagi menjadi dua bagian, yakni ;

1. Hukum bisnis yang sudah masuk kedalam ruang lingkup legal formal berupa undang-undang dan peraturan pemerintah baik pusat maupan daerah, namun bentuknya belum berdiri sendiri dan sosialisasinya yang masih kurang efektif;

2. Hukum bisnis yang hanya ada di dalam aktifitas masyarakat saja tanpa harus dilegalkan, sehingga tidak terlihat bentuknya namun terasa penerapannya.[6]

Berdasarkan kedua bentuk real hukum bisnis Islam di Indonesia di atas, maka tentunya banyak pula praktek-parkatek bisnis yang perlu direspon dengan baik sehingga memunculkan gagasasn-gagasan baru yang lebih responsif. Namun yang menjadi permasalahan intinya adalah, bagaimanakah kedua teori ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi di atas dalam merespon permasalahan praktek bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih baik ?

B. Pembahasan.

Di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Islam dan kaum muslimin sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran hukum juga terhadap peradaban di dunia pada umumnya. Bahkan pada saat ini, pembahasan tentang aktualisasi atau reaktualisasi hukum Islam dalam bidang mu’âmalah di Indonesia masih terus didengungkan dan masih sangat relevan untuk dibicarakan dan diskusikan oleh setiap orang baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, apalagi jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam atau hukum ekonomi Islam, karena dibidang ini sangat diperlukan adanya pembaruan dan usaha reaktualisasi.

Secara substansial, hukum Islam adalah bagian dari hukum positif Indonesia yang bersumber al-Qur’an, al-Hadits, dan al-ijtihâd, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perikatan Islam. Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip syarî’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan (garar), perjudian (maisir), bunga (ribâ), dan penzaliman. Tetapi secara formal dari segi bentuk usaha (badan usaha) dalam kegiatan bisnis Islam bersumber dari hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan hukum syarî’ah (perikatan syarî’ah dan bisnis syarî’ah) secara yuridis adalah kuat dan legal dalam sistem hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena di dasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, bebas dari ketidak jelasan (garar) , perjudian (maisir), bunga (ribâ), dan penzaliman.

Adapun ijtihâd sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia, terutama ke negeri Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang di tawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang di keluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari segi hukum Islam.

Adapun produk ijtihâd yang dikeluarkan oleh al-Qaradâwi dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum bisnis Islam era modern ini, semuanya terangkum dalam jawaban halâl, harâm, mubâh dan makrûh.[7] Dan mengenai lapangan ijtihâd, Yûsuf al-Qaradâwi sebagai ahli etika ekonomi Islam[8] menjelasakan, ada dua buah lapangan ijtihâd yang di antara beberapa lapangan yang telah terjadi di dalamnya suatu perubahan besar, yang telah menjadikan apa yang dahulu merupakan hal yang berlaku dan benar, terbalik 180 derajat sehingga kita membutuhkan ijtihâd. Lapangan ijtihâd itu adalah ; pertama, bidang hubungan masalah finansial dan ekonomi, kedua, bidang ilmiah dan kedokteran.[9] Lalu apakah implikasi dari teori ijtihâd Yûsuf al-Qaradâwi tersebut :

1. Pembaharuan Dalam Bidang Perikatan.

Perikatan di dalam istilah fiqh disebut dengan al-‘aqdu, yang secara etimologi berarti :[10]

الر بط وهو جمع الطرفي حبلين ويشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

 

Artinya : “Ikatan, yakni mengumpulkan dua tepi dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya hingga tergabung, maka menjadilah ia seperti sepotong benda.

Berdasarkan pengertian ini, para fuqahâ’ menggunakan juga lafal aqad untuk sumpah, untuk al-‘ahdu (perjanjian), dan untuk sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli. Oleh karenanya, para fuqahâ kemudian mendefinisikan kata al-‘aqdu secara terminologi,[11] yakni :

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

 

Artinya : “Perikatan antara ijab dengan qabul dengan jalan yang dibenarkan oleh syari’at, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan transaksi (perikatan atau al-‘aqdu) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat mengenai rukun aqad dalam hukum Islam ini beraneka ragam di kalangan para ahli fiqh. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sigat al-‘aqdu, yakni ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah al-‘aqidain (subjek akad) dan mahal al-‘aqdi (objek akad). Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan madzhab asy-Syâfi’î termasuk imâm al-Gazalî dan kalangan madzhab Malikî termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqîdain dan mahal al-‘aqdi termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.[12] Namun jumhur ulamâ’ berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-‘aqîdaini, mahal al-‘aqdi, dan sighat al-‘aqdi.[13]

Adapun dalam perkembangannya di Indonesia, transasksi (ijab-kabul) dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini :[14]

a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.

b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikataan (transaksi) dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.

c. Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (al-‘aqdu). Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan akadnya dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman dalam transaksi tersebut.

d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta’âti atau mu’âtah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.

Sungguh tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada perkembangannya dunia teknologi pada zaman ini yang sungguh sangat pesat, maka terdapat pula kegiatan transaksi bisnis yang marak melalui internet dan SMS (electronics transaction ; transaksi elektronik), bahkan di Indonesia telah disahkan undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik. Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.

Akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan IPTEK (Ilmu Penge­tahuan dan Teknologi) di atas, tentunya telah memunculkan kegiatan bisnis kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. Kompleksitas masalah bisnis modern dewasa ini, menuntut pula elastisitas dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Apalagi realita yang ada telah memberikan gambaran yang jelas yaitu :

إن النصوص تتناهى ولكن الحوادث لا تتناهى [15]

 

Artinya : “Sesungguhnya naşş itu telah berakhir sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir.”

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berfikir yang mem­bawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan IPTEK dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan naþþ, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihâdi. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global.

Dalam hal transaksi bisnis melalui elektronik (seperti yang dijelaskan di atas), menurut Yûsuf al-Qaradâwi tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan ijab-qabul (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi.[16] Dan ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektrik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat “unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia)”[17]. Oleh karena berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (ijab-kabul) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula dengan jalan elektronik.[18] Penjelasan ini tentunya merupakan implikasi positif dari penggunaan ijtihâd ibda’ insyâ’i, yakni mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulamâ’ yang terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama, dan hal ini tidaklah menjadi suatu halanganpun atas karunia Allâh. Dengan jalan seperti ini maka hukum Islam akan terus şâlih likulli zamân wa makân.

2. Contoh Kasus Ijtihad Yûsuf al-Qaradâwi Tentang Bisnis Islam.

Bidang bisnis yang ada di Indonesia adalah, bidang produsen, bidang konsumen, bidang lembaga perbankan dan keuangan, bidang badan publik dan pemerintahan. Adapun dari bidang-bidang ini, hampir rata-rata adalah bagian dari bisnis pada tataran konvensional. Dan pada dasarnnya, berbisnis pada tataran konvesional tidak mengenal istilah halâl dan harâm. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang (profit oriented).[19] Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.

Pertanyaan seperti itu tidak pernah tercetus di dalam hati mereka. Bahkan, menurut mereka, pertanyaan seperti itu tidak pada tempatnya karena mengaitkan ekonomi dengan etika atau produksi dengan norma. Mereka berpendapat, perpaduan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Akibatnya, di beberapa negara Islam mengizinkan penanaman tanaman berbahaya hanya karena ingin memperoleh keuntungan materi. Didapatkan bahwa chorome ditanam untuk dijadikan liquor seperti di al-Jazair pada masa penjajahan Perancis, dan penanaman ganja di Nangro Aceh Darussalam pada masa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apabila tanaman itu diniatakan untuk membuat sesuatu yang intoxicate (memabukkan), maka hukumnya harâm. Demkian pula dengan anggur, jika diniatkan untuk membuat wine (minuman keras) hukumnya harâm karena semua itu adalah pendukung tersebarnya kejahatan dan kriminalitas.

Selain dilarang menanam tanaman-tanaman di atas, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang harâm, baik harâm dipakai ataupun harâm dikoleksi. Misalnya adalah, membuat patung[20] atau cawan dari bahan emas dan perak[21] dan membuat gelang emas untuk laki-laki. Jika manusia masih memproduksi barang-barang yang dilarang beredar, maka ia turut berdosa. Jika orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar ini berjumlah ribuan atau jutaan, maka ia mendapat dosa dari mereka karena ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Jika manusia enggan memikul dosanya sendiri, lalu bagaimana pula ia harus memikul dosa ribuan atau jutaan orang? Demikian, menurut Yûsuf al-Qaradâwi dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam.

Di dalam hadîš þahîh, ditemukan alasan ungkapan di atas :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَ مِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَ لاَ يَــنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ{رواه مسلم}[22]

 

Artinya : “Raslulllah saw bersabda; barang siapa dalam Islam melestariakan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksankan, sesudahnya tanpa menguarangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

Dengan demikian, syari’at tidak membenarkan pembuatan segala komoditi yang hanya bisa digunkan untuk hal yang diharâmkan, atau mayoritas barang itu digunakan berbuat dosa, walaupun sebagian kecil komoditi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang diperolehkan. Sebab, sebagian kecil dan hal yang jarang ini tidak bisa dijadikan pijakan bagi suatu hukum. Adapun jika suatu hasil produksi dapat digunakan untuk berbuat baik dan buruk secara bersamaan, seperti pakaian “you can see”–yang halâl dikenakan wanita di rumah untuk menghibur suami tetapi harâm dikenakan di luar rumah–hal itu tidak diharâmkan, walaupun kaum sufi menganjurkan untuk menjauhinya.

Oleh karenanya, berdasarkan studi komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada dan setelah meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihâd yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjah-nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih. Hasil dari teori tersebut adalah dikuatkannya sebuah pendapat bahwa di antara produk yang dilarang keras beredar ialah produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gîbah dan sadisme, baik dalam opera, film, infotimen dan musik.[23] Juga apa saja yang berhubungan dengan dengan media informasi, baik media cetak ataupun media televisi. Pada umumnya, pengusaha dalam bidang ini hanya mengejar pendapatan, mengembangkan ekspor, dan meraih laba tanpa pernah memikirkan halâl dan harâm.[24]

Dampak negatif produk seperti ini lebih berbahaya dari pada ganja dan narkotika, walaupun korban yang jatuh akibat narkotika sangat kasat mata. Sebab, pornografi dan sadisme merusak jiwa, sedangkan ganja dan narkotika hanya merusak tubuh. Ganja dan narkotika adalah bahaya yang selalu diawasi, sedangkan pornografi dan sadisme beredar dengan bebas. Lebih dari pada itu, pengedar ganja dan narkotika di hukum jika mereka tertangkap, sedangkan produsen film (oknum pornografi) di sanjung dan dipuji jika ia meraih sukses. Terakhir, pornografi meracuni masyarakat sebelum mereka diracuni oleh narkotika dan mematikan mereka sebelum dimatikan oleh narkotika. Maka semua orang yang ikut andil dalam produksi mulia dari penulis naskah, sutradara, bintang film, badan pelaksana, pelaksana shooting, dan produser bertanggung jawab di hadapan Allah swt atas tindakan kriminal mereka terhadap masyarakat, khususnya siapa saja yang terkena pengaruh.

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَ لاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}

 

Artinya : “(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” (QS. Al-Nahl : 25)

C. Kesimpulan.

Yûsuf al-Qaradâwi memiliki dua teori ijtihad yakni tarjîh intiqâ’î dan ibda’î insyâ’î dalam menjawab permasalahan umat Islam kontemporer, termasuk di dalamnya permasalahan hukum bisnis Islam. Ketika kedua teori ini diaplikasikan dalam menjawab praktek bisnis di Indonesia maka ia menghasilkan jawaban yang sangat brilliant dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Melalui teori ijtihâd ibda’î insyâ’î, menghasilkan teori perikatan (transaksi) baru, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, yakni dengan cara transaksi melalui media elektronik. Adapun teori ijtihad tarjîh intiqâ’î, telah menguatkan haramnya peredaran produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gîbah dan sadisme, baik dalam opera, film, infotimen dan musik.


DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad., Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000

Ash-Shiddqiey, TM Hasbi., Pengantar Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Djamil, Faturrahman., “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Hukum Perikatan, oleh Mariam Darus Badrulzaman…[et al.]., Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Mas’adi, Ghufron A., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama’, Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006

Rajafi, Ahmad., “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, Lampung, IAIN Raden Intan, 2008

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, 2005

al-Qaradâwi, Yûsuf., al-Ijtihâd fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah ma’a Nazârât Tahlîliyah fi al-Ijtihâd al- Mu’aþir, diterjemahkan oleh Achmad Ayathori menjadi Ijtihâd Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

———————, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

———————, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtiþâd al-Islâmi, alih bahasa oleh Zainal Arifin menjadi Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insanio Press, 1997

 


 

[1] Agustianto, “Bisnis Rasûlullâh saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007, Mudharabah adalah (عقد شركة فى الربح بمال من رجل وعمل من آخر) sebuah perjanjian berserikat untuk mendapatkan profit, yang satu sebagai pemodal dan yang satunya lagi adalah pelaksana operasional. Lihat Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta’rîfat, (Jakarta: Da al-Hikmah, t.t), h. 217

[2] Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Sosialisme adalah bentuk perekonomian di mana pemerintah paling tidak bertindak sebagai pihak dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Komunisme adalah sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat, produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas. Dalam sistem ekonomi Fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Lihat Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April 2007, jika dilihat dari pengertian di atas maka akan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seluruh defenisi di atas dengan sistem ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam menurut hemat penulis merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di dasarkan pada sendi-sendi keIslaman.

[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. Ke-1, h. 62

[4] Yûsuf al-Qaradâwi, Al-Ijtihâd fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah ma’a Nazârât Tahlîliyah fi al-Ijtihâd Al-Mu’aþir, diterjemahkan oleh Achmad Ayathori menjadi Ijtihâd Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150-151

[5] Ibid., h. 169

[6] Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), h. 7

[7] Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), h. 130

[8] Muhamad membagi pemikir ekonomi Islam kepada empat fase, [1] fase pertama sebagai peletak dasar pemikiran (s/d 450 H/1058 M), [2] fase kedua sebagai penerus fase pertama (450-850 H/1058-1446 M), [3] fase ketiga adalah fase yang tidak banyak ditemukan pemikir ekonomi Islam, karena telah di kuasi oleh bangsa Barat. Hanya ditemukan dua pemikir ekonomi Islam yaitu Shah Wali Allâh (1703-1762 M) dan Jamaluddin al-Afgani (1897), [4] fase ini adalah fase sekarang (1350 H – sekarang/1932 M – sekarang), ditemukan diantaranya adalah Yûsuf al-Qaradâwi. Lihat Muhamad, Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 104-105

[9] Yûsuf al-Qaradâwi, Ijtihâd op.cit., h. 133-139

[10] TM Hasbi ash-Shiddqiey, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. I, h. 33

[11] Ibid.

[12] Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 79

[13] Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Hukum Perikatan, oleh Mariam Darus Badrulzaman…[et al.]., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. I, h. 252-258

[14] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), Edisis Revisi, h. 68-71

[15] Muhammad Abû Zahrah, Tarîkh al-Mazdâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-Aqâ’id wa Tarîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah, (Cairo: Dâr al-Fikr, 1989), h.16

[16] Yûsuf al-Qaradâwi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. I, h. 831

[17] Yûsuf al-Qaradâwi, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtiþâd al-Islâmi, alih bahasa oleh Zainal Arifin menjadi Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insanio Press, 1997), h. 175-178

[18] Ahmad Rajafi, op.cit., h. 134

[19] Prinsip bisnis konvensional tidak sejalan dengan Islam, karena nilai-nilai hukum bisnis Islam, lebih menekankan pada terciptanya hubungan yang manusiawi dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam kegiatan bisnisnya. Nilai tersebut menempatkan manusia sebagai objek tidak dapat dieksploitasi, karena dalam kondisi bagaimanapun manusia tetap dalam kerangka nilai insâniyah yang bermartabat. Misalnya, dalam prinsip mudârabah dan musyârakah yang dikenal dengan sebutan “bagi hasil” (loss and profit sharing principle), dalam keadaan untung dan rugi harus dinikmati secara bersama-sama, tidak boleh terjadi senang di atas penderitaan orang lain. Inilah yang ditegaskan dalam al-Qur’an, “lâ tazlimûn walâ tuzlamûn” (tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Kemudian dalam praktik bisnis Islam, ada suatu hal yang tidak ada dalam sistem-sistem bisnis dan ekonomi konvensional, berupa penekanannya yang yang tidak selalu pada pendekatan hasil (output), melainkan juga menekankan bagaimana prosesnya. Pendekatan proses ini menjadi penting dalam menentukan keberhasilan dalam sistem bisnis Islam. Jika penekanan hanya pada hasil atau output saja, maka di dalamnya akan melahirkan pola yang cenderung eksploitatif dan menghalâlkan segala cara.

[20] Patung di sini hendaknya dimaknai secara khusus bukan secara umum, di mana patung yang diharâmkan dalam hal ini adalah patung-patung seperti salib atau dewa-dewa yang dapat mengakibatkan seorang muslim dapat menjadi sesat atau syirik, namun jika hal itu dibuat oleh non-muslim dan dijual belikan untuk komonitas mereka sendiri maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Adapun, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali, di mana mereka menjual-belikan patung-patung dewa-dewa sebagai cendra mata bagi para turis lokal maupun manca negara, dan di antara mereka ada seorang muslim yang ingin membelinya dengan niat bukan sebagai sesembahan namun hanya sebagai perhiasan semata, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada sebuah kaidah “hukum itu sesuai dengan illat-nya”, dan ‘illat haramnya jual-beli patung adalah “sebagai sesembahan”, dan ketika niatnya bukan untuk itu, maka ia tidak terkena hukum haram.

[21] Menurut hemat penulis, ada dua hal yang mengakibat hal tersebut menjadi harâm untuk dipakai dan dikoleksi, yakni (1) karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mubazir dan dapat mengarah kepada kesombongan, dan yang (2) hal ini berkaitan dengan hadîš Nabi Muhammad saw,لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل janganlah kalian menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan bentuk dan takaran yang sama”. Kata “mišlan bimišlin” bermakna sejenis dan serupa di dalam timbangannya, artinya jika emas atau perak tersebut sudah terbentuk menjadi cawan maka akan sulit untuk mencari yang sejenis dan serupa dalam timbangannya.

[22] Imâm Muslim, Şahîh Muslim Bâb Man Sanna Sunnatan Hasanatan No. 4830, Juz 13, h. 163, al-Maktabah al-Syâmilah

[23] Acara infotimen dan acara pengiriman sms berhadiah di Indonesia mulai marak diketengahkan ke hadapan masyarakat Indonesia setelah reformasi bergulir di negara ini, dengan suguhan acara pokok infotimennya yakni masalah perceraian para artis. Namun permasalahan ini baru di bahas pada tahun 2006 oleh para ulamâ’ di Indonesia, dan hanya oleh para ulamâ’ yang tergabung dalam satu organisasi masyarakat Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006, dengan jawaban ; (1) Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telpon atau sms dengan tarif pulsa melebihi tarif pulsa biasa adalah termasuk judi dan hukumnya haram karena terdapat unsur maisir yang dijadikan sarana mencari keuntungan bagi pemberi hadiah, (2) Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau mendengar acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan seseorang melalui acara apa pun adalah haram, kecuali di dasari tujuan yang dibenarkan secara syar’i, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta bantuan, dan meminta fatwa hukum. Lihat Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 27-30 Juli 2006, h. 26 & 33

[24] Permasalahan yang juga berkembang sangat pesat saat ini di Indonesia adalah, tentang kegiatan bisnis melalui media cetak dan elektronik yang dapat merusak akidah umat Islam di Indoensia yakni tentang berlangganan sms ramalan jodoh, rezeki, dll, dengan tarif yang sangat pariatif, namum caranya sama, yakni dengan terus menerus menarik pulsa di HP sampai habis, salah satunya adalah dengan cara ketik REG (spasi) RAMAL kirim ke 9366. Kegiatan bisnis seperti ini perlu ditanggapi secara cepat dan tepat baik oleh para ulamâ’ maupun pemerintah, hal ini karena perkembangan kepemilikian HP di Indonesia sangatlah cepat, bahkan anak yang baru duduk di kelas I SD saja sudah ada yang memilikinya. Oleh karenanya, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan dapat merusak akidah mereka.

NIKAH MASAL vs ITSBAT NIKAH;Upaya Mendamaikan Antara Teks Hukum dan Realita Sosial

Abstrack

 

Marry is prophet tradition (sunnah) which is very affirmed in Islam. And in Indonesia, drastic attitude to marry is obliged to every event of marriage must be noted by officer. When there is couple who has got married before exiting of law hence they can ask itsbat to justice of religion (Pengadilan Agama). In fact, mass marriage recently become very new good alternative. And through historical, method of fiqh (al-qa’idah al-fiqhiyah) and mashlahat approach, doing marriage massly versus itsbat can be pacified.

 

Key Words : Nikah Masal, Itsbat Nikah, Realita Sosial

 

A. Pendahuluan.

Nikah adalah salah satu ajaran Nabi Adam as. yang diteruskan di dalam ajaran Nabi Muhammad saw. dan sangat ditegaskan bagi seluruh ummatnya dengan berbagai ungkapan. Salah satunya adalah ungkapan Rasulullah saw. :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى » {رواه مسلم}[2]

 

Artinya : “Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya secara diam-diam kepada istri-istri Nabi saw. tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memuji Allah dan bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” [HR. Muslim]

 

Hadits ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw.[3] Adapun perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keterununan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. Oleh karena begitu pentingnya masalah perkawinan ini, maka dianggap perlu untuk membuat suatu aturan tentang hal tersebut agar dapat menghadirkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut dan orang-orang di samping mereka.

Adapun mengenai hukum keluarga di Indonesia, telah terjadi pembaharuan yang begitu brilliant dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikeluarkannya Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum UU ini disahkan, hukum Islam hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian dari adat masyarakat Indonesia. Ia merupakan kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.[4] Namun, dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, berarti merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori receptie.[5]

Menurut undang-undang tersebut, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6] Dengan berdasarkan isi undang-undang ini, maka aspek hukum dari pencatatan nikah adalah, untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal perkawinan dan nasab anak. Akantetapi yang terjadi di lapangan adalah, adanya benturan pemikiran antara pemerintah dan ulama, terlebih lagi setelah di keluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2007. Dalam hal ini, peserta ijtima’ sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya telantar.[7]

Fatwa ini sesungguhnya telah menjadi kerikil tajam dalam perjalanan pemerintah (khususnya Departemen Agama) dalam mensosialisasikan masalah pencatatan nikah, apalagi dengan cost yang tidak sedikit, seperti lomba keluarga sakinah dll. Namun sesungguhnya bukan masalah perdebatan tentang pencatatan nikah ini yang menjadi fokus tulisan ini, akan tetapi tentang maraknya nikah masal yang seolah-olah merupakan kebijakan baru dari Departemen Agama karena begitu sering acara ini difasilitasi oleh Departemen Agama itu sendiri. Dan yang sangat menarik untuk dikaji di dalam tulisan ini adalah, bahwa peserta yang mengikuti nikah masal ini hampir rata-rata (dan bisa dikatakan mayoritasnya) adalah pasangan yang telah menikah sebelum di keluarkannya undang-undang tentang perkawinan. Sebagai contoh adalah, acara nikah masalah yang dilakukan di Depok dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan di Lampung, di mana acara nikah masalah ini dilakukan besar-besaran dalam acara Festival Krakatau, bahkan pemerintah daerah (dalam hal ini pemeritah provinsi) mendapatkan penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) dengan predikat acara nikah masal terbesar di Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas peserta nikahnya adalah pasangan yang telah menikah sebelum undang-undang perkawinan keluar.

Sesungguhnya hal ini menjadi menarik untuk dikaji adalah, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan pada pasal (3) disebutkan bahwa, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[8]

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus meminta ketetapan nikah, yang disebut dengan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, bukan melalui nikah masal. Akan tetapi saat ini, nikah masalah telah menjadi realita sosial yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi alternatif baru yang sangat solutif bagi masyarakat. Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis ingin mencoba untuk menjawab permasalahan ini dengan beberapa pendakatan yang akan penulis tuangkan di dalam pembahasan.

 

B. Pembahasan.

Menurut Masjfuk Zuhdi, sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Syari’at Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran suatu permasalahan apabila diperkarakan.[9]

Dalam lingkungan Internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah. Namun, seperti yang telah penulis paparkan di dalam pendahuluan di atas, bahwa tidak dapat dipungkiri (merupakan realita sosial) bahwa nikah masal merupakan alternatif baru yang sangat memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Maka, untuk menegaskan betapa pentingnya hal tersebut, penulis dalam hal ini memberikan tiga pendekatan sebagai solusi memecahkan masalah nikah masal versus itsbat nikah ini di Indonesia. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan historis, pendekatan kaidah fiqh dan pendekatan mashlahat.[10]

 

1. Pendekatan Historis.

Dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syari’at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif (syari’ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan perspektif historis sangatlah penting.

Adapun nikah masal dalam hal ini, diartikan sebagai tajdid al-nikah (pembaharuan nikah) atau nikah ulang, di mana hal tersebut dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Dalam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, Ahmad Rofiq menyatakan bahwa, tidak dituliskannya di dalam kitab-kitab fiqh klasik tentang pencatatan nikah adalah karena boleh jadi ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil.[11]

Adapun penjelasan tentang itsbat nikah, hanya berada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan di dalam undang-undang. Secara historis, KHI disahkan pada tanggal 1 tahun 1991, di mana ekonomi negara dan keadaan masyarakat dalam keadaan stabil. Artinya, dalam mengajukan itsbat nikah pun dimungkinkan masyarakat tidak akan merasakan kesulitan. Hal ini menjadi berbeda dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat saat ini yang kurang stabil, ditambah dengan krisis global yang tidak kunjung selesai. Artinya, jika setiap pasangan yang menikah sebelum undang-undang perkawinan keluar dan harus meminta itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka mereka akan merasakan kesulitan finansial yang berkepanjangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nikah masal menjadi sutu alternatif yang mumpuni karena pemerintah hanya membayar biaya nikah sebesar tiga puluh ribu rupiah (Rp.30.000,-) untuk satu pasangan, artinya cost (biaya) pemerintah untuk acara nikah masal tersebut sangatlah murah. Berbeda dengan cost (biaya) yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pengejuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang berkisar dari seratus ribu sampai mencapai tiga ratus ribu rupiah untuk satu kasus, sesuai dengan jaraknya masing-masing ke Pengadilan Agama. Artinya, pemerintah dalam hal ini akan membutuhkan banyak dana yang harus di keluarkan, demi terwujudnya tertib administrasi nikah di masyarakat. Namun dalam hal ini, nikah masal bagi pasangan tua tersebut, merupakan solusi jangka pendek yang suatu saat (yakni ketika tingkat ekonomi masyarakat sudah mulai mapan) dapat ditinggalkan dan dihapuskan.

 

2. Pendekatan Kaidah Fiqh.

Jaih Mubarok menyebutkan bahwa urgensi dari adanya kaidah fiqh adalah, sebagai dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya. Dan agar ulama’, hakim, dan mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.[12] Dan jika dilihat dari kegunaannya secara general, maka dapat diketahui bahwa al-qawa’id al-fiqhiyah berguna sebagai ringkasan terhadap beberapa persoalan fiqh. Menguasai satu kaidah berarti telah menguasai sebagian bab fiqh. Oleh karena itu, mempelajari al-qawa’id dapat memudahkan orang yang berbakat fiqh dalam menguasai persoalan-persoalan yang menjadi cakupan fiqh.[13] Tidaklah didapatkan dalam keterangan ini bahwa dengan al-al-qawa’id al-fiqhiyah maka dapatlah kita menentukan suatu hukum baru, meskipun al-al-qawa’id al-fiqhiyah dapat didefinisikan sebagai ;

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فىِ قَضِيَّةٍ أَغْلَبِيَّةٍ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَادَخَلَ تَحْتَهَا [14]

 

Artinya : “Hukum syara’ yang berbentuk putusan umum yang dengan kata putusan itu, hukum-hukum masalah yang berada di bawahnya dapat diketahui.

Dengan demikian, penulis dalam hal ini juga menggunakan kaidah fiqh untuk menjawab permasalahan di atas, adapun kaidah yang dipakai adalah :

مَا لاَ يَـتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

 

Artinya : “tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini, penulis beranggapan bahwa nikah masal merupakan suatu kebijakan yang sengaja dibuat dan diterapkan dalam rangka menyempurnakan kualitas perkawinan, yakni dengan mendapatkan legalisasi nikah berupa buku nikah melalui nikah masal. Penyempurnaan kwalitas ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuan yang luhur tersebut, maka segala peraturan yang dapat memberikan kelapangan terhadap orang yang tidak mampu adalah merupakan sesuatu yang harus.

Nikah masal dalam hal ini, merupakan sarana untuk membantu seseorang memperoleh legalisasi perkawinan. Dengan demikian, maka berlakulah kaidah di atas, dengan artian bahwa, menolong seseorang merupakan sesuatu yang wajib dan memberikan kelapangan atau sarana pertolongan kepada seseorang tersebut juga menjadi wajib. Lebih tegasnya lagi adalah, tidaklah sempurna menolong seseorang tanpa memberikan sarana (keleluasaan dan kelapangan) pertolongan kepadanya.

3. Pendekatan Mashlahat.

Pesan yang dibawa oleh agama Islam adalah untuk semua makhluk hidup (universal) di bawah prinsip umum yang tertera di dalam al-Qur’an yakni, rahmatan li al-‘alamin (membawa rahmat bagi semesta alam). Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama yang sejauh ini selalu mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum (li tahqiq mashalih al-‘ammah), bukan kemashlahatan yang bersifat perseorangan dan kasuistis. Oleh karenanya, kemashlahatan manusia merupakan tujuan penting dari pelaksanaan syari’ah. Dengan demikian, maka tujuan Allah swt (syari’) dalam menurunkan suatu syari’at tidak lain adalah untuk menghasilkan kemashlahatan manusia itu sendiri.

Secara etimologi, mashlahat berarti manfaat dan secara terminologi diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’.[15] Berdasarkan pengertian ini, didapatkan bahwa kemashlahatan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai manusia dan jika sesuatu ini bertentangan dengan syara’, maka tidak bisa hal tersebut dapata disebut sebagai mashlahat. Kriteria dari mashlahat yang merupakan tujuan dari syari’ah itu adalah, tegaknya kehidupan di dunia dan akhirat.

هذِهِ الشَّرِ يْعَةُ… فىِ قِيَامِ مَصَاِلحَهُمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّ نْْيَا مَعًا[16]

 

Artinya : “syari’ah ini…bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.”

Dalam ungkapan yang lain adalah ;

اَلأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لمَِصَاِلحِ اْلعِبَادِ [17]

 

Artinya : “Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.[18]

Hal ini berbeda dengan isi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang sarat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di mana pada suatu saat, maksud hukum tersebut berkemungkinan lari dari makna kemashlahatan. Artinya, isi pasal tersebut dahulu_sampai sebelum adanya krisis multidimensional di Indonesia_telah mendatangkan kemashlahatan, akan tetapi jika diterapkan pada masa sekarang ini, maka dimungkinkan akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, masalah nikah masal dan itsbat nikah ini perlu dibedakan, jangan dipertentangkan. Apalagi masalah nikah masal tersebut didukung oleh data-data yang faktual, di mana mayoritas para peserta yang mengikuti nikah masal adalah pasangan tua yang sudah menikah sebelum keluarnya undang-undang tentang perkawinan, dan mereka benar-benar merupakan pasangan yang taraf hidupnya berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Mengenai masalah kemashlahatan, Amir Syarifuddin menjelaskan dengan santun bahwa, bukan fiqh yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang tidak menempati fiqh yang ditulis waktu itu, untuk kepentingan sekarang.[19] Ungkapan ini juga relevan untuk menjelaskan tentang hukum keluaraga di Indonesia, di mana setiap individu harus melihat permasalahan nikah masal dan itsbat nikah tersebut dalam kerangka yang berbeda-beda. Jangan hanya melihat dari segi teks pasal saja, namun juga harus dilihat unsur-unsur kemashlahatan di masyarakat, sehingga hukum Islam akan terus shalihun likulli zaman wa makan.

 

C. Kesimpulan.

Nikah masal hendaknya tidak dijustifikasi negatif dari segi teks peraturan hukum keluarga Islam yakni Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi perlu diberikan solusi yang bijak melalui data-data empiris yang penuh dengan kemashlahatan di dalamnya. Dan dalam hal ini, nikah masal yang diikuti oleh pasangan tua yang sudah menikah sebelum peraturan perundang-undang keluar adalah realita sosial yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya, nikah masal merupakan solusi positif bagi pasangan yang tidak mampu, namun sebatas jangka pendek. Di mana, ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, maka nikah masal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993

Amrullah Ahmad SF. (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

CD al-Maktabah al-Syamilah

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum  Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001

Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Jaih Mubarak, al-Qawa’id Fiqih; Sejarah dan al-Qawa’id Asasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusu Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

 


 

[2] Hadits ini shahih yang sanadnya sampai kepada Rasulullah saw melalui riwayat Anas bin Malik ra. Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Istihbab al-Nikah Liman Taqat Nafsahu, No. 3469, Juz 4, h. 129, CD al-Maktabah al-Syamilah

[3] Sunah di sini artinya adalah, mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad saw (sunah sebagai millah), bukan diartikan sebagai sesuatu apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa (sunah di dalam hukum taklif).

[4] Amrullah Ahmad SF. (ed) Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[5] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 238

[6] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusu Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[7] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam http//nikah.com, 6 Januari 2007

[8] Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 15-16

[9] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 3

[10] Pada dasarnya pendekatan di atas merupakan hasil pemikiran Imam Syaukani dalam menjawab permasalahan pencatatan nikah dengan argumentasi bahwa pendekatan di atas merupakan pendekatan yang jernih, rasional dan dapat membuktikan bahwa peraturan pencatatan perkawinan itu tidak bertentangan dengan jiwa syari’at Islam. Lihat Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 254-255. Namun dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menggunakannya dalam menjawab permasalahan nikah masal vs itsbat nikah.

[11] Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 107-108

[12] Jaih Mubarak, al-Qawa’id Fiqih; Sejarah dan al-Qawa’id Asasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 5

[13] Ibid., h. 29

[14] Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah al-Qawa’id Fiqhiyah, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 61

[15] Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 286

[16] Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz I, h. 3

[17] Ibid., Juz II, h. 42

[18] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 548

[19] Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 106-107

GOLPUT DAN FATWA “MURAHAN”

Tahun 2009 ini sesungguhnya merupakan dilema bagi orang-orang yang dianggap sebagai “ulama” Indonesia. Dilema tersebut dapat saja dianggap sebagai suatu nikmat bagi satu pihak, namun dapat juga menjadi laknat dipihak yang lain. Nikmat, karena seseorang tersebut selain mendapatkan popularitas juga mendapatkan keuntungan materi. Laknat, karena selain ia membawa pengaruh negatif pada diri seorang ulama tersebut, juga mengarahkan si ulama tersebut untuk melakukan penafsiran tunggal (monophonic exegesis) yang dapat menghalalkan yang haram, mengaharamkan yang halal, atau mencoba untuk mencari-cari kesalahan seseorang melalui pendekatan Islam.

Dilema yang berdiri di dua sisi berbeda tersebut pada dasarnya berada pada keindahan fatwa yang tidak pernah lepas dari pakaian besar seorang ulama. Hal ini terjadi karena kentalnya tradisionalisme yang melekat di dalam jiwa masyarakat muslim marginal, di mana kelompok santri menduduki tempat yang sangat istimewa dibandingkan kelompok priyai.

Pengaruh kuat yang berasal dari fatwa, mampu mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat marginal untuk melakukan sesuatu, baik positif maupun negatif. Dari sinilah kemudian para politisi “busuk” mencari-cari mereka (ulama yang berpengaruh di masyarakat) demi mendapatkan fatwanya yang dapat merubah pencitraan negatif pada diri mereka menjadi pencitraan positif. Atau bahkan untuk menjadikan fatwa tersebut sebagai alat menjatuhkan lawan politik mereka.

Sebagai contoh adalah, fenomena ajakan “Golput” oleh kiai berpengaruh Nahdlatul Ulama yakni KH. Abdurrahman Wahid, serta permintaan Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR RI sekaligus orang yang paling berpengaruh di dalam Partai Keadilan Sejahtera agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram “Golput”, dan hal ini juga ternyata didukung oleh ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia. Terbaru, MUI se-Madura telah mengeluarkan fatwa bahwa Golput adalah haram. Golput sama dengan menyantap babi. Golput sama dengan meminum arak. Golput tidak ada bedanya dengan berzina. Golput tidak ada bedanya dengan nonton Maria Ozawa. (www.slametwidodo.com)

Pemaparan di atas menunjukkan betapa rendahnya “harga” fatwa saat ini, apalagi dikaitkan dengan gairah politik kepentingan. Dan mungkin saja suatu saat akan muncul iklan-iklan baru dengan tulisan “ingin mendapatkan fatwa bagus, silahkan datang kepada kami” atau “dijual fatwa murah ketik reg spasi fatwa kirim ke 1234”. Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis ingin mencoba untuk mengajak seluruh pemikir Islam agar melihat kembali nilai-nilai idealisme fatwa.

 

Idealisme Fatwa di Dalam Islam

Di dalam Ensiklopedia Hukum Islam (2006) disebutkan, bahwa fatwa atau ifta’ bersal dari kata afta yang artinya memberi penjelasan. Dari uraian tentang fatwa ini secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti fatwa. Namun dapatlah dimerumuskan secara sederhana yakni “usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.” Dari rumusan sederhana tersebut, dengan mudah diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu : Pertama, ia adalah usaha memberikan penjelasan. Kedua, penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad. Ketiga, yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Keempat, penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Berfatwa menduduki fungsi amar ma’ruf nahi munkar (perintah berbuat baik dan larangan berbuat kejahatan), karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau dijahui oleh umat. Oleh karena itu hukum berfatwa menurut asalnya adalah fardhu kifayah. Bila pada suatu wilayah hanya terdapat seorang mufti (pemberi fatwa) yang ditanya tentang masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa maka hukum berfatwa atas mufti tersebut adalah fardhu ‘ain.

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelaslah bahwa fatwa merupakan sarana strategis di dalam agama Islam guna memperbaiki prilaku buruk di dalam masyarakat yang seolah-olah mulai menjadi budaya baru (budaya negatif). Namun, kata kunci yang tidak boleh dilupakan dari prilaku negatif tersebut adalah, prilaku negatif yang dilakukan oleh umat Islam dan bertentangan dengan ajaran agamanya. Artinya pula, fatwa tidak boleh “dijual” demi kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan politik sementara, baik yang dilakukan oleh mufti (personal) maupun mufti (ormas Islam dan negara).

Yusuf al-Qaradhawi (1995) memaparkan, bahwa para pemberi fatwa pada masa manapun akan menghadapi resiko kesalahan dalam batasan kemanusiannya. Tidak ada jaminan steril (maksum) dari kesalahan tersebut. Selain itu, karena pengaruh pemikiran individu dan sosial serta politik pada masa ini lebih berat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, maka muncul berbagai jebakan yang membuat para ahli fatwa tersebut tergelincir dan menyimpang.

Bahaya yang dikhawatirkan dari penyimpangan yang kemudian mengakibatkan umat mulai menggugat fatwa itu sesungguhnya lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Ini dilihat dari luasnya daya jangkau fatwa yang menyimpang tersebut di dalam masyarakat. Oleh karenanya, perlu diingatkan pada setiap ahli hukum Islam akan pentingnya berhati-hati (ihtiyath) di dalam mengambil sikap ketika berfatwa. Paling tidak adalah, sebuah upaya untuk menjauhkan dari dari unsur politik kepentingan di dalam berfatwa.

Hubungan antara politik praktis dan fatwa di Indonesia ini semakin menarik untuk dikaji ketika pada tanggal 23-26 Januari 2009 ini, sekitar 700 ulama dan cendikiawan muslim akan membahas tentang haramnya golput dll, di Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat (Lampung Post, 22 Januari 2009). Semoga muncul dari diri MUI nilai-nilai independensi dan terlepas dari belenggu kekuasaan, tidak seperti yang pernah dilakukan oleh MUI sendiri pada masa orde baru (M. Atho Mudzhar, 1998). Serta tidak menonjolkan nafsu sesaat seperti yang dilakukan oleh Fatwa MUI se-Madura yang mengeluarkan fatwa bahwa Golput haram, seperti yang dijelaskan di atas.

 

Golput: Antara Politik dan Fatwa

Adapun masalah golput sesungguhnya tidak perlu dikaji melalui pendekatan agama karena Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara agama. Apalagi ditambah dengan semakin berubahnya budaya politik masyarakat Indonesia yang mengalami transformasi ke arah budaya politik subyek, baik dari parokial ke subyek maupun partisipan ke subyek. Masyarakat dengan budaya politik subyek cenderung acuh tak acuh terhadap pilihan politik jika pemilihan politik tersebut tidak memiliki makna ekonomis, sosial, dan politik baginya. Kondisi akan menyebabkan pilihan politik masyarakat jauh lebih otonom dibandingkan dengan proses politik sebelum tahun 2004.

Partai politik beserta para politikusnya (personal maupun kolektif) yang menggunakan ulama sebagai alat politik kepentingan dengan cara “menggosok” isu haram atau wajibnya memilih dalam pemilu justru akan menghilangkan wibawa politiknya. Oleh karenanya, pendidikan politik kepada masyarakat secara cerdas, terprogram, sistematis, dewasa, proporsional yang terus berjalan di Indonesia saat ini jangan sampai dirusak oleh fatwa-fatwa “murahan”, sehingga fatwa kehilangan pakaian kebesarannya yang sangat mahal di dalam masyarakat Islam. wallahu a’lam.

MASJID BUKAN RUMAH POLITIK

“Tahun 2009 merupakan tahun perjuangan beberapa orang dan kelompok dalam merebut suara rakyat, sehinnga segala cara dilakukan termasuk dengan menggunakan masjid sebagai rumah politik 2009”

 

Masjid dari Sudut Historis

Agama Islam pada dasarnya lahir di kota Mekkah al-Mukarramah, namun perkembangan peradaban beserta penyebaran syi’arnya berasal dari kota Madinah al-Munawarah. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad saw beserta para shahabatnya pada awal mula Islam selalu dalam keadaan tertindas, sehingga mereka harus bermigrasi (hijrah) ke kota Yatsrib (yang kemudian disebut dengan Madinah). Pada akhirnya Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya tetap tinggal di Madinah meskipun dikemudian harinya Mekkah dapat ditaklukkan oleh mereka.

Nabi Muhammad saw sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai seorang Nabi memberikan nama untuk para pendatang dari Mekkah dengan sebutan “al-Muhajirin” (orang yang bermigrasi) dan penduduk asli Madinah diberi nama “al-Anshar” (penolong). Kemudian, untuk terus mempersatukan mereka dan sekaligus membangun kekuatan baru Islam, maka mulailah Rasulullah saw membentuk civil society baru dengan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar.

Dasar-dasar dari masyarakat Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw terdiri dari empat prinsip, yakni (1) Proklamasi berdirinya sebuah negara dengan cara mengumumkan nama Madinah al-Munawarah bagi kota Yatsrib, (2) mendirikan masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam, (3) mempersudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, persaudaran berdasarkan agama sebagai basis warga negara, (3) membuat undang-undang dan peraturan berdasarkan perjanjian yang terkenal dengan istilah Traktat Madinah, (4) membuat batas wilayah sebagai basis teritorial dengan membuat parit pada waktu perang Khandaq, (5) membuat lembaga-lembaga perlengakapan pemerintahan, seperti angkatan perang, pengadilan, lembaga pendidikan, bait al-maal, lembaga yang mengatur administrasi negara, serta menyusun ahli-ahli yang cakap dalam bertindak sebagai pendamping nabi. (Musyrifah Sunanto, 2003)

Berdasarkan prinsip di atas, maka jelaslah bahwa membangun masjid merupakan prinsip yang bersifat primer. Artinya, masjid (yang kemudian diberi nama Baitullah) sengaja didirikan pertama kali oleh Rasul sebagai sarana mempersatu umatnya. Di masjid tersebut kaum muslimin dapat bertemu mengerjakan ibadah, belajar, mengadili perkara, jual-beli, dan upacara-upacara lainnya. Namun ternyata, banyak terjadi hiruk pikuk yang kemudian mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, maka oleh Nabi dipisahkanlah tempat yang penuh hiruk pikuk tersebut dengan tempat ibadah (A.Syalabi, 1997).

Fenomena Penggunaan Masjid di Indonesia Saat Ini

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), masjid didefinisikan sebagai, rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Artinya, masjid bukanlah tempat umum yang siapa saja dapat melakukan apa saja di dalam tempat tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa definisi di atas telah mengalami penyempitan makna. Di mana masjid hanya diartikan sebagai tempat sembahyang (shalat) saja, padahal masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ke-Islaman selain shalat yang dapat dilaksanakan di dalam masjid, seperti pengelolaan zakat, taklim (pendidikan Islam), dll. Namun, definisi di atas tidak berpengaruh sama sekali dengan aktifitas masyarakat muslim dengan masjid di daerah mereka masing-masing. Bahkan hampir rata-rata kaum muslimin lebih memprioritaskan masjid untuk digunakan dari pada aula kantor lurah sebagai sarana penerangan, seperti pengumuman kerja bakti, pengumuman posyandu, dan pengumuman-pengumuman lainnya.

Kegiatan yang lebih hebatnya lagi adalah kegiatan politik yang dilakukan secara personal maupun kolektif, ketika mendekati waktu pemilihan umum. Melalui masjid mereka melakukan komunikasi politik dengan masyarakat baik melalui acara keagamaan seperti pengajian akbar, maupun kegiatan sosial seperti pengobatan gratis yang Islami, pemberian dana bantuan untuk pembangunan, dll. Bahkan yang lebih meresahkan adalah, penyebaran wacana prilaku positif melalui perspektif agama di masjid-masjid, seperti pembagian al-Qur’an, surat Yasin, al-Ma’tsurat, doa-doa, dan lain sebagainya dengan cover wajah mereka dan tulisan ucapan yang “seolah-olah” menganggap mereka sangat agamis.

Pada dasarnya, apa yang mereka lakukan tersebut adalah sikap politik kepentingan sementara dengan melakukan penafsiran tunggal (monophonic exegesis) atas keumumuan makna masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw pada awal pembentukan civil society-nya di Madinah. Namun mereka tidak melihat kelanjutan sejarah seperti yang telah dipaparkan oleh A. Syalabi di atas, di mana ketika banyak terjadi hiruk pikuk yang kemudian mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, maka Nabi memisahkanlah tempat yang penuh hiruk pikuk tersebut dengan tempat ibadah.

Fungsi Masjid dan Komunikasi Politik

Masjid merupakan tempat yang mulia di sisi Allah swt. Karena itu, Allah memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap tempat tersebut. Hal itu terbukti dengan banyaknya janji yang ditebar oleh Allah swt terhadap orang-orang yang mau memelihara dan membangun tempat itu. Salah satu di antara sekian banyak janji itu adalah bahwa Allah akan membuatkan rumah di surga bagi orang yang menggunakan hartanya untuk membangun masjid. Janji ini sesuai dengan sabda Nabi saw, “Barangsiapa membangun dari harta yang halal sebuah masjid untuk Allah, maka Allah mesti membangunkan rumah untuknya di Surga”.

Berdasarkan hadits di atas maka berbahagialah orang-orang yang membangun dan selalu memakmurkan masjid. Akan tetapi timbul pertanyaan kemudian, apakah boleh menggunakan masjid sebagai sarana komunikasi politik ? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengajak untuk bersama-sama mengingat kembali prilaku politik sahabat pasca wafatnya Rasulullah saw. Hal ini harus penulis tuangkan, karena pemilu pertama kali di dalam Islam adalah ketika terpilihnya Abu Bakar Shidiq ra sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah saw, namun bukan sebagai nabi atau rasul pengganti. Begitu juga dengan pengganti-pengganti setelahnya yakni Umar bin Khathab, Utsman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum.

Ketika Rasulullah saw wafat, terjadi pergolakan politik di antara sahabat Rasul tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Oleh karenanya, sebelum Nabi dikebumikan, kelompok Anshar dan Muhajirin berkumpul bersama melakukan musyawarah di balai Bani Saidah (tempat istirahat dan bukan masjid) dengan keputusan Abu Bakar al-Shidiq ra sebagai Khalifah. Begitu juga dengan Umar bin Khathab yang diangkat oleh Abu Bakar sebagai Khalifah setelahnya, pun bukan di masjid namun dirumahnya Abu Bakar. Adapun ketika pemilihan Utsman yang penuh dengan kontrak politik di Madinah tetap tidak pernah menggunakan masjid sebagai sarana komunikasi politik mereka. Dan yang terakhir adalah pembai’atan para sahabat Nabi atas Ali bin Abi Thalib ra sebagai Khalifah ke-empat pun tidak dilaksanakan di masjid. (Lihat Joesoef Sou’yb, 1979)

Data historis di atas menunjukkan betapa para sahabat Rasulullah Muhammad saw sangat memuliakan masjid, sehingga permasalahan politik yang sangat kental dengan urusan duniawi tidak pernah mereka lakukan di dalam masjid. Mengenai masalah masjid sebagai sarana komunikasi politik ini, Nasaruddin Umar (Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI) menyatakan; “sebaiknya masjid dijadikan sebagai basis yang bebas dari berbagai kepentingan sesaat. Masjid harus memberikan kesejukan, tapi kalau kita berikan semacam warna-warna politik tertentu, nanti menimbulkan resistensi dan akhirnya masjid ikut berpolitik”. (ekozone.com)

Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengingatkan para politikus Lampung beserta calon-calon legislatifnya, agar memperhatikan fungsi idealnya masjid. Idealnya, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik.  Jika selama ini pusat pembinaan masyarakat masih terpusat di lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, masyarakat harus maju mengembangkan lembaga kemasjidan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat dan masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Isyarat teologis yang menyatakan bahwa masjid itu “Rumah Tuhan bukan Rumah Politik”, sesungguhnya memberikan makna bahwa masjid tidak lagi membuat individu maupun kelompok sebagai sosok pemiliknya, tetapi merupakan gambaran kolektif yang terkait pada semangat ketuhanan yang universal, memancarkan semangat kebersamaan yang tumbuh melalui proses interaksi sosial secara alamiah. Wallahu a’lam.

KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI PALESTINA;Moment Pan-Islam Jilid 2

“Kejahatan kemanusiaan terus berlangsung di daerah Gaza Palestina berupa agresi militer Israel yang tidak terkontrol dengan jumlah korban melebihi 1300 jiwa di pihak Palestina. Krisis di Gaza saat ini sesungguhnya dapat dijadikan sebagai moment Pan-Islam jilid 2.”

Banyak orang yang mengatakan bahwa konflik antara Palestina dan Israel bukanlah konflik agama, akan tetapi ia merupakan konflik perebutan daerah kekuasaan semata. Pada dasarnya, Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas tersebut, terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yarusalem Timur.

Konflik di atas semakin rumit ketika terdapat negara-negara lain yang menjadi penyokong konflik antara keduanya. Negara adikuasa di dunia yakni Amerika Serikat (USA) merupakan pendukung kuat Israel, sedangkan Iran, Hisbullah Libanon dan sebahagian negara-negara di Timur Tengah menjadi pendukung Palestina. Adapun sisanya, cenderung menarik diri (resignasi) dari konflik dua negara tersebut.

Sungguh ironi sebenarnya, di mana USA sebagai pencetus demokrasi dan HAM akantetapi ia pula menjadi virus (yang sangat meresahkan) di dalam tubuh demokrasi dan penegakan HAM itu sendiri. Virus tersebut terdeteksi secara jelas dan tidak dapat dimusnahkan ketika PBB sebagai organisasi persatuan bangsa-bangsa dunia, tidak mampu berbuat apa-apa tentang konflik di atas, karena USA terus mendukung agresi militer Israel tanpa batas.

Secara tidak disadari, konflik di atas sesungguhnya dapat memunculkan gerakan-gerakan Islam garis keras yang lebih besar lagi di dunia ini, juga termasuk di Indonesia. Dan jika ini terjadi, maka tentunya setiap negara harus terus mempersiapkan diri dari segala ancaman teror yang akan muncul di masyarakat. Untuk itu, dalam megantisipasi segala kemungkinan negatif di atas, maka diperlukan persatuan umat Islam sedunia (Pan-Islam) jilid dua.

Sejarah Munculnya Pemikiran Tentang Pan-Islam

Pemikiran tentang Pan-Islam pertamakali muncul dari seorang pambaharu Islam yang bernama Jamaluddin al-Afghani. Pemikiran pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman dan semua keadaan. Adapun sebab-sebab kemunduran umat Islam yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam, pemerintahan absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tak dapat dipercayai, mengabaikan masalah pertahanan militer, menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang tidak kompeten dan intervensi asing. Lemahnya rasa persaudaraan Islam juga merupakan sebab bagi kemunduran umat Islam. Tali persaudaraan Islam telah ter­putus, bukan di kalangan awam saja, tetapi juga di kalangan ‘alim-ulama. Ulama Turki tidak kenal lagi pada ulama Hijaz, demikian pula ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Afghanistan. Tali persaudaraan antara raja-raja Islam juga sudah terputus. (Harun Nasution, 2003)

Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam, menurut al-Afghani ialah, melenyapkan pengertian-pengertian salah yang dianut umat pada umumnya, dan kembali kepada ajaran-ajaran dasar Islam yang sebenarnya. Hati mesti disucikan, budi pekerti luhur dihidupkan kembali, dan demikian pula dengan kesediaan ber­korban untuk kepentingan umat. Dengan berpedoman pada ajaran-ajaran dasar, umat Islam akan dapat bergerak maju men­capai kemajuan. Corak pemerintahan otokrasi harus diubah dengan corak pemerintahan demokrasi. Kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali, oleh sebab itu, Islam dalam pendapat al-Afghani menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang dasar. Di atas segala-galanya persatuan umat Islam mesti di­wujudkan kembali. Dengan bersatu dan mengadakan kerja sama yang eratlah maka umat Islam akan dapat kembali memperoleh ke­majuan. Persatuan dan kerja sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam. Itulah yang disebut dengan Pan-Islam, yakni persatuan seluruh umat Islam (Harun Nasution, 2003).

Upaya Pan-Islam Jilid 2

Pemikiran Pan-Islam yang dirumuskan oleh Jamaluddin al-Afghani sesungguhnya merupakan “gereget” politik yang tak terbantahkan atas kekalahan pasukan-pasukan Islam di Timur Tengah dari penjajahan bangsa Eropa. Padahal, sejarah membuktikan bahwa bangsa Arablah yang telah membuka gerbang hitam tanah Eropa, beserta pola pikirnya.

Peradaban baru di Eropa tersebut telah memunculkan istilah demokrasi dan HAM. Adapun istilah demokrasi beserta bentuknya mulai muncul sejak Revolusi Amerika tahun 1776, kemudian disusul oleh Revolusi Perancis tahun 1789 (Masykuri Abdillah, 1999). Kemudian, tiga negara di dunia yang dianggap sebagai peletak dasar paham adanya HAM (Hak Asasi Manusia) yakni Inggris, Amerika, dan Prancis (Hartono Mardjono, 1997).

Penjelasan di atas ini sengaja penulis tuangkan sebagai sarana awal untuk menunjukkan bahwa bangsa Eropalah yang pertama kali bergairah untuk menerapkan dua konsep di atas, meskipun di dalam Islam sesungguhnya telah menerapkan hal di atas namun dengan bahasa yang berbeda, yang secara makro berupa konsep syuro dan rahmatan lil’alamin (membawa rahmat bagi semseta alam).

Persatuan umat Islam di seluruh dunia (Pan-Islam) jilid 2 yang penulis maksudkan di sini bukanlah seperti konsep Pan-Islam awal yang dikumandangkan oleh Jamaluddin al-Afghani, akan tetapi ruh yang ada di dalamnya itulah (yakni ruh perjuangan bersama) yang perlu diaktualisasikan di dalam konteks dunia Internasional saat ini, khususnya terhadap penanggulangan krisis Palestina yang berkepanjangan. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari solidaritas sesama umat Islam karena organisasi Internasional (yakni PBB) selalu tidak pernah memiliki daya upaya ketika harus menyelesaikan masalah di atas. Oleh karenanya, agresi militer Israel ke Palestina kali ini, merupakan moment penting disosialisasikannya kembali Pan-Islam jilid 2.

Pan-Islam dapat menjadi solusi karena di dalam ajaran Islam menolong merupakan suatu kewajiban, dan menyediakan sarana untuk dapat menolong (dalam hal ini Pan-Islam) juga merupakan hal yang diwajibkan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” (tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Pan-Islam jilid kedua ini merupakan sarana penolong yang seharusnya tidak hanya terbatas pada penggalangan dana, penyelesaian masalah melalui jalur diplomatik, serta pengiriman relawan kesehatan dan lain sebaginya, apalagi pengiriman relawan peranga Akan tetapi lebih besar dari pada itu, seperti memutus urat nadi mereka diseluruh negara-negara yang berada di bawah naungan organisasi Islam Internasional.

Perlu diingat, bahwa Israel adalah negara kecil namun ia menguasai ekonomi USA, maka pantas jika negara adikuasa tersebut terus mempertahankan Israel. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika merupakan pengguna minyak terbesar di dunia dan minyak selalu digunakan sebagai penggerak lajur ekonomi mereka. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa ekonomilah urat nadi mereka, dengan demikian maka segala cara dapat dilakukan oleh pemerintah USA untuk dapat menguasai minyak dunia yang ada diseluruh tanah Arab. Untuk itu, Pan-Islam yang paling efektif di era ini adalah dengan cara penguasaan kembali aset-aset bangsa yang selama ini telah dikuasi mereka, khususnya dibidang energi.

Pan-Islam seperti ini memang harus dimotori oleh salah satu negara yang kuat dan berani, seperti yang pernah ditunjukkan oleh negara-negara Arab produsen minyak yang memboikot suplai minyak ke negara-negara pendukung Israel pada tahun 1967 dan menimbulkan krisis ekonomi yang mengejutkan di Barat hingga mempengaruhi kondisi politik mereka pada tahun-tahun berikutnya. Semoga saja kali ini, Presiden Indonesia sebagai pemimpin negara yang mayoritas warga negaranya muslim, serta pemimpin negara yang paling banyak energi buminya dikuasai oleh asing, memiliki keberanian untuk menjadi motor penggerak Pan-Islam jilid 2. wallahu ‘alam

GAIRAH BERBUAT DOSA JARIAH DI PENERIMAAN CPNSD

 

“Islam kini hanya dikenal sebagai simbol agama semata. Ajarannya, hanya diketahui di dalam buku pelajaran saja. Dan umatnya, sudah tidak takut lagi dengan dosa, bahkan dengan bergairahnya mereka berbuat dosa jariah dengan melakukan kecurangan di dalam penerimaan CPNSD.”

 

CPNSD dan Isu Negatif

Pembahasan tentang CPNSD seolah tak ada habisnya di tanah Lampung ini, mulai dari isu lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada kabar penggunaan joki di dalam ujian. Hal ini memberikan efek negatif di dalam diri masyarakat sehingga mereka merasa pesimistis dan skeptis untuk mendaftar di tes CPNSD pada tahun-tahun yang akan datang.

Negative issue yang terus di blow up oleh hampir di seluruh surat kabar Lampung, menunjukkan betapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah mulai memudar. Masyarakat tidak akan pernah dapat merasakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merdeka (berkehidupan kebangsaan yang bebas), karena Pemerintah Daerah dianggap tidak menjalankan isi Preambule UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan dicabutnya hak “pemenang kejuaran” di dalam tes CPNSD karena prilaku negatif di atas, maka sudah barang tentu mereka tidak mendapatkan keadilan sehingga kesejahteraan mereka terhambat. Dan dengan terus dijalankannya kegiatan negatif di atas secara continuous, berarti Pemerintah Daerah telah melakukan kebohongan publik, sehingga menghilangkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesungguhnya yang menarik untuk disikapi lebih lanjut adalah, perilaku umat Islam di tanah Lampung ini yang selalu bergairah dalam menjalani dosa disetiap penerimaan CPNSD. Perilaku seperti ini seolah tidak pernah terbayang di dalam diri mereka bahwa hal tersebut merupakan perbutan dosa. Bahkan yang ada adalah, hitung-hitungan secara matematis untung rugi pra dan pasca kelulusan. Bagi mereka tidak ada masalah untuk mengeluarkan ratusan juta asalkan anak mereka diterima, karena jika diterima, hanya dalam waktu beberapa tahun saja, modal mereka akan kembali.

Ironinya adalah, para ulama di Lampung seolah cenderung menarik diri (resignasi) dari pembahasan di atas. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hadiah saja, bukan bagian dari suap-menyuap (al-rasyi wa al-murtasyi), dan di dalam hukum Islam, hadiah hukumnya halal. Jika diperhatikan jawaban di atas, maka terasa sekali sifat ketidak tawadhu’-an (rendah hati) dan sifat ketidak aliman orang yang dianggap ulama di atas, karena hal yang syubhat (abu-abu) dihalakan. Hal ini menunjukkan betapa mereka seolah-olah tidak mengetahui, di mana urusan syubhat (abu-abu) yang dianggap sebagai sesuatu yang halal itu, merupakan perbutan yang tidak dibenarkan di dalam Islam.

Oleh karenanya melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji perilaku negatif di dalam penerimaan CPNSD melalui prespektif hukum Islam dengan pendekatan mafhum mukhalafah (pemahaman tersirat). Di mana menurut hemat penulis, pelaku joki, pemberi dan penerima suap, pelelang kursi pegawai, merupakan perbuatan dosa dengan predikat dosa jariah (dosa yang terus mengalir).

Predikat Dosa Jariah di Penerimaan CPNSD

Selama ini setiap muslim hanya mengetahui amal jariyah (pahala perbuatan yang terus mengalir) saja di dalam Islam melalui ungkapan hadits Rasulullah Muhammad saw yang menjelaskan bahwa “jika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh pahalanya kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya” (HR. Muslim).

Secara eksplisit hadits ini menunjukkan, betapa Allah swt. akan memberikan pahala (reward) yang tidak akan pernah berhenti mengalir bagi siapa saja yang melakukan tiga hal di atas. Dan tiga hal tersebut jika ditelaah secara seksama adalah orang-orang yang telah memberikan manfaat berlebih untuk orang lain. Namun, secara implisit, hadits di atas sesungguhnya memberikan gambaran kepada umat Islam, bahwa selain adanya amal jariah maka tentunya ada pula dosa jariah. Rasionalisasi seperti ini sangatlah layak (reasonable) untuk terus dikembangkan.

Penentuan makna secara implisit ini di dalam teori ushul fiqh (jurisprudensi) disebut dengan mafhum mukhalafah (pemahaman tersirat), yang bermakna “indikasi dari ungkapan tertentu terhadap ketetapan hukum bagi objek yang tidak dibicarakan pada teks itu merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang ditunjuk oleh apa yang diucapkan karena ketiadaan batasan dari beberapa batasan pengikat yang layak dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu.” (Muhammad Adib Shalih, t.th.)

Dengan berdasarkan definisi di atas maka jelaslah bahwa dosa jariah benar adanya di dalam Islam, dengan penalaran (rasionalisasi) bahwa penentuan dosa jariah merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu. Yakni, hukum bagi orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian.

Dosa yang terus mengalir tanpa henti ini (dosa jariah) sengaja dipredikatkan kepada mereka karena ke-mudharatan (kejahatan) sosial yang telah dilakukan. Hal ini disebut sebagai kejahatan sosial karena beribu-ribu peserta tes dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, jika amal jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan manfaat sosial, maka dosa jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan ke-mudharatan sosial.

Hal di atas juga sejalan dengan ungkapan Rasulullah Muhammad saw ; “barang siapa dalam Islam melestariakan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksankan, sesudahnya tanpa menguarangi dosa-dosa mereka sedikitpun” (HR. Muslim).

Dengan demikian, hukum Islam tidak membenarkan segala perbuatan yang hanya dilakukan untuk hal-hal yang diharamkan, apalagi untuk mengumpulkan dosa jariah di setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian.

Adapun orang-orang yang mengetahui kejatahan sosial tersebut juga harus memberitahukan kepada petugas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan (inspection), jangan sampai hanya taken for granted (terima apa adanya), karena memberikan keleluasaan menuju kejahatan (dosa) juga merupakan kejahatan (dosa) yang perlu dihindari. wallahu a’lam.